DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
1. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
Advertisements

PENGEMBANGAN LKM-A PADA GAPOKTAN PENERIMA DANA BLM-PUAP
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
RAPAT TEKNIS SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 2016
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SIPPD Sosialisasi Musrenbang RKPD PROV JATIM ** UMUM ** 13 Peb 2014
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
MENUJU KAB BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar
KEBIJAKAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BULELENG DI BIDANG PEMBINAAN, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN ARSIP TAHUN 2017 Oleh: I PUTU KARIAMAN.
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN. DELI SERDANG
Strategi dan Program 5 tahunan
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
Penerapan SAKIP Menuju PACITAN SEBAGAI TUJUAN INVESTASI DAN TERCIPTANYA PELAYANAN PERIZINAN YANG PRIMA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN.
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
KIAT SUKSES PENGELOLAAN DANA BERGULIR OLEH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
DRAF RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN 2018 – 2022
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
UPT PENGELOLA DANA BERGULIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
DANA AMANAH MASYARAKAT
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
UPT PENGELOLA DANA BERGULIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
MODEL-MODEL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DAN UKM
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
BIDANG KOPERASI PROGRAM : PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH NO KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN 1 PENILAIAN KESEHATAN.
MELALUI KERIS JATENG MEMACU KEMUDAHAN BERUSAHA
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
RAPAT TEKNIS KEPEGAWAIAN
Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jawa Timur Pemberdayaan Koperasi & UKM
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLUD
Desk Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2012
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG PROFIL UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BADUNG.
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
Sistematika laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2018
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
AKUNTABILITAS KINERJA
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
PERAN DISPERINDAGKOP-UKM DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA DISPERINDAGKOP-UKM KABUPATEN BANJARNEGARA.
REGULASI UPDB Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Tangerang Peraturan Daerah Kabupaten.
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Simda perencanaan Dekstop rilis 16. Catatan Update Rilis 16 Perbaikan Laporan RPJMD Perbaikan Laporan Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemda.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
Transcript presentasi:

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO PROGRAM DAN KEGIATAN 2019 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN JOMBANG

DASAR HUKUM UU No. 25 Th. 1992 tentang Perkoperasiaan UU No. 20 Th. 2008 tentang UMKM Perda Jombang No. 9 Th. 2017 ttg Penguatan Usaha Mikro Perda Jombang No. 15 Th 20018 ttg APBD 2019 Perbup Jombang No. 28 Th. 2018 ttg Pelaksanaan APBD 2019

MENINGKATNYA DAYA BELI MASYARAKAT VISI : BERSAMA MEWUJUDKAN JOMBANG YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING MISI : MEWUJUDKAN MASYARAKAT JOMBANG YANG BERKUALITAS, RELIGIUS DAN BERBUDAYA TUJUAN : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA SASARAN : MENINGKATNYA DAYA BELI MASYARAKAT Sasaran RPJMD menjadi dasar tujuan OPD TUJUAN OPD Meningkatkan Daya Beli Masyarakat untuk mendukung Koperasi Sehat dan Nilai Tambah Produk Usaha Mikro SASARAN OPD MENINGKATNYA KOPERASI BERKINERJA BAIK MENINGKATNYA PENDAPATAN PELAKU USAHA MIKRO KETERKAITAN RPJMD KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019-2023 DENGAN RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO TAHUN 2019-2023 IPM INDIKATOR TUJUAN 2 INDIKATOR SASARAN INDEK DAYA BELI

GAMBARAN UMUM KOPERASI DAN USAHA MIKRO 831 23.324 SUMBER DATA ONLINE DATA SYSTEM KOPERASI TAHUN 2018 - 695 Koperasi Aktif, 84Koperasi Tidak Aktif dan 52 Koperasi Dalam Pengajuan Pembubaran SUMBER DATA MAPING DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO TAHUN 2014 DAN UPDATE DATA TAHUN 2018 DI 4 KEC. AGROPOLITAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN UM KEPALA DINAS SEKRETARIS Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset Sub Bagian Penyusunan Program, Pelaporan dan Evaluasi Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha Mikro Kepala Bidang Usaha Mikro Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi Seksi Kelembagaan, Keanggotaan, dan Perijinan Koperasi Seksi Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian Kesehatan Koperasi Seksi Perlindungan Usaha Mikro

SUMBER DANA : APBD KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 PROGRAM DAN KEGIATAN di: BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, dan BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI NO PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TARGET PAGU INDIKATIF (Rp.) 1 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI 72% 1.054.778.250 FASILITASI PENERBITAN IJIN PENDIRIAN, PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SERTA IJIN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI 1. JUMLAH REKOMENDASI PENERBITAN IJIN PENDIRIAN, PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU DAN KANTOR KAS KOPERASI SERTA IJIN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI 2. JUMLAH PESERTA SOSIALISASI PRINSIP-PRINSIP PEMAHAMAN KOPERASI 5 KALI 60 ORANG 19.237.000

NO PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TARGET PAGU INDIKATIF (Rp.) PEMBINAAN, PENGAWSAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KOPERASI 1. JUMLAH KOPERASI YANG DINILAI KINERJANYA DAN KESEHATAN KSP/USP 2. JUMLAH PESERTA SARASEHAN PERKOPERASIAN 3. JUMLAH DOKUMEN LAPORAN HASIL PENGAWASAN 4. JUMLAH REKOMENDASI USULAN PEMBUBARAN KOPERASI 1. 30 KOP 2. 200 ORG 3. 75 DOK 4. 10 KOP 216.181.000 PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI/KUD JUMLAH PESERTA PELATIHAN AKUNTANSI JUMLAH PESERTA PELATIHAN AKUNTANSI DI KAWASAN AGROPOLITAN (WONOSALAM, BARENG, NGORO, GUDO, MOJOAGUNG, DIWEK, MOJOWARNO) 200 ORG 120 ORG 112.748.000 FASILITASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERMODALAN KOPERASI JUMLAH PESERTA TEMU USAHA PENGUATAN KERJASAMA, PENINGKATAN JARINGAN USAHA DAN AKSES PERMODALAN JUMLAH PESERTA PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI JUMLAH DOKUMEN MONEV PERMODALAN KOPERASI 1. 140 KOP 2. 40 KOP 3. 6 DOK 236.612.250 PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA KOPERASI JUMLAH PESERTA PELATIHAN 200 org 470.000.000

PROGRAM DAN KEGIATAN di: BIDANG USAHA MIKRO NO PROGRAM KEGIATAN OUTPUT TARGET PAGU INDIKATIF (Rp.) 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO 2% 529.825.000 PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANTAUAN USAHA MIKRO JUMLAH PESERTA PELATIHAN MANAJEMEN USAHA MIKRO JUMLAH LAPORAN USAHA MIKRO JUMLAH UPDATING DATA USAHA MIKRO 1. 150 ORG 2. 1 DOK (17 Kec.) 3. 1 dok 251.557.000 PROMOSI DAN FASILITASI PEMASARAN HASIL USAHA MIKRO JUMLAH USAHA MIKRO YANG MENGIKUTI PROMOSI DAN FASILITASI PEMASARAN HASIL USAHA MIKRO 50 USAHA MIKRO 278.268.000 JUMLAH 2.638.212.974

STANDARISASI PRODUK KOPERASI DAN USAHA MIKRO PENINGKATAN KUALITAS SDM KOPERASI DAN USAHA MIKRO PENINGKATAN KUALITAS LEMBAGA KOPERASI DAN USAHA MIKRO PENINGKATAN KUALITAS HASIL PRODUK KOPERASI DAN USAHA MIKRO STANDARISASI PRODUK KOPERASI DAN USAHA MIKRO UPAYA STANDARISASI PRODUK

UPAYA STANDARISASI PRODUK MELALUI PROGRAM DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO JOMBANG SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PELATIHAN MANAJEMEN PELATIHAN VOKASI (KETERAMPILAN) KELEMBAGAAN FASILITASI IJIN KOPERASI EVALUASI & PENGENDALIAN KOPERASI FASILITASI PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

LANJUTAN…… HASIL USAHA FASILITASI PROMOSI & PAMERAN FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS PRODUK

TERIMAKASIH