KAJI TERAP TUPOKSI TKPRD KAB. SINTANG KE BKPRD KABUPATEN SLEMAN SENIN, 29 OKTOBER 2018 DISAMPAIKAN OLEH KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Disampaikan Oleh : Dirjen Penataan Ruang
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
POLITIK ANGGARAN ZIAULHAQ.
4/6/2017 STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH   Oleh : Drs. H. LA ODE ALI HANAFI, M.Si. Kepala BAPEDALDA Provinsi Sulawesi Tenggara.
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat
STANDAR 2.
Apa yang dimaksud dengan AMDAL?
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2013
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK
Topik Bahasan PELAKU DAN PERAN KEGIATAN PRB-BK.
Penyerasian, Penyelarasan, dan Penyeimbangan RZWP-3-K dengan RTRW
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POSYANDU
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pembekalan Quality Assurance (Workshop Penjaminan Mutu Pendidikan)
PENERTIBAN TANAH TERLANTAR
KEBIJAKAN PENGUATAN POSYANDU MELALUI SISTEM INFORMASI POSYANDU (SIP)
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
SOSIALISASI BOK TAHUN 2015 Dr. Hj.Pramesti G. Dewi,M.Kes, M. Si
EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
PENANGANAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015 HARIYANTO. S.E.
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
POLA HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
Program Kerja PBJ dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Terintegrasi Pemerintah Aceh.
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
AIPT Standar 2. Tata Pamong, KEPEMIMPINAN, SISTEM Pengelolaan, DAN Penjaminan Mutu (BY DR. ISLAHUZZAMAN, SE., MSI., AK., CA) HP
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
PUSAT TELAAH INFORMASI REGIONAL (PATTIRO) HOTEL MILLENIUM, 24 MEI 2012
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN AD HOC
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Keuangan Sekolah/Madrasah
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
MATERI 3: Regulasi Turunan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERPERAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
INSPEKTORAT III KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Bali, 15 Desember 2017
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
MAKALAH MENINGKATKAN PERANAN STAF SEKRETARIAT DEWAN
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
ANALISIS KEBIJAKAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN TESIS Disusun oleh: LUTFIA IRA SASMITA NPM :
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

KAJI TERAP TUPOKSI TKPRD KAB. SINTANG KE BKPRD KABUPATEN SLEMAN SENIN, 29 OKTOBER 2018 DISAMPAIKAN OLEH KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG DI BAPPEDA KABUPATEN SLEMAN

TUJUAN DIBENTUK TKPRD 1.Untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penataan ruang daerah 2.Meningkatkan dan mensinergikan koordinasi antar perangkat daerah dan antar tingkat pemerintahan.

STRUKTUR ORGANISASI TKPRD 1.KELOMPOK KERJA PERENCANAAN RUANG 2.KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN RUANG 3.KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

SOP TKPRD Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas dari TKPRD Kabupaten Sleman, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pokja, yaitu: 1.SOP Pokja Perencanaan Ruang 2.SOP Pokja Pemanfaatan Ruang 3.SOP Pokja Pengendalian Pemanfaatan Ruang

MEKANISME PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN OUTPUT TKPRD 1.MEKANISME PELAKSANAAN TUPOKSI TKPRD 2.BENTUK PELAPORAN TKRPD 3.OUTPUT DARI TKPRD

PERMASALAHAN TKPRD 1.Tantangan krusial yang masih dihadapi TKPRN dan TKPRD, antara lain adalah kurang sinerginya langkah kerja antar kementerian/lembaga anggota TKPRN dan SKPD anggota TKPRD. Penyebab utamanya adalah belum ditetapkannya mekanisme dan tata kerja internal TKPRN serta hubungan kerja antara TKPRN dengan TKPRD, sehingga penyelenggaraan penataan ruang belum dapat terselenggara secara optimal. 2.Dalam hal penyelenggaraan penataan ruang daerah, hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan Ditjen Bina Pembangunan Daerah menunjukkan bahwa kinerja TKPRD sebagai badan ad-hoc yang berfungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/ Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah belum optimal. Penyebab utama TKPRD belum optimal adalah:  Masih tumpang tindihnya peraturan perundangan dan fungsi antar institusi;  Belum rincinya pedoman dan tata kerja organisasi,  Belum ada dukungan pendanaan yang signifikan,  Masih banyaknya pihak yang tidak memandang penting BKPRD;  Belum adanya mekanisme reward and punishment sehingga daerah tidak terpacu untuk mengefektifkan peran BKPRD; dan  Masih rendahnya kapasitas sumberdaya manusia daerah khususnya terkait dengan penguasaan materi Bidang Penataan Ruang.