STRTEGI ORGANISASI MENGORGANISIR PEKERJA KONTRAK DAN NON STATUS

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERJANJIAN KERJA.
Advertisements

PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
PERJANJIAN KERJA Oleh: TOGAR SILALAHI,SH
HUKUM KETENAGAKERJAAN
KEP.48/MEN/IV/2004 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PP SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN PKB PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan.
“ANGIN SURGA” UNTUK KARYAWAN OUTSOURCING ?? Walau hal ini sebenarnya telah diatur sejak lama dalam UU No 13 tahun 2003 namun dengan penegasan dari Mahkamah.
UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN
Apa & Bagaimana Serikat Pekerja Oleh : Chandra Mahlan
UU 21/2000 (SP/SB) Penjelasan Umum Ayat (1)
KONTRAK KERJA DAN PENERAPANNYA
MK. ETIKA PROFESI ETIKA BISNIS Smno.tnh.fpub2013.
BUSINESS LAW (12) HUKUM KETENAGAKERJAAN &
MSDM – Handout 13 Serikat Pekerja dan Hubungan Industrial
copyright by Elok Hikmawati
HUBUNGAN INDUSTRIAL Sesi 8 Oleh: Mohammad Mustaqim, MM, AAAIJ, QIP
Disampaikan oleh : DJOKO HERIYONO,S.H Ketua Bid. Advokasi dan Hukum
PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PERATURAN PERUSAHAAN
Copyright by 1 P3PHK (Kuliah XI) PHK.
P3PHK (Kuliah XII) PHK Bag. 2.
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
PERJANJIAN KERJA BERSAMA
SIEMENS BUSINESS PARK, BLD F. JL. MT. HARYONO KAV.58-60, JAKARTA SELATAN, Tlp Fax , SK Departemen Tenaga Kerja RI.
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
TIM HR PT. INTERCALLIN By Anton. PENGERTIAN Hubungan Industrial adalah hubungan antara SEMUA PIHAK yang berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan.
KONTRAK, TKA, DAN PHK SRI RAZZIATY ISCHAYA DPN APINDO, 9-10 MEI 2007.
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
INDUSTRIAL RELATIONS MANAGEMENT
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN XI) MOGOK KERJA DAN LOCK OUT
MODUL XIV UPAH PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PEMBERHENTIAN
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN XIII) PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (1)
DASAR PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA, PERATURAN PERUSAHAAN DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA BAMBANG PRIYANTO, SH.
MODUL V PERJANJIAN KERJA DASAR HUKUM PKB (PERJANJIAN KERJA BERSAMA)
MODUL I PENDAHULUAN & KETENAGAKERJAAN Manajemen Perburuhan
HUKUM KETENAGAKERJAAN
Penyelesaian Perselihan Perburuhan (P3) dan PHK
PERJANJIAN KERJA BERSAMA
PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PERATURAN PERUSAHAAN
Hukum Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Eko Sakapurnama.
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
DISKUSI SEPUTAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO
PERJANJIAN KERJA BERSAMA
Seminat MNC ICEM Oktober, Serang, Indonesia
Federasi Serikat Buruh
HUBUNGAN KERJA.
Vice Presiden DPP FSPMI
MEMAHAMI BERBAGAI KONTRAK KERJA
Hukum Perburuhan Indonesia
PENGUATAN ORGANISASI DARI SISI PERJANJIAN KERJA BERSAMA Disampaikan pada RAPAT KERJA NASIONAL DPP F SP FARKES R Oleh IWAN YANUAR.
PENTINGNYA BERSERIKAT
Industrial Relations (Hubungan Industrial)
Hukum Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Eko Sakapurnama.
FUNGSI DAN PERAN SERIKAT PEKERJA
Disampaikan oleh : Sjaiful DP
CAL DI INDONESIA _________________
copyright by Elok Hikmawati
MERANCANG KONTRAK MAGANG
PERJANJIAN KERJA BERSAMA
Serikat Buruh berbasis Industri
PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PERATURAN PERUSAHAAN
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)
PRESENTASI PENGANTAR HUKUM BISNIS Kelas MB.4 / IV Kelompok 3 (tiga)
MOGOK KERJA DAN LOCK OUT PRODI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Hubungan Industrial Pancasila
MSDM – Handout 13 Serikat Pekerja dan Hubungan Industrial.
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 6 Maret 2019
PEMBENTUKAN DAN FUNGSI LKS BIPARTIT DI PERUSAHAAN
Suherman ~ FSPMI CV. PEMATERI Nama: Mohamad Machbub,S.Kom. Ttl: Cirebon, 22 Juli 1984 Alamat: Ciwaringin Cirebon PENDIDIKAN FORMAL : - SDN 1 Ciwaringin.
This presentation uses a free template provided by FPPT.com IDEOLOGI DAN PRINSIP-PRINSIP PERJUANGAN SPSI Oleh ; R. ABDULLAH.
Transcript presentasi:

STRTEGI ORGANISASI MENGORGANISIR PEKERJA KONTRAK DAN NON STATUS Sharing pengalaman mengorganisir pekerja PW di Industri Elektronik Elektrik SPEE FSPMI

Sistem Kerja yang berlaku di Indonesia KONTRAK KERJA DASAR HUKUM BENTUK PENERAPAN HUBUNGAN KERJA PKWT UU NO 13/2003 pasal 56 – 59 Kepmenakertrans No 100/2004 Pekerja Kontrak Pekerja musiman Harian Lepas Langsung dengan Pemberi Kerja Pemborongan Tenaga Kerja UU No 13/2003 pasal 64 – 66 Permenaker 19/2012 SE no 04/2013 (putusan MK 12/puu-I/2003 & 27/puu-IX/2011) Outsorcing (alih daya) Pekerja agen Pekerja Konstruksi Tidak langsung dengan pemberi kerja tetapi dengan perusahaan lain Magang UU No 13/2003 pasal 21 – 30 Permenaker No 22/2009 revisi – 36/2016 Siswa yang PKL Pelatihan untuk tenaga kerja (BLK) Tidak ada hubungan kerja tetapi ijin dari pemberi kerja

Bagaimana merekrut mereka Bagaimana merekrut mereka ? Secara Umum PUK harus melakukan hal-hal sebagai berikut : STRATEGI LANGKAH-LANGKAH Memperkuat PUK Pendidikan anggota Penguatan advokasi Penguatan Hub. Industrial Pendataan jumlah Pekerja PKWT, Alih Daya, Magang Data jumlah non tetap selam 5 tahun Salinan kontrak kerja Bentuk implementasi/praktik Perekrutan menjadi anggota Orientasi tentang SP untuk pekerja baru Penawaran perjuangan kenaikan upah dan perubahan status pekerja Advokasi Perundingan PKB Perundingan LAINNYA

Secara khusus : STATUS EKSISTENSI SP LANGKAH-LANGKAH PKWT Sudah ada PUK anggota Meminta manajemen agar diberi waktu untuk presentasi ttg SP saat menjadi pekerja baru Memberikan bantuan advokasi bagi yang perjanjian kontrak kerjanya melanggar aturan Merundingkan dengan manajemen tentang rasio kontrak-permanen berdasarkan data agar ada yang diangkat menjadi PKWTT Belum ada PUK anggota Mempelajari perjanjian kerjanya untuk di cari celah melakukan advokasi Memberi bantuan advokasi kepada pekerja yang tidak diberikan hak-haknya oelh manajemen sesuai aturan yang berlaku

STATUS EKSISTENSI SP LANGKAH-LANGKAH ALIH DAYA, PEKERJA AGEN Sudah ada PUK anggota Konsolidasi pekrja alih daya dgn perngkat PUK Meminta manajemen berunding dan menyatakan terjadinya pelanggaran aturan Memberikan bantuan advokasi bagi yang perjanjian kontrak kerjanya melanggar aturan dan melaporkan ke pengawas PUK dapat mengancam mogok kerja karena ada pelanggaran Belum ada PUK anggota Mempelajari perjanjian kerjanya untuk di cari celah melakukan advokasi Membentuk PUK dan mencatatkan di dinas tenaga kerja dengan nama PUK perusahaan pemberi kerja Membentuk PUK dan mencatatkan di dinas tenaga kerja dengan nama PUK perusahaan pemberi kerja serta memperjuangkan statusnya bila ada pelanggaran Menekan pengawas agar mengeluarkan nota pelanggaran Menekan perusahaan dengan unjuk rasa atau PHI

STATUS EKSISTENSI SP LANGKAH-LANGKAH MAGANG Sudah ada PUK anggota Konsolidasi pekrja magang dgn perngkat Membuat data-data pelanggaran PUK Meminta manajemen berunding dan menyatakan terjadinya pelanggaran aturan Memberikan bantuan advokasi bagi yang praktik kerjanya melanggar aturan dan melaporkan ke pengawas PUK dapat mengancam mogok kerja karena ada pelanggaran Belum ada PUK anggota Konsolidasi pekerja magang dgn perngkat Mempelajari praktik dan perjanjian magang untuk di cari celah melakukan advokasi Membentuk PUK dan mencatatkan di dinas tenaga kerja dengan nama PUK perusahaan pemberi kerja serta memperjuangkan statusnya bila ada pelanggaran Menekan pengawas agar mengeluarkan nota pelanggaran Menekan perusahaan dengan unjuk rasa atau PHI

Catatan tambahan Apabila advokasi terhadap pekerja yang mau membentuk PUK dirasa berat dan beresiko PHK terhadap pengurusnya, maka sebaiknya yang dimunculkan sebagai pengurus PUK adalah orang-orang yang memang ingin resain dan bisa di PAW kemudian hari oleh pengurus yang sesungguhnya