APLIKASI BENDAHARA PENERIMAAN BOGOR, 30 MARET 2017.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Advertisements

Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara serta Verifikasi LPJ Bendahara (Berdasarkan PER-3/PB/2014)
Pembukuan & LPJ Bendahara
PEMBUKUAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
EVALUASI ATAS PELAKSANAAN TUGAS BANK GIRO POS PADA KPPN PALEMBANG
Melakukan posting dari jurnal ke buku besar.
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
Jakarta, Januari 2008 OVERVIEW SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN VERA 2008 DALAM RANGKA USER ACCEPTENCE TEST.
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
UMUM Menu Aplikasi SAKPA terkait SKPA dibagi menjadi tiga, yaitu: Administrator, Operator Penerbit SKPA, dan Operator Penerima SKPA. Satker Penerbit SKPA.
APLIKASI SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TA PENGANTAR Pengembangan Aplikasi SAK 2010 dilatar belakangi oleh perubahan kodifikasi Sub Kegiatan dari 4.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
PELAPORAN REALISASI ANGGARAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Bukti Transaksi (Akuntansi Kelas X)
LATAR BELAKANG Kewajiban penatausahaan dan Penyusunan LPJ oleh setiap Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran (PMK 73/pmk.05/2008) LPJ wajib disampaikan secara.
PRESENTASI MULTIMEDIA APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03 SUDJANA-NIP: Kode Matakuliah : 4112 APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DASAR HUKUM I. Nomor : 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara /Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. II. Nomor : 05/PMK.05/2010 tentang.
Perbandingan Rekonsiliasi antara SAI dengan SPAN
AKUNTANSI PENDAPATAN (Aplikasi pada SAPD PPKD)
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
Implementasi Pengelolaan Keuangan PTN BH
INSPEKTORAT WILAYAH VI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PENATAUSAHAAN PNBP BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN MALUKU
Pengelolaan Hibah Langsung
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA
Peningkatan Kemampuan Bidang Perbendaharaan Kementerian Kesehatan
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
LATAR BELAKANG Mendukung Gerakan Nasional Non Tunai
KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PADA SATKER PENGELOLA APBN
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Sistem Pengendalian Internal dan Laporan Rekonsiliasi Bank
BAB 10 AUDIT KAS DAN SETARA KAS
REKONSILIASI BANK.
JURNAL Definisi : Catatan akuntansi pertama kali atau transaksi dan kejadian terpilih lainnya dicatat pertama kali. Bentuk Jurnal Bentuk jurnal yang paling.
SISTEM AKUNTANSI PENJUALAN
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG OLEH BPP
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tentang
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017
Sosialisasi APLIKASI BANTU PERBANDAHARAAN
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 230/PMK. 05/2016 dan 182/PMK
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
APLIKASI BANTU Perbendaharaan
INVENTARISASI DAN REKONSILIASI REKENING MILIK KEMENTERIAN KESEHATAN
PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Menu/Modul SILABUN (sistem Laporan bendahara umum Negara)
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
APLIKASI BANTU Perbendaharaan
MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN MELALUI LS. DASAR HUKUM Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana.
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM
MEMPROSES DOKUMEN DANA KAS DI BANK
Transcript presentasi:

APLIKASI BENDAHARA PENERIMAAN BOGOR, 30 MARET 2017

JENIS PEMBUKUAN PEMBUKUAN APBN RM PEMBUKUAN SATKER PNBP PEMBUKUAN SATKER BLU PEMBUKUAN PTN BH 1. Pembukuan Bendahara Pengeluaran RM 1. Pembukuan Bendahara Pengeluaran PNBP 1. Pembukuan Pengelolaan Keuangan BLU (variatif) 1. Pembukuan Pengelolaan Keuangan PTN BH (variatif) 2. Pembukuan Bendahara Penerimaan PNBP Umum 2. Pembukuan Bendahara Penerimaan PNBP Umum dan fungsional 2. Pelaporan Keuangan Satker BLU 2. Pelaporan Keuangan PTN BH (variatif) 3. Pelaporan Keuangan Satker (LK Satker) 3. Fasilitasi aplikasi terbatas (SAS untuk 3. Tidak difasilitasi aplikasi 4. Difasilitasi Aplikasi

PMK NOMOR 23 TAHUN 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib Akuntansi dan laporan keuangan BLU diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLU dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

UU No. 12 Tahun 2012 tentang.... Pasal 65 (3) -Tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri -Hak mengelola dana secara mandiri, transparan dan akuntabel PTN BH

SISTEM APLIKASI SATKER SAS ADMIN PPKPPSPM BEND. PENERIMAAN BEND. PENGELUARAN STAF BEND. PENGELUARAN

Gabung / Terpisah

SISTEM APLIKASI PENERIMAAN Bend. Penerimaan Setting Bend Saldo Awal RUH Transaksi Laporan Referensi PejabatAlamatSatkerKPPN Rek. Bendahara Kurs Utiliti Kirim ADK LPJ Update Kurs Backup Data Restore Data Data Konfirmasi Input Data Cetak Data

Langkah-langkah penyiapan Aplikasi 1.Cek data di Komputer 2.Install Install SAS  instal Data Base SAS  Update SAS  update SAS Rekam referensi Setting Bendahara Penerimaan Cek Data referensi (pejabat, alamat, KPPN) Rekam rekening bendahara di fitur referensi

Pembukuan Bendahara Penerimaan dengan Aplikasi SAS 1.Setting Bendahara Penerimaan 2.Rekam saldo awal apabila terdapat saldo pada saat awal pembukuan 3.RUH Transaksi, terdapat (terdapat 4 jenis transaksi) 4.Posting 5.Cetak Buku 6.Berita Acara 7.Cetak LPJ

Jenis Transaksi Jenis Transaksi pada Bendahara Penerimaan meliputi : 1.Target Penerimaan dalam DIPA (01): diisi target penerimaan (perkiraan penerimaan) per-akun yang tertera pada halaman III DIPA 2.Surat Bukti Setor/SSPCP (02) : diisi seluruh penerimaan satker yang dihimpun dan dibukukan oleh Bendahara Penerimaan dan penerimaan tersebut masih berada di Rekening Bendahara Penerimaan 3.SSBP Setoran Bendahara (03) : diisi SSBP yang digunakan Bendahara Penerimaan untuk menyetor penerimaan satker ke Rekening Kas Negara melalui Bank Persepsi 4.SSBP Setoran Langsung Wajib Setor (04) : diisi SSBP yang dilaporkan Wajib Setor bahwa dia sudah menyetor penerimaan secara langsung ke Rekening Kas Negara melalui Bank Persepsi

Laporan Bendahara Penerimaan Langkah penyusunan LPJ Bendahara : 1.Melakukan posting Setelah transaksi dianalisis dan dicatat ke dalam jurnal, langkah selanjutnya adalah memposting (memindahkan-bukukan) setiap saldo akun yang terdapat pada jurnal ke dalam buku besar untuk masing-masing akun melalui menu Bendahara Penerimaan  Posting 2.Cetak Buku Submenu ini digunakan untuk mencetak laporan BKU dan Buku Pembantu 3.Berita Acara Submenu ini ada dalam menu Bendahara Penerimaan  Laporan  Berita Acara 4.LPJ (Bendahara Pengeluaran) Submenu ini digunakan untuk mencetak LPJ

Laporan Bendahara Penerimaan PENGIRIMAN ADK LPJ digunakan pada saat akan dilaksanakan rekonsiliasi dengan KPPN menggunakan menu utility sebagai berikut : Pilih lokasi file dengan mengklik di kotak berwarna biru muda Pilih BULAN periode LPJ Klik KIRIM

PERUBAHAN PADA PMK 230/2016 Bendahara penerimaan dapat melakukan pendebetan rekening dengan menggunakan a.Layanan Perbankan Secara Elektronik meliputi internet banking maupun kartu debit; atau b.Cek/bilyet giro. Biaya yang timbul akibat penggunaan Layanan Perbankan Secara Elektronik dari rekening Bendahara dibebankan pada DIPA Kantor/Satker berkenaan

TERIMA KASIH