Tentang Pembentukan PPPSRS Rumah Susun

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PROSES PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
Advertisements

PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)
Rumah Susun Di INDONESIA
MENURUT HUKUM INDONESIA
PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN
ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
KETENTUAN DASAR PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
MATERI 8 HUKUM PERUSAHAAN
Dr. H. WIDHI HANDOKO, SH., Sp.N.
Sumber: UU 25/ ORGANISASI KOPERASI Sumber: UU 25/1992
Struktur Organisasi Koperasi Kredit
YAYASAN Stichting.
ORGANISASI DAN MANAJEMEN KOPERASI
KOPERASI BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 1992
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
KOPERASI.
PERTEMUAN 5 YAYASAN (2).
Rapat Anggota Koperasi
ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI KOPERASI
PERSEROAN TERBATAS 1.
Presentasi ibu Indah Tri Wilujeng BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI Dinas Koperasi UMKM Kota Semarang
Prodi Agribisnis FP-UNS
MANAJEMEN ORGANISASI KOPERASI
PROSES PENGESAHAN KOPERASI SEBAGAI BADAN Sumber:
BAHAN KULIAH ASPEK HUKUM DALAM BISNIS
ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI KOPERASI
YAYASAN YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM
PENDIRIAN DAN KEANGGOTAAN KOPERASI
Perbedaan antara yayasan,koperasi dan perseroan terbatas
BADAN HUKUM KOPERASI.
IMPLEMENTASI FUNGSI MANAJEMEN KOPERASI
ORGANISASI & MANAJEMEN
POKOK-POKOK PENGETAHUAN TENTANG RUMAH SUSUN
POKOK-POKOK PENGETAHUAN TENTANG RUMAH SUSUN
Sistem Koperasi Indonesia
PENGERTIAN & DASAR HUKUM RUMAH SUSUN
Pertemuan 06 Mekanisme Pendirian Koperasi
ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI KOPERASI
PENGERTIAN KOPERASI.
PENDIRIAN DAN KEANGGOTAAN KOPERASI
DANA AMANAH MASYARAKAT
Organisasi Koperasi Untuk mendirikan organisasi koperasi, pendiri yang sekurang-kurangnya 20 orang harus menyusun akte pendirian. Akte pendirian ini tidak.
MANAJEMEN KOPERASI SEKOLAH
PERSEROAN TERBATAS (3) Rapat Umum Pemeganga Saham(RUPS),Jenisnya,Tata Cara,Kuorum,Keputusannya dan Pemeriksaan perseroan Pertemuan 12.
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
PROSEDUR DAN SYARAT PENDIRIAN KOPERASI
Proses Pembentukan Koperasi
Karyawan Karyawati DINPERMADES
YAYASAN (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan) Oleh: Rhido Jusmadi (Dosen Fakultas.
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
Nugroho Ibnu Purwandityo
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
YAYASAN Stichting.
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
BAGAN PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI
Sumber: UU 25/ ORGANISASI KOPERASI Sumber: UU 25/1992
HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA
1 PROSES PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI UU 25/1992 PP 4/1994
Bentuk-bentuk Organisasi Bisnis (3)
TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU TAHUN 2019
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
MEKANISME PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Dampaknya terhadap pengelolaan apartemen saat ini dan selanjutnya
Pengurus Yayasan.
PERGUB DKI JAKARTA NO. 132 TH. 2018
YAYASAN (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan)
Transcript presentasi:

Tentang Pembentukan PPPSRS Rumah Susun Ulasan PerGub no.132 th.2018 Tentang Pembentukan PPPSRS Rumah Susun

Payung Hukum UU No. th.1985 UU No.20 th.2011 Ttg rumah susun PerGubDKI-Jkt No.132 th.2018 Ttg pengelolaan rusun PerMenPUPR No.23 th.2018 Ttg PPPSRS + Lampiran PP No.4 th.1988 Ttg rumah susun PerMenPeRa No.15 th.2007 ttg pembentukan PPRS KepMenPeRa No.06 th.1995 ttg pembuatan Akta Notaris dan AD/ART PPRS UU No.8 th.1999 Ttg perlindungan konsumen

Hal-hal Yang Perlu Digaris-bawahi Pembentukan Panmus untuk RULB. Penyesuaian struktur organisasi ; Pengurus & Pengawas. Penyesuaian isi AD/ART ; ketentuan Panmus untuk pemilihan Pengurus/Pengawas PPPSRS, ketentuan hak suara untuk voting, persyaratan menjadi Pengurus / Pengawas, sosialisasi laporan keuangan, ketentuan sebagai Pengelola, sanksi dari Dinas dan sebagainya. Penyesuaian isi House Rule ; hak dan kewajiban anggota. Konsultasi ke Dinas ; materi (rancangan) tersebut diatas. Penyelenggaraan RUA (RULB/RUTA) untuk pengesahannya. Pengurusan Ijin Operasional pengelola (sesuai lokasi) Persiapan Laporan Keuangan secara online dan audit Pemisahan tagihan IPL & SC dg pemakaian listrik & air

Pembentukan Panitia Musyawarah 10 hari kalender Rapat PanMus Undangan Memilih : Ketua Sekretaris Bendahara 2 anggota Pemilik 2 wakil dari Pengembang Panitia Musyawarah terdiri dari Pemilik yang berdomisili di rusun dan tidak boleh menjadi Pengurus / Pengawas PPPSRS Tugas PanMus : Melaksanakan pembentukan Pengurus dan Pengawas PPPSRS, termasuk persiapannya. Penyusunan/penetapan AD/ART dan Tata Tertib Penghunian.

Rapat Musyawarah PPPSRS (RUA) 7 hari kalender sebelumnya 7 hari kerja sebelumnya Undangan Rapat Undangan Rapat Tidak kuorum Tidak kuorum Kuorum 50% kehadiran Ditunda 30- 120 menit Ditunda 7-30 hari kalender Kuorum kuorum / tidak Sah dilaksanakan rapat untuk pengambilan keputusan

Pengurus / Pengawas harus dari Anggota yang berdomisili di rusun Struktur Baru ; Organisasi PPPSRS Pergub DKI Jakarta ; paling lambat akhir Maret 2019 PerMen PUPR ; sebelum berakhir masa kepengurusan saat ini ANGGOTA PENGURUS PENGAWAS Ketua Sekretaris Bendahara 2 org bidang pengelolaan / penghunian Ketua Sekretaris 3 org anggota dari Pemilik Pengurus / Pengawas harus dari Anggota yang berdomisili di rusun

Mekanisme Pemilihan PPPSRS Difasilitasi Pengembang atau PPPSRS (bila sudah diserahkan). Peserta Rapat Musyawarah adalah Pemilik sarusun. Kuasa ; keluarga terdekat dan karyawan tetap (perusahaan). Undangan Rapat Musyawarah dikirim dengan melampirkan rancangan ; AD/ART dan Tata Tertib Hunian. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah, bila tidak tercapai maka dilakukan pengambilan suara terbanyak. Setiap nama Pemilik hanya berhak atas 1 suara, walau memiliki lebih dari 1 unit sarusun. Bukti kepemilikan bisa ; PPJB dan kwitansi pembelian Peninjau ; Dinas terkait, Walikota, RT/RW, dll. (bisa memberi pendapat walau tidak diminta)

Skedul Kerja Catatan :