PERUBAHAN RPJMD KOTA SURABAYA TAHUN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
Advertisements

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI Kelompok 3 Akib Pandurbyanto Ragil Mahdi
RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN BOYOLALI TAHUN DISAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BOYOLALI PADA FORUM MUSRENBANG RPJMD KAB.BOYOLALI.
PERILAKU KERJA UNTUK MAJU
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PROGRAM KOTA TAMPA KUMUH
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
Deputi Bidang Pengembangan Regional
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2017
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Kota Bandung
Pemerintah Kota Lubuklinggau
LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
STRATA BANGUNAN BERTINGKAT
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
PEMBANGUNAN KESEHATAN
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DRAINASE LINGKUNGAN
Pembekalan KKN STTNAS, September 2017
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
METROPOLITAN CIREBON Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka Di susun oleh : aditiYA RAMDANI – BALEBAT.
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
MUSRENBANG RPJMD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
STIEPAR YAPARI AKTRIPA BANDUNG
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SAMARINDA PADA APBD PROVINSI KALTIM
PENYELARASAN KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH PADA ACARA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 IKHA PURNAMASARI, ST Direktorat Perencanaan Evaluasi.
Desk Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2012
2018 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
PESERTA MUSRENBANG RKPD 2019
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD diy terhadap rkpd diy tahun 2020 H
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
FORUM KONSULTASI PUBLIK
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
SATPOL PP PROVINSI RIAU
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RENCANA KERJA TAHUNAN NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1
Transcript presentasi:

PERUBAHAN RPJMD KOTA SURABAYA TAHUN 2016-2021

GAMBARAN UMUM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Rp. 17.157.000

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota Merupakan gabungan dari indikator yang menunjukkan rendahnya angka pelanggaran perda dan rendahnya kejadian anarkis

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)

Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya selalu sejalan dengan ekonomi Jawa Timur dan Nasional, namun kinerja ekonomi Kota Surabaya selalu lebih tinggi dibanding kinerja ekonomi Jawa Timur dan Nasional

Indeks Gini Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan Indeks Gini. Mendekati 0 → distribusi pendapatan merata Mendekati 1 → distribusi pendapatan tidak merata Kriteria Indeks Gini Rendah (< 0,3 ), Sedang (0,3-0,5) dan Tinggi (>0,5) Ketimpangan pendapatan rumah tangga di Kota Surabaya pada tahun 2018 sebesar 0,375, yang mengindikasikan bahwa Kota Surabaya pada tingkat ketimpangan pendapatan rumah tangga sedang Sumber: BPS Kota Surabaya . 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Persentase Kemiskinan Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

PERUBAHAN RPJMD KOTA SURABAYA TAHUN 2016-2021

DASAR PERUBAHAN Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 341 Ayat (1)   Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor: 050/4936/Sj Nomor: 0430/M.Ppn/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 Hasil Evaluasi Gubernur terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2019

JUMLAH PERUBAHAN SEMULA MENJADI MISI 10 7 TUJUAN 27 11 INDIKATOR TUJUAN 44 SASARAN 52 INDIKATOR SASARAN 98 61 PROGRAM 102 176 INDIKATOR PROGRAM 254 267

VISI KOTA SURABAYA 2016-2021 Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi

PERUBAHAN MISI Semula (10) Menjadi (7) Misi 1 : Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas Misi 1: Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas serta memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha Misi 2 : Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha Misi 3 : Memelihara keamanan dan ketertiban umum Misi 2 : Memelihara keamanan dan ketertiban umum Misi 4 : Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota Misi 3: Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien Misi 10 : Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien Misi 6 : Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Misi 4 : Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Misi 7 : Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional Misi 5: Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional serta memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif Misi 9 : Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif Misi 5 : Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan Misi 6 : Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan Misi 8 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik Misi 7: Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik

INDIKATOR TUJUAN KOTA (IKU WALIKOTA) SEMULA MENJADI IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Gender (IPG) - Persentase Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota Indeks Ketertiban dan Ketenteraman Kota Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS) Indeks Ketimpangan Wilayah Indeks Infrastruktur Kota Indeks Budaya Lokal Tingkat pertumbuhan volume komoditi keluar-masuk Kota Surabaya Pertumbuhan PDRB/LPE Pertumbuhan Ekonomi Indeks Gini Persentase luas kawasan permukiman kumuh Persentase luas kawasan permukiman kumuh prioritas Nilai SAKIP Indeks Reformasi Birokrasi Rata-rata Nilai Kepuasan Masyarakat

INDIKATOR SASARAN KOTA (IKU PD) Angka Harapan Hidup (AHH) Indeks Ketahanan Pangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pendidikan Persentase PMKS yang tertangani Peningkatan keamanan pangan olahan di masyarakat Persentase capaian prasarana layanan kesehatan yang dibangun/direhabilitasi Persentase capaian prasarana pendidikan yang dibangun/direhabilitasi Indeks prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional Persentase kader kenakalan remaja dan pemuda pelopor yang menjalankan fungsi advokasi pembangunan kepemudaan Persentase indikator Kota Layak Anak (KLA) yang terpenuhi Total Fertility Rate (TFR) Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja formal Persentase konflik yang menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Pelanggaran Perda per 1.000 Penduduk Rasio Linmas per 1.000 penduduk Angka Pelanggaran Disiplin Aparatur per 1.000 Pegawai Persentase pelanggaran tata kelola administrasi keuangan pada kasus yang sama yang berhasil diturunkan Persentase pengaduan masyarakat terkait aparatur yang ditindaklanjuti

INDIKATOR SASARAN KOTA (IKU PD) Indeks Kualitas Air Permukaan Indeks Kualitas Udara Ambien Persentase air limbah yang diolah pada instalasi pengolahan air limbah Persentase penurunan sampah yang masuk ke TPA melalui TPS Persentase selisih luasan taman dan jalur hijau yang dibangun dan dipelihara Persentase wilayah dengan rumah yang dilengkapi jamban Indeks Genangan Indeks Penanggulangan Bencana Persentase jalan kewenangan kota dengan v/c ratio ≤ 0,95 Ketersediaan perangkat pengendalian penataan ruang dan bangunan (implementasi SLF) Persentase lokasi lahan yang tersedia untuk kepentingan umum Persentase pelaksanaan rekomendasi utilitas Tingkat Kehandalan Jaringan Jalan Persentase rencana induk sektoral yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Persentase panjang jalan yang sudah terpasang PJU hemat energi Load Factor Kendaraan Umum (Angkot) Load Factor Kendaraan Umum (Suroboyo Bus) Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang terintegrasi dalam sistem pengamanan dan pengelolaan aset Persentase budaya yang dapat dilestarikan

INDIKATOR SASARAN KOTA (IKU PD) PDRB Tingkat Produktivitas Koperasi Tingkat Produktivitas Usaha Mikro Nilai Realisasi Investasi Kawasan permukiman yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya Persentase pemanfaatan rusunawa yang tepat sasaran Persentase wilayah dengan rumah tapak yang layak huni seluruhnya Nilai SAKIP Opini BPK Persentase kontribusi pajak terhadap PAD Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan TIK dalam Pelayanan Publik Administratif Indeks Profesionalisme Pegawai Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program Nilai Kepuasan Masyarakat

MATERI MUSRENBANG PERUBAHAN RPJMD 2016-2021 DAPAT DI UNDUH Website : bappeko.surabaya.go.id atau intip.in/musrenRPJMD

TERIMA KASIH