ePLANNING, eBUDGETING & eKINERJA TERINTEGRASI ANALISA DATA INPUT RENJA ePLANNING 2019 KABUPATEN MADIUN

AGENDA 01 02 03 04 ePLANNING & eBUDGETING TERINTEGRASI Penjelasan Konsep dan Teknis dan Konsekwensi dalam Implementasi. ePLANNING & eBUDGETING TERINTEGRASI 01 Penjelasan Konsep dan Teknis dan Konsekwensi dalam Implementasi. eKINERJA PEGAWAI 02 Evaluasi Data yang Masuk Dalam Aplikasi ePLANNING 2019 EVALUASI DATA INPUT RENJA 2019 03 Apa yang Harus Dilakukan Selanjutnya TO DO LIST 04

ePLANNING & eBUDGETING TERINTEGRASI KONSEP DAN TEKNIS DAN KONSEKWENSI

ePLANNING & eBUDGETING KONSEP, TEKNIS DAN KONSEPSI Waktu diatur sesuai jadwal input perencanaan dan penganggaran sesuai tahapan MANAGEMENT WAKTU Kewenangan TAPD, Penyelia, Kepala OPD dan Operator PEMBAGIAN KEWENANGAN Semua usulan kegiatan harus disertai dengan detail kebutuhan barang dan jasanya DETAIL Aktivitas intervensi kedalam aplikasi tercatat sebagai history. MENCATAT HISTORY ePLANNING eBUDGETING Harga Satuan (Komponen) digunakan secara digital dan tidak diperlukan melihat buku secara manual STANDARISASI DIGITAL Data Perencanaan dan Penganggaran menyatu Renja/RKPD, KUA, PPA, RAPBD, APBD, RKA dan DPA PENYATUAN DATA

TEKNIS PELAKSANAAN A B C D E Alur Pelaksanaan Implementasi ePlanning dan eBudgeting Menetapkan Target Kinerja Tahunan (IKU) KINERJA Inventarisasi Kebutuhan Barang dan Jasa Pendukung Kegiatan INVENTARISASI Sinkronisasi Program Kegiatan dengan Kapasitas Fiskal Daerah SINKRONISASI Menyiapkan Program Kegiatan KEGIATAN Masukkan Rencana Detail Kegiatan INPUT A B C D E

KONSEKWENSI Perbedaan Dengan Sebelum ePlanning dan eBudgeting Well Plan Prepare Proper Responsible Menyiapkan Perencanaan Sampai Kebutuhan Barang Jasa serta Teknis Pelksanaan Mempuanyai Perencanaan yang Baik dan Fokus ke Target Kinerja Penyiapan Perencanaan Detail Proper dan Terkoordinasi Bertanggungjawab atas Perencanaan dan Penganggaran

eKINERJA PEGAWAI KONSEP DAN TEKNIS DAN KONSEKWENSI

SKEMA KINERJA INDIVIDU PEGAWAI PERILAKU/ KOMPETENSI STANDAR KINERJA PEGAWAI KINERJA INDIVIDU PEGAWAI

SKP Proses SKP Proses Persiapan Pelaksanaan Penyerapan Tupoksi (Utama) Tambahan (Umum) SKP Proses Persiapan Pelaksanaan Penyerapan

SKP Ouput SKP Output Rencana Teknis Anggaran Tupoksi (Utama) Tambahan (Umum) SKP Output Pelaksanaan Rencana Teknis Penyerapan Anggaran

PERILAKU Penilaian atas individu dengan pendekatan Integritas Komitmen Disiplin Kerjasama Kepemimpinan Pelayanan Penilaian atas individu dengan pendekatan psikologis dan tindakan keseharian melalui pernyataan dari pihak lain dilingkungan kerja masing-masing

Sistem Penilaian Kinerja Sistem penilaian kinerja berdasarkan PP 46 tahun 2011 digunakan untuk sistem karier yang tidak berhubungan dengan kompensasi pegawai Maka dari itu penting untuk memiliki suatu sistem penilaian kinerja yang juga dapat dijadikan dasar pemberian insentif kepada pegawai Uang Kinerja

Uang Kinerja GAJI Sejumlah uang yang diberikan kepada PNS Daerah sebagai suatu bentuk penghargaan karena telah mencapai suatu kinerja tertentu dalam upaya mendukung pencapaian target kinerja Uang Kinerja TUNJANGAN

Daftar Aktivitas Daftar aktivitas akan menjadi dasar penilaian kinerja harian pegawai Daftar aktivitas berdasar pada kegiatan dari masing-masing jabatan YANG berawal dari rencana kegiatan per tahun dari tiap-tiap SKPD Daftar aktivitas mengacu pada analisa jabatan dan beban kerja Masing-masing aktivitas memiliki bobot yang berbeda-beda

Bobot Aktvitas Mudah Sedang Sulit Masing-masing aktivitas memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda 1 Mudah 1.2 1.4 1.6 Sedang 1.8 2.0 2.4 Sulit 2.6 2.8 Tingkat kesulitan akan dikalikan dengan waktu standar untuk menjalankan masing-masing aktivitas

Contoh No. Nama Satuan Output Waktu (menit) Tingkat kesulitan Total Bobot 1 Melaksanakan audit internal(per SOP) Laporan hasil audit 120 2.4 288 2 Melaksanakan Monitoring Kegiatan 1 Laporan Per SKPD 1.6 192 Bobot maksimal yang akan diperoleh oleh masing-masing jabatan adalah semakin mendekati angka 6.000 Jumlah jam kerja efektif X 60 menit x jumlah hari kerja dalam 1 bulan 5 jam x 60 menit x 20 hari = 6.000

VARIABLE Penentu Nilai Kinerja Aktivitas Utama Aktivitas Umum Perilaku Anggaran KPI LIM + VARIABLE YANG DAPAT MENAMBAH NILAI KINERJA JIKA DILAKSANAKAN MIX VARIABLE YANG DAPAT MENGURANGI NILAI KINERJA Kehadiran Hukuman Disiplin Aktivitas Negative -

POLA DAN KOMPOSISI VARIABLE 1. Aktivitas Utama 80% 60% 2. Aktivitas Umum 20% 3. Perilaku 40% 4. Anggaran 5. KPI 6. LIM Staf Esl III & IV Ka SKPD

POLA PENGHITUNGAN Esl II Esl III Esl IV JFU AEsl III+P+A+KPI+LIM AEsl IV+Ap+P+A AEsl IV+Ap+P+A As+Ap+P+A As+Ap+P+A As+Ap+P+A Ap + P Ap + P Ap + P Ap + P

PENGUKURAN KINERJA PROSES DAN OUTPUT PEGAWAI AKTIVITAS PERILAKU ANGGARAN LIM KPI UTAMA UMUM KETEPATAN EFISIENSI EFEKTIVITAS Esl II   Esl III Esl IV JFU Kinerja Proses Kinerja Output ALTERNATIVE TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV JFU IV III II VI Alternative 1 Alternative 2

Indikator Kinerja Utama Nama Indikator Deskripsi Formulasi Indikator Target Capaian Indikator kinerja utama dinas kebersihan dan pertamanan Jumlah sampah yang dkelola TPA Rata-rata jumlah sampah yang dikelola TPA Indikator kinerja utama dinas Cakupan layanan kebersihan Jumlah TPS eksisting : jumlah kebutuhan TPS x 100%

Interkoneksi Penilaian Kinerja SOTK Tupoksi Rencana Kontrak Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan APBD, Tupoksi dan Operasional Harian Aktivitas Kinerja Pegawai SKP (Tahunan)

Manajemen Waktu Aktivitas Entry Validasi Pembayaran OutPut M+8 TW4 1 3 10 TW4 Pkl 16.00 – 07.00 WIB

<50% Hitungan Kinerja < 75% Kenaikan Pangkat (No) Uang Kinerja (Yes) < 75% Uang Kinerja (No) <50%

TAHAPAN IMPLEMENTASI INDENTIFIKASI PENETAPAN SISTEM BIMBINGAN VARIABLE KINERJA INDVIDU PENETAPAN PROPORSI NILAI DAN BOBOT VARIABLE SISTEM PENYUSUNAN APLIKASI SISTEM KINERJA BIMBINGAN BIMBINGAN KEPADA TIM INTI TKD SKPD/UKPD IMPLEMENTASI BIMTEK INDIVIDU PEGAWAI & IMPLEMENTASI

Meningkatkan Kinerja, Tertip Perencanaan dan Tertip Kerja Pegawai Welcome!! eKINERJA PEGAWAI Meningkatkan Kinerja, Tertip Perencanaan dan Tertip Kerja Pegawai

Evaluasi Sementara Hasil Input Renja 2019 Data didasarkan pada yang terinput kedalam aplikasi ePlanning sebelum Evaluasi Provinsi.

BTL 1.942 Usulan Kegiatan Rp 719.611.023.111 Rp 1.356.990.094.522

Distribusi Kegiatan Per OPD Nilai Usulan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah 3.727.986.768 27 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 3.252.336.880 28 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.512.084.798 22 Badan Pendapatan Daerah 5.643.179.180 31 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 6.021.942.834 49 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5.713.186.650 36 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4.777.176.822 38 Dinas Kesehatan 59.520.993.280 148 Dinas Ketahanan Pangan 2.059.117.164 Dinas Komunikasi dan Informatika 7.843.803.163 41 Dinas Lingkungan Hidup 8.437.347.749 56 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga 5.343.907.962 46 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 782.272.998.026 76 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4.888.646.130 44 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.717.570.265 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 141.382.923.697 82 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7.811.137.861 Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro 6.373.133.503 71 Dinas Perhubungan 21.067.770.674 40 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 2.528.409.796 29 Dinas Pertanian dan Perikanan 27.349.795.442 72 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 14.338.411.568 30 Dinas Sosial 4.096.618.454 34 Dinas Tenaga Kerja 5.378.350.982 Inspektorat 2.911.442.447 33

Distribusi Kegiatan Per OPD Nilai Usulan Kegiatan Kecamatan Balerejo 606.051.850 18 Kecamatan Dagangan 495.026.316 21 Kecamatan Dolopo 1.601.478.671 59 Kecamatan Geger 437.423.968 22 Kecamatan Gemarang 417.814.701 20 Kecamatan Jiwan 473.800.089 19 Kecamatan Kare 728.956.321 16 Kecamatan Kebonsari 495.777.104 Kecamatan Madiun 1.060.174.654 40 Kecamatan Mejayan 1.370.127.628 65 Kecamatan Pilangkenceng 723.685.929 Kecamatan Saradan 543.670.528 17 Kecamatan Sawahan 661.862.594 23 Kecamatan Wonoasri 525.501.103 Kecamatan Wungu 2.361.962.544 60 RSUD Caruban 90.470.883.242 64 RSUD Dolopo 67.873.567.382 38 Satuan Polisi Pamong Praja 3.634.469.681 28 Sekretariat Daerah 27.731.154.028 167 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 17.806.434.094 39

Komposisi Jenis Belanja Langsung Nilai Usulan 5.2.1 24.428.722.200 5.2.2 404.750.679.725 5.2.3 927.810.692.597 Grand Total 1.356.990.094.522

Komposisi Jenis Belanja Langsung

Komposisi Jenis Belanja Langsung

Komposisi Urusan URUSAN NILAI USULAN Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 82.058.640.001,00 Urusan Pilihan 34.472.306.509,00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 74.046.414.392,00 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1.166.412.733.620,00 Grand Total 1.356.990.094.522,00

Komposisi Urusan URUSAN SUB URUSAN NILAI USULAN Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 82.058.640.001   Administrasi Pemerintahan 57.925.518.622 Kepegawaian 3.727.986.768 Keuangan 11.665.122.014 Penelitian dan Pengembangan 805.476.200 Pengawasan 3.026.825.947 Perencanaan 4.907.710.450 Urusan Pilihan 34.472.306.509 Energi dan Sumberdaya Mineral 233.820.000 Kelautan dan Perikanan 1.187.307.065 Pariwisata 3.374.019.334 Perdagangan 1.603.021.400 Perindustrian 256.120.750 Pertanian 26.162.488.377 Transmigrasi 1.655.529.583

Komposisi Jenis Belanja Langsung URUSAN SUB URUSAN NILAI USULAN Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 74.046.414.392   Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4.777.176.822 Kearsipan 267.404.130 Kebudayaan 1.942.553.388 Kepemudaan dan Olah Raga 1.969.888.628 Komunikasi dan Informatika 6.958.861.008 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 4.513.991.353 Lingkungan Hidup 8.437.347.749 Pangan 2.059.117.164 Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.888.646.130 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.588.993.906 Penanaman Modal 2.483.750.265 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 6.222.143.955 Perhubungan 21.067.770.674 Perpustakaan 2.261.005.666 Persandian 129.307.755 Statistik 755.634.400 Tenaga Kerja 3.722.821.399 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1.166.412.733.620 Kesehatan 217.865.443.904 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 8.398.891.359 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 782.272.998.026 Pendidikan 139.440.370.309 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 14.338.411.568 Sosial 4.096.618.454

Komposisi Rincian Belanja Langsung 5.2.1  Belanja Pegawai REKENING BELANJA PEGAWAI Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.410.563.000 Honorarium Pengelola Dana BOS 7.859.100.000 Honorarium Tim Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan 2.268.727.500 Belanja Pegawai BLUD 1.428.625.000 Honorarium Tim Pengadaan dan Pemeriksaan Barang Jasa 1.049.015.000 Uang Lembur PNS 412.691.700 Grand Total 24.428.722.200

Komposisi Rincian Belanja Langsung Jenis Belanja Barang Jasa Belanja Barang dan Jasa BLUD 81.572.642.508 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 38.967.096.300 Belanja Listrik 20.747.831.522 Belanja Barang Dana BOS 19.056.100.000 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Hibah Barang) 18.271.316.735 Belanja Jasa Pelayanan Medis BLUD 16.228.380.710 Belanja Bahan Baku Bangunan 14.776.537.321 Tenaga Administrasi 14.543.750.000 Belanja Transportasi dan Akomodasi 13.638.139.920 Jasa Mengajar 11.000.400.000 Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Lokakarya dan Sejenisnya 9.718.179.730 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.884.286.000 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.798.682.000 Belanja Jasa Narasumber 7.394.120.000 Belanja Transport Lokal 7.121.518.400 Belanja Cetak 6.417.042.914 Belanja Jasa Tenaga Ahli 5.941.526.600 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.626.026.190 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 5.333.546.815 Belanja Alat Tulis Kantor 5.306.856.300 5.2.2  Belanja Barang Jasa

Komposisi Rincian Belanja Langsung MODAL Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota 551.436.215.852 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan 60.595.892.564 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 52.191.535.467 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi 40.943.461.552 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota 38.725.836.319 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi 35.339.504.653 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 25.610.875.846 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium 22.106.385.329 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah 17.469.662.173 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Dana BOS 15.000.000.000 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Dana BOS 10.478.800.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah 10.370.235.540 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum 8.038.168.090 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa 8.000.000.000 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi 5.524.761.822 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 5.103.798.835 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi 3.900.285.516 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 2.618.287.880 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian 2.429.644.350 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 2.393.917.485 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan 1.105.582.305 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor 992.868.991 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II 681.618.709 5.2.3  Belanja Modal

Evaluasi  KOMPOSISI UNTUK KUA JENIS POS TOTAL APBD PENDAPATAN PAD DANA PUSAT DANA PROPINSI BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG PEMBIAYAAN MASUK KELUAR Belum Terisi Lengkap Belum Terisi Belum Terevaluasi

TODO LIST Apa yang Harus Dilakukan Selanjutnya

Kepala OPD Membuat dan Memilih Kegiatan MELAKUKAN VALIDASI KEGIATAN Beberapa OPD Belum Belakukan Validasi Create Kegiatan Usulan Komponen Input Rincian Validasi Kepala OPD Membuat dan Memilih Kegiatan KEPALA OPD Petugas/Staf Melakukan Usulan Komponen Jika Belum Tersedia dalam Referensi STAF Petugas/Staf Melakukan Input Rincian Kegiatan Sesuai Referen Rekening Belanja dan Komponen yang Dibutuhkan STAF Melakukan Validasi Kegiatan yang Telah Dirinci Belanja Sesuai Kebutuhan Jika Setuju KEPALA OPD

BEKERJA UNTUK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG LEBIH BAIK MELAKUKAN VALIDASI KEGIATAN Langkah yang Harus Dilakukan LAKUKAN KOORDINASI INTERNAL DAN DENGAN PENYELIA KOREKSI DAN SEMPURNAKAN BEKERJA UNTUK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG LEBIH BAIK TELITI KEMBALI USULAN KEGIATAN VALIDASI SELURUH KEGIATAN YANG DIUSULKAN

TERIMAKASIH DJ GAGAT SIDI WAHONO