PENGINPUTAN PPK PNS PADA SAPK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
RAPAT KOORDINASI KEPEGAWAIAN DALAM RANGKA SOSIALISASI VALIDASAI DATA BIOMETRIC DAN REKONSILIASI DATA KOTA BLITAR, 28 Mei 2013.
Advertisements

PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011
BANYAK BENER PUSING AH BAGAIMANA YA ??????? JADI BINGUNG AH.
PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2011
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
SASARAN KERJA PEGAWAI.
PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
PENILAIAN KINERJA DOSEN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
RENCANA INOVASI DIT. PENSIUN PNS DAN PEJABAT NEGARA
Kebijakan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil di Tahun 2015
APLIKASI SENTRAL OPERASIONAL KANTOR MAYA
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PENYUSUNAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
Tata Cara Pengisian Perilaku (SKP) Tahun 2016
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PNS Badan kepegawaian Daerah
PENJELASAN KENAIKAN PANGKAT
BKD KAB. KEDIRI OKTOBER 2015 SOSIALISASI PENYUSUNAN BEZETTING DAN FORMASI PNS BERBASIS SISTEM E-FORMASI BKD KAB. KEDIRI OKTOBER 2015.
DASAR HUKUM Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Perka BKN no.19 Tahun 2015 Tentang PUPNS Surat edaran Kepala Badan Kepegawaian.
Sistem Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik (e-PUPNS)
PROGRAM E-KINERJA DIREKTORAT KINERJA ASN
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING JF -1
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SISTEM PENDATAAN ULANG PNS ELEKTRONIK 2015
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 BIRO KEPEGAWAIAN DESEMBER 2012.
Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta, 21 Agustus 2015
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
Implementasi e-PUPNS di Kabupaten Sleman
EVALUASI IMPLEMENTASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
2015 SOSIALISASI DAN PELATIHAN ePUPNS
TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG
PENETAPAN PENSIUN OTOMATIS (PPO)
SOSIALISASI DAN PELATIHAN e-PUPNS 2015
BKD PROVINSI JAWA TENGAH
SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG
FORMULIR PENILAIAN PRESTASI KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Penerapan Perka No. 25 dan 26 Tahun 2013
PROSES PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS PP 46 Tahun 2011
TATA CARA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) ARSIPARIS
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
S I M P E G SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT KOORDINASI
TUNJANGAN KINERJA DAERAH ( TKD)
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PERATURAN BKN NOMOR 2 TAHUN 2018
Peraturan Badan Kepegawaian Negara No 2 Tahun 2018 tentang :
SOSIALISASI DAN PELATIHAN ePUPNS 2015
Sosialisasi Pemetaan Kompetensi
Penyusunan Kebutuhan dan Formasi Dosen
Implementasi Aplikasi E-Kinerja
Direktorat Kinerja ASN
POLA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
Validasi Data ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019
Penginputan Data E-Lapkin
IMPLEMENTASI APLIKASI “SEMAR” DALAM PROSES KENAIKAN PANGKAT PADA WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA Bidang Mutasi dan.
PELAKSANAAN PTDH ASN TERPIDANA TIPIKOR
1.UU Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2.PP Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian.
KUANTITAS DAN KUALITAS DATA ASN
LAPORAN KINERJA BERBASIS SISTEM INFORMASI ( E- LAPKIN )
Transcript presentasi:

PENGINPUTAN PPK PNS PADA SAPK BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH © Copyright PresentationGO.com – The free PowerPoint template library

DASAR HUKUM Uu no 5 tahun 2014 UU N0 5 TAHUN 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara UU N0 5 TAHUN 2014 PP NO 11 TAHUN 2017 © Copyright PresentationGO.com – The free PowerPoint template library Pp no. 11 tahun 2017 Tentang Manajemen pns Your Date Here Your Footer Here

PELAPORAN PPK PNS MELALUI E-LAPKIN BERDASARKAN SURAT EDARAN MENPAN RB NOMOR B/2810/M.PAN-RB/08/2016 PERIHAL PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS, DISEBUTKAN BAHWA “PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN PUSAT DAN DAERAH MELAPORKAN HASIL PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS KEPADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. KEMUDIAN DITINDAKLANJUTI OLEH BKN MELALUI SE KEPALA BKN NOMOR K.26-30/V.104-4/99 DALAM BUTIR 3 YANG MENYEBUTKAN BAHWA “PELAPORAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS MULAI TAHUN 2016 SUDAH HARUS MENGGUNAKAN APLIKASI E-LAPKIN (LAPORAN KINERJA SECARA ELEKTRONIK)”.

PELAPORAN PPK PNS MODEL REKON SKP-SAPK SEJALAN DENGAN PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK), MAKA KINI PELAPORAN PPK PNS DAPAT TERINTEGRASI DENGAN SAPK SEHINGGA YANG SELAMA INI DILAKUKAN MELALUI APLIKASI E-LAPKIN, SAAT INI DAPAT DILAKUKAN MELALUI MODEL REKON SKP-SAPK YANG LANGSUNG TERUPDATE DALAM SAPK.

MANFAAT MODEL REKON SKP-SAPK DENGAN MODUL REKON SKP-SAPK SEBAGAI E-LAPKIN MAKA DIHARAPKAN AKAN MEMBANTU TUGAS BKN DAN INSTANSI PUSAT/DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PELAPORAN KINERJA SESUAI AMANAH SE MENPAN DAN SE KEPALA BKN, SEHINGGA TERCIPTANYA DATA KINERJA NASIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL. RECORD DATA PPK PNS TERSIMPAN DALAM DATABASE DAN TERPUSAT.

PROSES UPLOAD PPK PNS PADA SAPK BKD OPD KETERANGAN PENUNJUKAN ADMIN SAPK MENERIMA FORMAT PENGISIAN PPK PNS KEPEMILIKAN ADMIN SAPK HANYA PADA BKD MENDOWNLOAD/UNDUH DATA PNS PROV. SULTENG DARI SAPK DAN MENYALURKAN FORMAT PENGISIAN PPK KE OPD MENGISI DATA PPK PNS PADA FORMAT PENGISIAN PPK PNS PENGISIAN DATA HANYA DILAKUKAN DALAM BENTUK SOFTCOPY, TIDAK PERLU DALAM BENTUK FISIK ATAU DICETAK MENERIMA KEMBALI FORMAT DALAM BENTUK SOFTCOPY DARI OPD YANG TELAH LENGKAP TERISI MENGIRIM KEMBALI SOFTCOPY FORMAT PENGISIAN PPK PNS YANG TELAH TERISI DENGAN MENAMAKAN FILE SESUAI NAMA OPD MENGUPLOAD FORMAT PPK PNS DARI SELURUH OPD KE FITUR SAPK BKN REGIONAL IV BKN REGIONAL IV YANG AKAN MELAKUKAN UPLOAD KE FITUR SAPK BKN PUSAT, KEMUDIAN BKN PUSAT MELAKUKAN FINAL UPLOAD KE APLIKASI SAPK

CONTOH FORMAT PENGISIAN (UNTUK CONTOH PEMAPARAN DITAMPILKAN SECARA VERTIKAL) NO 1 PNS_ID A8ACA75D6D923912E040640A040269BB NIP_BARU 199601072018012001 NAMA MIRNA NAMA_ATASAN PEJABAT PENILAI NIP_ATASAN PEJABAT PENILAI NAMA_PEJABAT PENILAI NIP_PEJABAT PENILAI TAHUN NILAI_SKP ORIENTASI PELAYANAN INTEGRITAS KOMITMEN DISIPLIN KERJASAMA KEPEMIMPINAN STATUS_PENILAI STATUS_ATASAN_PENILAI JENIS_JABATAN

CONTOH FORMAT PENGISIAN YANG TELAH DIISI (UNTUK CONTOH PEMAPARAN DITAMPILKAN SECARA VERTIKAL) NO 1 PNS_ID A8ACA75D6D923912E040640A040269BB NIP_BARU 199601072018012001 NAMA MIRNA NAMA_ATASAN PEJABAT PENILAI HELENA NIP_ATASAN PEJABAT PENILAI 197002032000022001 NAMA_PEJABAT PENILAI ANTON NIP_PEJABAT PENILAI 198602032005011001 TAHUN 2017 NILAI_SKP 88.82 ORIENTASI PELAYANAN 85 INTEGRITAS 85 KOMITMEN 85 DISIPLIN 86 KERJASAMA 85 KEPEMIMPINAN STATUS_PENILAI PNS STATUS_ATASAN_PENILAI PNS JENIS_JABATAN 1

PENJELASAN FORMAT PENGISIAN FORMAT YANG DIDISTRIBUSIKAN KE OPD DALAM BENTUK EXCEL DAN MEMUAT DATA SELURUH PNS DI LINGKUNGAN PEMDA PROV. SULTENG, HAL INI DIKARENAKAN DATA FORMAT MEMUAT DATA UNIK YAITU “PNS_ID” YANG TIDAK SEMUA PNS MENGETAHUINYA. OPERATOR OPD MEMFILTER DATA YANG HASILNYA ADALAH MENYISAKAN DATA PNS YANG ADA DI MASING-MASING OPD SAJA, KEMUDIAN OPERATOR MENGISI KOLOM YANG KOSONG. DATA JENIS_JABATAN DIISI DENGAN NOMOR ANTARA 1 S/D 4 SEBAGAI KODE JENIS JABATAN. 1 = STRUKTURAL, 2 = JFT, 3 = RANGKAP, 4 = JFU.

TERIMA KASIH