PANEL 1 : Pengarah pemaparan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PROGRAM BEASISWA UNGGULAN FAST-TRACK BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2012.
Advertisements

PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
EKSISTENSI KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH Oleh : Sekretaris Kementerian PAN dan RB selaku Deputi.
TENTANG TATA PERSURATAN DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS
SISTEM ADMINISTRASI PERKANTORAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014
D SELAMAT DATANG i Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
DR. Boediarso Teguh Widodo, M.E.
SALINAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA SURAT EDARAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENINGKATAN EFEKTIVITAS.
PERTEMUAN BAKOHUMAS REGIONAL INDONESIA BARAT TAHUN 2011 Tema
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA
SURAT RESMI BAHASA INDONESIA.
Penyelenggaran Kekuasaan Negara
KUNJUNGI: 3 DAFTAR RIWAYAT HIDUP N A M A : DR. Dr. H. Boy Subirosa Sabarguna, MARS NIP / PANGKAT: /IVB TEMPAT/TGL.
KULIAH JELAJAH JUDUL BUKU KARYA: KE 99 DR. Dr. H
U N I B B A.
HOSPITAL INFORMATION SYSTEM DEVELOPEMENT
KULIAH JELAJAH 99 JUDUL BUKU KARYA: KE 98 DR. Dr. H. BOY SUBIROSA SABARGUNA, MARS KUNJUNGI:
PENINGKATAN KUALITAS UNIVERSITAS PADJADJARAN
KUNJUNGI: KULIAH JELAJAH 99 JUDUL BUKU KARYA: KE 66.
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
PERAN DEWAS PENGAWAS PTN BLU ; KONFLIK DAN PERMASALAHAN
Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
Arsip Nasional Republik Indonesia KEBIJAKAN KEARSIPAN NASIONAL
DAFTAR RIWAYAT HIDUP Riwayat Jabatan :
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Arah kebijakan diklat APARATUR DALAM RANGKA IMPLEMENTASI uu asn
Prof. dr. jamal wiwoho,s.h.,m.hum.
RAKERNAS FORPIMPAS PTN
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
Eddy Soeparno Sekjen Partai Amanat Nasional PAN
Arsip Nasional Republik Indonesia
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
Dr. Ir. Sugiarto Sumas, MT Arah dan kebijakan
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI SISTEM POLITIK INDONESIA
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS) DAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS (PPDGS) DI KABUPATEN.
SISTEM PENDIDIKAN DI FINLANDIA
KULIAH JELAJAH JUDUL BUKU KARYA: DR. Dr. H
Universitas Budi Luhur
SEMINAR   PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI ERA SISTEM ANGGARAN BERBASIS KINERJA (Performance Based Budgeting System)   RENSTRA IV.
SINERGITAS PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Nomor : 02-5/ 719/F/V/2015 Jakarta, 20 Mei 2015 Lamp : 1 (set)
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
Tokoh-tokoh Ilmu Komunikasi Indonesia
Terakreditasi A UNIVERSITAS MULAWARMAN Berdasarkan Keputusan BAN-PT
Beasiswa Pascasarjana untuk Tenaga Kependidikan Berprestasi 2018
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Internal Tahun 2017
Masa awal (1995 – 2009) Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) di Indonesia adalah lembaga independen, sebuah organisasi not for profit yang berkomitmen.
LAPORAN HASIL KEPUASAN PELANGGAN TAHUN 2015
Komisi Pemberantasan Korupsi
TATA KELOLA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
Nomor : 02-5/ 719/F/V/2015 Jakarta, 20 Mei 2015 Lamp : 1 (set)
(PERATURAN MENTERI PANRB NO. 42 TAHUN 2018 )
PENGELOLAAN DATA KEARSIPAN NASIONAL
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
— DARI MITOS KE ETOS — Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD):
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Internal TaHAP I Tahun 2019
Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Internal Tahun 2018
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (PIPS)
TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
Rapat Koordinasi Kemendagri dan KemenPANRB
PRASETYO RUBIANTORO, SP.
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
Contoh penyusunan skp.
DR. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.Pd. BEST WESTERN HOTEL BATAM, 4 JULI 2019
Transcript presentasi:

PANEL 1 : Pengarah pemaparan DRS. IMAM GUNARTO, M.HUM DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kebijakan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Rini Widyantini, SH., MPM Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian PAN & RB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 1. Nama : Rini Widyantini, S.H., MPM 2. Tempat tanggal lahir Bandung, 29 Mei 1965 3. Jenis Kelamin Perempuan 4. Jabatan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB 5. NIP 19650529 199003 2 001 6. Alamat   Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Jl. Jend. Sudirman, Kav. 69, Jakarta 12190 Email rini.widyantini@menpan.go.id 7. Pendidikan 1. S-1, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung 2. S-2 , Master of Public Management Monash The Flinders University of South Australia.

Kearsipan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Ir. Slamet Soedarsono, MPP, QIA, CRMP, CGAP Deputi Bidang Politik Pertahanan Keamanan - BAPPENAS

Implementasi SIKD di Mahkamah Konstitusi RI, dari Mitos ke Etos Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, SH, MH Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

DAFTAR RIWAYAT HIDUP Nama : Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H NIP : 196501081990021001 Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 8 Januari 1965 Pangkat/Golongan Jabatan : Pembina Utama Muda / IVd Unit Kerja : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat Telp : 021 – 2352 9000 Fax : 021 – 352 0177 Email : guntur@mkri.id Riwayat Pendidikan : 1988 Lulus Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Hasanuddin, Makassar; 1995 Lulus Magister Hukum (M.H.), Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung; 2002 Lulus Program Doktor di bidang Ilmu Hukum (Dr.) pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, predikat/yudisium “Cum Laude”.

PANEL I1 : Pengarah pemaparan Dr. Andi Kasman, SE, MM Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan - ANRI

Sinkronisasi Kerjasama Kearsipan Luar Negeri Damos Dumoli Agusman Dirjen. Hukum dan Perjanjian Internasional (HPI) - Kementerian Luar Negeri

Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintahan Daerah MUH. MARWAN DiREKTUR jenDERAL BINA PENGEMBANGAN DAERAH – KEMENTERIAN DALAM NEGEri