PENERAPAN PROSES BISNIS BERSERTIFIKASI ISO 9001:2015

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

Analisis E.goverment Badan Pengawasan Obat & Makanan (

Advertisements

2.1 Tata Pamong Sistem Tata Pamong

R. Arum, SP, SSi, MT SHKI Unila 2013

Pengalaman Persiapan Sertifikasi ISO 9000:2008

KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

DIVISI PERENCANAAN STRATEGIS

Tata Kelola TI.

5 LANGKAH MENUJU ISO 9001:2015 Mengidentifikasi perbedaan antara persyaratan ISO 9001:2008 dan ISO 9001:2015 Menetapkan Rencana Migrasi ISO 9001:2015 Melaksanakan.

Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Aplikasi E-Kinerja Kantor Regional I Yogyakarta 2016

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR

KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>

Latar Belakang Keterbukaan informasi sejalan dengan salah satu pilar reformasi yakni transparansi. Secara komprehensif Undang-undang nomor 14 tahun 2008.

REKAYASA PIRANTI LUNAK

CETAK BIRU TATA-KELOLA dan SDM

Sawangan, 24 Februari 2009 D E P A R T E M E N PENDIDIKAN NASIONAL

MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Oleh H

PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017

AIPT Standar 2. Tata Pamong, KEPEMIMPINAN, SISTEM Pengelolaan, DAN Penjaminan Mutu (BY DR. ISLAHUZZAMAN, SE., MSI., AK., CA) HP

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

25 APRIL 2013 Dinas Kesehatan Kab. Sumedang

Memahami Kerangka Kerja Implementasi CoE

HASIL RAPAT FORUM PERPUSTAKAAN DIGITAL INDONESIA (fpdi)

peringkat KINERJA layanan prima tahun 2017

Keuangan Sekolah/Madrasah

SOSIALISASI APLIKASI MONITORING INDUSTRI FARMASI (E-Was Obat)

Sosialisasi Open Data Wonosobo

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PM KOMINFO 13/2016 DAN 14/2016

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN BIDANG KOMINFO SESUAI UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Jawa Tengah, 31 Agustus 2018.

KOMINFO Implementasi siCANTIK sebagai Platform Aplikasi Perizinan Pemerintah Terintegrasi.

Kebijakan Statistik Sektoral

Pengelolaan Pengaduan untuk pelayanan publik lebih baik

PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

REFORMASI BIROKRASI BPOM PENGUATAN KELEMBAGAAN

Oleh : Chairina, S.Kom, M.TI

PT LINGKAR MUTU INDONESIA

PERMENPAN RB NO. 11 TH TT ROADMAP RB AREA PERUBAHAN PENGUATAN PENGAWASAN

ORGANISASI YANG TEPAT UKURAN DAN TEPAT FUNGSI

KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.

GRATIFIKASI PERKA BPOM NO 20 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Peraturan dapat diakses melalui.

GRATIFIKASI Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPOM Bimtek pelaporan Gratifikasi melalui Aplikasi Gratifikasi.

HASIL EVALUASI KELEMBAGAAN TINGKATAN TERTINGGI ORGANISASI BPOM

HARMONISASI Deregulasi /simplifikasi regulasi antara lain:

HARMONISASI 2018 NO PERATURAN STATUS 1

Peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis.

TIM REFORMASI BIROKRASI

STANDAR PELAYANAN Saat ini terdapat 32 (tiga puluh dua) jenis layanan di lingkungan BPOM dan telah ditetapkan dengan: Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018.

STANDAR PELAYANAN Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, memuat.

PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN

Implementasi Aplikasi E-Kinerja

Peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis.

PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI

SOSIALISASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) – WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

SISTEM INFORMASI KESEHATAN

PENERAPAN PROSES BISNIS BERSERTIFIKASI ISO 9001:2015

CAPAIAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (1)

PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (1)

SIMPLIFIKASI & DEREGULASI

EVALUASI DAN PENATAAN ORGANISASI

KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

OUTLINE PENYUSUNAN AKTUALISASI PENINGKATAAN PENERAPAN SPBE

Transcript presentasi:

PENERAPAN PROSES BISNIS BERSERTIFIKASI ISO 9001:2015 PENGUATAN TATA LAKSANA PENERAPAN PROSES BISNIS BERSERTIFIKASI ISO 9001:2015 2018 2019 Sertifikasi ISO 9001:2015 Terhadap BPOM, 28 Unit Kerja Pusat dan 32 UPT Balai Besar/Balai POM Entry Meeting Audit Surveilan QMS ISO 9001:2015 BPOM terhadap BPOM, 28 Unit Kerja Pusat, serta 33 UPT Balai Besar/Balai POM dan 2 Loka POM melalui video conference 1

TINJAU ULANG PROSES BISNIS DAN SOP MAKRO BPOM TAHUN 2019 PENGUATAN TATA LAKSANA TINJAU ULANG PROSES BISNIS DAN SOP MAKRO BPOM TAHUN 2019 Rekapitulasi proses bisnis BPOM berdasarkan hasil tinjau ulang: TATA LAKSANA 2018 2019 Peta Proses Bisnis 16 Peta Subproses Bisnis 36 Peta Lintas Fungsi 57 56 SOP Makro 77 81 Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.223.05.19.1580 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) ISO 9001:2015 BPOM Sosialisasi Hasil Tinjau Ulang Proses Bisnis dan SOP Makro BPOM 2

PENGUATAN TATA LAKSANA INDEKS SPBE Target minimal indeks SPBE dari Kemen PANRB terhadap K/L/D: 2,60

AGENDA SPBE PENGUATAN TATA LAKSANA Penyusunan Masterplan 2020-2024 Update Aplikasi Layanan Publik Penataan Transformasi Digital Penguatan Infrastruktur TIK Update terhadap aplikasi Registrasi/Notifikasi, Sertifikasi, SKI/SKE, Pengujian. Integrasi dengan OSS Implementasi TTE (Tanda Tangan Elektornik) tersertifikasi BSRe Penyusunan Standar Infrastruktur TIK Pengembangan Sistem Komunikasi Aman (Pesan Aman Cepat Efektif – PACE) Penyusunan Peraturan yang mengatur Keamanan Informasi di Lingkungan BPOM Penyusunan Masterplan 2020-2024 Integrasi Sistem Informasi Pengambangan dashboard pengawasan, layanan Publik, dukungan pengawasan Pengembangan smart company profile Perluasan implementasi 2D Barcode Implementasi SMART BPOM Implementasi SIPT BPOM Respon Cepat © Copyright PresentationGO.com – The free PowerPoint template library Standarisasi Data Implemendtasi MDM (Masterdata Manajemen) Data Lake Layanan Data BCC Tata Kelola Data Penguatan Pengawasan

PENGANUGERAHAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PENGUATAN TATA LAKSANA PENGANUGERAHAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Komisi Informasi Pusat melakukan penilaian pelaksanaan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Badan Publik Tahun 2018. BPOM berada pada peringkat 25 Besar dengan kategori menuju Informatif (skor 80,0–89,9)