PENYELESAIAN ADMINISTRASI & PERCEPATAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
Advertisements

Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
Sosialisasi Kmk - nomor : 271/kmk.06/2011
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 403/KMK.06/2013
Direktorat Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
LATAR BELAKANG PENERAPAN PENYUSUTAN
PENATA LAKSANAAN ASET DAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Anggaran II
Penghapusan Piutang Negara
PMK NOMOR 4/PMK.06/2015 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU DARI PENGELOLA BARANG KEPADA PENGGUNA BARANG.
PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 246/PMK.02/2014 Tentang
Dasar Hukum Keuangan Negara Perbendaharaan Negara Pengelolaan BMN/D
TATA CARA PENGUSULAN STATUS PENGGUNAAN DAN PENGHAPUSAN BMN
TATA CARA PENGELOLAAN BMN DALAM RANGKA TERTIB ADMINITRASI,
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL RADALGRAM DATA S/D MEI 2015 Jakarta, Mei 2015 Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN.
Tata Cara Proses Serah Terima Aset Rusunawa
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
PENGELOLAAN PNBP ~ PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TA 2018 ~
RENCANA PENARIKAN DANA HARIAN TINGKAT SATUAN KERJA
Oleh : Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 57/PMK.06/2016
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.06/2016
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 229/KM.6/2016
SOP Penyusunan data Barang Milik Negara (BMN)
PENYITAAN.
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
BARANG MILIK NEGARA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
PEJABAT PENGELOLA BMN.
KEBIJAKAN PENYUSUNAN LAPORAN BMN
Inspektorat Kabupaten Sleman
PENGHAPUSAN.
Pertemuan Koordinasi Data Rekening Kementerian Kesehatan TW 3 TA 2017
KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BMN BIRO KEUANGAN DAN BMN
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN BOGOR
TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
KEBIJAKAN HIBAH DANA DEKONSENTRASI / TUGAS PEMBANTUAN DAN HIBAH DROPPING DALAM RANGKA TERTIB PENATAUSAHAAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
PROSES HIBAH ALSIN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Current Issue Penyusunan LKKL Tahun 2018
OVERVIEW PELAKSANAAN HIBAH BMN DAN STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN HIBAH BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
Pengelolaan Hibah Daerah
BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL.
OVERVIEW PENYELESAIAN & PENGURUSAN PIUTANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN Biro Keuangan & BMN Cirebon, 13 s.d 15 Februari 2019.
KEMENTERIAN KESEHATAN
SISTEM INFORMASI MONITORING BARANG MILIK NEGARA (SIMBARA)
DASAR HUKUM 1.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 2.Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150.
Simulasi Reviu atas Penilaian Kembali
REVISI LAPORAN DAN BERITA ACARA REKONSILIASI
WORKSHOP PANDUAN REVIU PENILAIAN KEMBALI BMN TAHUN 2017 – 2018
SUMARTONO Kepala Bagian Penatausahaan BMN Jakarta, 15 Maret 2019
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
Dra. Rita zasriyanti RAPAT KOORDINASI
TINDAK LANJUT PENYELESAIAN HIBAH BANTUAN PEMERINTAH DI DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU YUSEP FATRIA INSPEKTUR IV BOGOR, 9 MARET 2018.
Doden FE Untag Banyuwangi
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara © 2019
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
Langkah-Langkah Penyusunan RKBMN KEMENTERIAN KESEHATAN
PENGELOLAAN RUMAH NEGARA
Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
Kebijakan Penyelesaian Hibah BMN DK/TP Dan Dropping
KEBIJAKAN HIBAH DI KEMENTERIAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
Transcript presentasi:

PENYELESAIAN ADMINISTRASI & PERCEPATAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Distribusi Anggaran Kemenkes DISTRIBUSI ANGGARAN DITJEN YANKES DK/TP HIBAH DROPPING

Dasar Hukum PMK 33/2012 PMK 78/2014 PMK 246/2014 PMK 83/2016 PMK 4/2015 PMK 111/2016 2. Pelimpahan kewenangan Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang 1.Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN KMK 558/ 2016 PP 27/2014 4. Pelimpahan Wewenang Menkes selaku Pengguna Barang dalam Pengelolaan BMN di Kemenkes 3. Pengelolaan BMN/D

HIBAH Hibah Jenis Kewenangan Materi BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan (Droping / Hibah DK/TP) BMN selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi) Persetujuan Sekretaris Jenderal Surat Keputusan Pimpinan Unit Eselon I Tidak ada Surat Keputusan Penghapusan

Surat Persetujuan Hibah Membuat SK Penghapusan karena Hibah ALUR HIBAH BMN Surat Persetujuan Hibah Naskah Hibah dan BAST Membuat SK Penghapusan karena Hibah Setjen Eselon I Usulan Persetujuan Usulan HIbah SKPD

HIBAH PERSYARATAN HIBAH SKPD Dokumen – dokumen yang harus dipersiapkan untuk proses hibah BMN : Surat Usulan Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian dan Daftar BMN yang akan dihibahkan (disertai NUP Barang) Surat Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh pimpinan satker (bermaterai Rp 6.000,-) Surat Pernyataan bersedia menerima hibah yang ditandatangani oleh pimpinan satker (bermaterai Rp 6.000,-) Data Calon Penerima Hibah Fotokopi bukti kepemilikan (Sertifikat, IMB, STNK & BPKB) atau dokumen yang setara Kartu Inventaris Barang (KIB) dari aplikasi SIMAK BMN Print out Laporan BMN (Intra, Ekstra & Gab) Backup SIMAK BMN dalam cd/disket Softcopy Daftar BMN yang akan dihibahkan yang disertai NUP Barang dalam CD

Nilai Perolehan/Usulan ARISTASI KEWENANGAN HIBAH BMN Usulan Persetujuan Nilai Perolehan/Usulan Kepala Rokeu BMN (melalui E-I) DJKN >10M Eselon I BIRO KEU DAN BMN s.d 10M

PROGRESS HIBAH BMN DK/TP NO PER MARET 2017 TAHUN PEROLEHAN HIBAH SATKER HARUS USUL SATKER SUDAH USUL JUMLAH NILAI 1 TP/DK PEROLEHAN SEBELUM 2011 540 7.138.423.859.494 7,064,569,034,332 2 TP/DK PEROLEHAN DIATAS 2010 863 14.672.186.921.030 307 4,773,812,947,507   TOTAL 1403 21.810.610.780.524 847 11,838.381,981,839,

PROGRESS HIBAH BMN DK/TP PER MARET 2017 NO TAHUN PEROLEHAN HIBAH SATKER SELESAI PERSETUJUAN SATKER SELESAI SK JUMLAH NILAI 1 TP/DK PEROLEHAN SEBELUM 2011 224 1,091,037,023,585 75 666,771,317,956 2 TP/DK PEROLEHAN DIATAS 2010 84 446,343,190,189 105 773,293,787,727   TOTAL 308 1,537,380,213,774 180 1,440,065,105,683

Rencana Kedepan Sosialisasi Sistem Informasi Barang Milik Negara (SIMBARA) Monev dan Bimbingan Teknis Koordinasi intensif dengan Biro Keuangan dan BMN, Dinkes Propinsi serta SKPD

TERIMA KASIH