Suleman S Sangadji Bintuni, 15 Juli 2019 ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA Badan Usaha Milik Kampung.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Gedung Nusantara I Lantai I Jl. Gatot Subroto, Senayan
Advertisements

PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
PENGEMBANGAN LKM-A PADA GAPOKTAN PENERIMA DANA BLM-PUAP
Penyelenggara perguruan Tinggi Swasta Dalam Sistim Pendidikan Nasional
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
MATERI 8 HUKUM PERUSAHAAN
ORGANISASI DAN MANAJEMEN KOPERASI
Mengelola Akuntansi Modal Koperasi
KOPERASI BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 1992
Permasalahan Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Universitas Airlangga Radian Salman, S.H., LL.M.
KOPERASI.
KOPERASI.
PROBLEMATIKA PENATAAN SISTEM KELEMBAGAAN PNPM-MANDIRI PERDESAAN
PENDIRIAN DAN KEANGGOTAAN KOPERASI
STATUTA PERGURUAN TINGGI
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 111 TAHUN 2014   TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA.
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
KEDUDUKAN YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR
PENDIRIAN DAN KEANGGOTAAN KOPERASI
Bab ii Badan usaha dalam kegiatan bisnis
BADAN HUKUM KOPERASI.
ORGANISASI & MANAJEMEN
STATUTA PERGURUAN TINGGI
KOPERASI Oleh YAS.
PESERTA SOSIALISASI UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
oleh : NEDDY FARMANTO, SH
Pertemuan 06 Mekanisme Pendirian Koperasi
Penyusunan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa M. RUM PRAMUDYA, S.H. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 56 menyebutkan Setiap instansi Pemerintah wajib menyususn kebutuhan jumlah dan jenis.
By : Koperasi By :
PENGERTIAN KOPERASI.
PENDIRIAN DAN KEANGGOTAAN KOPERASI
KEPAILITAN DAN PERSEROAN TERBATAS
DANA AMANAH MASYARAKAT
Lembaga Pemerintahan Desa
Bahan Kuliah Mahasiswa FH UII Yogyakarta 205.
KOPERASI Oleh: Rhido Jusmadi.
Pemerintahan Desa harupermadi.lecture.ub.ac.id.
XIII. PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBINA KOPERASI
Konsep Koperasi dan Pengelolaan Koperasi
AD & ART KOMITE SEKOLAH Dinas Pendidikan DKI Jakarta 23 Februari 2009
BADAN LEGISLASI 23 AGUSTUS 2017
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
PENCINTA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP RIKSA BUMI
PROSEDUR DAN SYARAT PENDIRIAN KOPERASI
KOPERASI.
By : Koperasi By :
Soal koperasi dan pengelolaan koperasi
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG
Proses Pembentukan Koperasi
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
KERJA SAMA DESA I .N Budhi Wirayadnya,ST TA-PMD Kota Denpasar.
Tata Kelola Pemerintahan Desa
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
KOPERASI.
HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA
Pendirian Badan Usaha Milik Desa(BUM Desa))
1 PROSES PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI UU 25/1992 PP 4/1994
Bentuk-bentuk Organisasi Bisnis (3)
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH DALAM RANGKA PELAKSANAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG) TAHUN 2013.
PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA Sesuai dengan Permendagri NO. 111 TAHUN 2014 & Regulasi Terkait.
Badan Usaha Milik Desa Oleh: UCOK P. HASUGIAN Sosialisasi.
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
1.UU Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. PP No : 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UUNo: 6/ 2014 tentang Desa 3. PP No : 47/2015 tetang perubahan.
Menjadi BUMDesa dengan Good Governance di era Revolusi Industri 4.0 Oleh KURNIAWAN, S.E.,C.M.A., Ak., C.A., C.I.B.A., M. Akun.
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUMDesa PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUMDesa Oleh : NASKUN TATAWU TA Madya Kredit Mikro KPW 6 Prov. Sultra Oleh : NASKUN TATAWU.
1 TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KEPALA DESA Oleh : Didi Hermantho, SSTP, MM NIP Pengawas Pemerintahan Madya Pembina Tingkat I (IV/b)
Transcript presentasi:

Suleman S Sangadji Bintuni, 15 Juli 2019 ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA Badan Usaha Milik Kampung

Pertanyaan yang selalu muncul ketika akan mendirikan BUM Kampung Apa yang akan dilakukan? Kenapa melakukan? Bagaimana melakukan? Besarnya biaya yang dikeluarkan? Kapan kita melakukan? Siapa yang akan melakukan?

Lalu bagaimana mengelola BUM Kampung agar dapat mencapai tujuan?

Ada dua cara 1.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) 2.Standar Operasional Prosedur (SOP)

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 136 Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015*: (1)Pelaksana operasional BUM Desa wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan kepala Desa. (2)Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan. (3)Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal. (4)Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah Desa. (5)Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala Desa.  Sebaiknya Rancangan AD/ART disiapkan oleh Tim Persiapan Pendirian BUM Desa  Jika pada saat Musyawarah Desa Rancangan AD/ART belum siap maka bisa disusun setelah kesepakatan Musdes *) Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Tahapan penyusunan AD/ART BUMKampung adalah suatu proses yang meletakkan dasar untuk mempersiapkan BUMKampung menjadi lembaga ekonomi professional pedesaan yang siap untuk mandiri. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) RT merupakan dua hal yang saling terkait namun tidak sama, dan AD/ART memiliki arti yang sangat penting dalam memperkuat organisasi. AD/ART menjadi acuan bagi pengurus/pengelola organisasi BUMKampung maupun dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan yang diberikan.

PENGERTIAN ANGGARAN DASAR MERUPAKAN KONSTITUSI ORGANISASI LANDASAAN UMUM ARAH ORGANISASI MENGGAMBARKAN STRUKTUR DAN MEKANISME KERJA SUATU ORGANISASI SEBAGAI DASAR PENGAMBILAN KEBIJAKAN SUMBER PERATURAN/HUKUM DALAM KONTEKS TERTENTU ORGANISASI

Pengertian Anggaran Rumah Tangga adalah suatu acuan program dalam garis besar sebagai pernyataan kehendak pimpinan dan anggota suatu organisasi yang pada intinya berisi Kerangka Umum Program Kerja yang ditetapkan oleh Rapat Pimpinan dan Anggota Suatu Organisasi. merupakan rangkaian program program Kerja yang menyeluruh, terarah dan terpadu yang berlangsung secara berkesinambungan merupakan Program Utama Badan Pengurus Organisasi yang memberikan arah dalam mewujudkan Rencana Kerja Operasional yang lebih terperinci, setiap tahunnya.

PerbedaanAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DokumenDeskripsiAspek yang Diatur Anggaran Dasar Aturan-aturan pokok yang berfungsi sebagai pedoman.  Nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya  Landasan, asas dan prinsip,  Maksud dan Tujuan,  Visi dan Misi BUMKampung  Fungsi dan Peran  Modal  Jenis usaha/kegiatan usaha,  Tugas, Wewenang dan larangan pengurus,  Struktur Organisasi  Mekanisme penggunaan dan pembagian keuntungan usaha Anggaran Rumah Tangga Landasan operasional dan bersifat teknis mengenai penjabaran atau penjelasan yang lebih rinci dari Anggaran Dasar  Hak dan kewajiban pengelola,  Masa Bakti,  Tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola,  Penetapan jenis usaha, dan sumber modal