Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Keuangan berbasis Aplikasi
DASAR HUKUM Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 tahun 2018.
Lampiran Dokumen SPJ, sebagian Bersumber dari Hasil Cetak e-Delivery 1 Hasil cetak dari e-Delivery antara lain SPL, Rincian Pembelian/Pembayaran Langsung, BA serah terima, BA pemeriksaan, BA pembayaran, SPK/Kontrak dll. Dokumen SPJ selain hasil cetak e-Delivery antara lain Nota, Kuitansi, Surat Jalan, Faktur Pajak dll.
Login Bidang untuk membuat transaksi Pembuatan Dokumen Transaksi melalui e-Delivery melalui Login User Bidang 2 Login Bidang untuk membuat transaksi
Pejabat yang Bertandatangan Memverifikasi Dokumen yang Telah Dibuat 3 Pasal 132 ayat (2) Permendagri 13/2006 menyatakan bahwa: “Bukti pengeluaran belanja atas beban APBD harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.”
Berkas dokumen SPJ yang diserahkan ke Tim Pengelola Keuangan, harus dapat dipertanggungjawabkan (dokumen lengkap, benar dan sudah ditandatangani oleh PPK dan PPTK) 4 5 Tertib administrasi dalam pembuatan dokumen pengadaan barang/jasa dan SPJ, baik dalam segi waktu maupun kelengkapan dokumen (Kontrak, Transaksi Pembayaran Langsung, Honorarium, Berita Acara dll.)
Aplikasi e-PL 6 Pengadaan Langsung (PL) untuk mendapatkan Penyedia yang bernilai paling banyak : Rp 50 juta s/d Rp 200 juta untuk Barang/Jasa Lainnya Rp 100 juta untuk Jasa Konsultansi Rp 200 juta untuk Pekerjaan Konstruksi Melalui aplikasi e-Delivery Mengundang lebih dari 1 (satu) calon Penyedia
Approval Transaksi 7 Dalam rangka tertib administrasi, Pejabat Pengelola Keuangan wajib melakukan approval transaksi pada aplikasi e- Delivery
Sistem/Aplikasi untuk Memudahkan Tugas Pejabat Pengelola Keuangan 8 Sistem/Aplikasi berfungsi untuk membantu Pejabat Pengelola Keuangan dalam melaksanakan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien Pejabat Pengelola Keuangan bertanggung jawab atas seluruh dokumen yang ditandatangani dari hasil cetak sistem/aplikasi
Pelaksanaan pekerjaan sampai pembayaran selesai sebelum Triwulan IV 9 Khususnya untuk paket pekerjaan >50 juta yang bukan pekerjaan rutin/berakhir di 31 Desember Untuk antisipasi penumpukan verifikasi SPJ di akhir tahun Memberikan kesempatan kepada Penyedia apabila terdapat wanprestasi/penyesuaian jangka waktu pelaksanaan Tender/Pengadaan/kontrak selesai lebih awal dari rencana, SPD/AKP/F1 dapat digeser maju ke depan
Terima Kasih