PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN PERDESAAN Disampaikan oleh : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Bali Ir. KETUT LIHADNYANA, M.MA

LUAS WILAYAH PULAU BALI : 5.636,66 KM² PROVINSI BALI dibagi menjadi 8 Kabupaten dan 1 Kota, 57 Kecamatan, 716 desa/kelurahan dan secara adat terdiri dari Desa Pekraman dan 4297 Banjar. Wilayah Bali terbagi menjadi 6 wilayah daratan (pulau) yaitu Pulau Bali sebagai pulau terbesar, Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan dan Pulau Menjangan PROVINSI BALI JUMLAH PENDUDUK BALI JIWA

PULAU SURGA PULAU DEWATA PULAU SERIBU PURA PULAU CINTA BALI ADALAH PULAU KECIL DENGAN BANYAK JULUKAN SEBAGAI REFLEKSI DARI KEINDAHAN DAN KEUNIKAN

EKONOMI BALI DITOPANG OLEH 3 (TIGA) SEKTOR: 1. PERTANIAN DALAM ARTI LUAS 2. INDUSTRI KECIL 3. PARIWISATA

ARAH KEBIJAKAN PEMPROV BALI Menjaga stabilitas ekonomi makro dan ekonomi mikro yang bermanfaat bagi masyarakat miskin Meningkatkan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan sehingga terciptanya sumber daya yang berkualitas Meningkatkan peluang bagi masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam pembangunan Menjaga kelestarian budaya, adat dan agama

PRIORITAS PEMBANGUNAN Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran. Kesehatan 1 2 Pendidikan 3 Infrastruktur 4 Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana 5 Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 6 Pertanian dan Ketahanan Pengan. 7 Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM. 8 Kentetraman, Ketertiban dan Keamanan 9 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. 10

DESA DESA DAN DESA ADAT ATAU YANG DISEBUT DENGAN NAMA LAIN, SELANJUTNYA DISEBUT DESA, ADALAH KESATUAN MASYARAKAT HUKUM YANG MEMILIKI BATAS WILAYAH YANG BERWENANG UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS URUSAN PEMERINTAHAN, KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT BERDASARKAN PRAKARSA MASYARAKAT, HAK ASAL USUL, DAN/ATAU HAK TRADISIONAL YANG DIAKUI DAN DIHORMATI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

DUALITAS DESA DI BALI DESA/DESA DINAS DESA ADAT/DESA PEKRAMAN DESA 1488 DESA PEKRAMAN

IPD Penyeleng- garaan Pemerin- tahan Pelayanan Publik Aksesibili- tas /Transpor -tasi Kondisi Infra- struktur Pelayanan Dasar INDIKATOR DASAR INDIKATOR SEKTORAL MANDIRI ENERGI, PANGAN, BENIH, TEKNOLOGI, DLL. INDIKATOR KEMANDIRIAN MASYARAKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA VARIABEL DAN INDIKATOR PERKEMBANGAN DESA (VARIABLE DAN INDIKATOR DASAR BERDASARKAN DATA PODES YANG DISUSUN DALAM INDEKS PEMBANGUNAN DESA/IPD)

Desa Tertinggal Tertinggal Swadaya Siaga Pratama Rawan Pangan IPD dibawah 50 Desa Berkembang Swakarya Siaga Madya Pangan (tumbuh dan Berkembang) IPD 50 s.d. 75 Desa Mandiri Mandiri Energi Mandiri Pangan Swasembada Siaga Mandiri IPD diatas 75 PENGELOMPOKKAN “PERKEMBANGAN DESA” IPD (Indeks Pembangunan Desa) dibangun berdasarkan Podes yang dilakukan oleh BPS sebanyak 3 kali dalam 10 Tahun (terakhir pada bulan April 2014)

DESA TERTINGGAL DI BALI NO.KabupatenKecamatanDesaNilai IPD 1.BangliKintamaniMengani45,23 2.BangliKintamaniBinyan44,19 3.BangliKintamaniUliyan46,61 4.BangliKintamaniLanggahan48,07 5.BangliKintamaniAbuan46,60 6.BulelengBusung BiuSepang Kelod49,47 Catatan: Desa Mandiri (100); Desa Berkembang (530); Desa Tertinggal (6) Sumber Data : Kemenko PMK RI

KARAKTERISTIK DESA TERTINGGAL DI PROVINSI BALI DARI KACAMATA RTS NO.KabupatenKecamatanDesa Jumlah RT (PPLS 2011) RTS (PPLS 2011) % RTS (PPLS 2011) 1.BangliKintamaniMengani ,12 2.BangliKintamaniBinyan871719,54 3.BangliKintamaniUliyan ,38 4.BangliKintamaniLanggahan290268,97 5.BangliKintamaniAbuan ,87 6.BulelengBusung BiuSepang Kelod ,34 Sumber Data : Kemenko PMK RI

PENDAPATAN DESA PADesaHasil UsahaHasil Aset Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Lain2 PADesaTransferDana Desa Bagi Hasil Pajak Daerah ADDBK APBD Prov. BK APBD Kab/Kota. Pendapatan Lain-lain Lain2 Pendapatan Desa yang Sah Hibah & Sumbangan Pihak ke 3 SUMBER PENDAPATAN DESA/DESA DINAS

SUMBER PENDAPATAN DESA ADAT/ DESA PEKRAMAN BALI MANDARA Bantuan kepada Desa Pekraman : Th = Rp. 100 jt/Desa Pekraman Th. 2015/2016 = Rp. 200 jt/Desa Pekraman Bantuan kepada Subak : Th = Rp. 30jt/Subak Th. 2015/2016 = Rp. 50jt/Subak Bantuan kepada Desa Pekraman : Th = Rp. 100 jt/Desa Pekraman Th. 2015/2016 = Rp. 200 jt/Desa Pekraman Bantuan kepada Subak : Th = Rp. 30jt/Subak Th. 2015/2016 = Rp. 50jt/Subak

17 PROGRAM BALI MANDARA

KELOMPOK PROGRAM I KELOMPOK PROGRAM II Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil TITIK BERAT PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM BALI MANDARA UNTUK MEWUJUDKAN NAWA CITA DARI DESA Bantuan dan Perlindungan Sosial Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin Meningkatkan tabungan dan menjamin keberlanjutan berusaha pelaku UMK Kegiatan program yang bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih. Pendekatan partisipatif berdasarkan kebutuhan masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, dan pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok. Memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro, memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar, meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha. PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ATAS : Pangan, Pendidikan, Kesehatan,Sanitasi dan Air bersih PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ATAS : Berpartisipasi, Kesempatan Kerja dan Berusaha, Tanah, SDA & LH, dan Perumahan PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ATAS : Kesempatan Berusaha dan Bekerja, dan SDA & LH KELOMPOK PROGRAM III 18

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU PEMERINTAH PROVINSI BALI KOORDINATOR WAGUB TKPKD LEADING BPMPD SKPD Terkait PKK/BK3S CSR Program BALI MANDARA yang Bertahap Berjenjang & Berkelanjutan POTENSI KEBUTUHAN SOLUSI PRODUK SDM GEGRAFI BKK BIRO KEU Pengerajin/ Pedagang Disperindag Desa Wisata, Pesraman Dispar/ Disbud SIMANTRI Dinas Pertanian JKBM Dinas Kesehatan Share Anggaran BAPPEDA Bedah Rumah Dinas Sosial PKH/Beasiswa Dinas Pendidikan Pelatihan SDM Dinas Tenaga Kerja BANSOS/ Hibah Dinas PU, Disbud, Bappeda, Biro Kesra, Biro Keu Koperasi dan UKM Diskop Pembinaan Anak BP3A Program Pusat TAN/BUN/NAK JAMKRIDA PT. Jamkrida Perpustakaan BPA INFRASTRUKTU R Dinas PU

TUJUAN GERBANG SADU MANDARA 1.Tujuan Umum Mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur dan sosial ekonomi masyarakat diperdesaan dengan berbasis pada sumber daya lokal, mengangkat potensi desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan memperbaiki pengelolaan pemerintahan desa serta penguatan institusi lokal di tingkat desa.

8/3/ TUJUAN KHUSUS Menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam pemanfaatan potensi dan sumber daya alam yang ada secara optimal, lestari, dan berkelanjutan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat Desa agar secara bertahap mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri; Menyediakan prasarana dan sarana dasar yang mendukung peningkatan usaha ekonomi dan pendapatan masyarakat perdesaan

8/3/ Meningkatkan dan mengembangkan usaha ekonomi mikro sesuai dengan potensi dan sumberdaya lokal serta pengurangan pengangguran; Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur dan sosial ekonomi secara partisipatif melalui rangkaian musyawarah pembangunan dari tingkat dusun hingga ke tingkat Desa. Lanjutan..

SASARAN GERBANG SADU MANDARA Tumbuhnya kreativitas masyarakat dalam pemanfaatan potensi dan sumber daya alam yang ada secara optimal, lestari, dan berkelanjutan, serta meningkatnya pendapatan masyarakat Desa agar secara bertahap mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri; Terbangunnya Infrastruktur Dasar Perdesaan Skala Kecil sesuai dengan kebutuhan di desa pelaksana Gerbang Sadu Mandara yang lebih lanjut dituangkan dalam Proposal, antara lain : infrastruktur Pemasaran skala kecil di Desa Gerbang Sadu Tersebut.

Meningkat dan berkembangnya usaha ekonomi mikro sesuai dengan potensi dan sumberdaya lokal serta pengurangan pengangguran; Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur dan sosial ekonomi secara partisipatif melalui rangkaian musyawarah pembangunan dari tingkat dusun hingga ke tingkat Desa. Lanjutan..

 Pemanfaatan dana GSM maksimal 20 % (Rp. 200 Juta) dipergunakan untuk pengembangan infrastruktur kecil/dasar di perdesaan;  Dana GSM 80% (Rp. 800 Juta) dipergunakan untuk pengembangan usaha ekonomi masyarakat perdesaan; dan  Dana Operasional Kegiatan sebesar Rp. 20 Juta. PEMANFAATAN DANA GERBANG SADU MANDARA :

BALI MANDARA GERBANGSADU Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Alokasi Dana Alokasi Dana Satu Desa  Satu Miliar + 20 Juta Sampai dengan Tahun Desa Tahun Desa

28 PETA LOKASI PROGRAM GERBANGSADU MANDARA S.D. TAHUN 2016 Jembrana (9 Desa) Buleleng (78 Desa) Tabanan (17 Desa) Bangli (22 Desa) Karangasem (54 Desa) Klungkung (23 Desa) Gianyar (14 Desa)

SINERGITAS PROGRAM BALI MANDARA dalam MEMBANGUN DESA KOORDINATOR WAGUB TKPKD LEADING BPMPD SKPD Terkait PKK/BK3S Program BALI MANDARA yang Bertahap Berjenjang & Berkelanjutan POTENSI KEBUTUHAN SOLUSI PRODUK SDM EGRAFI SIMANTRI Dinas Pertanian Share Anggaran BAPPEDA PKH/Beasiswa Dinas Pendidikan Pelatihan SDM Dinas Tenaga Kerja BANSOS/ Hibah Dinas PU, Disbud, Bappeda, Biro Kesra, Biro Keu Koperasi dan UKM Diskop Program Pusat TAN/BUN/NAK Perpustakaan BPA INFRASTRUKTUR Dinas PU DESA

OM SANTHI, SANTHI, SANTHI OM Matur Suksma