BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN Yogyakarta, 1 Agustus 2019

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENGESAHAN DIPA 2012 DISBURSEMENT PLAN MONEV
Advertisements

STANDAR BIAYA KHUSUS (SBK)
MEKANISME REVISI ANGGARAN TAHUN 2011 DITJEN PENDIDIKAN DASAR

Pengelolaan Program dan Anggaran Kementerian PP dan PA
Rapat Koordinasi Penyelesaian APBN-P Tahun 2015
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
PENGELOLAAN PNBP ~ PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TA 2018 ~
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEBIJAKAN DAK FISIK 2018 Direktorat Otonomi Derah,
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
OLEH KABAG PERENCANAAN EVALUASI & PELAPORAN
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KEBIJAKAN PENGANGGARAN TAHUN 2016
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
STANDAR BIAYA KELUARAN UMUM - SUB OUTPUT PENELITIAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEBIJAKAN BOS TA 2016 DAN MEKANISME PENYALURAN BOS 2016
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
KESEPAKATAN PERTEMUAN
Kebijakan Perencanaan Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan,
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
KEBIJAKAN REVISI DIPA PNBP BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
REVISI ANGGARAN PADA DIPA PETIKAN BLU
INSPEKTORAT III KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Bali, 15 Desember 2017
Alur Pengusulan Paket dan Penugasan Pokja Komposisi Pokja
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Strategi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
Pengembangan SDM Melalui Sistem Sertifikasi Kompetensi
PELAKSANAANK DAK T.A. 2018, ARAH KEBIJAKAN DAK T.A. 2019
Review Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional  Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik.  Bidang.
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK
KEBIJAKAN REVISI DIPA PNBP Disampaikan oleh : KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN Solo, Juni 2016.
KETERKAITAN DIPA DENGAN RKA-KL PENYUSUNAN DIPA PENELAAHAN DAN PENGESAHAN.
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
Mekanisme Penyusunan RKAKL dan Revisi DIPA
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
KEBIJAKAN HIBAH DANA DEKONSENTRASI / TUGAS PEMBANTUAN DAN HIBAH DROPPING DALAM RANGKA TERTIB PENATAUSAHAAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KEBIJAKAN PENGANGGARAN TAHUN 2016
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
OVERVIEW PELAKSANAAN HIBAH BMN DAN STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN HIBAH BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
Kementerian PPN/ Bappenas
Pengelolaan Hibah Daerah
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2018
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
EVALUASI SAKIP PTN DAN LLDIKTI
Sistem Informasi Perencanaan dan
PENYELESAIAN ADMINISTRASI & PERCEPATAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN.
Dalam Rangka Peningkatan Income Generating
WORKSHOP PANDUAN REVIU PENILAIAN KEMBALI BMN TAHUN 2017 – 2018
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
DITJEN P2P SEMESTER I TA 2019.
MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH
KOORDINASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017
Badan litbangkes SEMESTER I TA 2019.
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN KESEHATAN
Badan ppsdm kesehatan SEMESTER I TAHUN 2019.
SETJEN SEMESTER I TA 2019.
KEBIJAKAN HIBAH DI KEMENTERIAN KESEHATAN
Transcript presentasi:

BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN Yogyakarta, 1 Agustus 2019 PERENCANAAN HIBAH DI KEMENTERIAN KESEHATAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN HIBAH DI LINGKUNGAN SETJEN BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN Yogyakarta, 1 Agustus 2019

OUTLINE PERENCANAAN HIBAH PENYESUAIAN PAGU HIBAH/ REVISI DIPA PERKEMBANGAN PELAKSANAAN HIBAH DI LINGKUNGAN SETJEN

PERENCANAAN HIBAH

PERENCANAAN HIBAH LANGSUNG Usulan kegiatan dalam perencanaan hibah memperhatikan hal berikut Kebutuhan yang tertera dalam Renstra/Road map Sulit dianggarkan dengan dana APBN Sejalan dan mendukung program nasional yang berlangsung yang dibiayai RM dan PHLN lain Dalam mengusulkan kegiatan yang dibiayai melalui hibah langsung, Satker perlu memperhatikan hal berikut: Kebutuhan program, sebagaimana tertera dalam dokumen perencanaan (RPJMN, Renstra, Roadmap) Kegiatan yang diusulkan sulit dianggarkan melalui APBN, seperti technical assistance (ekspart), piloting, pelatihan di luar negeri Sejalan dan selaras dengan kegiatan existing yang dilaksanakan dengan pembiayaan APBN RM maupun sumber pendahaan lainnya. Dengan memperhatikan hal tersebut diharapkan kegiatan yang diusulkan dapat mengisi kesenjangan pendanaan dan kebutuhan yang ada (filing the gap) Untuk memastikan bahwa kegiatan yang diusulkan filling the gap, diperlukan upaya integrasi dalam merencanakan kegiatan. FILLING THE GAP Untuk memastikan hal ini diperlukan upaya integrasi perencanaan kegiatan

UPAYA INTEGRASI PERENCANAAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PINJAMAN APBN RM HIBAH Perencanaan kegiatan dengan berbagai sumber pendanaan penting untuk diintegrasikan dalam rangka: Program Menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEGIATAN Melihat kembali kemungkinan integrasi/kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan Perencanaan kegiatan didanai melalui berbagai sumber pendanaan, sangat penting untuk mengintegrasikan perencanaan hibah: Menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan Melihat kembali kemungkinan integrasi dan kolaporasi dalam pelaksanaan kegiatan Menyesuaikan kapasitas Satker (Waktu dan SDM) dalam melaksanakan kegiatan

ALUR PERENCANAAN HIBAH LANGSUNG USULAN PENILAIAN TAWARAN Renstra SEKJEN UNIT UTAMA/ SATKER MITRA Tawaran Usulan Penilaian Usulan TIM PENILAI Alur perencanaan rutin  setidaknya dilakukan setiap tahun Alur perencanaan ini terdapat pada Permenkes 55 tahun 2017. Alur ini merupakan alur perencanaan awal, dokumen perencanaan (work plan) merupakan living document yang dapat berubah dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan  Terdapat perencanaan rutin yang dilaksanakan dan dilakukan setidaknya setiap tahun oleh Satker. Kerja sama hibah langsung dapat diawali dengan penyampaian usulan dari Satker ataupun tawaran dari calon mitra pemberi hibah. Usulan maupun tawaran hibah disampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk dilakukan penilaian oleh Tim Penilai. Penilaian yang dilakukan, mempertimbangkan kelayakan teknis dan keselarasan kegiatan yang diajukan. Tim penilai akan memberikan rekomendasi kepada Sekretaris Jenderal untuk menerima atau menolak tawaran dan/atau usulan hibah langsung. Roren (hibah dalam negeri) dan BKLN (hibah luar negeri) akan menindaklanjuti keputusan Sekretaris Jenderal. Kelayakan teknis keselarasan kegiatan Merupakan alur perencanaan Awal Rekomendasi SEKJEN Diterima Ditolak ROREN/BKLN Surat Penolakan/Penerimaan

ALUR PERENCANAAN HIBAH LANGSUNG-RUTIN BKSLN ROREN ROKEU Setiap Bulan September Satker menyampaikan dokumen perencanaan tahun berikutnya. Khusus hibah WHO Biennium 2020-21 akan didorong setiap usulan kegiatan dikoordinasikan oleh Roren UNIT UTAMA (SEKRETARIAT) Berikut merupakan alur perencanaan rutin yang dilaksanakan dan dilakukan setidaknya setiap tahun oleh Satker. Dokumen perencanaan tahunan sangat mungkin berubah dari dokumen perencanaan awal saat penandatanganan MoU/grant agreement, perubahan rencana kegiatan (reprogramming) kerap dilakukan. Diharapkan sebelum tahun berjalan Satker menyampaikan work plan tahun berikutnya yang telah disepakati dengan mitra kepada Sekretariat unit utama untuk selanjutnya disampaikan ke Roren untuk kepantingan perencanaan, BKSLN untuk pendokumentasian dan mempertimbangkan perlu/tidaknya dilakukan amandemen, dan Biro Keuangan dan BMN untuk pemantauan dan pelaporan keuangan. Khusus untuk hibah WHO Biennium 2020-21 akan didorong setiap usulan melalui Biro Perencanaan dan Anggaran. SATKER PENERIMA HIBAH MELAKSANAKAN PERENCANAAN TERINTEGRASI DOKUMEN PERENCANAAN HIBAH YANG DISEPAKATI DENGAN MITRA: WORK PLAN TAHUNAN RKT POK

PENYESUAIAN PAGU HIBAH/ REVISI DIPA

REVISI DIPA Aturan revisi DIPA diterbitkan Kementerian Keuangan, biasanya diterbitkan setiap tahun. Revisi DIPA tahun anggaran 2019 mengacu pada PMK No 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan PMK 206/PMK.02/2018 terdapat perbedaan mekanisme revisi DIPA untuk kegiatan Program Nasional: Program nasional: proses dilakukan di DJA Kemenkeu dilakukan proses review oleh APIP terlebih dahulu selambatnya diterima DJA pada 31 Oktober 2019. Selain program nasional: proses dilakukan di DJPB Kemenkeu batas waktu 29 November 2019. Revisi DIPA perlu dipersiapkan dengan baik agar tidak terjadi keterlambatan.

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN HIBAH DI LINGKUNGAN SETJEN

GAMBARAN UMUM BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN BIRO KERJASAMA LUAR NEGERI PUSAT DATA DAN INFORMASI PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN BIRO KOMUNIKASI DAN PELAYANAN KESEHATAN PUSAT ANALIIS DAN DETERMINAN KESEHATAN PUSAT KRISIS KESEHATAN SATKER PENERIMA HIBAHA WHO CDC ATLANTA UNICEF USAID MITRA PEMBANGUNAN

CAPAIAN ATAS KEGIATAN SEMESTER I TA 2019 Sejumlah 20 orang terlatih perencanaan kesehatan (WHO-Roren) Dokumen Background Study Rencana Strategis Kemenkes 2020-2024 (UNICEF-Roren) Riset Pengaruh Penguatan Sistem Kesehatan Daerah Serta Determinan Sosial dan Politik Kesehatan Terhadap Kesiapan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota (kegiatan masih dilaksanakan) (WHO-PADK) Peningkatan penguatan surveilans (CDC Atlanta): Hasil identifikasi penyakit infeksi emerging prioritas Peningkatan pengetahuan dan kemampuan tenaga kesehatan untuk tata laksana surveilans AFP (subdit Surveilans) Melakukan evaluasi surveilans ILI terhadap standar WHO Melakukan verifikasi data surveilans ISPA Analisis data surveilans ISPA dan ILI yang dipublikasikan pada bulletin Penguatan koordinasi stakeholder untuk pengembangan sistem informasi EOC (CDC Atlanta) Peningkatan penguatan surveilans dilakukan dengan melaksanakan beberapa kegiatan, mencakup evaluasi surveilans, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, field epidemiology training program (FETP), verifikasi data, analisis dan diseminasi data. AFP: Acute Flaccid Paralysis ILI: Influenza Like Illness EOC: Emergency Operation Center ISPA: Infeksi Saluran Pernafasan Akut

KENDALA, PERMASALAHAN, DAN PENDING ISSUE Masih terdapat Satker yang belum menyampaikan laporan dengan lengkap dan tepat waktu Realisasi belum optimal dikarenakan pelaksanaan kegiatan tertunda: CDC Atlanta: Satker pelaksana hibah sebagian besar di Ditjen P2P, tertunda dikarenakan kesibukan Satker WHO: Sebagian besar kegiatan dengan mekanisme APW belum dilaporkan (Pusdatin, Rokom Yanmas, PKK, PPJK), terdapat beberapa Satker yang terkendala dalam proses BAST dikarenakan koordinasi yang belum optimal saat proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan UNICEF: Merupakan hibah jasa, UNICEF belum menyampaikan laporan realisasi secara rutin kepada Roren, kegiatan dilaksanakan pihak ke-3. Terdapat laporan dari mitra yang belum dapat dikonfirmasi oleh Satker (USAID-BANTU) Kurangnya koordinasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan untuk hibah jasa (USAID-BANTU di BKSLN, WHO di Pusdatin dan PKK). Hal ini berakibat pada kendala dalam proses BAST. Terdapat BAST hibah yang belum diproses, yaitu hibah USAID-BANTU (BKSLN) , WHO (Pusdatin, PKK, Rokom Yanmas) APW: Agreement for Performance of Work

STRATEGI PENYELESAIAN ATAS PERMASALAHAN Menyampaikan umpan balik laporan PHLN kepada Satker setiap bulan. Berkoordinasi dengan BKSLN dan Biro Keuangan dan BMN untuk menindaklanjuti kendala BAST hibah USAID dan WHO. Berkoodinasi dengan WHO untuk perencanaan kegiatan yang lebih baik, untuk perencanaan kegiatan WHO Biennium 2020-2021 sudah dikoordinasikan Biro Perencanaan dan Anggaran, pekan depan akan dilaksanakan joint planning workshop untuk finalisasi perencanaan kegiatan WHO Biennium 2020-2021. Mengupayakan setiap usulan kegiatan WHO dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan dan Anggaran, baik untuk kegiatan dengan mekanisme APW, DFC, TSA, dan DI (untuk kegiatan Biennium 2020-2021). Meningkatkan koordinasi dan umpan balik pelaksanaan kegiatan Satker pelaksana hibah CDC Atlanta. Meminta Satker dan mitra pemberi hibah untuk menandatangani work plan setiap tahun dan disampaikan ke Roren sebelum tahun pelaksanaan kegiatan dimulai. APW: Agreement for Performance of Work DFC: Direct Financial Cooperation TSA: Technical Service Agreement DI: Direct Implementation

REALISASI KEGIATAN PHLN DI SETJEN TAHUN 2019 (1) NO UNIT MITRA/ NO REGISTER NILAI PHLN (s.d. JUNI 2019) KETERANGAN RENCANA REALISASI % 1 RORENGGAR WHO/ 29WQB99A 802.886.000 - Kegiatan masih berlangsung CDC ATLANTA / 2CWS8XCA 13.946.005.238 2.137.339.401 15,3 Pelaksanaan kegiatan tertunda UNICEF/ 2QBYS1ZA Hibah jasa, kegiatan blm selesai, UNICEF blm menyampaikan realisasi SUB TOTAL 14.072.005.238 14,5 2 BKSLN USAID BANTU/ 2Q55U2FA 61.524.550.740 9.477.807.276 15,4 Data bersumber dari LPK TW I USAID, BKSLN telah mengkonfirmasi laporan, namun BAST belum ditandatangani. USAID Bantu: USAID menyampaikan laporan triwulan I tahun 2019 kepada Roren dan BKSLN, namun BAST belum dilakukan.

Realisasi kegiatan PHLN DI SETJEN TAHUN 2019 (2) NO UNIT MITRA/ NO REGISTER NILAI PHLN (s.d. JUNI 2019) KETERANGAN RENCANA REALISASI % 3 PUSDATIN WHO/ 2QG146QA 451.380.751 - Informasi ini diperoleh dari joint monev WHO pada Bulan Maret 2019. Sampai saat ini belum ada informasi resmi dari Pusdatin terkait realisasi dan BAST. Seluruh kegiatan merupakan APW SUB TOTAL 4 PPJK USAID-HFG/ 2Q55U2FA Pada IA original masa proyek hanya s.d. Sept ’17, diperpanjang s.d. Sept ’19. Belum ada laporan yang diterima dari Satker (BAST berproses). USAID-HFA/ 2Q55U2FA WHO/ 2EZPR2RA 4.900.000.000 BAST masih berproses, kegiatan masih berlangsung 223.950.000 HFG: Health Finance and Governance, Implementation Research for Universal Health Coverage HFA: Health Financing Activity (Support Institutionalization of National Health Accounts)

Realisasi kegiatan PHLN DI SETJEN TAHUN 2019 (3) NO UNIT MITRA/ NO REGISTER NILAI PHLN (s.d. JUNI 2019) RENCANA REALISASI % 5 ROKOM YANMAS WHO/ 2Z6XBXYA 396.200.000 Seluruh kegiatan merupakan APW, belum ada laporan APW yang diterima dari WHO. Agar dapat dikonfirmasi oleh WHO SUB TOTAL 6 PADK WHO/ 29ZG3FLA 349.980.000 - Kegiatan masih berlangsung, belum ada laporan realisasi resmi dari PADK 7 PKK WHO/ 2L69FBAA 883,610,000.00 109,051,704.00 12.3% Seluruh kegiatan merupakan APW, realisasi tersebut sudah dilakukan BAST. TOTAL 83,254,612,729 11,724,198,381 14.1%

RENCANA DAN TINDAK LANJUT KEGIATAN SAMPAI AKHIR PERIODE MSP USAID Menindaklanjuti amandemen AA-30 yang sudah ditandatangani Kemenkeu yaitu dengan melakukan amandemen IA Health Portfolio, namun akan kami lakukan setelah BAST seluruh proyek selesai Meminta Satker dan mitra pemberi hibah untuk menandatangani work plan setiap tahun dan disampaikan ke Roren sebelum tahun pelaksanaan kegiatan dimulai CDC Atlanta, WHO, UNICEF Melaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan Mengupayakan setiap usulan kegiatan WHO dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan dan Anggaran, baik untuk kegiatan dengan mekanisme APW, DFC, TSA, dan DI. Meminta Satker dan mitra pemberi hibah untuk menandatangani work plan setiap tahun dan disampaikan ke Roren sebelum tahun pelaksanaan kegiatan dimulai. APW: Agreement for Performance of Work DFC: Direct Financial Cooperation TSA: Technical Service Agreement (Riset) DI: Direct Implementation

TERIMA KASIH