EVALUASI DAN PENATAAN ORGANISASI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Analisis E.goverment Badan Pengawasan Obat & Makanan (
Advertisements

Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
SISTEM ADMINISTRASI PERKANTORAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
________________ PENILAIAN PRESTASI KINERJA DAN PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENHUB.
LAPORAN PELATIHAN LAKIP MEDAN MEI 2006.
REGULASI TEKNIS BERBASIS STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN PRODUK PANGAN JAKARTA, 8 JUNI 2011 DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA.
SALINAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA SURAT EDARAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENINGKATAN EFEKTIVITAS.
Materi Ke-1: Sejarah Bentuk dan Proses Legislasi di Indonesia
Rapat Koordinasi Penyelesaian APBN-P Tahun 2015
PROSES PENGESAHAN KOPERASI SEBAGAI BADAN Sumber:
Pembiayaan Pembangunan
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.
Proses evaluasi jabatan karena perubahan organisasi tata kerja
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN (TRAINING OF FACILITATOR)
BADAN HUKUM KOPERASI.
TATA KELOLA SEKOLAH LABORATORIUM UPI
LAPORAN HARTA KEKAYAAN (Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIRO KEPEGAWAIAN – NOVEMBER 2011
RANCANGAN PERKA KEPALA BKN
ORGANISASI DAN TATA KERJA (OTK) UNIVERSITAS BRAWIJAYA
30/11/2017 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Oleh : Drs. Purwadi, Apt., MM, ME
PERATURAN PELAKSANAAN BIDANG KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENYUSUNAN dan PENETAPAN APBD
KEPALA KANTOR LAYANAN PENGADAAN KOTA JAYAPURA.
OLEH VINNY S. MUSTAFA NIRMALA N. P. HOWAN
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
Pembiayaan Pembangunan
Proses Pembentukan Koperasi
PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
PERKAP NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERKAP NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN.
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
1 PROSES PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI UU 25/1992 PP 4/1994
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN
REFORMASI BIROKRASI BPOM PENGUATAN KELEMBAGAAN
EVALUASI SAKIP PTN DAN LLDIKTI
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK
PERMENPAN RB NO. 11 TH TT ROADMAP RB AREA PERUBAHAN PENGUATAN PENGAWASAN
ORGANISASI YANG TEPAT UKURAN DAN TEPAT FUNGSI
GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.
GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.
GRATIFIKASI Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPOM Bimtek pelaporan Gratifikasi melalui Aplikasi Gratifikasi.
HASIL EVALUASI KELEMBAGAAN TINGKATAN TERTINGGI ORGANISASI BPOM
HARMONISASI Deregulasi /simplifikasi regulasi antara lain:
HARMONISASI 2018 NO PERATURAN STATUS 1
Peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis.
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI
STANDAR PELAYANAN Saat ini terdapat 32 (tiga puluh dua) jenis layanan di lingkungan BPOM dan telah ditetapkan dengan: Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018.
REGULASI UPDB Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Tangerang Peraturan Daerah Kabupaten.
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
BERDASARKAN : Perda Provinsi Kaltim Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Pergub Kaltim.
Peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis.
PENERAPAN PROSES BISNIS BERSERTIFIKASI ISO 9001:2015
CAPAIAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (1)
PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN
CAPAIAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (1)
SIMPLIFIKASI & DEREGULASI
PENERAPAN PROSES BISNIS BERSERTIFIKASI ISO 9001:2015
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) KKP Teuku Nilwan Inspektur IV Inspektorat Jenderal KKP Bogor, 14 Mei 2019.
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
Transcript presentasi:

EVALUASI DAN PENATAAN ORGANISASI PENGUATAN KELEMBAGAAN EVALUASI DAN PENATAAN ORGANISASI 1. Evaluasi dan penataan BPOM dan seluruh 5 unit kerja eselon I dan 23 unit kerja eselon II pusat 2. Pembentukan 2 unit eselon I dan 3 unit eselon II 1. Evaluasi dan penataan seluruh 33 UPT BPOM 2. Peningkatan klasifikasi 3 UPT 3. Pembentukan 40 UPT 4. Evaluasi kelembagaan BPOM sesuai Permen PANRB 20/2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah 1. Evaluasi dan penataan melalui pembentukan 3 UPT di lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM 2. Monev penilaian klasifikasi UPT 3. Evaluasi dan penataan seluruh unit kerja eselon II BPOM pusat 2017 2018 2019 Inpres 3/2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Perpres 80/2017 tentang BPOM Surat Persetujuan Menteri PANRB Nomor B598M.KT.012017 tanggal 20 November 2017 hal Rancangan Peraturan Kepala BPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM Peraturan BPOM 26/2017 tentang OTK BPOM Surat Persetujuan Menteri PANRB Nomor B411M.KT.012018 tanggal 8 Juni 2018 hal Penataan UPT BPOM Peraturan BPOM 11/2018 tentang Kriteria Klasifikasi UPT BPOM Peraturan BPOM 12/2018 tentang OTK UPT di Lingkungan BPOM Laporan Hasil Evaluasi Kelembagaan BPOM Tahun 2018 Rancangan Peraturan BPOM tentang OTK UPT di Lingkungan P3OMN BPOM Rancangan Peraturan BPOM tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM 12/2018 tentang OTK UPT di Lingkungan BPOM Surat Kepala BPOM kepada Menteri PANRB tanggal 8 Agustus 2019 hal Permohonan Audiensi Penataan OTK BPOM 1

PENATAAN ORGANISASI TAHUN 2019 PENGUATAN KELEMBAGAAN PENATAAN ORGANISASI TAHUN 2019 Persetujuan rekapitulasi eselonisasi pembentukan 3 UPT di lingkungan P3OMN dengan Kemen PANRB: Penyampaian surat Kepala BPOM kepada Menteri PANRB tanggal 22 Juli 2019 hal Rancangan Peraturan BPOM tentang Perubahan Atas Lampiran V PerBPOM 12/2018 tentang OTK UPT di Lingkungan BPOM kepada Menteri PANRB Monev penilaian klasifikasi UPT Balai Besar POM di Surabaya dan 6 Loka POM di Dumai, Manggarai Barat, Ende, Tarakan, Jember, Kediri Penyusunan Rancangan Peraturan BPOM tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM 26/2017 tentang OTK BPOM