1. Pemikiran radikal yg lbh bersifat gagasan, tdk dlm bentuk aksi nyata kekerasan Radikalisme yg merusak, gunakan metode kekerasan dlm wujudkan tujuan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Oleh: Drs. Muhammad Tito Karnavian, M.A
Advertisements

KELAS XII IPA - SEMESTER 1
Southeast Asia as the “Second Front” in the War Against Terrorism : Evaluating the Threat and Responses 3 rd GROUP.
BELA NEGARA Pengertian Bela Negara
PERISTIWA PKI MADIUN, 18 September 1948
Pendidikan Pancasila.
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
N ATHANIA S ETYA P UTRI Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012) KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI A MERIKA S ERIKAT T ENTANG TERORISME.
PANCASILA sebagai IDEOLOGI BANGSA IDONESIA
Materi Bahan Ajar PPKn Kelas X
Pancasila sebagai Ideologi Terbuka 12
Focal Point Produk Hukum
Politik Luar Negeri Indonesia
Yoga Gandara : Pengabdian Sesuai Profesi
MENJALIN KOMUNIKASI MEMBANGUN KEMITRAAN Manokwari, 31 Oktober 2016.
Pendidikan Kewarganegaraan
PARTAI POLITIK Ahmad Nasher.
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN BADAN KESBANGPOL DIY TAHUN ANGGARAN 2017
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN “Bela Negara “
ETIKA BERPERILAKU POLRI SEBAGAI PENGGERAK REVOLUSI MENTAL DAN
Diselenggarakan oleh IAIN Antasari
PERLINDUNGAN WNI DI LUAR NEGERI Direktur Perlindungan WNI dan BHI
INSTRUMEN HAM INDONESIA
CYBER TERRORISM.
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
UPAYA PEMBINAAN DAN MENCEGAH PAHAM RADIKALISME
AKSI-AKSI TERORISME Bukan hal baru
Politik dan Strategi Nasional
TERORIS Yesi Marince.
Ideologi yang Berkembang di Dunia
HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER
IDENTITAS NASIONAL.
Menuju UU Cyber Republik Indonesia
Bab 5 Hak Asasi Manusia.
PENGGOLONGAN HAM KASUS PELANGGARAN HAM BERAT
STRATEGI KOMUNIKASI BELA NEGARA DALAM MENGHADAPI RADIKALISME
MENGATASI PERGOLAKAN DALAM NEGERI I
NOTULENSI RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RUU ANTITERORISME
Ancaman di Bidang Sosial Budaya
PENDIDIKAN PANCASILA DOSEN PENGAMPU: PUTU ADI SUPRAPTO, S.H., LL. M
Strategi dalam mengatasi Ancaman Integrasi Nasional
PENGADILAN HAM Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di Lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau.
WAWASAN NUSANTARA & KETAHANAN NASIONAL
Bela Negara: KONSEP dan praktek
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
KEBIJAKAN PENGUATAN KARAKTER KEBANGSAAN
KELAS XII IPA - SEMESTER 1
AL-QAEDA DISUSUN OLEH : Alief Mahadika P Doholy Musra Perdana
INSTRUMEN HAM INDONESIA
Mufatikhatul Farikhah, SH.,MH.
HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER
Politik dan Strategi Nasional
TRAGEDI BOM SOLO.
INTEGRASI NASIONAL.
PPKn Kelas X X MIPA III Dwi candra darmawan.
Militer dan Budaya Politik Indonesia
Bentuk-Bentuk Usaha Pembelaan Negara
Strategi dalam mengatasi Ancaman Integrasi Nasional
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
RADIKALISME DALAM ISLAM Oleh : Dr. H
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.
TAAT HUKUM.
BENTENG 2 MEI 2018 Oleh: KASAT BINMAS POLRES KEP.SELAYAR AKP H. ISMAIL SAMAD.
Politik dan Strategi Nasional
PANCASILA DI ERA REFORMASI
Sejarah Perjuangan HAM Di Indonesia
Transcript presentasi:

1

Pemikiran radikal yg lbh bersifat gagasan, tdk dlm bentuk aksi nyata kekerasan Radikalisme yg merusak, gunakan metode kekerasan dlm wujudkan tujuan yg dicita-citakan 2

1 Radikal Gagasan Kelompok yang secara gagasan radikal, namun tidak terlibat kekerasan, akui NKRI 2 Radikal Milisi Kelompok dalam bentuk milisi yang terlibat dalam konflik komunal, akui NKRI 3 Radikal Separatis Kelompok yang mengusung misi-misi separatisme/pemberontakan 4 Radikal Premanisme Kelompok dalam bentuk kekerasan terhadap kemaksiatan, akui NKRI 5 Radikal Lainnya Kelompok yang menyuarakan kepentingan kelompok Politik, Sosial, Budaya, Ekonomi, dll. 6 Radikal Teroris Kelompok yang mengusung dan mengatasnamakan ideologi keagamaan, penghancuran, pembunuhan, bersifat massive, rasa takut yang luas dan paksakan ideologinya dengan cara kekerasan 3

6

8

9

Qoidah Aminah: Dulmatin (JI), Mustofa (JI/Jat), Abd Sonata (Kompak), Abu Umar Kelompok pendanaan terorisme MIB Lampung NII Kalsel NII Tasik Badri Solo Pok Dayah/Rizal Pok Asmar Pok Bima JAT Bali Pok Walid/Ambon MIT Daengkoro Santoso MIB Abu Omar & Abu Roban 10

8

9

7 SEJARAH TERORISME DAN PENANGGULANGANNYA  Konflik Afganistan - Pencegahan - Penindakan - Kersin BNPT OPS MILITER UU Subversif ORDE LAMA  NII  DI/TII  Kahar Muzakar  Daud Beureuh DKPT OPS INTELIJEN UU Subversif ORDE BARU  Cicendo (1981)  Teror warman (1981)  Teror Woyla (1981)  Bom Borobudur (1985) Penegakan Hukum REFORMASI  Bom Atrium Senen  Bom Plaza Hayam Wuruk  Bom Masjid Istiqlal  Bom Gereja Medan  Bom Kedubes Filipina  Bom BEJ  Bom Malam Natal UU No.15/2003 BOM BALI - Bom Pipa, Poso - Pelemparan Bom ke Gub Sulsel - Penyerangan Anggt Polri,Poso - Bom kantor Polisi,Tasikmalaya - Bom Ds. Senduro, Lumajang - Bom Polres Poso - Penembakan Anggt.Polri, Cireundeu - Penembakan Anggt.Polri, Ciputat - Penembakan Anggt.Polri, Pondok Aren. - Renc. Peledakan Bom Malam Tahun Baru, Ciputat, Tangsel - Bom Hotel JW Marriot - Bom Kedubes Australia - Bom Bali II - Bom Hotel Ritz Carlton & JW Marriot - Bom Buku - Bom Masjid Adzikra, Cirebon - Teror racun Sianida,Jakarta - Bom Gereja Kepunton - Penyerangan Pos Polisi,Solo - Bom Pipa,Semarang - Bom Tambora - Bom Yayasan Yatim Piatu Beji - Pembunuhan anggt. Polres,Poso - Bom Kel. Kauwa Poso - Bom Pos Polisi Poso  Malaysia  Pancasila  UUD Agama

14 KEPALA BNPT PRESIDEN RI DEPUTI PENINDAKAN DAN BINPUAN DEPUTI PENINDAKAN DAN BINPUAN DEPUTI KERJASAMA INTERNASIONAL DEPUTI KERJASAMA INTERNASIONAL DEPUTI PENCEGAHAN, PERLINDUNGAN DAN DERADIKALISASI DEPUTI PENCEGAHAN, PERLINDUNGAN DAN DERADIKALISASI SEKRETARIAT UTAMA INSPEKTORAT DIR. PENCEGAHAN POK AHLI DIR. PERLINDUNGAN DIR. DERADIKALISASI DIR. PENINDAKAN DIR. BINPUAN DIR. GAKKUM DIR. KERMA BILATERAL DIR. KERMA REGIONAL DAN MULTILATERAL DIR. KONVENSI DAN PERANGKAT HUKUM INTERNASIONAL SATGAS PENINDAKAN SATGAS PENINDAKAN F K P T SATGAS PENCEGAHAN SATGAS PENCEGAHAN PUSAT DERADIKALISASI PUSAT DERADIKALISASI PUSAT LATIHAN ANTI TEROR PUSAT LATIHAN ANTI TEROR Perpres No.46 Thn 2010 ttg BNPT sebagaimana tlh diubah dgn Perpres No. 12 Thn 2012 ttg Perubahan Atas Perpres No. 46 Tahun  Susun Kebijakan & Strategi Gultor  Laksanakan Prognas  Bentuk Satgas

12