TEKNOLOGI TEPAT GUNA PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Teknologi Tepat Guna ItU AdALah... TEKNOLOGI yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari ASPEK EKONOMI dan ASPEK LINGKUNGAN.

DIKATAKAN Teknologi Tepat Guna …!!! – Pemeliharaannya MUDAH; – Pembiayaan AlaT SEDERHANA; – Menggunakan lebih banyak BAHAN BAKU LOKAL; – Pemanfaatan MODAL SETEMPAT; – Pemanfaatan Teknologi MENENGAH ; – Tidak boros SUMBERDAYA ALAM dan TIDAK MENGGANGGU LINGKUNGAN HIDUP. – MAMPU menciptakan LAPANGAN KERJA atau KESEMPATAN KERJA;

CIRI MENDASAR NOTEKNOLOGI TEPAT GUNA TEKNOLOGI MODERN 1BIAYA PENGADAAN TEKNOLOGI TERJANGKAU BIAYA PENGADAAN TEKNOLOGI KURANG DAN ATAU TIDAK TERJANGKAU 2PEMELIHARAANNYA MURAHPEMELIHARAANNYA MAHAL 3INOVASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT PATEN INDUSTRI/PABRIKASI 4TIDAK MEMBUTUHKAN JASA/TENAGA PROFESIONAL MEMBUTUHKAN JASA/TENAGA PROFESIONAL 5HASIL MODIFIKASI LEBIH BANYAK MENGGUNAKAN KOMPONEN BAHAN LOKAL STANDAR PABRIKASI/INDUSTRI 6DAPAT DILEGALITASKAN (HaKI) INDIVIDU MAUPUN KELOMPOK TERLISENSI INDUSTRI

$iaPA Sasaran TTG 1)MASYARAKAT PENGANGGUR, PUTUS SEKOLAH, dan KELUARGA MISKIN; 2)MASYARAKAT yang memiliki USAHA MIKRO, KECIL dan MENENGAH; 3)Kaum DIFABEL 4)PEREMPUAN

BAGAIMaNA PoKoK TTG Fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna; Fasilitasi promosi pendayagunaan teknologi tepat guna; Fasilitasi kemandirian pangan dan energi berbasis teknologi tepat guna; Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) untuk pendayagunaan sumberdaya hutan, perkebunan dan pertanian; Fasilitasi pemanfaatan TTG untuk pendayagunaan sumber daya pertambangan, tanah dan air; Fasilitasi pemanfaatan TTG untuk pelestarian lingkungan hidup; Fasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mendampingi Desa dalam mendayagunakan Teknologi.

Dasar Hukum TTG UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Bab XVIII) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 26 ayat 2 point l, Pasal 80 ayat 4 Point d, Pasal 83 ayat 3 point c, Pasal 112 ayat 3 point a) PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 (Pasal 117 ayat 3). PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna. PERMENDESA No. 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Pasal 12 poin b)

BAGAIMANA KegiatAn TTG diLAKsanaKAN NOIN PUTPROSESOut Put 1Pemetaan Kebutuhan Pengumpulan data dan informasi jenis TTG, jenis usaha, sosial budaya dan potensi sumber daya lokal Untuk perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG 2PengkajianMenganalisis hasil pemetaan Untuk pemanfaatan dan pengembangan TTG 3PengembanganMelalui inovasi TTG dan uji coba TTG Penerapan TTG di masyarakat.

Lanjut … Jenis kegiatan TTG NOIN PUTPROSESOut Put 4Pemasyarakatana.Gelar/Pameran TTG; b.Lokakarya TTG; c.Temu informasi TTG; d.Pelatihan; e.Pendampingan; f.Magang; g.Komunikasi informasi dan edukasi TTG; h.Media massa. Untuk mengkomunikasikan penerapan TTG 5Penerapan TTGDilakukan oleh masyarakat.a.Pelatihan; b.Pemberian bantuan langsung; c.Pendampingan

KAPAN dan DIMANA KELeMBAGaaN TTG NO NAMA KELEMBAGAAN TUGAS 1POSYANTEK DI KECAMATAN  Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/ spesifikasi TTG;  Memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;  Menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG:  Memotivasi penerapan TTG di masyarakat;  Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;  Memfasilitasi penerapan TTG. 2WARTEK DI DESA

Suradi SMP N 2 Mranggen

mesti Qta Lakukan Menerapkan TTG – Menginisiasi peran-serta secara aktif semua instansi terkait dan masyarakat penerima/pengguna untuk menghadapi dan mengatasi kendala yang ada; – Kerjasama dan komunikasi yang terprogram dalam suatu forum dialogis yang melibatkan semua komponen terkait; – Tersedianya wadah bagi forum dialogis antara masyarakat, pembawa, dan sumber teknologi yang berada dekat dengan masyarakat dan mudah diakses oleh segenap masyarakat;

Lanjut…. – Adanya kelembagaan yang akomodatif dan partisipatif, didukung oleh tenaga yang terlatih, serta dilengkapi dengan fasilitas penunjang dan sistem informasi yang memadai; – Adanya pendamping yang mampu menggalang dan menggerakkan segenap potensi masyarakat untuk diarahkan dan disiapkan dalam mengadopsi teknologi; – Mengidentifikasi Teknologi yang ada (Masih Berfungsi maupun Tidak Berfungsi) yang bersumber dari SKPD, Lembaga dan atau Perseorangan di lokasi masing- masing.