SOP PEMERIKSAAN LAPORAN MASYARAKAT DI MPW JAWA BARAT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Advertisements

Kantor Pelayanan Pajak
ADMINISTRASI MEDIASI DI PENGADILAN
TATA CARA PEMERIKSAAN KASUS
HUKUM ACARA BPSK BERDASARKAN KEPMENPERINDAG No. 350/MPP/Kep/12/2001
Hukum acara : 1. Hukum acara Singkat 2.Hukum acara Cepat
TEKNIK/TATACARA BERACARA DI PENGADILAN PAJAK
PERIHAL PEMBUKTIAN.
PENGADILAN PAJAK.
Bea Materai.
HUKUM ACARA PERDATA.
Proses Hukum di KPPU Laporan Pemeriksaan pendahuluan
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
MEKANISME PERLINDUNGAN TERHADAP WAJIB PAJAK
UPAYA HUKUM PERTEMUAN KE 10.
PPHI 2017/4/11 Lembaga Perundingan :
Menentukan Saat dan Tempat Terutangnya BPHTB
PROSES KERJA AKREDITASI
Eka Sri Sunarti FHUI BEA METERAI
PENUNTUTAN Dr.setyo utomo,sh.,m.hum
Bantuan hukum dan hak-hak tersangka/terdakwa
DALAM HUKUM ACARA PERDATA
PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT
Pertemuan #7 BANDING DAN BADAN PERADILAN PAJAK (BPP)
“KEDUDUKAN AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEBAGAI AKTA OTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERADILAN PIDANA” Oleh : DR. HJ. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH.
Oleh : OHAN BURHANUDIN PURWAWANGCA, S.H., M.H
UPAYA HUKUM Oleh YAS.
PERMASALAHAN DALAM PEMROSESAN KASUS DISIPLIN
ASPEK HUKUM DAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN HKI
TEKNIK-TEKNIK MEDIASI DALAM PRAKTEK
Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 2 TAHUN 2015
PROSES KERJA AKREDITASI
UPAYA HUKUM.
Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2016
IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
Majelis Kehormatan Notaris
Kewenangan Mengadili (Kompetensi)
Materi 13.
Hukum Acara PTUN -Pengertian: hukum yang mengatur tentang cara-cara bersengketa di PTUN, serta mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam.
BEA MATERAI.
BEA MATERAI.
PERKULIAHAN IV.
HUKUM ACARA PIDANA.
Federasi Serikat Buruh
PENUNTUTAN Dr. SETYO UTOMO,SH., M.Hum.
BEA MATERAI Bea Materai.
UPAYA HUKUM.
Hukum acara perdata Pengantar ilmu hukum.
HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA
Pengadilan Pajak Pengadilan Pajak Gugatan Banding
PERCERAIAN (pasal 65) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.
PENDAFTARAN SURAT KUASA DAN SURAT GUGATAN
Mata kuliah : F Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Banding dan Gugatan.
Bea Materai BEA MATERAI.
Alasan mengajukan gugatan
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
UPAYA HUKUM.
PUTUSAN PENGADILAN PAJAK DAN PENINJAUAN KEMBALI
DALAM HUKUM ACARA PERDATA
SIMULASI PEMERIKSAAN (SOAL DAN KASUS)
BEA MATERAI Bea Materai 1.  Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang : perbuatan,- keadaan/ kenyataan bagi.
PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA
BEA MATERAI Bea Materai.
Penjelasan Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN.
Pengangkatan, perpindahan, perpanjangan, pemberhentian Notaris
PERSYARATAN KELENGKAPAN BERKAS DISIPLIN
Dr. Haswandi, SH.,SE.,M.Hum.,M.M DIRBINGANIS BADILUM MA
Transcript presentasi:

SOP PEMERIKSAAN LAPORAN MASYARAKAT DI MPW JAWA BARAT Bekasi, 26 Pebruari 2019 MPW JAWA BARAT

1. Semua Laporan Masyarakat Harus Ditunjukan Kepada MPD

2. Semua Laporan yang diperiksa oleh MPD harus berbentuk BAP. Dalam prakteknya tidak semua MPD mengirim berbentuk BAP, ada yang berupa resume saja, surat permohonan bahkan banyak yang tidak disertai dengan rekomendasi dan lain-lain

3. MPW Hanya Menerima Dari MPD Berupa BAP (Fakta-fakta Dan Rekomendasi)

4. Untuk penyeragaman BAP, MPW Jawa Barat telah membuatkan draft bentuk berita acara pemeriksaan (BAP) (Contoh terlampir)

5. Data BAP (Laporan) Dari MPD Yang Masuk Di Sekretariat MPW Jawa Barat Selama Tahun 2018 a. Jumlah laporan seluruhnya : 26 Laporan/kasus b. Jumlah laporan yang telah disidangkan : 26 Laporan/kasus c. Jumlah laporan yang sudah diputus : 25 Laporan/kasus -15 putusan berupa sanksi peringatan tertulis; -2 putusan tidak terbukti; -5 putusan berupa sanksi scorsing 3 bulan; -1 putusan disarankan untuk digugat ke Pengadilan Negeri; -2 putusan terkait dengan akta PPAT = MPPD PPAT; d. Jumlah laporan yang belum diputus : 1 Laporan/kasus

6. Permohonan Cuti Notaris 6 bulan s/d 12 bulan TIDAK ADA

7. Permohonan Notaris Pengganti 74 Orang

T E R I M A K A S I H