Aplikasi Gaji KPPN Terpusat

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO
Advertisements

Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
Pembukuan & LPJ Bendahara
TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
EVALUASI ATAS PELAKSANAAN TUGAS BANK GIRO POS PADA KPPN PALEMBANG
PENYERAHAN DIPA TA 2012 Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara KPPN Tebing Tinggi.
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
PENGESAHAN DIPA 2012 DISBURSEMENT PLAN MONEV
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Prosedur pembayaran Pajak/ bukan Pajak melalui Loket/teller
Sesuai Perdirjen NOMOR PER- /PB/2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN MELALUI MEKANISME PEMBERIAN KUASA ANTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN.
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
PEMANTAUAN REALISASI apbn OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Direktorat Sistem Perbendaharaan Subdit Pengembangan Profesi Denpasar
Subdit Pengembangan Profesi-Dit.Sistem Perbendaharaan
Laporan Manajemen SIMKeu Depdiknas.
PENGALIHAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI
SOSIALISASI PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-30/PB/2014
Mekanisme Pencairan Tunjangan Sertifikasi Dosen
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-37/PB/2014
LAYANAN SEKSI BANK KPPN MALANG Malang, 23 Oktober 2014 INTEGRITAS
PENATAUSAHAAN PIUTANG PNBP DENGAN SISTEM INFORMASI BATAN
SERASI 2013 OLEH : BIRO PERENCANAAN.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
Pengenalan SIM Keuangan Depdiknas
MODUL PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) Disampaikan pada: Rapim Ditjen Perbendaharaan DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.
Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satker BLU
PRESENTASI MULTIMEDIA APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03 SUDJANA-NIP: Kode Matakuliah : 4112 APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03.
PERUBAHAN APLIKASI SPM 2013
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
Perbandingan Rekonsiliasi antara SAI dengan SPAN
KONVERSI DATA APLIKASI DPP DAN GPP 2015 UTK SATKER PILOT PROJECT
Jukops aplikasi dpp & gpp
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SILABI 2015 Sistem Pembukuan Bendahara Instansi
Pembiayaan Pembangunan
Direktorat Jenderal Anggaran – Kementerian Keuangan RI
Mekanisme Pengelolaan Anggaran Perjalanan Dinas
REKONSILIASI EKSTERNAL TINGKAT WILAYAH
PANDUAN SATKER DALAM MENGHADAPI ROLLOUT SPAN
Kementerian Keuangan RI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-31/PB/2016
DAFTAR RIWAYAT HIDUP Riwayat Jabatan :
SOSIALISASI PERDIRJEN NO 44/PB/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENERIMAAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN 2016.
PROGRAM E-KINERJA DIREKTORAT KINERJA ASN
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
MEKANISME PENGUJIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN dan Retno Sudarwanti,
sosialisasi APLIKASI SIPOL
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN SATKER BLU
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
Keterkaitan renkas g2 dengan penyediaan dana
Kebijakan Pendataan Dapodikdasmen
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Pembiayaan Pembangunan
MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN APBN
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-30/PB/2014
karena waktu anda bagi negara sungguh berharga
karena waktu anda bagi negara sungguh berharga
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 230/PMK. 05/2016 dan 182/PMK
Menu/Modul SILABUN (sistem Laporan bendahara umum Negara)
REVIEW PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK
DigiTAL – STPJM Disdik Prov.Jabar untuk SMA/SMK/SLB
Transcript presentasi:

Aplikasi Gaji KPPN Terpusat Direktorat Pelaksanaan Anggaran Aplikasi Gaji KPPN Terpusat Februari 2019

Latar Belakang Dasar Hukum Perdirjen No. PER-2 / PB /2018 tentang Pelaksanaan Pembayaran Gaji menggunakan Database Gaji Terpusat Aplikasi Pembayaran Gaji Di KPPN secara terpusat dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya single data base dan single process point dalam melakukan validasi dan pengujian atas permintaan pembayaran gaji dari satuan kerja ke KPPN. Seluruh KPPN di Indonesia akan mengakses satu database dan aplikasi yang sama, tidak lagi terbagi-bagi pada tiap KPPN Latar Belakang

02 03 04 05 Meningkatkan validitas pembayaran gaji 01 Integrasi Database gaji yang tersebar di KPPN menjadi satu di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pencegahan permintaan pembayaran gaji ganda secara nasional lintas satker dan lintas KPPN Menyediakan data yang utuh dan up to date dalam rangka memenuhi bahan analisis atas belanja gaji PNS Pusat, baik oleh pihak internal maupun eksternal DJPBN Tujuan Berkurangnya beban pemeliharaan sistem dan infrastruktur di tingkat KPPN

Validasi NIP/NRP Nasional Data-data NIP / NRP untuk PNS, Anggota Polri dan Prajurit TNI yang masih salah harus diperbaiki sebab Aplikasi Gaji KPPN Terpusat akan menerapkan Validasi NIP/NRP Aktif di Satker Lain secara Nasional, jika masih terdapat NIP/NRP ganda di suatu satker yang sama dengan satker lain maka data gaji satker tersebut akan tertolak

Proses di Satker PROSES DI SATKER APLIKASI SAS Import ADK RKP untuk pembuatan SPP Gaji Pembuatan SPP dan SPM Gaji Menghasilkan ADK SPM untuk diupload ke Aplikasi E-SPM APLIKASI GAJI SATKER Memproses Gaji menggunakan Aplikasi GPP/BPP/DPP Satker Mencetak Daftar Gaji dan menghasilkan ADK RKP untuk pembuatan SPM Menghasilkan ADK Perubahan dan Gaji untuk disampaikan ke KPPN APLIKASI E-SPM Proses upload ADK SPM Gaji ke E-SPM Proses upload ADK gaji menggunakan E-SPM

01 02 PROSES DI KPPN APLIKASI GAJI TERPUSAT KPPN ADK Perubahan dan gaji yang masuk lewat E-SPM akan masuk ke dalam server Aplikasi Gaji KPPN Terpusat Proses Pengujian gaji secara otomatis Dihasilkan status pengujian sukses/ditolak KPPN akan melakukan Approval untuk melakukan restore data gaji satker ke dalam database KPPN 01 02 APLIKASI E-SPM Menampilkan status sukses dan penolakan pengujian gaji Mendownload file PDF status penolakan

Pembuatan SPP/SPM Gaji APLIKASI SAKTI /SAS APLIKASI GPP/BPP/DPP ADK OPERATOR SAKTI/SAS PPABP Validasi Daftar PNS Ganda APLIKASI Gaji KPPN Terpusat approval NO Reviu/perbaikan data PNS Perbaikan ADK Gaji dan data supplier Surat pernyataan & fotokopi SK Kepegawaian YES KPPN approval