PROSES PENGESAHAN STNK TAHUNAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SEMARANG
Advertisements

Inovasi Polantas Dalam Pelayanan Pembuatan SIM Oleh: Reinaldy Gianezar
Pembayaran Pajak Secara Online
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
KETENTUAN BAGI WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH REPUBLIK SERBIA Ruang Pancasila, Lantai 2 KBRI Beograd 9 April 2010.
PASAL 7 UU KUP SURAT TAGIHAN PAJAK
KEBERATAN DAN BANDING.
APPRAISAL CONTRACT (PENILAIAN JAMINAN)
NTMC Rencana Regident On Line Jajaran Ditlantas Polda Jateng Dengan
PENERANGAN KESATUAN NOMOR: 32/VI/2014/PENSAT
MATRIKS PERBANDINGAN PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN SEBELUM DAN PADA TAHUN 2014 DIREKTORAT KEUANGAN 2014.
ACTIVITY DIAGRAM.
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
SE-56/PJ/2010. Faktur Pajak Lama Formulir Faktur Pajak Standar yang terlanjur dicetak dan belum digunakan PKP pada saat PER-13/PJ./2010 berlaku.
Sektor Dinas Perindustrian dan Perdagangan
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Peraturan Menkeu No 118/PMK.03/2016
Pajak kendaraan bemotor
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.06/2016
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN MATERI DASAR HUKUM PENYIDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DIKLAT TEKNIS PENGAWASAN.
FAKTUR PAJAK KETENTUAN YANG MENGATUR ■ 38/PMK.03/2010
SOSIALISASI SITU.
BAHAN ARAHAN RAKORD DI PEMDA BANTUL TTG PELAYANAN DI SAMSAT BANTUL
Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha PERATURAN MENTERI.
ALUR BPHTB Kepala Bag.Pemerintahan & Otonomi Daerah melakukan pemeriksaan berkas validasi dan membubuhi paraf untuk selanjutnya disampaikan kepada petugas.
MEKANISME PELAYANAN PASPOR HAJI TAHUN 2016
ALUR MENGURUS SURAT PINDAH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) PPKP (Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)
ALUR PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Jika terjadi penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP, PKP wajib memungut PPN yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak [ Memori.
MATERI KULIAH PENGERTIAN FAKTUR PAJAK JENIS-JENIS FAKTUR PAJAK
ANALISIS DAN DESAIN SISTEM INFORMASI
TERDIRI ATAS 5 TAHAP : TAHAP 1
PEDOMAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU Dasar Hukum : PER DIRJEN NOMOR 32/PJ/2010.
SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER (STRA)- online
ALUR AKTA PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
MATERI KULIAH PRINSIP DASAR PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
KEBERATAN DAN BANDING.
ALUR AKTA KEMATIAN.
PEMINDAHAN HAK DENGAN LELANG
Review ER-Diagram.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
MEKANISME SISTEM YAN ADMINISTRASI
ANALISIS DAN DESAIN SISTEM INFORMASI
KETENTUAN UMUM & TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
Ria Anggreiny Permenkes No.9 Thn 2017 Tentang Apotek  Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.
Studi Kasus lanjutan PT. Bendi Car adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang penyewaan mobil Semua transaksi di perusahaan masih dilakukan secara.
PAPARAN Inspektur Wilayah III
PENGAJUAN DAN PERPANJANGAN STR BIDAN
MEKANISME SISTEM YAN ADMINISTRASI
LOKET ENTRY DATA / PENETAPAN DENAH RUANG PELAYANAN STNK
DESAIN INDUSTRI, RAHASIA DAGANG dan DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
TEKS PROSEDUR KOMPLEKS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK
Presented by : Kelompok 12
Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi Paten Dra
KARTU E-KPI/S SSDM POLRI KOMBES POL Ir. ANIDA DALIMI – KABAGINFOPERS ROBINKAR SSDM.
JAYAPURA, 12 SEPTEMBER NAMA : AGUSTINUS MAKABORI, S.H. NIP : TTL : ABEPURA, 24 AGUSTUS 1968 PANGKAT GOL/RUANG : PENATA (III/c)
PROSES DOKUMEN LINGKUNGAN “SPPL”
1. Formulir Permohonan 2. Persetujuan Suami/Istri 3. Keterangan Jaminan 4. Surat Kuasa Agunan 5. Surat Keterangan Ahli Waris 6. Surat Kuasa Menjual Agunan.
LEGALISASI ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH
PERSYARATAN PENDAFTARAN
Perubahan alamat Perusahaan
Transcript presentasi:

PROSES PENGESAHAN STNK TAHUNAN Pasal 64 UULAJ No. 22 Tahun 2009 Setiap Kendaraan Bermotor Wajib di Registrasikan. Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. registrasi Kendaraan Bermotor baru; b. registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik; c. registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor; dan/atau d. registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor. Pasal 70 ayat 2 UULAJ No. 22 Tahun 2009 Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun. PEMOHON / WAJIB PAJAK LOKET A ( POLRI ) LOKET B ( DISPENDA ) KASIR ( BANK KALTENG ) LAMPIRKAN : 1. KTP ASLI PEMILIK SESUAI STNK DAN FOTOCOPY 2. STNK ASLI DAN FOTOCOPY - PEMOHON MENYERAHKAN BERKAS - PERTUGAS LAKSANAKAN ENTRY DATA PENCETAKAN NOTICE KUTIPAN PENCETAKAN NOTICE PAJAK - PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN PENGGABUNGAN STNK DAN NOTICE PAJAK - PENGECAPAN TANDA PENGESAHAN PENYERAHAN STNK DAN NOTICE PAJAK UNIT REGIDENT SATLANTAS POLRES PULANG PISAU UNIT REGIDENT SATLANTAS POLRES PULANG PISAU

PROSES PERPANJANGAN STNK 5 TAHUN Pasal 68 ayat 1 UULAJ No. 22 Th. 2009 Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Pasal 70 ayat 2 UULAJ No. 22 Th. 2009 Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun. PEMOHON / WAJIB PAJAK LOKET A ( POLRI ) LOKET B ( DISPENDA ) KASIR ( BANK KALTENG ) LAMPIRKAN : 1. KTP ASLI PEMILIK SESUAI STNK DAN FOTOCOPY 2. STNK ASLI DAN FOTOCOPY 3. BPKB ASLI DAN FOTOCOPY 4. CEK FISIK RANMOR PEMOHON MENYERAHKAN BERKAS - PETUGAS LAKSANAKAN ENTRY DATA PEMOHON ISI FORMULIR BIAYA PNBP STNK DAN PLAT PENCETAKAN NOTICE KUTIPAN PENCETAKAN NOTICE PAJAK - PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN PENGGABUNGAN STNK DAN NOTICE PAJAK PENYERAHAN STNK DAN NOTICE PAJAK UNIT REGIDENT SATLANTAS POLRES PULANG PISAU UNIT REGIDENT SATLANTAS POLRES PULANG PISAU

PROSES PENERBITAN STNK HILANG / RUSAK Pasal 71 ayat 1 UULAJ No. 22 Th. 2009 Pemilik Kendaraan Bermotor wajib melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia jika: a. bukti registrasi hilang atau rusak; b. spesifikasi teknis dan/atau fungsi Kendaraan Bermotor diubah; c. kepemilikan Kendaraan Bermotor beralih; atau d. Kendaraan Bermotor digunakan secara terusmenerus lebih dari 3 (tiga) bulan di luar wilayah Kendaraan diregistrasi. PEMOHON / WAJIB PAJAK LOKET A ( POLRI ) LOKET B ( DISPENDA ) KASIR ( BANK KALTENG ) LAMPIRKAN : 1. KTP ASLI PEMILIK SESUAI STNK DAN FOTOCOPY 2. STNK ASLI DAN FOTOCOPY 3. BPKB ASLI DAN FOTOCOPY 4. LAPORAN KEHILANGAN BARANG (LKB) DARI KEPOLISIAN 5. CEK FISIK RANMOR PEMOHON MENYERAHKAN BERKAS - PETUGAS LAKSANAKAN ENTRY DATA PEMOHON ISI FORMULIR BIAYA PNBP STNK PENCETAKAN NOTICE KUTIPAN PENCETAKAN NOTICE PAJAK - PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN PENGGABUNGAN STNK DAN NOTICE PAJAK PENYERAHAN STNK DAN NOTICE PAJAK UNIT REGIDENT SATLANTAS POLRES PULANG PISAU UNIT REGIDENT SATLANTAS POLRES PULANG PISAU

PROSES PINDAH KELUAR DAERAH / CABUT BERKAS Pasal 71 ayat 1 UULAJ No. 22 Th. 2009 Pemilik Kendaraan Bermotor wajib melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia jika: a. bukti registrasi hilang atau rusak; b. spesifikasi teknis dan/atau fungsi Kendaraan Bermotor diubah; c. kepemilikan Kendaraan Bermotor beralih; atau d. Kendaraan Bermotor digunakan secara terusmenerus lebih dari 3 (tiga) bulan di luar wilayah Kendaraan diregistrasi. PEMOHON / WAJIB PAJAK LOKET A ( POLRI ) LOKET B ( DISPENDA ) KASIR ( BANK KALTENG ) LAMPIRKAN : 1. KTP ASLI DAN FOTOCOPY PEMILIK TERBARU 2. STNK ASLI DAN FOTOCOPY 3. BPKB ASLI DAN FOTOCOPY 4. KWITANSI JUAL BELI BERMATERAI 6000 (PERGANTIAN PEMILIK) 5. CEK FISIK KENDARAAN PENCETAKAN NOTICE KUTIPAN - PENCETAKAN FISKAL PEMOHON MENYERAHKAN BERKAS - PETUGAS LAKSANAKAN ENTRY DATA PEMOHON ISI FORMULIR BIAYA PNBP MUTASI KELUAR PENCETAKAN NOTICE PAJAK - PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN PENCETAKAN SURAT PENGANTAR MUTASI PENGGABUNGAN NOTICE PAJAK UNIT REGIDENT SATLANTAS POLRES PULANG PISAU UNIT REGIDENT SATLANTAS POLRES PULANG PISAU

PROSES BALIK NAMA / BBN 2 UNIT REGIDENT SATLANTAS POLRES PULANG PISAU Pasal 71 ayat 1 UULAJ No. 22 Th. 2009 Pemilik Kendaraan Bermotor wajib melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia jika: a. bukti registrasi hilang atau rusak; b. spesifikasi teknis dan/atau fungsi Kendaraan Bermotor diubah; c. kepemilikan Kendaraan Bermotor beralih; atau d. Kendaraan Bermotor digunakan secara terusmenerus lebih dari 3 (tiga) bulan di luar wilayah Kendaraan diregistrasi. PEMOHON / WAJIB PAJAK LOKET A ( POLRI ) LOKET B ( DISPENDA ) KASIR ( BANK KALTENG ) LAMPIRKAN : 1. KTP ASLI DAN FOTOCOPY PEMILIK TERBARU 2. STNK ASLI DAN FOTOCOPY 3. BPKB ASLI DAN FOTOCOPY 4. KWITANSI JUAL BELI BERMATERAI 6000 (PERGANTIAN PEMILIK) 5. CEK FISIK KENDARAAN PENCETAKAN NOTICE KUTIPAN - PENCETAKAN FISKAL PEMOHON MENYERAHKAN BERKAS - PETUGAS LAKSANAKAN ENTRY DATA PEMOHON ISI FORMULIR BIAYA PNBP STNK DAN PLAT PENCETAKAN NOTICE PAJAK - PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN PENGGABUNGAN STNK DAN NOTICE PAJAK PENYERAHAN STNK DAN NOTICE PAJAK PEMOHON MENGAJUKAN PENERBITAN BPKB BARU KE DITLANTAS POLDA KALTENG DENGAN MEMBAWA PERSYARATAN YANG SUDAH DILENGKAPI DARI SAMSAT PULANG PISAU UNIT REGIDENT SATLANTAS POLRES PULANG PISAU UNIT REGIDENT SATLANTAS POLRES PULANG PISAU