KENDALA PELAKSANAAN PPID DI KABUPATEN KOLAKA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rapat Koordinasi PPID Kota Depok Kamis, 5 April 2012.
Advertisements

PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI
Oleh: MARTAN KISWOTO DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Tata.
Kelompok B Nagan Raya Bangkalan Dompu Lombok Barat LombokTimur Bombana
HASIL PENILAIAN PPID AWARD
Keterbukaan Informasi Publik
FILOSOFI DAN POKOK POKOK UU KIP
Disampaikan: Martan Kiswoto Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Sekretariat PPID Prov. Nusa Tenggara Barat
Subbag umum / kepegawaian
Kiprah PPID Kab.Kulon Progo Dalam Layanan Informasi Publik oleh : Rudy Widiyatmoko,S.Sos PPID Kab. Kulon Progo.
Aktivitas Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem
Tugas Kuliah Komunikasi dan Teknologi Informasi
ADMINISTRASI PUSKESMAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PUSKESMAS (SIMPUS)
Persengketaan Informasi Publik
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2010 Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP.
1 Kendala : 6 X X 2 + X 3
Keterbukaan Informasi Publik
PERINGATAN 5 TAHUN PELAKSANAAN
ANGGARAN PERSEDIAAN. PENGERTIAN ANGGARAN PERSEDIAAN.
STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN INFORMASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK Depok, 5 Nopember.
SOP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK POLITEKNIK ATI PADANG
Sistem Layanan Informasi Publik
LAPORAN INDIVIDU PENDIDIKAN
PPID SKPD DAN PPID KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SOSIALISASI ELEKTRONIK AUDIT
Disampaikan oleh : H. DADANG ISKANDAR, SKM.,MKM
PETUNJUK TEKNIS PEMERINGKATAN WEBSITE SKPD DI LINGKUNGAN PEMPROV JATIM DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
OPTIMALISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KOMINFO KOTA BIMA
PANDUAN UPLOAD DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
LEBIH MEMAHAMI PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
Pengelolaan Proyek Sistem Informasi
Standart Format Konten PPID
PROSEDUR PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Kita Mulai Perkuliahan ini Dengan Membaca Basmallah
SIMULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas
Organisasi dan struktur
Prof Dr Amy Y S Rahayu, M.Si
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROSEDUR DAN SYARAT PENDIRIAN KOPERASI
SOP Aplikasi Sapa & Ppid kemendagri
Pengembangan Sistem Informasi
Keterbukaan Informasi Publik Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
DEPARTEMEN RADIOLOGI Bab 2 - Analisis Situasi.
Solusi Meraih Pembangunan Inklusif Disabilitas
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
Diskominfotik Tabalong 2017
Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan FK UGM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKULU UTARA
PEMBINAAN UNIT KERJA BERPREDIKAT WBK/WBBM
-- STANDAR OPORASIONAL PROSEDUR ---
PPID KOTA MADIUN JL. PAHLAWAN NO.37 KOTA MADIUN
POKOK-POKOK PEMIKIRAN UU KIP DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA PROVINSI JAWA TENGAH
PENGUATAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI & DOKUMENTASI PUBLIK
TUGAS ADMIN PPID & SUBDOMAIN
KAJI TERAP TUPOKSI TKPRD KAB. SINTANG KE BKPRD KABUPATEN SLEMAN SENIN, 29 OKTOBER 2018 DISAMPAIKAN OLEH KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN.
REGULASI UPDB Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Tangerang Peraturan Daerah Kabupaten.
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
PERANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DALAM MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI DI KABUPATEN TORAJA UTARA BAHAN RAPAT KOORDINASI PEJABAT PENGELOLA.
PEDOMAN PENYUSUNAN SOP DALAM MEYUSUN/MERANCANG/ SEBUAH APLIKASI DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOTA DUMAI.
Transcript presentasi:

KENDALA PELAKSANAAN PPID DI KABUPATEN KOLAKA Oleh ISKANDAR Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kolaka

Kendala-kendala Pelaksanaan PPID Kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yg terlibat dalam layanan informasi publik di PPID Kabupaten Kolaka, sehingga dalam proses penyediaan data dan informasi yang diminta belum maksimal Masih belum tersedia ruangan khusus layanan informasi publik maupun anggaran operasional kegiatan PPID Kabupaten Kolaka. Belum maksimalnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada PPID Kabupaten Kolaka Masih rendahnya partisipasi PPID Pembantu dalm menyediakan informasi yang diperlukan PPID Kabupaten Kolaka