PROPERTI PERUMAHAN Donnavinska Maura Wijaya ( ) Fita Amaliyah ( )

Perumahan Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan 2

Permukiman Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupunpedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Jenis Perumahan 4 Rumah Tinggal Tunggal (Detached) Rumah Tinggal Koppel (Semi Detached) Rumah Tapak Rumah Kota (Town House) Rumah Susun (Flat) Cluster Apartemen Kondotel (Kondominium Hotel) Indekos Kontrakan

Kebutuhan Perumahan ﹡ Ketersediaan lahan untuk pembangunan perumahan. ﹡ Masyarakat yang akan menjadi penghuninya. ﹡ Sarana dan prasarana atau fasilitas umum. Seperti, lapangan hijau, lahan hijau, PDAM, jaringan listrik, dst. ﹡ Sistem drainase atau wadah air hujan. 5

Permasalahan Perumahan 6 1.Belum terlembaganya sistem penyelenggaraan perumahan dan permukiman. 2.Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau 3.Menurunnya kualitas lingkungan permukiman

Permukiman Kumuh Ada beberapa faktor-faktor Penyebab Adanya Perkampungan Kumuh 1. Mobilitas Penduduk 2. Ledakan Penduduk di Kota-Kota Besar 3. Urbanisasi 4. Tata-kelola Pemerintahan Masalah-masalah yang Timbul Akibat Permukiman Kumuh Secara umum permasalahan yang sering terjadi di daerah permukiman kumuh adalah: 1. Ukuran bangunan yang sangat sempit, tidak memenuhi standard untuk bangunan layakhuni 2. Rumah yang berhimpitan satu sama lain membuat wilayah permukiman rawan akanbahaya kebakaran 3. Sarana jalan yang sempit dan tidak memadai 4. Tidak tersedianya jaringan drainase 5. Kurangnya pasokan air bersih 6. Jaringan listrik yang semrawut 7. Fasilitas MCK yang tidak memadaic.

Ekonomi dalam Perumahan ﹡ Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Kepala BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (21/6) mengemukakan, kelima paket kebijakan itu terdiri atas: ﹡ penyesuaian batasan tidak kena PPN (Pajak Pertambahan Nilai) rumah sederhana sesuai daerahnya; ﹡ pembebasan PPN atas rumah/bangunan korban bencana alam. Selain itu juga ﹡ peningkatan batasan nilai hunian mewah yang dikenakan PPh (Pajak Penghasilan) dan PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) dari Rp5-10 miliar menjadi Rp30 miliar; ﹡ penurunan tarif PPh Pasal 22 atas hunian mewah dari 5% menjadi 1%; dan 8

TERIMAKASIH 9