KEBIJAKAN TEKNIS BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENYULUHAN SOSIAL

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKan PENATAAN SDM APARATUr
Advertisements

DASAR PEMIKIRAN PERUBAHAN SOSIAL DI ERA GLOBAL YANG BERLANGSUNG CEPAT DAN DINAMIS, TELAH MEMUNCULKAN MASALAH-MASALAH SOSIAL DENGAN KARAKTERISTIK YANG TERUS.
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
OPTIMALISASI BIDANG PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM DALAM UPAYA MENCAPAI TARGET/SASARAN TAHUN PERTAMA RPJMN/RENSTRA BKKBN Oleh.
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XI MANADO
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY
Direktorat Bina Penataan Bangunan Tahun Anggaran
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PEDOMAN UMUM DAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS TA 2011
PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN (TRAINING OF FACILITATOR)
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI DENGAN MENTERI SOSIAL RI
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
INFORMASI TEKNIS SEKRETARIS DITJEN BELMAWA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DISAMPAIKAN DALAM RAPAT KOORDINASI NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL.
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
KOORDINASI PROGRAM STRATEGIS BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
Sapartinah Markus PENGERTIAN DAN CAKUPAN TKSM
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
LAPORAN MENTERI SOSIAL RI SIDANG KABINET PARIPURNA
PAPARAN DIREKTORAT BINA STANDARDISASI KOMPETENSI DAN PELATIHAN KERJA
PENINGKATAN KINERJA TKSK
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
REALISASI ANGGARAN TRIWULAN III BIDANG PENYELENGGARAAN DIKLAT DAN KERJASAMA PER 30 OKTOBER 2017 Babes Diklat Kesos Reg. II Bandung.
RAPAT KOORDINASI ULP DAN POKJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019
PAPARAN DIREKTORAT BINA STANDARDISASI KOMPETENSI DAN PELATIHAN KERJA
Pengembangan SDM Melalui Sistem Sertifikasi Kompetensi
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
Mekanisme Penyusunan RKAKL dan Revisi DIPA
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
KEBIJAKAN PELATIHAN PRIORITAS BAGI POLTEKKES
PROGRAM DAN PENGENDALIAN MUTU DIKLAT TENAGA TEKNIS
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
Pengelolaan Hibah Daerah
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS SSSEKRETARIAT BADAN PPSDMK TERKAIT DENGAN POLTEKKES KEMENKES DAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN Disampaikan oleh : Sekretaris.
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM & ANGGARAN INSPEKTORAT I TAHUN 2019 (SETJEN) dan.
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Model PAUD dan Dikmas Sebagai Dukungan Penjaminan Mutu Lembaga
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
HERNAWATI SYAM KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL BPSDM KEMENDAGRI TAHUN 2019
KEBIJAKAN ANGGARAN BAGI BADAN LAYANAN UMUM DILINGKUNGAN BPPSDM
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN TEKNIS BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENYULUHAN SOSIAL TAHUN 2018 & 2019 Disampaikan oleh Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial HARRY Z . SOERATIN Dalam rangka Rapat Koordinasi Teknis di lingkungan Badiklitpensos Tahun 2018 Banjarbaru, 21 September 2018

Daftar Isi Capaian Badiklitpensos Tahun 2017 Hal 1 3 2 Realisasi Anggaran Tahun 2018 per 12 September 2018 5 Isu-Isu Aktual Tahun 2018 8 4 Pendahuluan RAPBN Tahun 2019 18

Capaian Badiklitpensos Tahun 2017

CAPAIAN BADIKLITPENSOS TAHUN 2017 Pusat Pengembangan Profesi Peksos dan Penyuluh Sosial STKS Bandung Menetapkan Kebijakan Merubah STKS menjadi Politeknik Membangun Kampus 2 Meluluskan Sarjana Terapan Pekerja Sosial 1.677 Orang dan Pascasarjana Sp1 Pekerja Sosial 75 Orang Menerbitkan Permensos No. 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Mensertifikasi 817 SDM Kesejahteraan Sosial Mengakreditasi 944 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Pusdiklat dan 6 Balai Besar Reg 1-6 Mengujicobakan E-learning Menstandarkan 7 jenis diklat Kesejahteraan Sosial Mengakreditasi 7 Lembaga Diklat Kesejahteraan Sosial Meningkatkan kompetensi 4.763 SDM Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari 1.120 ASN dan 3.643 Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial Masyarakat Penyuluhan Sosial Merekruit 365 orang Relawan Penyuluh Sosial Masyarakat yang berasal dari wilayah/komunitas rawan sosial Mendayagunakan 278 orang ASN Penyuluh Sosial dan Relawan Penyuluh Sosial Masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial . Melaksanakan penyuluhan sosial untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi aktif pasyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada 69 lokasi . Puslitbangkesos dan Balai Besar Penelitian Manfaat PKH dalam percepatan penanggulangan kemiskinan Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Dampak KUBE terhadap Keberdayaan Sosial dan Ekonomi Keluarga Miskin dan Rentan Peran Keluarga dalam Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penyandang Disabilitas: Kesetiakawanan Sosial Masyarakat dalam Mensukseskan Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Pemetaan SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Sekretariat Badiklitpensos Badiklitpensos Menetapkan Kebijakan Perubahan STKS menjadi Politeknik 4

Realisasi Anggaran Tahun 2018 per 18 September 2018

PAGU BADIKLITPENSOS TA 2018 Komposisi Anggaran (per Jenis Belanja) Komposisi Anggaran Badiklitpensos (per Satker) TA 2018 Total: 352,504,520,000 No Kode Satker % pagu dari total Badiklit 1 369059 SEKRETARIAT 7.28 2 418991 PUSPENSOS 5.46 3 440326 PUSDIKLATKESOS 9.08 4 440332 PUSLITBANGKESOS 4.77 5 682040 PUSBANGPROF PEKSOS PENSOS 4.65 6 369070 STKS BANDUNG 22.16 7 369283 BBPPKS PADANG 7.26 8 369084 BBPPKS LEMBANG - BANDUNG 7.48 9 369180 BBPPKS YOGYAKARTA 9.62 10 369202 B2P3KS YOGYAKARTA 6.87 11 369752 BBPPKS BANJARMASIN 4.64 12 369965 BBPPKS MAKASSAR 5.82 13 578995 BBPPKS JAYAPURA 4.91 100.00

SERAPAN ANGGARAN BADIKLITPENSOS TA 2018 (per 18 September 2018) No Kode Satker Pagu Realisasi % Realisasi 1 369059 SEKRETARIAT 25.658.851.000 15.003.722.543 58 2 418991 PUSPENSOS 19.263.639.000 11.858.075.925 62 3 440326 PUSDIKLATKESOS 31.999.743.000 17.144.787.761 54 4 440332 PUSLITBANGKESOS 16.822.019.000 11.700.933.900 70 5 682040 PUSBANGPROF PEKSOS PENSOS 16.395.357.000 9.807.951.891 60 6 369070 STKS BANDUNG 25.578.041.000 32.282.797.565 41 7 369283 BBPPKS PADANG 78.108.141.000 15.744.115.472 8 369084 BBPPKS LEMBANG - BANDUNG 26.371.698.000 16.154.327.045 61 9 369180 BBPPKS YOGYAKARTA 33.927.127.000 18.193.397.750 10 369202 B2P3KS YOGYAKARTA 24.218.380.000 15.264.403.542 63 11 369752 BBPPKS BANJARMASIN 16.356.147.000 9.720.866.360 59 12 369965 BBPPKS MAKASSAR 20.503.765.000 13.585.268.028 66 13 578995 BBPPKS JAYAPURA 17.301.612.000 10.079.885.300 352.504.520.000 196.540.533.082 56 Realisasi Badiklitpensos TA 2018 Sumber: Aplikasi Smart, Kementerian Keuangan RI, 18 September 2018

Isu-isu Aktual Tahun 2018

ISU-ISU AKTUAL TAHUN 2018 Penelitian Revitalisasi penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial untuk evaluasi dan perbaikan kebijakan program sesuai isu/kebutuhan kekinian Penelitian (Puslitbangkesos dan Balai Penelitian Yogyakarta) Perubahan STKS menjadi Politeknik Pembangunan Kampus II Pendidikan Tinggi (STKS Bandung) Akselerasi Diklat (Entry) Pendamping Sosial PKH Akselerasi Diklat FDS/P2k2-PKH bagi Pendamping Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Kesos K/L dan Pemda Pergeseran Lembaga Diklat Kesos menjadi Corporate University Kediklatan (Pusdiklatkesos dan B2P2KS) Akselerasi Sertifikasi SDM Kesos Akselerasi Akreditasi LKS Pusat Pengembangan Profesi Peksos dan Pensos Penguatan Kontribusi Badiklitpensos bagi pengembangan kebijakan dan program Kesos Badiklitpensos sebagai Center Of Exellent Peningkatan sinergi diantara Badiklitpensos dengan Satker Internal Kemensos dan K/L lainnya serta Pemda Dukungan Manajemen Revitalisasi Penyuluhan Sosial sebagai gerak dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial Pengembangan Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial di setiap Dinas/Instansi Sosial Provinsi dan Kab/Kota Penguatan Relawan Penyuluh Sosial berbasis masyarakat di setiap kelulahan/desa Penyuluhan Sosial 9

Isu-isu Aktual (lanjutan…) Perubahan STKS menjadi Politeknik Secara kelembagaan, sesuai Permenristek Dikti No. 100 Tahun 2016, maka STKS harus segera mengurus ijin: Penyelenggaraan pendidikan vokasi dan profesi (sudah selesai) Persetujuan Politeknik (sementara dalam proses) Penyesuaian OTK (sementara dalam proses) Penetapan status sebagai Politeknik (sementara dalam proses) Pembangunan Kampus II Sementara proses pra kondisi pembangunan kampus II PENDIDIKAN TINGGI PROFESI PEKSOS

Isu-isu Aktual (lanjutan…) 11 Akselerasi Diklat (Entry) Pendamping Sosial PKH. Jumlah pendamping PKH hingga saat ini sebanyak 40.488orang. Pendamping PKH wajib mendapatkan Diklat (Entry) sebagai Prasyarat menjadi Pendamping Sosial. Jumlah pendamping PKH yang telah mengikuti diklat entry baru 7.077 orang (17,48%) dari total pendamping. Masih ada 33.411 pendamping PKH yang belum mengikuti diklat entry Untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka akselerasinya ditargetkan sebanyak 21.900 pendamping PKH mengikuti diklat entry pada Tahun 2019 melalui e-learning. DIKLAT KESOS

Isu-isu Aktual (lanjutan…) 12 Akselerasi Diklat FDS/P2k2-PKH bagi Pendamping. Dari jumlah Pendamping PKH yang mencapai 40.488 orang, hingga saat ini, yang telah mengikuti Diklat P2K2, baru sebanyak 5.439 orang (13,43%) dari total pendamping. Masih ada 35.049 pendamping PKH yang belum mengikuti Diklat P2K2 Untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka sesuai pertimbangan kemampuan akselerasinya ditargetkan sebanyak 21.900 pendamping PKH mengikuti diklat P2K2 pada Tahun 2019 Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Kesos K/L dan Pemda Pemenuhan amanah PP No. 11 Tajun 2017 tentang ASN DIKLAT KESOS

Isu-isu Aktual (lanjutan…) 13 Akselerasi Sertifikasi SDM Kesos UU no. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa terdapat 4 kategori SDM Kesos, yaitu: Pekerja Sosial Penyuluh Sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Relawan Sosial Kualitas kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi sangat penting untuk memberikan kepercayaan publik terhadap kapasitas SDM Kesos sebagai diamanahkan Permensos No. 16 Tahun 2012 tentang Sertifiksi Peksos & TKS Dari jumlah populasi SDM Kesos yang mencapai 393.916 orang, hingga saat, yang telah tersertifikasi baru sebanyak 4.236 orang (1,08 %) dari total populasi Masih ada 389.680 SDM Kesos yang belum tersertifikasi, termasuk Pendamping PKH Untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka pada tahun 2019 dilakukan akselerasi dengan target sebanyak 21.900 SDM Kesos (Pendamping PKH). Penerapan Standar Nasional Kompetensi SDM Penyelenggara Kesos sesuai Permensos No. 16 Tahun 2018, yang salah satunya dilakukan melalui single base data dan digital signature dalam penerbitan sertifikat untuk sertifikasi SDM Kesos PUSBANGPROF PEKSOS & PENSOS

Isu-isu Aktual (lanjutan…) 14 Akselerasi Akreditasi LKS Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dilakukan untuk penilaian kelayakan lembaga dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial. Seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) bagi pengguna, korban penyalahguna dan pecandu narkotika serta lembaga pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya Standar kualitas pelayanan yang dibuktikan dengan akreditasi sangat penting untuk memberikan kepercayaan publik terhadap kapabilitas profesional LKS sebagai diamanahkan Permensos No. 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi LKS Dari jumlah populasi LKS yang mencapai 34,587 lembaga , hingga saat ini, yang telah terakreditasi baru sebanyak 1.495 lembaga (4,32 %) dari total populasi Masih ada 33.093 LKS yang belum terakreditasi. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka pada tahun 2019 dilakukan akselerasi dengan target sebanyak 2.000 LKS Penerapan Standar Nasional Pelayanan Kesos, yang salah satunya dilakukan melalui single base data dan digital signature dalam penerbitan sertifikat untuk Akreditasi Lembaga Kesos PUSBANGPROF PEKSOS & PENSOS

Isu-isu Aktual (lanjutan…) Revitalisasi penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial untuk evaluasi dan perbaikan kebijakan program sesuai isu/kebutuhan kekinian. PUSLITBANG & BABESLIYAN KESOS Tema Penelitian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 26 (dua puluh enam) jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 10 (sepuluh) jenis. Strategi Penelitian Policy Study Policy Brief Quick Research Stock Taking Kontribusi Rekomendasi dalam penyusunan kebijakan program/kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Penguatan jejaring kelembagaan penelitian dan pengembangan kesos

Isu-isu Aktual (lanjutan…) Revitalisasi Penyuluhan Sosial sebagai gerak dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial Keberadaan Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial di setiap Dinas/Instansi Sosial Provinsi dan Kab/Kota memiliki posisi strategis untuk mengkoordinir kegiatan penyuluhan sosial dalam penyelenggaraan kesos. Untuk menambah jumlah Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial, Tahun 2018 ini akan dilakukan rekruitmen melalui pendekatan inpassing. Keberadaan Relawan Penyuluh Sosial berbasis masyarakat di setiap kelulahan/desa sangat diperlukan sebagai ujung tombak pelaksanaan penyuluhan sosial. Sampai saat ini jumlah Relawan Penyuluh Sosial baru sebanyak 365 orang. Untuk menambah jumlah Relawan Penyuluh Sosial, perlu partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan. PENYULUHAN SOSIAL

Isu-isu Aktual (lanjutan…) a. Penguatan Kontribusi Badiklitpensos bagi pengembangan kebijakan dan program Kesos (The Back Bone & Prime mover Kemensos). b. Badiklitpensos sebagai Center Of Exellent Pengembangan SDM & Lembaga Kesos c. Peningkatan sinergi diantara Badiklitpensos dengan Satker Internal Kemensos dan K/L lainnya dan Pemda DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BADIKLITPENSOS

Pendahuluan RAPBN Tahun 2019

PAGU BADIKLITPENSOS TA 2019 (Pagu Anggaran 2019) Komposisi Anggaran (per Jenis Belanja) Komposisi Pagu Anggaran Badiklitpensos (per Satker) TA 2019 Total: 723,283,806,000 No Kode Satker % pagu dari total Badiklit 1 369059 SEKRETARIAT 4,74 2 418991 PUSPENSOS 4,05 3 440326 PUSDIKLATKESOS 7,03 4 440332 PUSLITBANGKESOS 4,84 5 682040 PUSBANGPROF PEKSOS PENSOS 6,77 6 369070 STKS BANDUNG 17,74 7 369283 BBPPKS PADANG 7,83 8 369084 BBPPKS LEMBANG - BANDUNG 9,51 9 369180 BBPPKS YOGYAKARTA 11,28 10 369202 B2P3KS YOGYAKARTA 5,09 11 369752 BBPPKS BANJARMASIN 10,08 12 369965 BBPPKS MAKASSAR 6,62 13 578995 BBPPKS JAYAPURA 4,43 100.00

PAGU BADIKLITPENSOS TA 2019 (2) (Sandingan Anggaran 2018 vs Pagu Anggaran 2019) Komposisi Pagu Anggaran Badiklitpensos (per Program) 2018 vs 2019 Sandingan Target Program/Kegiatan Badiklitpensos TA 2018 vs 2019 (Pagu Anggaran) 3,392 orang D4 = 1,760 SP1 = 110 Serti = 3,000 Akre = 2,000 6 judul 12 judul 122 ASN 69 lokasi 12 layanan 21,900 orang D4 = 1,760 SP1 = 110 Serti = 21,900 Akre = 3,000 15 judul 12 judul 2,000 ASN 461 lokasi 12 layanan

Pengurangan Pagu Anggaran Badiklitpensos TA 2019 No. Satuan Kerja TA 2019 Pengurangan Pagu Anggaran Keterangan Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Jumlah Ops Non Ops BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENYULUHAN SOSIAL 114,764,254 33,449,688 606,525,135 126,044,729 723,283,806 157.500.000 1 SEKRETARIAT 7,057,437 1,480,848 25,712,582 - 34,250,867 2 PUSAT PENYULUHAN SOSIAL 4,346,801 752,951 22,405,000 1,800,000 29,304,752 3 PUSDIKLATKESOS 9,120,778 4,506,928 64,782,500 50,837,706 27.572.500 1) Jumlah toolkit menjadi: 21.900 (sesuai dengan target diklat FDS, indeks 900 ribu, dengan target awal 32.500); 2) Diklat bagi ASN menjadi 2.000 org, dari target awal 5.000 org 4 PUSLITBANGKESOS 9,213,554 1,279,966 26,500,000 34,993,520 2.000.000 Pengurangan anggaran penelitian sebesar 2M 5 PUSBANGPROF PEKSOS DAN PEKSOS 4,550,257 1,056,710 57,449,160 48,955,152 14.100.975 Target sertifikasi menjadi 21.900 (sesuai dengan jumlah target diklat FDS) 6 SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL (STKS) BANDUNG 23,787,084 4,567,575 24,572,926 76,000,000 128,285,360 642.225 Pengurangan anggaran penelitian di STKS sebesar 642.225.000 7 BBPPKS REG 1 PADANG 5,433,643 2,853,740 76,490,000   56,637,383 28.140.000 1). Target diklat entry (indeks 1.300.000) dan FDS (indeks 9.200.000) menjadi 4.200 org, dari semula 6.880 org 8 BBPPKS REG 2 BANDUNG 9,676,861 2,614,785 89,690,500 86,791,646 33.190.500 1). Target diklat entry (indeks 1.300.000) dan FDS (indeks 9.200.000) menjadi 5.000 org, dari semula 8.161 org 9 BBPPKS REG 3 YOGYAKARTA 10,063,485 2,321,951 120,345,800 81,577,436 51.153.800 1). Target diklat entry (indeks 1.300.000) dan FDS (indeks 9.200.000) menjadi 6.304 org, dari semula 11.063 org 10 B2P3KS YOGYAKARTA 14,833,339 2,423,527 16,731,125 3,500,000 36,787,991 700.000 Pengurangan anggaran penelitian sebesar 700.000.000 11 BBPPKS REG 4 BANJARMASIN 5,862,868 3,486,901 20,332,042 43,244,729 72,926,540 12 BBPPKS REG 5 MAKASSAR 5,585,066 2,894,221 39,432,500 47,911,787 13 BBPPKS REG 6 PAPUA 5,233,081 3,209,585 22,081,000 1,500,000 32,023,666

Sandingan Pagu Anggaran Badiklitpensos Tahun 2018 & 2019 JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2018 % 2019 Belanja Operasional 1. Belanja Pegawai 103.474.002 29,35 114.764.254 15,87 2. Belanja Barang: – Operasional 34.124.644 9,68 33.449.686 4,62 – Non operasional 166.444.623 47,22 449.025.135 62,08 3. Belanja Modal 48.461.251 13,75 126.044.729 17,43 TOTAL 352.504.520 100,00 723.283.806

Sandingan Target dan Sasaran Program/Kegiatan 2018 & 2019 No Kegiatan 2018 2019 % Kenaikan Anggaran Keterangan Keluaran (Output) Anggaran (000) Target Satuan 1 Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional (I-VI) 4.309 orang 140,038,390 21.900 Orang 359,868,458 156,98% (2018) Termasuk target Diklat entry pendamping FDS/P2K2 sebanyak 3.392 orang Diklat P2K2 bagi Pendamping Sosial PKH 3,392 21,900 201,480,000 Diklat entry bagi Pendamping Sosial PKH 28,470,000 Diklat relawan sosial masyarakat 3,196 90 1,149,875 Diklat Pekerjaan Sosial bagi ASN Daerah 60 937,667 Layanan Internal (overhead) 68,594,729 Layanan Perkantoran 59,236,187 2 Penelitian Terapan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial 6 Judul Penelitian 24,218,380 15 36,787,991 51,90% 3 Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Pusat 31,999,743 50,837,706 58,87% Jumlah Aparatur yang mengikuti diklat Kesos (ASN) 61 2,000 Tahun 2018 hanya ada diklat PIM dan tugas belajar ToT FDS e-learning 30 - Mahasiswa Tugas Belajar 31 Standarisasi Jenis Diklat Kesos Akreditasi Lembaga Diklat Kesos Lembaga Analisis Kebutuhan Diklat Penyusunan Kurikulum Modul Diklat

Sandingan Target dan Sasaran Program/Kegiatan 2018 & 2019 (lanjutan…) No Kegiatan 2018 2019 % Kenaikan Anggaran Keterangan Keluaran (Output) Anggaran (000) Target Satuan 4 Penelitian Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial 12 Penelitian 16,822,019 34,993,520 108,02% (2019): Perluasan fokus dan lokus penelitian 5 Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial 16,395,357 48,955,151 Sertifikasi Peksos 3,000 Orang 21,900 Akreditasi Lembaga 2.000 LKS 3.000 6 Pendidikan Tinggi Kesejahteraan Sosial 78,108,141 128,285,360 64,24% Mahasiswa D4 1.760 Mahasiswa Pasca Sarjana (Sp1) 110 7 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badiklitpensos 1 Layanan 25,658,851 34,250,867 33,49% 8 Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial 19,263,639 29,304,752 52,12% Lokasi yang mendapatkan penyuluhan sosial 69 Lokasi 461 Lokasi = lokasi komunitas/ masyarakat berketahanan sosial Jumlah 352,504,520 723,283,806 105,18%

USULAN TAMBAHAN BADIKLITPENSOS TA 2019 Kediklatan: Diklat FDS P2K2 bagi 11,511 orang Diklat entry PKH bagi 11,511 orang Toolkit bagi pendamping, 11,511 orang 105,901,200,000 14,964,300,000 10,359,900,000 Sertifikasi : Sertifikasi bagi 11,511 25,899,750,000 Total Usulan Tambahan: Rp 171,129,150,000 STKS: Persiapan pembangunan Kampus 2 STKS AMDAL Pembuatan Grand Desain/Master Plan Kampus 2 STKS 7,000,000,000 Sekretariat: Dukungan manajemen untuk KPBU, implementasi CMS dan pelaksanaan Coorporate University 7,000,000,000

TERIMA KASIH