Simulasi Reviu atas Penilaian Kembali

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional April 2009 Prosedur Operasi Standar Aplikasi Pelaporan SIMKeu.
Advertisements

TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional April 2009 Pengenalan Aplikasi Pelaporan SIMKeu.
APLIKASI SIMAK BMN 2013.
Sosialisasi Kmk - nomor : 271/kmk.06/2011
Aplikasi PPAKP MANAJERIAL 2013 |
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL EVALUASI KESIAPAN LAPORAN KEUANGAN UNIT ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2008 (Terkait.
UMUM Menu Aplikasi SAKPA terkait SKPA dibagi menjadi tiga, yaitu: Administrator, Operator Penerbit SKPA, dan Operator Penerima SKPA. Satker Penerbit SKPA.
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 403/KMK.06/2013
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID dan PPID Pembantu
LATAR BELAKANG PENERAPAN PENYUSUTAN
Pengenalan SIM Keuangan Depdiknas
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2011
PRANATA MANAJEMEN PEMBANGUNAN
PRESENTASI MULTIMEDIA APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03 SUDJANA-NIP: Kode Matakuliah : 4112 APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03.
MANAJEMEN MATERIIL Disampaikan oleh : Parsiyo, S.IP. MM.
OPNAME FISIK BARANG MILIK NEGARA
Melayani Proses Pemeriksaan Pertemuan 7
Dasar Hukum Keuangan Negara Perbendaharaan Negara Pengelolaan BMN/D
TATA CARA PENGUSULAN STATUS PENGGUNAAN DAN PENGHAPUSAN BMN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL RADALGRAM DATA S/D MEI 2015 Jakarta, Mei 2015 Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN.
TATA LAKSANA PEMASUKAN BARANG ASAL TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DAN PENGELUARAN BARANG ASAL TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN.
Peraturan Menkeu No 118/PMK.03/2016
Oleh : Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 57/PMK.06/2016
Pengelolaan Hibah Langsung
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.06/2016
SOP Penyusunan data Barang Milik Negara (BMN)
PENGELOLAAN DAN LEGALISASI ASET BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH
Materi 10.
PENYUSUTAN DALAM APLIKASI SIMAK-BMN
Sistem Informasi Pengelolaan BMN BMKG (SIPBB)
KEBIJAKAN PENYUSUNAN LAPORAN BMN
KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BMN BIRO KEUANGAN DAN BMN
Pertemuan 4 pemeriksaan lapangan
Rekonsiliasi dan penyusunan LBP kemenkeu
TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 230/PMK. 05/2016 dan 182/PMK
KEBIJAKAN HIBAH DANA DEKONSENTRASI / TUGAS PEMBANTUAN DAN HIBAH DROPPING DALAM RANGKA TERTIB PENATAUSAHAAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Current Issue Penyusunan LKKL Tahun 2018
OVERVIEW PELAKSANAAN HIBAH BMN DAN STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN HIBAH BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
Penyusunan LK TW III 2018 Jakarta, 27 September 2018.
BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL.
Disampaikan oleh: Jaya, s.h., m.m kEtua umum kapti agraria
PENYELESAIAN ADMINISTRASI & PERCEPATAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN.
DASAR HUKUM 1.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 2.Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150.
Oleh: Mahendro B Y Direktorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Penegakan Hukum dan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara Jakarta, Oktober.
TATA CARA REVISI LAPORAN DAN BERITA ACARA REKONSILIASI
PEDOMAN TINJUT TEMUAN BPK ATAS PENILAIAN KEMBALI BMN
REVISI LAPORAN DAN BERITA ACARA REKONSILIASI
WORKSHOP PANDUAN REVIU PENILAIAN KEMBALI BMN TAHUN 2017 – 2018
SUMARTONO Kepala Bagian Penatausahaan BMN Jakarta, 15 Maret 2019
Simulasi Reviu atas Mekanisme Take Out
FINALISASI PROGRAM KERJA REVIU ATAS PENILAIAN KEMABALI BMN DI LINGKUNGAN KEMENRISTEKDIKTI.
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
PUSAT PENELTIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI “LEMIGAS” BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PENGELOLAAN PERSEDIAAN.
YANG MENJADI PERHATIAN DALAM PERBAIKAN DATA HASIL INVENTARISASI 2019
TINDAK LANJUT PENYELESAIAN HIBAH BANTUAN PEMERINTAH DI DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU YUSEP FATRIA INSPEKTUR IV BOGOR, 9 MARET 2018.
TATA CARA REKON BAIK DAN BENAR 1. PASTIKAN SP2D SUDAH MASUK KE SPM SESUAI BULAN YANG BERSANGKUTAN YANG DI AMBIL DARI OMSPAN 2. MASUK SAIBA TERIMA SP2D.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara © 2019
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
Langkah-Langkah Penyusunan RKBMN KEMENTERIAN KESEHATAN
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
Kebijakan Penyelesaian Hibah BMN DK/TP Dan Dropping
Semester I Tahun Anggaran 2019
HASIL REVIU LAPORAN KEUANGAN DITJEN P2P DAN BADAN LITBANGKES
Peraturan Menteri Keuangan
Transcript presentasi:

Simulasi Reviu atas Penilaian Kembali BMN Bagi APIP K/L Jakarta, 15 Maret 2019

Simulasi Reviu TOPIK PEMBAHASAN Persiapan Inventarisasi BMN Pelaksanaan Inventarisasi BMN Tindak Lanjut Penyelesaian Koreksi Data dan Nilai BMN Catatan Hasil Reviu

Persiapan Inventarisasi – Identifikasi Risiko Proses Bisnis Aplikasi SIMAN R01 Petugas SIMAN BMN KPB tidak memutakhirkan transaksi BMN pada Aplikasi SIMAK BMN R01 R02 Terdapat perbedaan data awal yang disajikan dalam form pendataan (Manual) dengan data SIMAK sebelum inventarisasi BMN antara lain kode satker, kode barang, NUP, tahun perolehan, kondisi aset dan luas R02

Reviu Persiapan Inventarisasi Langkah Reviu Pastikan pada satker K/L telah dibentuk dan ditetapkan: - Tim Inventarisasi baru oleh Kepala KPKNL - Petugas verifikator dan validator oleh Kepala Satker Pastikan data yang direkam dalam aplikasi SIMAK BMN telah mutakhir (transaksi perolehan s.d. 31 Desember 2015), dan telah disinkronisasi ke Aplikasi SIMAN Pastikan Kertas Kerja Inventarisasi (KKI) telah dicetak dari Aplikasi SIMAN, dan Tim Pelaksana KPB telah menandatangani KKI Pastikan jumlah form pendataan BMN sesuai dengan NUP BMN pada Kertas Kerja Inventarisasi R01 Petugas SIMAN BMN KPB tidak memutakhirkan transaksi BMN pada Aplikasi SIMAK BMN R02 Terdapat perbedaan data awal yang disajikan dalam form pendataan (Manual) dengan data SIMAK sebelum inventarisasi BMN antara lain kode satker, kode barang, NUP, tahun perolehan, kondisi aset dan luas Contoh: SK Tim Inventarisasi KKI

Pelaksanaan Inventarisasi – Identifikasi Risiko Proses Bisnis Satker R03 Tim tidak cek fisik BMN di Lapangan R04 Pengisian Form Pendataan Tidak Lengkap Satker Verifikasi Form R05 Pengisian Form Pendataan Tidak Akurat Satker R06 Perekaman Hasil Inventarisasi pada SIMAN tidak sesuai isian Form Pendataan Verifikasi Form & Hasil Input R07 Upload Form Pendataan pada SIMAN tidak sesuai dengan form yang seharusnya dan tidak lengkap Contoh Formulir Pendataan : Tanah Gedung dan Bangunan

Reviu Pelaksanaan Inventarisasi (1) Langkah Reviu (1) Pastikan Form Ditandatangani Teliti Akurasi Isian Form Pendataan Pastikan Hasil Isian Fom Pendataan Direkam di SIMAN Uji Petik: Pastikan hasil perekaman pada SIMAN sesuai dengan isian pada form pendataan R03 Tim tidak cek fisik BMN di Lapangan R04 Pengisian Form Pendataan Tidak Lengkap R05 Pengisian Form Pendataan Tidak Akurat R06 Perekaman Hasil Inventarisasi pada SIMAN tidak sesuai isian Form Pendataan R07 Upload Form Pendataan pada SIMAN tidak sesuai dengan form yang seharusnya dan tidak lengkap

Reviu Pelaksanaan Inventarisasi (2) Langkah Reviu (2) Uji Petik: Pastikan form pendataan hasil inventarisasi yang diunggah sesuai dengan NUP BMN pada SIMAN Pastikan LHI telah disusun (menggunakan aplikasi SIMAN) Cek Kelengkapan LHI: - BA-01 .s.d. BA-08 - Surat Keterangan terkait kebenaran hasil Inventarisasi Pastikan: - softcopy LHI diunggah pada SIMAN - hardcopy LHI disampaikan ke KPKNL R03 Tim tidak cek fisik BMN di Lapangan R04 Pengisian Form Pendataan Tidak Lengkap R05 Pengisian Form Pendataan Tidak Akurat R06 Perekaman Hasil Inventarisasi pada SIMAN tidak sesuai isian Form Pendataan R07 Upload Form Pendataan pada SIMAN tidak sesuai dengan form yang seharusnya dan tidak lengkap

Reviu TL Hasil IP BMN – BMN Tidak Ditemukan Proses Bisnis Risiko R18 Tim Internal Tidak Dibentuk R19 Penelusuran tidak sampai tuntas Langkah Reviu Telah dibentuk Tim Internal BMN Tidak Ditemukan bukan karena kesalahan golongan/kodefikasi BMN Tidak Ditemukan telah disajikan dalam BA-01 dan BA-06 Dapatkan BA Verif & Penelitian: 1. Karena Kesalahan -> TGR -> Usulan penghapusan 2. Tidak ada Indikasi Kesalahan -> Usulan Penghapusan 3. Telah diserahkan ke Pemda/Pihak Lain -> Proses Pemindahtanganan BMN Bila BMN ditemukan, KPB mengajukan penilaian BMN kepada Pengelola Barang

Reviu TL Hasil IP BMN – BMN Dalam Sengketa Proses Bisnis Risiko Langkah Reviu R20 Penyelesaian BMN Dalam Sengketa tidak sesuai dengan ketentuan Non Pengadilan: Telah ada pendekatan persuasif/musyawarah Pengadilan (Perdata dan Pidana): KPB mengumpulkan bukti kuat dan melakukan upaya hukum Monitor Progres TL atas BMN Sengketa s.d. adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap & tidak punya upaya hukum lainnya, sesuai Lampiran V PMK 118/2017

Reviu TL Hasil IP BMN – BMN Berlebih Proses Bisnis Risiko Langkah Reviu R15 Data BMN Berlebih tidak mutakhir BMN Berlebih telah dimutakhirkan dalam Formulir Objek Pendataan Penilaian BMN dan KKI BMN Berlebih telah disajikan BA-01 dan BA-05 KPB mencatat ke SIMAK BMN dengan menggunakan transaksi Barang Berlebih dengan nilai wajar sesuai LHP-02 R16 Salah Saji pada BA-01 dan BA-05 R17 BMN Berlebih tidak dicatat di SIMAK

Simulasi Catatan Hasil Reviu Reviu TL Hasil IP BMN – Koreksi Data & Nilai pada SIMAK dan Simulasi CHR Proses Bisnis Risiko Langkah Reviu R21 Data SIMAK belum/tidak dikoreksi berdasarkan LHIP LHIP Ditandatangani oleh Tim Pelaksana Telah dilakukan koreksi nilai dan pembaruan data BMN pada SIMAK berdasarkan LHIP Koreksi nilai & pembaruan data BMN dituangkan dalam BAR-IP, dibubuhi TTD dan Cap Basah oleh Satker dan KPKNL Simulasi Catatan Hasil Reviu

Terima Kasih