Direktorat Pembinaan SMA

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DIY NO 14 TAHUN DINAS DIKPORA PROV. DIY.
MONITORING DAN SUPERVISI
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
REMBUK NASIONAL Hasil Diskusi Sidang Komisi V :
SISTEM PENDATAAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS 2010 S E R I P E.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS 2010 di.
KTSP SMA PENILAIAN dalam Implementasi di PELAKSANAAN
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
PANDUAN.
Program Bantuan Sosial
PENDATAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PENGENDALIAN KEUANGAN SEKOLAH MELALUI PENYUSUNAN APBS
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
KTSP SMA Pengembangan SERI PETUNJUK TEKNIS
Wacana Perubahan Kebijakan BOS Tahun 2015
INFORMASI PELATIHAN SMP
RAPBS DAN RKAS.
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN MENENGAH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
Alur Pengisian Pelaporan Penggunaan Dana BOS Online 2014
BUKU KAS UMUM Saldo pada BKU dinamakan Saldo Buku
Tahun 2015 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
PANDUAN TEKNIS Pendaftaran Calon Peserta Ujian Nasional Tahun 2016 Melalui Aplikasi Dapodik DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN.
BANTUAN OPERSIONAL SEKOLAH TAHUN 2016
R.R. Bappeda Kabupaten Bandung Rabu, 28 Oktober 2015
INFORMASI PROGRAM BOS DAN DAK SMA TAHUN 2017
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (SUMBER DANA DARI APBN TA 2016)
UU 23 / 14 ??.
UPT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS
PENGANTAR Rapat Sinkronisasi Provinsi dengan Kabupaten/Kota adalah forum antara provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan.
WORKSHOP PENDATAAN BOS TAHUN 2015
KEBIJAKAN BOS TA 2016 DAN MEKANISME PENYALURAN BOS 2016
Direktorat Pembinaan SMP Direktorat Jenderal Dikdasmen
INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
SBI Satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar.
Analisis KONTEKS SERI PETUNJUK TEKNIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
Sosialisasi BOS lembaga swasta tahun 2017
INFORMASI PELATIHAN SMP
Inspektorat Kabupaten Sleman
SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
Sesi 2 Organisasi, Mekanisme dan Tata Tertib Pengelolaan BOS
HASIL DISKUSI KELOMPOK Komisi 3: Penguatan Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan Sub Komisi A: Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan UU.
PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER PEMETAAN MUTU SEKOLAH
Kebijakan Pendataan Dapodikdasmen
Tata Kelola Pemerintahan Desa
Dapodikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
PENGELOLAAN DANA BOS.
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
2018 PENDATAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Oleh : INE INAJAH Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD
OLEH ; KELOMPOK I NUR ALAM ( ) WENI JHONI ( ) DEWI ( ) ST NUR AISYAH ( ) ANDI ARIMBI MAPPIDEMMANG( )
Strategi LPMP SUMUT Dalam Pendataan Tahun 2018
Tata Kelola Keuangan Sekolah
PAPARAN KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
PENGELOLAAN KEUANGAN MADRASAH
PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA PEMERINTAH DAERAH oleh: IRA HAYATUNNISMA, SE, MM Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah KEMENTERIAN.
Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya.
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
EVALUASI DAN TINDAK LANJUT KEGIATAN
SEKILAS INFORMASI I.BOS  Temuan hasil pemeriksaan: 1)Terjadi perbedaan pagu anggaran yang dikirim di BPPKAD dengan pagu yang ada di sekolah. 2)Permendikbud.
EVALUASI DAN TINDAK LANJUT KEGIATAN
2018 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah