SISTEM INFORMASI DESA MENJADI BAGIAN PROSES PEMBANGUNAN DESA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
E-government Komputer Masyarakat.
Advertisements

Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
INPUT – PROSES – OUTPUT BERKAITAN DENGAN INFORMASI
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
Interkoneksi Database Informasi Pendidikan Jawa Timur
Masyarakat Terlibat, Data Akurat, Desa Berdaulat
KONSEP DAN TEORI SISTEM KONSEP DASAR DAN TUJUAN SISTEM
Oleh : Dr. Tjahjanulin Domai, MS
OLEH : Akmal Hidayat, S.ST
DISAMPAIKAN OLEH : KEPALA BLH PROVINSI SULAWESI BARAT
PENERAPAN CRM DALAM SISTEM INFORMASI LAYANAN AKADEMIK
Dalam Pengelolaan Instalasi Komputer
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI
Website dishubkominfo.
PROGRAM KEGIATAN EX RUTIN SKPD DALAM RENSTRA SKPD DAN RPJMD
Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM
Deputi Bidang Pengembangan Regional
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Pola Hubungan antara Pemerintah dan Warga Via Social Media
PENGUATAN PERAN PUBLIK MELALUI SOSIAL MEDIA
Pemprov Jawa Timur Dalam Media Sosial Studi Kasus Twitter
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
PENGANTAR Rapat Sinkronisasi Provinsi dengan Kabupaten/Kota adalah forum antara provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan.
(elektronik-Partisipasi Regulasi)
Sari Agustin Wulandari ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK Rahmulyo Adi Wibowo, S.H.,M.H
Bahasa Indonesia Jurnalistik
ISNAINI, Tugas MPSI.
BKD PROVINSI JAWA TENGAH
INPUT – PROSES – OUTPUT BERKAITAN DENGAN INFORMASI
PENYUSUNAN dan PENETAPAN APBD
Dalam Pengelolaan Instalasi Komputer
Pelatihan SID Kabupaten Bantul
KONSEP DASAR DAN PENGERTIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Disusun Oleh Pipit Fitriyani, S.Pd
KETERBUKAAN DESA DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMATIKA
SMILE POLICE POLDA JATENG
MANAJEMEN INFORMASI DAN REKAM MEDIS (MIRM)
PENGEMBANGAN WEB DESA Riksa Rifqi Fuadi
BERKEMBANG HANDAL TEKNOLOGI
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
Tata Kelola Pemerintahan Desa
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PM KOMINFO 13/2016 DAN 14/2016
SISTEM INFORMASI DI INDONESIA
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN BIDANG KOMINFO SESUAI UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Jawa Tengah, 31 Agustus 2018.
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
PELAYANAN OPTIMALISASI MASYARAKAT DI JAWA TENGAH JAWA TENGAH
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SISTEM INFORMASI DESA DAN PENGELOLAAN WEBSITE DESA (E-Gov – Desa)
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI JAWA TENGAH
WEBSITE DESA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban.
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
PUSKESMAS RAMAH ANAK SEBAGAI UPAYA UNTUK PERCEPATAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK.
PERATURAN KPK NO. 7 TAHUN 2016 Tentang
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
KEUANGAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (SIPP) PEMERINTAH KOTA SAMARINDA.
TEKNOLOGI TEPAT GUNA PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
LEMBAGA NEGARA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK
Pengertian statistik DATA SATU UNTUK SEMUA Diskominfo
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
KETERBUKAAN INFORMASI DI PEMERINTAH DESA
Transcript presentasi:

SISTEM INFORMASI DESA MENJADI BAGIAN PROSES PEMBANGUNAN DESA

SID Menjadi bagian yang di Prioritaskan Permendesa No 19 Tahun 2017 “Penetapan Prioritas Dana Desa 2018” Permendesa No 20 Tahun 2018 “Penetapan Prioritas Dana Desa 2019”

SID Menjadi Bagian Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri 20 Tahun 2018 atas perubahan 113 “Pengelolaan Keuangan Desa”

SID ≠ APLIKASI

SID SISTEM Informasi Desa  berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan

SID Sistem INFORMASI Desa adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sekuens dari simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan.

MEDIA SID Aplikasi Website Desa Twitter Desa Tabloid/Pamflet/Banner Papan Informasi

Aplikasi Sebagai Media Integrasi Data APLIKASI SID JAWA TENGAH SIDEKEM Datadesa.id Open SID SIDeka DLL ??? MUATAN SID a. Data Desa, antara lain : 1. Data Potensi Desa; 2. Data kemiskinan; 3. Data Pendidikan; 4. Data Kesehatan; 5. Data kependudukan ; 6. Data p embangunan Desa; 7. Data pembangunan kaw asan perdesaan; 8. Data keuangan; 9. Data ekonomi; 10. Data sosial budaya; 11. Data Pemerintahan Desa; dan 12. Lain-lain sesuai kebutuhan data desa yang mencerminkan data terpilah.

APLIKASI PRODESKEL KEMENTRIAN DALAM NEGERI APLIKASI SIK n G DINSOS KEMISKINAN BPKP DENGAN APLIKASI SISKEUDES SKPD KEPENDUDUKAN APLIKASI SKPD DENGAN APLIKASI LAINYA SISTEM INFORMASI DESA

Website Desa Website Desa adalah suatu portal atau situs berbasis online yang di dalamnya terdapat informasi publik seputar kegiatan Desa, baik dari segi administrasi, sosial, budaya, kelembagaan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan desa tersebut. Dengan tujuan menyediakan informasi yang akurat agar diketahui oleh khalayak seputar kegiatan desa tersebut, juga bertujuan untuk mengenalkan potensi desa tersebut. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK”

Pengelolaan Webiste Desa Merupakan wadah menampung segala masukan atau aspirasi warga masyarakat melalui sebuah tulisan baik saran maupun kritik yang membangun sebagai kontrol masyarakat terhadap proses pembangunan yang ada di desa Webiste Desa Orang yang ditunjuk oleh desa untuk dapat mengkontrol baik teknis maupun non teknis mengenai website desa. Admin Desa Menjadi bagian partisipan pembangunan desa . ”PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH” Masyarakat

SOSIAL MEDIA

SOSIAL MEDIA Alat Penyampaian proses pembangunan desa Alat Promosi Potensi Desa Alat penyampian informasi ………………………………….. ………………………………….