ORGANISASI YANG TEPAT UKURAN DAN TEPAT FUNGSI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DIREKTORAT PEMBINAAN WIDYAISWARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 2010
Advertisements

KUESIONER REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
07/04/2017 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PEDOMAN PENILAIAN DUPAK PRAKOM
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
Etika & Komunikasi Bisnis Pertemuan ke 8
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Pembekalan Quality Assurance (Workshop Penjaminan Mutu Pendidikan)
Rapat Koordinasi Penyelesaian APBN-P Tahun 2015
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1979 TENTANG PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL.
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU HASIL e-PUPNS
Gedung Kaca Pemerintah Kab. Kulon Progo Kulon Progo, 26 Oktober 2015
Pembekalan Quality Assurance (Workshop Penjaminan Mutu Pendidikan)
Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah
Program Kerja PBJ dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Terintegrasi Pemerintah Aceh.
30/11/2017 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 BIRO KEPEGAWAIAN DESEMBER 2012.
DI KAMPUS PEMIMPIN PERUBAHAN
Sosialisasi BOS lembaga swasta tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Sleman
EVALUASI PELAKSANAAN e-PUPNS 2015 DI KABUPATEN JOMBANG
Kronologis penyusunan draft Perubahan PP No
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
Pedoman Relokasi dan Penataan PNS Pusat di Daerah
LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2016
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN.
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
Sosialisasi bos lembaga swasta tahun 2016
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
( L H K A S N ) LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGERA
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
DASAR Amanat UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 50. (terkait kelembagaan) serta Pasal 87.
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
Sosialisasi BOS lembaga swasta tahun 2018
Profil Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
WORKSHOP KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TGL. 04 – 09 – 2018.
PMK 94/PMK.04/2018 Jakarta, 14 September 2018
PERATURAN KPK NO. 7 TAHUN 2016 Tentang
Perhitungan Beban Kerja dalam Rangka Efektivitas Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Cirebon, 8 November 2018.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM DI LINGKUNGAN
REFORMASI BIROKRASI BPOM PENGUATAN KELEMBAGAAN
(PERATURAN MENTERI PANRB NO. 42 TAHUN 2018 )
EVALUASI SAKIP PTN DAN LLDIKTI
GRATIFIKASI Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPOM Bimtek pelaporan Gratifikasi melalui Aplikasi Gratifikasi.
HASIL EVALUASI KELEMBAGAAN TINGKATAN TERTINGGI ORGANISASI BPOM
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DALAM PERSPEKTIF ORGANISASI
EVALUASI REFORMASI BIROKRASI,
PENERAPAN PROSES BISNIS BERSERTIFIKASI ISO 9001:2015
SIMPLIFIKASI & DEREGULASI
EVALUASI DAN PENATAAN ORGANISASI
PENERAPAN PROSES BISNIS BERSERTIFIKASI ISO 9001:2015
Materi Rapat Persiapan Evaluasi AKIP RB Tahun 2019
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) KKP Teuku Nilwan Inspektur IV Inspektorat Jenderal KKP Bogor, 14 Mei 2019.
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
Transcript presentasi:

ORGANISASI YANG TEPAT UKURAN DAN TEPAT FUNGSI BPOM telah melakukan evaluasi kelembagaan sesuai Permen PANRB 20/2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah: Tingkatan tertinggi organisasi tanggal 6 September 2018; Satu tingkatan di bawah tingkatan tertinggi organisasi tanggal 22 Oktober 2018. 1

HASIL EVALUASI KELEMBAGAAN TINGKATAN TERTINGGI ORGANISASI BPOM 2

HASIL EVALUASI KELEMBAGAAN BPOM NO. UNIT ORGANISASI NILAI PERINGKAT KOMPOSIT 1 BPOM 80,35 P-5 2 Sekretariat Utama 80,36 3 Inspektorat Utama 81,51 4 Deputi I 87,65 5 Deputi II 90,63 6 Deputi III 88,85 7 Deputi IV 74,22 P-4 RATA-RATA 83,37 Berdasarkan hasil analisis atas hasil penilaian terhadap 7 (tujuh) set kuesioner pada 2 (dua) tingkatan organisasi, diperoleh skor rata-rata 83,37 atau dapat disimpulkan bahwa hasil evaluasi kelembagaan BPOM termasuk dalam peringkat komposit 5 (P-5). Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi BPOM dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. 3

PENATAAN 1. Penyampaian laporan hasil evaluasi kelembagaan BPOM kepada Menteri PANRB melalui Surat Kepala BPOM Nomor OR.06.01.1.223.10.18.4815 tanggal 2 Oktober 2018 hal Hasil Evaluasi Kelembagaan BPOM. Penyampaian kelengkapan data laporan evaluasi kelembagaan BPOM berdasarkan hasil verifikasi kepada Kemen PANRB tanggal 26 Oktober 2018. 4