REVIU DAN EVALUASI BERBASIS APLIKASI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA
Advertisements

SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
AREA PERUBAHAN PENINGKATAN MATURITAS SPIP
Hotel Inna Garuda Yogyakarta, 29 s.d. 31 Maret 2017
H. Mohamad Fahri Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI BIDANG PENGAWASAN
REVIU LK PTN SUHARTONO.
INSPEKTORAT WILAYAH VI
PERAN DEWAS PENGAWAS PTN BLU ; KONFLIK DAN PERMASALAHAN
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR APRIL 2017
Di Universitas Gadjah Mada (UGM)
HAL-HAL YANG HARUS DIALOKASIKAN
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
Oleh: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
POKOK BAHASAN Struktur Organisasi Penganggaran Jadwal Penganggaran
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M. Hum
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
STANDAR BIAYA KELUARAN UMUM - SUB OUTPUT PENELITIAN
Program Kerja PBJ dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Terintegrasi Pemerintah Aceh.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pembiayaan Pembangunan
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
Aplikasi rkakl 2011.
PERJANJIAN KINERJA.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DILINGKUNGAN KEMENDAGRI
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Oleh: INSPEKTUR JENDERAL JAKARTA, 1 FEBRUARI 2018
KEBIJAKAN KEMENRISTEKDIKTI MEMPERTAHANKAN KUALITAS
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Pemahaman Struktur pengendalian intern
PELAKSANAAN PENGAWASAN BPKP DAN ITJEN KEMENRISTEKDIKTI TAHUN 2018
TEUKU NILWAN (Inspektur IV)
LATT-82/D203/2/2017 Tgl 20 JULI 2017 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Audit atas Pengelolaan Dana BOPTN dan BPPTN BH Tahun 2016 DISAJIKAN OLEH BPKP Senin,
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
EVALUASI implementasi SAKIP
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
PENGAWASAN BERSAMA BPKP DAN ITJEN KEMENRISTEKDIKTI
Risk Based Internal Audit
PERSIAPAN EVALUASI ATAS BPPTN BH
Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM & ANGGARAN INSPEKTORAT I TAHUN 2019 (SETJEN) dan.
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
By Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM, CA Inspektur III
EVALUASI SAKIP PTN DAN LLDIKTI
Sistem Informasi Perencanaan dan
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENDIKBUD TAHUN 2017
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP.
GAMBARAN UMUM PMK NO. 17/PMK
Oleh : Dr. Yusrial Bachtiar, Ak. MM., CA Plt. Inspektur Jenderal
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KEBIJAKAN PENERAPAN DAN PENILAIAN PIPK KEMENTERIAN KESEHATAN
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
Transcript presentasi:

REVIU DAN EVALUASI BERBASIS APLIKASI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI REVIU DAN EVALUASI BERBASIS APLIKASI Oleh : Dr. Salwin MD, M.Pd,Dkk Auditor Utama

TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENGAWASAN Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi (TI) di seluruh lapisan masyarakat dan instansi pemerintah, Kita mulai terbiasa mengenal sistem berbasis TI yang diterapkan di lingkungan instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, seperti e-budgeting, e-procurement, e-payment dan sebagainya, hal tersebut menuntut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat berperan lebih efisien dan efektif dalam memberikan assurance dan consulting atas pengendalian, manajemen risiko dan tata kelola. Continuous Auditing dan Continuous Monitoring (CACM) merupakan salah satu tools yang dapat diterapkan APIP untuk  meningkatkan kapabilitas dan perannya tersebut.

AUDIT BERKELANJUTAN (CONTINUOUS AUDITING) SEBAGAI STRATEGI PENGAUDITAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PENGERTIAN Semua metode yang digunakan oleh auditor untuk melakukan audit yang berkaitan dengan aktivitas (termasuk pengendalian dan penilaian risiko) secara berkelanjutan (dilakukan tanpa gangguan) atau terus menerus (dilakukan periodik dan berulang-ulang) TUJUAN Menyediakan laporan audit dalam jangka waktu nyata (real time) atau mendekati waktu nyata dengan bantuan teknologi pada implementasi audit berkelanjutan

REVIU PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN Kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu Keluaran (Output) Kegiatan; Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran, antara lain : Penerapan SBM, SBK, dan SSB untuk Keluaran (Output) Kegiatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Penggunaan akun Hal-hal yang dibatasi Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN, SBSN Penganggaran badan layanan umum; Kontrak tahun jamak (multi years contract); dan Pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi penyerta modal negara pada Badan Usaha Milik Negara. Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L Rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai Inisiatif Baru dan/atau rincian anggaran Angka Dasar yang mengalami perubahan pada level komponen.

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA HAL-HAL PENTING YANG PERLU DIUNGKAP Kesungguhan unit organisasi dalam menyusun perencanaan kinerja benar-benar telah fokus pada hasil. Pembangunan sistem pengukuran dan pengelolaan data kinerja. Monitoring dan evaluasi kinerja khususnya pelaksanaan program/kegiatan yang strategis. Pengungkapan informasi capaian kinerja dalam Laporan Kinerja. Keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya. Tingkat akuntabilitas kinerja unit organisasi.

JADWAL PELAKSANAAN REVIEU RKA-KL KEBIJAKAN KEMENTERIAN RISTEKDIKTI TERHADAP JADWAL PELAKSANAAN REVIEU PERENCANAAN ANGGARAN RKA-KL JADWAL PELAKSANAAN REVIEU RKA-KL PAGU INDIKATIF SEKITAR BULAN……… PAGU ANGGARAN SEKITAR BULAN……… REVIU ATAS PERMINTAAN SATKER ………

AKADEMI KOMUNITAS NEGERI Unit Organisasi Kemenristekdikti 147 UNIT ORGANISASI AKADEMI KOMUNITAS NEGERI 4 AKN 3 LLDIKTI 15 BLU PTN-BH PNBP AKN

Untuk meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja, maka: Komitmen Pimpinan Untuk meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja, maka: Memberikan presentasi langsung mengenai perkembangan implementasi SAKIP yang dipimpinnya; Terlibat langsung dalam perbaikan implementasi SAKIP; Menggerakkan seluruh Unit Organisasi dalam proses perbaikan implementasi SAKIP; Melakukan “teguran” (apabila diperlukan) terhadap Kepala Unit Organisasi ataupun pihak lain yang tidak mendukung proses perbaikan implementasi SAKIP. Pimpinan yang bersangkutan harus mampu:

TERIMA KASIH Jakarta 2019