Pengawasan Pekerjaan Subtitle

Agar pelaksanaan pekerjaan bisa dikendalikan dengan baik,maka PPK perlu membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan. Secara umum struktur organisasi Tim pengendalian dan Pengawasan terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Tim Pelaksana. Struktur organisasi Tim Pengendalian dan pengawasan sangat tergantung pada jenis pekerjaan yang akan dikendalikan dan diawasi

Contoh Struktur Organisasi Pengawasan Konstruksi Internal PPK Untuk pekerjaan konstruksi,pengadaan barang dan jasa lainnya, struktur organisasi Tim Pengendalian dan pengawasanterdiri dari Ketua, Sekretaris dan Pelaksana pengendalian dan pengawasan. Tim Pengendalian dan Pengawasan sebaiknya diketuai oleh PPK selaku penanggung jawab kegiatan suatu proyek. Kemudian dibantu oleh seorang sekretaris dan satu atau beberapa orang pelaksana pengendalian dan pengawasan khususnya yang bertindak sebagai direksi teknik/direksi pekerjaan PPK Tim Lapangan Sekretaris

Contoh Struktur Organisasi Pengawasan Konsultan Internal PPK Untuk pekerjaan konsultansi pelaksana pengendalian dan pengawasan dilakukan oleh Tim Teknis. Dengan demikian struktur organisasinya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Tim Teknis. PPK Tim Teknis Sekretaris

Skema koordinasi pengendalian dan pengawasan jika digunakan konsultan pengawas. Konsultan supervisi. Dalam hal-hal tertentu PPK dapat meminta pihak ketiga yaitu konsultan supervisi untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. Tugas konsultan supervisi adalah : Melakukan pengawasan pekerjaan penyedia barang/jasa dengan berpedoman pada ketentuan kontrak,standar serta peraturan perundangan yang berlaku. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul atas pelaksanaan pekerjaan penyedia barang/jasa serta memberikan alternatif- alternatif pemecahannya. Melaporkan kepada PPK hasil pengawasan yang dilakukannya. Dengan demikian dalam pelaksanaan pekerjaan, konsultan supervisi bertanggung jawab kepada PPK. PA PPK Konsultan Penyedia

Jenis Kontrak Konsultan Pengawas Pekerjaan Assistance consept yaitu hanya memberikan saran/pendapat atas pekerjaan pengawasannya kepada PPK atau bisa juga bersifat   Task consept yaitu dapat memberikan perintah langsung atas hasil pengawasannya kepada Penyedia.   Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan dan melakukan penilaian terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan 

Titik Kritis titik kritis pelaksanaan pekerjaan adalah kegiatan yang mengalami keterlambatan(penundaan),sehingga proyek juga akan mengalami penundaan pada waktu yang sama. Kegiatan yang mengalami penundaan tersebut dapat berpengaruh kepada kegiatan lainnya terutama menyangkut waktu,biaya dan performance(kinerja).

Ciri-Ciri Jalur Kritis Jalur yang biasanya memakan waktu yang terpanjang dalam suatu proses. Tidak ada tolerensi waktu antar kegiatan(antara selesainya suatu tahap kegiatan dengan mulainya suatu tahap kegiatan berikutnya). Tidak adanya toleransi waktu antar kegiatan tersebut yang merupakan sifat kritis dan jalur kritis. Nilai Erliest Event Time( EET) dan Latest Event Time(LET) sama.

Kontrak Kritis Berdasarkan Permen PU tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan sarana Bidang Pekerjan Umum,kriteria suatu kontrak kritis adalah : Dalam periode I (rencana fisik 0% - 70%) ,realisasi fisik terlambat > 10% (dalam SDP PU > 10 %) Dalam periode II (rencana fisik 70% - 100%),relisasi fisik terlambat > 5%. (Dalam SDP PU > 5 %)

Metode pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan Diagram batang(Bar Chart Diagram). Diagram jaringan kerja(Network planning diagram) CPM PERT Kurva S

Tim Pengawas PPK

Kelompok Visual Mengamati performance hasil pelaksanaan seperti: kerataan permukaan, segregasi, bleeding, retak, keroposnya permukaan beton, dll; Mencatat hasil pengamatan tersebut dalam daftar cacat dan ketidaksempurnaan (defect and deficiency).

Kelompok Administrasi Dokumen Kontrak Amandemen / Addendum: Perpanjangan Waktu Penambahan atau pengurangan biaya Berita Acara Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Dokumen Hasil Rekayasa Lapangan, Technical Justification Progres fisik masing-masing item pekerjaan Back up data perhitungan kuantitas pendukung Monthly Certificate (MC)

Kelompok Administrasi Back up data kualitas pendukungMonthly Certificate(MC) Buku harian standar Monthly Certificate Foto-foto pelaksanaan status 0% - 100% Kelengkapan dokumen mobilisasi Bukti penyelesaian pembayaran Penyedia Jasa kepadasub Penyedia Jasa

Kelompok Administrasi As Built Drawing (Gambar Terpasang) Masalah Retribusi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Identifikasi peringatan Konsultan dan PPK yang belumditanggapi oleh Penyedia Jasa Sisa DIPA/DPA yang mungkin masih ada, bila perlu diadakan revisi untuk dapat dimanfaatkan olehPekerjaan lain yang memerlukan ASTEK (Asuransi Tenaga Kerja), Asuransi pekerjaan, Asuransi pihak ketiga Untuk jembatan, agar mengikut sertakan InspekturBridge Management System (BMS) dengan tugasmengisikan DETAIL INSPECTION REPORT.

Kelompok Kualitas Menyiapkan daftar kontrol kualitas sebagaimana yang adapada spesifikasi untuk pengecekan terhadap datapendukung kualitas yang telah dilakukan oleh PPK /Konsultan; Melakukan pemeriksaan kualitas (core drill, hammer test,test pit, dll) secara selektif untuk mengetahui ketebalanlapisan, kepadatan, kadar Aspal, kuat tekan beton, dll; Melakukan pengecekan terhadap Laporan Kualitas yangdibuat oleh Konsultan Supervisi.

Untuk Konsultan

Kontrak Waktu Penugasan Data yang perlu dikumpulkan berkaitan dengan kualitas prestasi pekerjaan jasa konsultansi dapat menggunakan : Rekam jejak kegiatan harian (day to day), Kegiatan mingguan (week to week) Dokumen pekerjaan tahap pertahap yang dapat menunjukan proses pekerjaan yang dilakukan tenaga ahli serta pertemuan, diskusi dan asistensi antara pihak penyedia dengan pihak pengguna.

Untuk Kontrak Lumpsum (output) meskipun kontrak basis output tidak mensyaratkan lampiran biaya-biaya aktual dalam prosedur permintaan pembayaran, namun dengan alasan guna mengukur prestasi kualitas pekerjaan, maka data-data input berupa bukti-bukti kehadiran tenaga ahli maupun bukti asli atas reimburseable cost, serta dokumentasi lain yang relevan tetap perlu diminta untuk dievaluasi. Output yang diserahkan harus diyakinkan telah dihasilkan dari proses yang telah disepakati sebagaimana yang diusulkan dalam dokumen penawaran.

Contoh kasus lumpsum misalkan pembuatan desain jembatan yang rencana awal sesuai KAK menggunakan tenaga ahli dengan kualifikasi S3 dan sudah berpengalaman ternyata dalam pelaksanaan diganti dengan tenaga yang baru lulus S1 dan belum punya pengalaman, maka kualitas desain jembatan tersebut tidak dapat dianggap memenuhi standar