PERSIAPAN PENERBITAN SKTP 2018 Semester 2 (Bagian 1) BAGREN GTK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Acuan Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan Sebagaimana Tertuang Dalam Pasal 6 Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan.
Advertisements

P2TK Dikdas – Kemdikbud Januari 2014
Implementasinya terhadap proses pengolahan data Tunjangan pada direktorat P2TK Dikdas DRAFT.
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
0 IMPLIKASI KURIKULUM 2013 BAHAN DISKUSI 0 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 – 3 DESEMBER 2013.
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Asyarudin Andhin, MT P2TK Dikdas – Kemdikbud 2014
PENGERTIAN Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar.
STANDAR PROSES PERMENDIKNAS Nomor 41 Tahun berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah.
Dapodik 2013 Implementasinya terhadap proses pengolahan data Tunjangan pada direktorat P2TK Dikdas By : Asyarudin Andhin, MT.
Pemanfaatan Data Dapodik untuk Penerbitan SK Tunjangan Oleh : Tim Pengelola SK Tunjangan P2TK Dikdas Kemdikbud April 2013.
PEMBERLAKUAN KURIKULUM TAHUN 2006 DAN KURIKULUM 2013
SEPUTAR ANEKA TUNJANGAN
PEMAPARAN APLIKASI PADAMU NEGERI SIAP ONLINE
Permasalahan Pra SK Permasalahan Pasca SK
Penerimaan rapor semester gasal. Pelajaran yang ada di kelas:  Pendidikan Religiositas  Pendidikan Kewarganegaraan  Bahasa Indonesia  Bahasa Inggris.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2014
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
PEMBAGIAN JUMLAH JAM MENGAJAR (JJM) DI APLIKASI DAPODIK
Rambu Rambu Validasi Pendataan Dapodik untuk Penerbitan SKTP 2015
INTEGRASI PENDATAAN DAPODIKMEN DAN DATA UN
P2TK Dikdas  Penghentian Tunjangan Fungsional. Disebabkan oleh : 1.JJM Tidak lagi terpenuhi menurut data Dapodik 2.Ternyata sudah sertifikasi 3.Tidak.
PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,
Menghitung Angka Kredit Hasil PK Guru 2014
Panduan Pemenuhan Beban Mengajar Guru PAI
P2TK Dikdas – Kemdikbud Januari 2014
MATRIKULASI KURIKULUM 2013 DI SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas.
PENDIDIKAN MENENGAH UMUM & KEJURUAN
Pemanfaatan Data Aplikasi Dapodikmen Untuk Proses Tunjangan Guru
PEDOMAN UMUM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2017/2018
MENYAMBUT TAHUN PELAJARAN BARU
Oleh : Asyarudin MT [ andhin ] P2TK Dikdas – Kemdikbud 2014
KTSP KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
PENYELENGGARAAN SISTEM KREDIT SEMESTER SMA Dr
Direktorat Jenderal GTK -
Pemanfaatan Data Dapodik untuk Penerbitan SK Tunjangan Oleh : Tim Pengelola SK Tunjangan P2TK Dikdas Kemdikbud April 2013.
PENGELOLAAN TUNJANGAN PROFESI GURU BERBASIS SIMPATIKA
UJIAN NASIONAL, UJIAN SEKOLAH & UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
PENCAIRAN SERTIFIKASI GURU RA/ MADRASAH PERIODE JULI sd DESEMBER 2015
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
SEKSI MAPENDA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TUBAN
Redistribusi antar sekolah jenjang yg sama
RANCANGAN KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM
Pemanfaatan Data Dapodik untuk Penerbitan SK Tunjangan Oleh : Tim Pengelola SK Tunjangan P2TK Dikdas Kemdikbud April 2013.
DENGAN SEGALA PERMASALAHANNYA
PETUNJUK PENGISIAN FORMAT PENDATAAN GURU PAI PADA SEKOLAH
SETTING JJM guru TIK pada SIMPATIKA
PESERTA SOSIALISASI PENCAIRAN TUNJANGAN PROFESI TW I
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
PENDAMPINGAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL
Kelembagaan Menginduk pada SMK Rujukan dan SMA berakreditasi A
DEFINISI BAKU GT adalah guru tersedia yaitu jumlah guru yang ada dikurangi jumlah guru pensiun/mutasi/meninggal JM adalah jumlah murid/siswa yang ada (untuk.
SOSIALISASI PENGUMPULAN DATA MUTU SEKOLAH
FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RPP BAGI GTT/GTY)/ PAMONG PAUD DAN LAPORAN PELAKSANAAN KERJA BAGI PTT/PTY DI LINGKUNGAN KABUPATEN SLEMAN.
Rapat Dinas Senin, 06 Februari 2017
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
Dibuat untuk dipaparkan Pada kegiatan sosialisasi peserta
Seminar dan Wrokshop Profesionalisme Guru SMA Al Ashriyyah Nurul Iman
TATA KELOLA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PERMENDIKNAS Nomor 41 Tahun 2007
Permasalahan Pra SK Permasalahan Pasca SK
ARAH KEBIJAKAN KEMENDIKBUD DALAM PENDIDIKAN INFORMAL (SEKOLAHRUMAH)
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN GURU
Program Penambahan Kewenangan Mengajar bagi Guru Mapel
Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Asyarudin Andhin, MT P2TK Dikdas – Kemdikbud 2014.
MANAJEMEN SMK BERBASIK TIK
Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan
PERSIAPAN PENERBITAN SKTP 2018 Draft
(Informasi Status Data Guru dan Tenaga Kependidikan)
Transcript presentasi:

PERSIAPAN PENERBITAN SKTP 2018 Semester 2 (Bagian 1) BAGREN GTK Revisi 29-9-2018

Attention a.andhin@gmail.com Materi ini adalah bahan paparan yang disampaikan pada Acara “Sinkronisasi dan Kordinasi Data Penerima Tunjangan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Semester 2 Tahun 2018” yang diselenggarakan pada tanggal 25-September-2018 di Hotel Golden Boutiqe Melawai Jakarta. Perubahan/Koreksi terhadap materi ini sangat mungkin terjadi Jika ada saran/masukan/koreksi mohon menghubungi alamat email di bawah ini : a.andhin@gmail.com

JENIS VERIFIKASI (DATA) UNTUK SKTP Verifikasi NUPTK NUPTK Valid NUPTK yang digunakan konsisten Verifikasi Kelulusan Terdata pada SIMTUN Sesuai Jenjang dan Kewenangan (PAUD/DIKDAS/DIKMEN) Tidak merangkap Tunjangan dengan Kementerian Lain (Kemenag) Status Aktif di SIMTUN Verifikasi Status Kepegawaian PNS Terdaftar di BKN Non PNS di Sekolah Negeri harus ada SK Kepala Daerah Non PNS di Sekolah Swsta harus ada SK GTY Verifikasi Penugasan (beban kerja) Verifikasi Rombongan Belajar Jumlah minimal/maksimal siswa (28,32,36) Jumlah maksimal Rombel Verifikasi Jam Tatap Muka JJM sesuai Kurikulum JJM Linier sesuai Permendikbud 46 Verifikasi Tugas Tambahan Jumlah Penerima Tugas Tambahan tidak melebihi ketentuan Verifikasi Tugas Tambahan Ekuivalensi Verifikasi Keaktifan/Kehadiran Kehadiran Guru sudah menggunakan Aplikasi HadirGTK

Regulasi Baru Tahun 2018 Permendikbud No. 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Permendikbud No. 10 Tahun 2018 tentang juknis penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tamsi PNSD

PERATURAN BARU TENTANG BEBAN KERJA

Beban Kerja

Intisari Pasal 2 Guru wajib hadir di Sekolah selama 40 jam (termasuk jam istirahat)/minggu atau 7-8 jam per hari, walaupun tidak ada Jadwal Mengajar Kepala Sekolah wajib di Sekolah selama 40 jam (termasuk jam istirahat)/minggu atau 7-8 jam per hari, walaupun tidak mengajar. Pengawas Sekolah wajib berkerja selama 40 jam walaupun tidak ada jadwal kunjungan

Dampak ke Tunjangan Profesi Data Kehadiran Guru dapat didownload oleh Operator SimTun/Pengelola Tunjangan melalui aplikasi Hadir GTK Daftar Kehadiran Guru/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah digunakan oleh Dinas Pendidikan sebagai salah satu bahan untuk memverifikasi kelayakan seorang Guru menerima Tunjangan Profesi atau tidak Untuk Pengawas perlu dicatat kehadiran ybs di sekolah binaannya

Kegiatan Guru di Sekolah selama 37.5 jam di Sekolah

Intisari Pasal 3 Selain melaksanakan Pembelajaran (minimal 24 jtm) , guru wajib melaksanakan Tugas lainnya Kewajiban sebagai Pegawai memenuhi Jam Kerja 40 Jam untuk melaksanakan semua Tugas pada Pasal 3 Kewajiban minimal 24 JTM untuk mendapatkan tunjangan Profesi bagi Guru/Kepala Sekolah/Pengawas yang sudah sertifikasi

Pemenuhan Jam Tatap Muka Pasal 4

Intisari Kewajiban melaksanakan pembelajaran adalah 24 sd 40 JTM (atau setara 5 sd 8 rombel untuk Guru TIK/BK) Pemenuhan minimal 24 JTM didapat dari : Pembelajaran Tatap Muka di kelas Tugas Tambahan (setara 12 JM)  wajib di sekolah pangkal Tugas Tambahan Lain (ekuivalensi)  maks 6 Jam  di sekolah pangkal

Melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka Minimal 18 JTM Minimal 12 JTM di sekolah induk (6 jam di sekolah lain) tidak termasuk Tugas Tambahan Untuk pemenuhan minimal 24 jTM , guru diberi Tugas Tambahan Lain Ekuivalensi (TTLE)

Tugas Tambahan = 12 JTM atau Pembimbingan 3 Rombel (untuk Guru BK dan TIK) Kecuali butir e  6 Jam Butir f : Tugas Tambahan Lain

Tugas Tambahan Lain Ekuivalensi (TTLE) 2 jam Maksimal 6 JTM atau Pembimbingan 1 Rombel (untuk Guru BK dan TIK) untuk 2 jenis Tugas Tambahan atau Lebih 1 jam 3,2,1 jam

Syarat Mendapatkan TTLE (1) Walikelas : Mendapat SK Penugasan dari Kepala Sekolah 1 Guru maksimal 1 Rombongan Belajar (SMP keatas) Pada Aplikasi Dapodik Penugasan diisi langsung di Rombongan Belajar (bukan pada Tugas Tambahan) Pembina OSIS Memiliki kemampuan untuk melatih Kepemimpinan (leadership) 1 Pembina Osis untuk 1 Sekolah wa

Syarat Mendapatkan TTLE (2) Guru Piket : Mendapat SK Penugasan dari Kepala Sekolah 1 Guru maksimal 1 hari/minggu setara dengan 1 JTM. Jumlah Maksimal Guru Piket dalam 1 Pekan adalah 5/6 orang (tentative) Pembina Ekstra Kulikuler Bidang ekskul yang dapat diselenggarakan : Olahraga, PMR, Pecinta Alam, Kelompok Ilmiah, Bahasa Asing, Keagamaan 1 Pembina untuk 1 Bidang Ekskul (Tentative) Memiliki Kemampuan melatih siswa sesuai bidang ekskul Terjun langsung melatih Siswa (lihat Pasal 3) 1 Rombongan Ekskul minimal diikuti 20 Peserta Didik wa

Syarat Mendapatkan TTLE (3) Pembina Pramuka : Mendapat SK Penugasan dari Ketua Gugus Depan Memiliki kecakapan untuk menjadi Pembina Pramuka Melatih langsung anggotanya Jenis jenis Pembina Pramuka Pembina Siaga (untuk siswa kelas 1 sd 3) Pembina Penggalang Putra (untuk siswa kelas 4 sd 9 Putra) Pembina Penggalang Putri (untuk siswa kelas 4 sd 9 Putri) Pembina Penegak Putra (untuk siswa kelas 10 sd 12 Putra) Pembina Penggalang Putri (untuk siswa kelas 10 sd 12 Putri) Jumlah minimal anggota Pramuka 20 siswa

Syarat Mendapatkan TTLE (4) Kordinator PKB/PKG/BKK (pada SMK) : Mendapat SK Penugasan dari Dinas Pendidikan Belum terakomodasi di Dapodik Anggota Tim Penilai Kinerja Guru : Pengurus Asosiasi Guru : Mendapat SK Penugasan dari Ketua Asosiasi Tutor Pendidikan Jarak Jauh:

JTM di Sekolah Lain Dibolehkan Maksimal 6 JTM Pada Sekolah yang masih 1 Zona dengan Sekolah Pangkal Pada Sekolah yang kekurangan Guru Penentuan Zona Oleh Dinas

JTM Minimal Untuk Guru yang mendapat Tugas Tambahan Lain Harus memenuhi 18 Jam Tatap Muka atau Membimbing 4 Rombel (untuk BK dan TIK)

Rangkap Tugas Tambahan Merangkap Tugas Tambahan dengan Tugas Tambahan Lain diperbolehkan namun tidak dianggap sebagai pemenuhan JTM

Penghitungan Kebutuhan Guru

PENGECUALIAN MINIMAL JTM Pasal 13

Maksud Pasal 13 ayat a Untuk mapel tertentu pada Sekolah kecil (minimal 3 rombel), karena keterbatasan ketersediaan JJM (contoh seni budaya 2 JTM) tidak harus memenuhi 12 jam minimal di sekolah induk Tetap harus mendapat TTLE (6 jam) Tetap harus menambah 6 jam di sekolah lain dalam zona yang sama Tetap harus hadir 40 jam di sekolah Alternative lain : Guru dengan kasus diatas tidak perlu mengajar di sekolah lain, tapi diberi Tugas Tambahan 12 Jam.

KESIMPULAN TENTANG TUGAS TAMBAHAN LAIN Tugas Tambahan Lain (Ekuivalensi) hanya diberikan pada Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban Tatap Muka 24 Jam pada Sekolah yang tidak kelebihan Guru Dasar Perhitungan Kebutuhan Guru JJM Kurikulum Jumlah Rombel Tersedia Guru yang mendapat Tugas Tambahan

Perhitungan Kebutuhan Guru Rumus Kebutuhan Guru (JJM Kurikulum x Jumlah Rombel) + (JJM Tugas Tambahan) / 24 Sisa >=0.5 dibulatkan ke atas

Contoh Kasus 1 Jumlah Rombel 3 rombel JJM Per Minggu (IPA SMP) 5    rombel JJM Per Minggu (IPA SMP) 5 Ketersediaan JTM 15 Kebutuhan Guru 1  PEMBAGIAN TUGAS Guru 1 Guru 2 Jam Mengajar X Tugas Tambahan Tugas Tambahan Lain  4 Mengajar Di sekolah Lain TOTAL JTM 24

Contoh Kasus 2 Jumlah Rombel 4 rombel JJM Per Minggu (IPA) 5    rombel JJM Per Minggu (IPA) 5 Ketersediaan JTM 20 Kebutuhan Guru 1  PEMBAGIAN TUGAS Guru 1 Guru 2 Jam Mengajar X Tugas Tambahan Tugas Tambahan Lain  4 Mengajar Di sekolah Lain TOTAL JTM 24

Contoh Kasus 3 Jumlah Rombel 5 rombel JJM Per Minggu (IPA)    rombel JJM Per Minggu (IPA) Ketersediaan JTM 25 Kebutuhan Guru 1  PEMBAGIAN TUGAS Guru 1 Guru 2 Jam Mengajar X Tugas Tambahan Tugas Tambahan Lain Mengajar Di sekolah Lain TOTAL JTM

Catatan : Jika terdapat Guru Mendapat Tugas Tambahan Utama, maka dianggap ketersedian JTM.

Contoh Kasus 4 Jumlah Rombel 5 rombel JJM Per Minggu (IPA)    rombel JJM Per Minggu (IPA) Ada Guru IPA mendapat TT 12 Wakasek Ketersediaan JTM 37 Kebutuhan Guru 2  PEMBAGIAN TUGAS Guru 1 Guru 2 Jam Mengajar 15 10 Tugas Tambahan Tugas Tambahan Lain 4  Pasal 7 ayat 2 Mengajar Di sekolah Lain X TOTAL JTM 24 Nb : Guru yang mendapat TT 12 jam harus tetap di sekolah

Contoh Kasus 5 (Redistribusi) Jumlah Rombel 6    rombel JJM Per Minggu (IPA) 5 Ada Guru IPA mendapat TT Ketersediaan JTM 30 Kebutuhan Guru 1  PEMBAGIAN TUGAS Guru 1 Guru 2 Jam Mengajar X Tugas Tambahan Tugas Tambahan Lain Mengajar Di sekolah Lain TOTAL JTM

Contoh Kasus 6 Jumlah Rombel 6 rombel JJM Per Minggu (IPA) 5    rombel JJM Per Minggu (IPA) 5 Ada Guru IPA mendapat TT 12 Wakasek Ketersediaan JTM 42 Kebutuhan Guru 2  PEMBAGIAN TUGAS Guru 1 Guru 2 Jam Mengajar 15 Tugas Tambahan Tugas Tambahan Lain 4 Mengajar Di sekolah Lain TOTAL JTM 27 24

Contoh Kasus 7 (redistribusi) Jumlah Rombel 7    rombel JJM Per Minggu (IPA) 5 Ada Guru IPA mendapat TT Ketersediaan JTM 35 Kebutuhan Guru 1  PEMBAGIAN TUGAS Guru 1 Guru 2 Jam Mengajar x Tugas Tambahan Tugas Tambahan Lain Mengajar Di sekolah Lain TOTAL JTM

Contoh Kasus 8 Jumlah Rombel 7 rombel JJM Per Minggu (IPA) 5    rombel JJM Per Minggu (IPA) 5 Ada Guru IPA mendapat TT 12 Wakasek Ketersediaan JTM 47 Kebutuhan Guru 2  PEMBAGIAN TUGAS Guru 1 Guru 2 Jam Mengajar 20 15 Tugas Tambahan Tugas Tambahan Lain 4 Mengajar Di sekolah Lain TOTAL JTM 24 27

Contoh Kasus 9 (alt 1) Jumlah Rombel 8 rombel JJM Per Minggu (IPA) 5    rombel JJM Per Minggu (IPA) 5 Ada Guru IPA mendapat TT Ketersediaan JTM 40 Kebutuhan Guru 2  PEMBAGIAN TUGAS Guru 1 Guru 2 Jam Mengajar 20 Tugas Tambahan Tugas Tambahan Lain 4 Mengajar Di sekolah Lain TOTAL JTM 24

Contoh Kasus 9 (alt 2) Jumlah Rombel 8 rombel JJM Per Minggu (IPA) 5    rombel JJM Per Minggu (IPA) 5 Ada Guru IPA mendapat TT Ketersediaan JTM 40 Kebutuhan Guru 2  PEMBAGIAN TUGAS Guru 1 Guru 2 Jam Mengajar 20 Tugas Tambahan Tugas Tambahan Lain 4 Mengajar Di sekolah Lain   maks 6 TOTAL JTM 24 27

Contoh Kasus 10 Jumlah Rombel 8 rombel JJM Per Minggu (IPA) 5    rombel JJM Per Minggu (IPA) 5 Ada Guru IPA mendapat TT 12 Kalab Ketersediaan JTM 52 Kebutuhan Guru 2  PEMBAGIAN TUGAS Guru 1 Guru 2   Guru 3 Jam Mengajar 25 15  X Tugas Tambahan X Tugas Tambahan Lain   X Mengajar Di sekolah Lain TOTAL JTM 27

Contoh Kasus 11 Jumlah Rombel 12 rombel JJM Per Minggu (IPA) 5    rombel JJM Per Minggu (IPA) 5 Ada Guru IPA mendapat TT Ketersediaan JTM 60 Kebutuhan Guru 3  PEMBAGIAN TUGAS Guru 1 Guru 2   Guru 3 Jam Mengajar 20  20 Tugas Tambahan Tugas Tambahan Lain 4 Mengajar Di sekolah Lain TOTAL JTM 24

Contoh Kasus 12 Jumlah Rombel 12 rombel JJM Per Minggu (IPA) 5    rombel JJM Per Minggu (IPA) 5 Ada Guru IPA mendapat TT Ketersediaan JTM 72 Kebutuhan Guru 3  PEMBAGIAN TUGAS Guru 1 Guru 2   Guru 3 Jam Mengajar 15 25 20 Tugas Tambahan Tugas Tambahan Lain 4 Mengajar Di sekolah Lain TOTAL JTM 27 24

Contoh Kasus SEKOLAH KECIL (1) Jumlah Rombel 3    rombel JJM Per Minggu (Seni budaya di SMP) 2 Ketersediaan JTM 6 Kebutuhan Guru 1/0 Catatan : Kebutuhan Nol jika dalam 1 zona adalah sekolah kecil lain yang Gurunya kekurangan jam  PEMBAGIAN TUGAS Guru 1 Guru 2 Jam Mengajar X Tugas Tambahan Tugas Tambahan Lain Mengajar Di sekolah Lain TOTAL JTM 18

Contoh Kasus SEKOLAH KECIL (2) Jumlah Rombel 3    rombel JJM Per Minggu (Seni budaya di SMP) 2 Guru IPA mendapat TT (ex : wakasek) 12 Ketersediaan JTM 18 Kebutuhan Guru 1  PEMBAGIAN TUGAS Guru 1 Guru 2 Jam Mengajar 6 X Tugas Tambahan Tugas Tambahan Lain  6 Mengajar Di sekolah Lain TOTAL JTM 24

Verifikasi TT Wakasek : SMP/SMA : 3 (kelipatan 9) SMK : 4 (kelipatan 9) TMT : Tahun berjalan TST : Belum mencapai

Kepala Laboratorium 1 Kalab untuk 1 Sekolah, walau memiliki beberapa Laboratorium TMT : Tahun berjalan TST : belum mencapai

Kepala Perpustakaan 1 Kepala Perpustakaan untuk 1 Sekolah, walau memiliki beberapa Perpustakaan TMT : Tahun berjalan TST : belum mencapaipa

TT Khusus SMK Kepala Unit Produksi (1 per sekolah) Kepala Program Keahlian (1 per Program Keahlian) Kepala Bengkel (1 per Bengkel) Kepala Lab (1 per sekolah)

Rombel SKS Diperlakukan sama dengan Rombel Teori

Verifikasi Rombongan Belajar (1) Untuk Kelas 1 (SD) Jumlah Maksimal Siswa 28 dalam 1 Rombel Jika Melebihi 28 boleh membentuk 2 Rombel Jumlah Rombel yang dibolehkan = Jumlah Siswa/28 (pembulatan ke atas) Untuk Kelas 7 (SMP) Jumlah Maksimal Siswa 32 dalam 1 Rombel Jika Melebihi 32 boleh membentuk 2 Rombel Jumlah Siswa/32 (pembulatan ke atas)

Verifikasi Rombongan Belajar (2) Untuk Kelas 10 (SMA/SMK) Jumlah Maksimal Siswa 36 dalam 1 Rombel Jika Melebihi 36 boleh membentuk 2 Rombel Jumlah Rombel yang dibolehkan = Jumlah Siswa/36 (pembulatan ke atas) Jumlah Rombel yang dibutuhkan dihitung per Jurusan/Kompetensi Keahlian

CONTOH KASUS SMA ABC memiliki murid sejumlah 100 orang untuk kelas 10 IPA 56 orang untuk kelas 10 IPS 15 orang untuk kelas 10 Bahasa Jumlah Rombel yang dibolehkan (untuk kelas 10) 100/36 = 2,78  3 Rombel 56/36 = 1,55  2 Rombel 15/36 = 0,41  1 Rombel

Verifikasi Rombongan Belajar (3) Selain kelas 1,7,10 Menggunakan aturan sebelumnya Minimal 20 atau tidak paralel

Permendikbud No. 10 Tahun 2018

MEKANISME PENERBITAN SKTP 4/7/2019

TERIMA KASIH….. Bersambung ke Bagian 2….