Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Ratih Widyastuti SPsi – Kepala Subbag UPT Humas UNNES.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Keprotokolan : Latar Belakang :
Advertisements

RANCANGAN PERMENDAGRI TENTANG PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMERINTAH DAERAH DR. Drs. A. Fatoni, M.Si. Disampaikan.
Pembebasan Sementara dan Pengaktifan PNS Dosen
Jurnalistik dan Pers Kiat membuat Pers Release dan menjalin hubungan baik dengan pers (media massa)
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
Dendy Sugono Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional
TATA UPACARA KENEGARAAN DAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI DAN ADMINISTRASI GUGUSDEPAN
PROTOKOLER Sejarah dan Perkembangannya Disampaikan dalam :
MANAJEMEN KEPROTOKOLAN
UNDANG – UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN
UPACARA SEBAGAI ALAT PENDIDIKAN
Oleh: HOLIK ABDUL BASYIT
Oleh: HOLIK ABDUL BASYIT
Pertemuan ke – 7 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH
Tata Upacara Bendera di Sekolah Tata Upacara Bendera di Sekolah
KEWENANGAN PENANDATANGAN TATA NASKAH DINAS Muchamad Ali Safa’at
Hubungan Luar Negeri oleh Daerah
Materi Keprotokolan Disampaikan pada:
BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BLITAR SABTU, 8 JULI 2017
SELAMAT UNTUK CALON WISUDAWAN MIPA 104 TAHUN AKADEMIK
TRAING OF TRAINER (TOT) TRAINER DAN CO. TRAINER UPT
PENDAHULUAN Penyempurnaan :
UPACARA SEBAGAI ALAT PENDIDIKAN
CARA PENULISAN TATA NASKAH DINAS
KEPROTOKOLAN TATA TEMPAT, TATA UPACARA DAN TATA PENGHORMATAN
KOMNAS HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi.
Pentingnya Perwakilan Diplomatik
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLAN by LUKMAN HAKIM.
TATA UPACARA KENEGARAAN DAN PEMERINTAHAN
MC Public Speaker  orang yang berbicara di depan publik
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
Keprotokolan & Tata Cara P A
SEJARAH PERKEMBANGAN, status, dan fungsi BAHASA INDONESIA
PELAYANAN PROTOKOL Pejabat negara Pejabat pemerintah Tokoh masyarakat.
MENGENAL KEPROTOKOLAN PEMDA
Manajemen Pers Merintis usaha media massa Visi dan Strategi
SUBYEK PAJAK Adalah Semua manusia yang lahir dengan status kewarganegaraannya ditetapkan sebagai WNI. Sehingga semua orang yang berdomisili di Indonesia.
Balai Bahasa Jawa Timur, Badan Pengembangan dan
BENTUK AKTA NOTARIS pasal 38 UU 2/2014
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UPACAR PERINDUKAN SIAGA
Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 4
Public Relations, PR, Humas
KEPROTOKOLAN (Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2010)
AHMAD MEDAPRI H, S.H., M.Eng., MIDS.
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BLITAR SABTU, 8 JULI 2017
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
TATA UPACARA KENEGARAAN DAN PEMERINTAHAN
Kebijakan Umum tentang Tenaga Kependidikan Tetap Universitas Brawijaya
Hukum tata laksana UNIVERSITAS BRAWIJAYA rektorat lantai 2
PROTOKOL DAN ETIKET DALAM PENGURUSAN MAJLIS
PEMERINTAH KOTA MADIUN
STATUTA UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2018
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
8 orang per meja, 10 meja dalam ruangan dengan meja utama
UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2018
RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN
Bagian Perencanaan dan Pengembangan Biro Sumber Daya Manusia
PENGELOLAAN KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2019
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA IMPROVING GOVERNANCE WORK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN.
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Manajemen keProtokolan perguruan tinggi lldikti wilayah vI JATENG
Manajemen keProtokolan perguruan tinggi lldikti wilayah vI JATENG
LLDIKTI-VI.
Persiapan dokumen.
PROTOKOL UPACARA AKDEMIK
“MEKANISME PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN TERPILIH HASIL PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019” Disampaikan Oleh.
BAHASA DALAM TATA NASKAH DINAS
Transcript presentasi:

Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Ratih Widyastuti SPsi – Kepala Subbag UPT Humas UNNES

What? Who? Where? Why? Tujuan Protokol When?

Product Knowledge Pemahaman Protokol adalah kunci Expert

Tata Tempat Pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing, dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi 1 2 4 3 kursi 2 1 3 kursi *) Permintaan yang tidak melanggar esensi kegiatan

Hal Penting Penghubung Komunikasi Koordinasi Solusi

Tata Upacara Aturan untuk melaksanakan upacara dalam kenegaraan atau acara resmi A. Upacara Bendera Perencanaan (Undangan, Susunan Acara, Susunan Panitia, Konsep) (Man Power/ Petugas) Kelengkapan Perlengkapan (Properti) Tata Bendera Tata Lagu

Tata Upacara Aturan untuk melaksanakan upacara dalam kenegaraan atau acara resmi B. Non Upacara Bendera Pelantikan Pejabat (Promosi dan Mutasi) (Penerimaan Maba, Wisuda, Dies Natalis, Pengukuhan Guru Besar, Pemberian Gelar Doktor Kehormatan, Lain-lain) Upacara Akademik Upacara Peletakan Batu Pertama Penandatanganan MoU Persemayaman Guru Besar

Tata Penghormatan Aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing, dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi Untuk Orang atau Subjek Untuk Lambang atau Objek

SMART-CREATIVE

Meminimalisir Kesalahan Rundown Data Referensi Check List Connection

LAYOUT

Layout Upacara Bendera di Lapangan Keterangan Pembina Upacara Pemimpin Upacara Tiang Bendera Pimpinan Tinggi Madya dan Undangan VIP Korps Musik Petugas Upacara Petugas Upacara (Cadangan) Peserta Upacara Ajudan 1 4 9 7 3 5 6 2 8

Layout Upacara Pelantikan Serah Terima Jabatan Keterangan A PB PL B C D E F LN P WP BMP BR BPT M S Rektor Pejabat Baru Pejabat Lama Pimpinan Tinggi Madya Undangan Lain Dharma Wanita Rohaniwan Pembawa Acara dan Pembawa Keputusan Lambang Negara Gambar Presiden RI Gambar Wakil Presiden RI Bendera Merah Putih Bendera Ristekdikti Bendera Perguruan Tinggi Meja Saksi LN P WP BM P BR BPT F A S M B E PL PB D C

Layout Upacara Penandatangan Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerjasama Keterangan A1 A2 B C D E LN P WP BMP BR BNI BNA LN Pihak Asing Pihak Indonesia Delegasi Tamu Asing Delegasi Tuan Rumah Indonesia Pers, Media Pembaca Acara dan Nota Kesepahaman Lambang Negara Indonesia Gambar Presiden RI Gambar Wakil Presiden RI Bendera Merah Putih Bendera Ristekdikti Bendera Negara Indonesia Bendera Negara Asing P WP BM P BR A 1 A 2 E BNA BNI B C D

Terima Kasih