SELAMAT DATANG DAN SEMANGAT MENGIKUTI RAPAT KOORDINASI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

RENCANA KERJA PEMERINTAH
oleh Haryo Habirono Salatiga
Penyusunan Renja Perubahan
PENGANGGARAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
Perencanaan Pembangunan
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Oleh : Tjahjanulin Domai
SISTEMATIKA DOKUMEN RKP-Des
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
KEMISKINAN KESEJAHTERAAN Penyusunan RKP DESA PRESPEKTIF UU DESA.
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.
PERAN SETWAN DALAM PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
R.R. Bappeda Kabupaten Bandung Rabu, 28 Oktober 2015
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Penyusunan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) – SKPD
Proses Penyusunan Perda
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
KELOMPOK 1 ANGGI LAKSITA R. / KHOIRUNNISA R. /
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
REALISASI DANA DESA DI PROV KALTENG TAHUN 2017
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
KELOMPOK 2 RIZKI RAMADHAN HERI SETIAWAN
TUJUAN PEMBANGUNAN DESA DALAM UU DESA
PESERTA SOSIALISASI UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BLITAR SABTU, 8 JULI 2017
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN.
PESERTA SEMILOKA SKPD PNPM-MPd KABUPATEN BENGKULU SELATAN
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
PENGANGGARAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER
PENYUSUNAN dan PENETAPAN APBD
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 2016
Planning Process at Village LeveL Adopted and modified from
SOSIALISASI PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2018
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
PADA BINTEK LPM DESA CANGGU BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG
SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Karyawan Karyawati DINPERMADES
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
LEGAL DRAFTING PERDA Kuliah Tamu Peminatan Promosi Kesehatan dan AKK
PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RKPDESA) DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP DESA TAHUN 2018
KERJA SAMA DESA I .N Budhi Wirayadnya,ST TA-PMD Kota Denpasar.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BLITAR SABTU, 8 JULI 2017
Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
LANDASAN HUKUM. REFORMASI KEUANGAN NEGARA: PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN.
Disampaikan oleh: Tavip Agus Rayanto Kepala Bappeda DIY
KEBIJAKAN PEMDES DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN AKSES UNIVERSAL AIR MINUM DAN SANITASI DESA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA.
SELAMAT DATANG PESERTA PELATIHAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DAN KEWENANGAN GAMPONG SE KOTA BANDA ACEH TAHUN.
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
Pemerintah Kabupaten Buleleng
KERANGKA UMUM PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2017
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA Sesuai dengan Permendagri NO. 111 TAHUN 2014 & Regulasi Terkait.
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
PERMENDAGRI 46 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG LAPORAN KEPALA DESA.
1 TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN KEPALA DESA Oleh : Didi Hermantho, SSTP, MM NIP Pengawas Pemerintahan Madya Pembina Tingkat I (IV/b)
Transcript presentasi:

SELAMAT DATANG DAN SEMANGAT MENGIKUTI RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN PEDOMAN SINKRONISASI DAN TRANSISI ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS PERENCANAAN DAERAH DENGAN PERENCANAAN DESA UNTUK PENYUSUNAN RKPDESA TAHUN 2020 DAN DAFTAR USULAN RKPDESA TAHUN 2021

MATERI PENGANTAR RAKOR KEPALA BAPERLITBANG KABUPATEN BANJARNEGARA

BISMILLAHIRROHMAIRROHIIM Mengawali kegiatan mari buka dengan: BISMILLAHIRROHMAIRROHIIM Semoga petunjuk dan keberkahan untuk kita semua.

DASAR HUKUM Pemendagri Nomor 114 Tahun 2014; Perda Nomor 3 Tahun 2017; dan Perbup Nomor 28 Tahun 2018. Mengenai Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Pembangunan Desa telah diatur sebagai berikut:

harus bersinergi dengan Perencanaan pembangunan Desa  Perencanaan pembangunan Daerah harus bersinergi dengan

Identifikasi kebijakan daerah yang berdampak pada desa merupakan upaya pemerintah desa  dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas daerah dalam pembangunan di desa Identifikasi kebijakan daerah yang berdampak pada desa

1 Tahun (Akhir Desember) (3 bulan setelah dilantik) APB Desa 1 Tahun (Akhir Desember) Perencanaan Pembangunan Daerah RKP Desa & DU RKPDesa 1 Tahun (Akhir September) (Akhir Desember) RPJM Desa 6 Tahun (3 bulan setelah dilantik) KEWENANGAN DESA Bankeu dan/atau Sektoral

Diolah dari Permendagri 114/2014 dan Perbup Nomor 28 /2018 RKP Desa disusun oleh Pemdes sesuai informasi dari Pemda berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah dan Pemda Kades mendapatkan data dan informasi dari Daerah tentang pagu indikatif Desa dan rencana program/ kegiatan Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa paling lambat bulan Juli. Mulai disusun bulan Juli dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September . Diolah dari Permendagri 114/2014 dan Perbup Nomor 28 /2018

Solusi Kondisi RPJMDesa berakhir 2019? Perlu adany pedoman sinkronisasi dan transisi untuk menjaga kesinambungan pembangunan Desa dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan Desa RKPDesa 2020  dan perencanaan Daerah 2021 Perencanaan Pembangunan Desa tahun transisi disusun berdasarkan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan yang menyesuaikan dan selaras dengan arah kebijakan Pembangunan Daerah serta mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan Kabupaten. Pedoman Sinkronisasi dan Transisi Arah Kebijakan Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Desa menjadi acuan Penjabat Kepala Desa atau Kepala Desa dalam penyusun RKPDesa 2020 dan Daftar Usulan RKPDesa 2021.

AGENDA UTAMA KEGIATAN RAKOR: Membahas Konsep Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Sinkronisasi dan Transisi Arah Kebijakan Prioritas Perencanaan Daerah Kabupaten dengan Perencanaan Desa untuk penyusunan RKPDesa Tahun 2020 dan Daftar Usulan RKPDesa Tahun 2021. Merumuskan Jenis Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan sesuai dengan Kewenangan Desa  yang sejalan dengan Rincian Kegiatan Prioritas  Kabupaten yang dijadikan Pedoman dalam Penyusunan RKPDesa 2020 dan Daftar Usulan RKPDesa 2021. Meyepakati waktu Penyampaian Pedoman Sinkronisasi dan Transisi kepada Pemdes melalui Camat.

HARAPAN Peserta yang hadir memberikan masukan dan saran agar tersusunnya Pedoman Sinkronisasi dan Transisi yang baik sehingga memudahkan Pemerintah Desa dalam menjalankannya sesuai dengan Kebijakan Kabupaten Banjarnegara.