1 Bagian Organisasi Pemkab HSS. TUJUAN DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI REFORMASI BIROKRASI adalah proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
Advertisements

PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg
SEKRETARISD DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
Disampaikan pada acara
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
Persiapan dan Peran Perekam Medis Dalam Menghadapi Jabatan Fungsional Profesi Perekam Medis Sugeng, SKM.
Penyelenggaran Kekuasaan Negara
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
ANALISA JABATAN. A. REFORMASI BIROKRASI REFORMASI BIROKRASI adalah proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi.
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
Proses evaluasi jabatan karena perubahan organisasi tata kerja
IMPLEMENTASI MERIT SYSTEM DAN MANAJEMEN ASN
PENYUSUNAN SASARAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
AZAZ-AZAZ DAN RUANG LINGKUP PEMBINAAN PEGAWAI
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
K E M E N T E R I A N P E R T A N I A N Kementerian Pertanian
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA Kabupaten Kendal
Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal
Perspektif Jabatan Fungsional dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2014
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
EVALUASI JABATAN Menurut Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
UU APARATUR SIPIL NEGARA UU NO 5/2014
Sekretaris Ditjen Dikdasmen
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIRO KEPEGAWAIAN – NOVEMBER 2011
POLA KARIER PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
PENATAAN KELEMBAGAAN PEMDA DIY
Manajemen Umum Kepegawaian
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
LEMBAGA-LEMBAGA INDEPENDEN DAN LEMBAGA PEMERINTAH NON-KEMENTRIAN
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
KOMPETENSI JABATAN DAN PETA JABATAN
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2017
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan
PELAKSANAAN ABK ONLINE DI UPT KEMENTERIAN KESEHATAN
KEBIJAKAN EVALUASI JABATAN, UU ASN, DAN REFORMASI BIROKRASI
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan Disajikan di Universitas Diponegoro, Semarang 8 November 2011 Bagian Ketatalaksanaan Biro Hukum dan.
Sosialisasi Pemetaan Kompetensi
Direktorat Kompensasi ASN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA IMPROVING GOVERNANCE WORK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN.
POLA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
KUANTITAS DAN KUALITAS DATA ASN
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
Transcript presentasi:

1 Bagian Organisasi Pemkab HSS

TUJUAN DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI REFORMASI BIROKRASI adalah proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih profesional, efisien, efektif dan produktif TUJUAN UMUM Membangun profil dan perilaku aparatur negara yang berintegritas tinggi, produktif, dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada publik/ masyarakat TUJUAN KHUSUS Membangun birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam melayani dan memberdayakan masyarakat SASARAN: Mengubah pola pikir Mengubah budaya kerja Mengubah perilaku 2

Pasal 17 UU 43 Tahun 1999 (PNS diangkat dlm jabatan) Pasal 7 UU 43 Tahun 1999 (PNS berhak atas gaji yang adil & layak) Pasal 3 UU 43 Tahun 1999 (PNS  Profesional, Jujur, Adil, dan Merata) 3

Mismatch Pegawai - Jabatan Struktur Gaji Belum memacu kinerja & produktivitas Sistem Karir PNS Belum berbasis merit 4

1)Quick Win; 2)Manajemen Perubahan; 3)Penataan dan Penguatan Organisasi; 4)Penataan Tatalaksanaan; 5)Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; 6)Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; 7)Penataan Pengawasan Internal; 8)Peningkatan Akuntabilitas Kinerja; 9)Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; 1)Quick Win; 2)Manajemen Perubahan; 3)Penataan dan Penguatan Organisasi; 4)Penataan Tatalaksanaan; 5)Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; 6)Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; 7)Penataan Pengawasan Internal; 8)Peningkatan Akuntabilitas Kinerja; 9)Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Melakukan Evaluasi jabatan Memanfaatkan assessment center untuk pengukuran kompetensi jabatan, penempatan dalam jabatan, dan pengembangan pegawai Menyusun uraian jabatan Menyusun profil kompetensi pegawai Menyusun standar kompetensi jabatan Menyusun job grading dan job pricing Menerapkan sistem penilaian kinerja, Menata sistem pemberian tunjangan kinerja/remunerasi Mengembangkan sistem pengadaan dan seleksi Membangun/mengembangkan database pegawai Mengembangkan pola karir berdasarkan kompetensi: penempatan, rotasi, mutasi dan promosi Diperlukan dalam kaitan pemberian tunjangan kinerja yang merupakan implikasi dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada K/L 5

PROSES REFORMASI BIROKRASI PADA K/L Evaluasi Jabatan Pemeringkatan Jabatan 6

7 1.Peraturan Menteri PAN dan RB No. 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri 2.Peraturan Ka BKN No 21 Th 2011 ttg Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan PNS

Pengertian 1.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara. 2.E valuasi Jabatan adalah suatu proses yang sistematis untuk menilai setiap jabatan yang ada dalam struktur organisasi dalam rangka menetapkan nilai jabatan atas dasar sejumlah kriteria yang disebut faktor jabatan. 8

Pengertian (Lanjutan) 3.Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja. 4.Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari hasil analisis jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan sumber-sumber lain 9

10  Kegiatan menimbang dan memberi bobot pada pekerjaan jabatan dengan menggunakan tolok ukur/kreteria yang ditetapkan lebih dulu.  Pada dasarnya, yang dilakukan adalah membandingkan berat/ringannya semua pekerjaan jabatan yang ada. Hakekat Evajab.

Prinsip Evjab. Obyek Jabatan Proses Nilai 11

12 Tujuan Evaluasi Jabatan Memperoleh dasar (basis) yang dianggap adil untuk membuat “ peringkat jabatan/pekerjaan ” yang ada.

Klasifikasi Jabatan Nilai bobot jabatan Pola karier Kompensasi Desain jabatan Dll 13 KEGUNAAN EVALUASI JABATAN

14 MANFAAT LAIN BAGI PEMERINTAH DAERAH “SEBAGAI BAHAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN (TUNJANGAN KINERJA DLL) BAGI PNSD ”

15 Pasal 63 Ayat (2) PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah “Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

1.Analisis Jabatan yang memuat informasi jabatan yang lengkap dan akurat akan digunakan sebagai dasar melaksanakan evaluasi jabatan. 2.Evaluasi Jabatan lebih difokuskan untuk menentukan bobot jabatan, klasifikasi dan peringkat jabatan. 3.Hasil Evaluasi Jabatan yang berupa klasifikasi dan peringkat jabatan digunakan sebagai dasar penetapan remunerasi pegawai. HUBUNGAN ANJAB, EVALUASI JABATAN DAN REMUNERASI 16

KONDISI JABATAN NEGERI SAAT INI a. Jabatan negeri terbagi dalam 2 jenis : 1.Jab. Struktural (9 jenjang/tingkatan) 2.Jabatan fungsional :  Fungsional Tertentu (+116 jenis)  Fungsional Umum (Belum terpetakan secara nasional) b. PNS terbagi dalam 17 jenjang golongan ruang (I/a s/d IV/e) 17

1.SETIAP INSTANSI PEMERINTAH (PUSAT DAN DAERAH) DENGAN MEMBENTUK TIM EVALUASI JABATAN (TIM MASING-MASING INSTANSI DAN TIM NASIONAL) 2.YANG DIEVALUASI, SELURUH JABATAN NEGERI (JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL). 18 Siapa Yang Harus melaksanakan Evaluasi jabatan?

PERSYARATAN ANGGOTA TEAM PUNYA PENGETAHUAN TENTANG ORGANISASI DAN TENTANG PEKERJAAN / JABATAN, MINIMAL YANG ADA DI UNIT KERJA YANG DIWAKILINYA! TERLATIH DALAM TEKNIK/ METODA EVALUASI JABATAN YANG AKAN DIGUNAKAN BERSIKAP OBJEKTIF 19

“EVALUASI JABATAN” BUKANLAH SEBUAH PROSES ILMIAH! 1.EVALUASI JABATAN ADALAH SEBUAH PROSES BERSIFAT “JUDGEMENTAL” (PERTIMBANGAN DENGAN AKAL SEHAT) BUKAN SEBUAH MATEMATIKA 2.PANDUAN PENILAIAN YANG MENGGUNAKAN SKALA NILAI DALAM BENTUK ANGKA HANYA DIADAKAN UNTUK MEMBANTU AGAR PROSES PENILAIAN LEBIH MUDAH DAN OBYEKTIF 3.KEPUTUSAN HARUS LEBIH BERSIFAT HASIL KONSENSUS/ KESEPAKATAN OLEH TIM EVALUASI 20

Tahapan Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Persiapan Pelaksanaan Penetapan Hasil Evaluasi a. Tim EvJab 1)Pengarah 2)Pelaksana b.Inventarisasi Infojab c.Klasifikasi Jab. a. Tim EvJab 1)Pengarah 2)Pelaksana b.Inventarisasi Infojab c.Klasifikasi Jab. 21 a.Penilaian Jabatan b.Penyusunan Peta Jabatan c.Penyusuanan Informasi Faktor Jabatan a.Penilaian Jabatan b.Penyusunan Peta Jabatan c.Penyusuanan Informasi Faktor Jabatan a.Validasi Nilai & Kelas b.Berita Acara Hasil Validasi c.Penetapan Hasil Evajab. a.Validasi Nilai & Kelas b.Berita Acara Hasil Validasi c.Penetapan Hasil Evajab. a.Pelaksanaan kegiatan evaluasi b.Mekanisme penilaian kembali a.Pelaksanaan kegiatan evaluasi b.Mekanisme penilaian kembali

Pelaksanaan Evjab  KRETERIA PENILAIAN JABATAN STRUKTURAL ( 6 faktor jabatan + situasi khusus) 1)Ruang Lingkup dan Dampak Program (5 level); 2)Pengaturan Organisasi (3 level); 3)Wewenang Penyeliaan (3 level); 4)Hubungan Personal yang harus dilakukan (4A Sifat Hub. – 4B Tujuan Hub.  4 level); 5)Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan (8 level). 6)Kondisi Lain (6 Level) + Situasi Khusus (Lihat Anak Lampiran I Perka BKN No 21 Th 2011)  KRETERIA PENILAIAN JABATAN STRUKTURAL( 9 faktor jabatan) 1)Pengetahuan dan Keahlian (9 level); 2)Pengawasan yang diterima (5 level); 3)Pedoman/Panduan Kerja (5 level); 4)Kompleksitas Pekerjaan (6 level); 5)Ruang Lingkup dan Dampak Tugas (6 level); 6)Hubungan Personal yang harus dilakukan (4 level); 7)Tujuan Hubungan (4 level); 8)Persyaratan/Tuntutan Fisik (3 level); 9)Lingkungan Kerja (3 level). 22

TINGKAT JABATAN DAN KRITERIA PENILAIAN JABATAN (FES) KEBIJAKAN :  LEVELING ADA 17 LEVEL  FAKTOR JABATAN YG DIGUNAKAN : 6 (ENAM) FAKTOR JABATAN UNTUK JABATAN STRUKTURAL & 9 (SEMBILAN) FAKTOR JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL 23

24 Tingkat/Kelas jabatan Nilai jabatan s/d Keatas s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 240 TINGKATAN JABATAN

StrukturalFungsional F-1 F-2F-3F-4F-5F-6F-7F-8F-9F-1 F-2F-3F-4F-5 KLASIFIKASI JABATAN & NILAI JABATAN PERINGKAT JABATAN 1. RUANG LINGKUP & DAMPAK 2. PENGATURAN ORGANISASI 3. WEWENANG PENYELIAAN 4. SIFAT HUBUNGAN (4A) DAN TUJUAN HUBUNGAN (4B) 5. KESULITAN DALAM PENGARAHAN PEKERJAAN 6. KONDISI LAIN 1. PENGETAHUAN & KEAHLIAN 2. PENGAWASAN 3. PEDOMAN KERJA 4. KOMPLEKSITAS 5. RUANG LINGKUP & DAMPAK 6. HUBUNGAN INTERPERSONAL 7. TUJUAN HUBUNGAN 8. TUNTUTAN FISIK 9. LINGKUNGAN KERJA ANJAB Evaluasi Jabatan F-6 25 Evaluasi Jabatan PNS

LEMBAR KERJA EVALUASI JABATAN JABATAN 26 3.PENILAIAN & PEMERINGKATAN JABATAN PENILAIAN & PEMERINGKATAN JABATANPENILAIAN & PEMERINGKATAN JABATAN 4.PENYUSUNAN BERITA ACARA HASIL VALIDASI PENYUSUNAN BERITA ACARA HASIL VALIDASIPENYUSUNAN BERITA ACARA HASIL VALIDASI 1.PENYUSUNAN PETA JABATAN PETA JABATANPETA JABATAN 2.PENYUSUNAN INFORMASI FAKTOR JABATAN (STRUKTURAL & FUNGSIONAL) STRUKTURAL FUNGSIONALSTRUKTURAL FUNGSIONAL

POLA TINGKATAN JABATAN (pada 25 Instansi Pusat) 27 KELAS JABATAN NILAI JABATAN STRUKTURAL FUNGSIONAL UMUM FUNGSIONAL TERTENTU 18Ka LPNK Sesmen/Sesma/ Eselon I Eselon II TK Ahli Eselon III Eselon IV TK Trampil Fungsional Umum

Faktor ini menilai tingkat kerumitan dan kedalaman lingkup dan dampak umum bidang program dan pekerjaan yang diarahkan oleh pejabat struktural, termasuk dampak pekerjaan di dalam maupun di luar organisasi ▫ Faktor ini terdiri dari 5 Level : ▫ Level 1 – Nilai 175 ▫ Level 2 – Nilai 350 ▫ Level 3 – Nilai 550 ▫ Level 4 – Nilai 775 ▫ Level 5 – Nilai FAKTOR 1- RUANG LINGKUP DAN DAMPAK PROGRAM FAKTOR EVALUASI JABATAN STRUKTURAL

HANYA MENCAKUP PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS DIRI SENDIRI? SIAPA YANG MEMANFAATKAN HASIL KERJA JABATAN INI? APA DAMPAK DARI HASIL KERJA KEPADA PEGAWAI & UNIT KERJA BERKAITAN? APAKAH DAMPAKNYA HANYA INTERNAL ATAU EKSTERNAL, SAMPAI INTERNASIONAL? 29 BATASAN RUANG LINGKUP DAN DAMPAK PROGRAM :

2.FAKTOR 2- PENGATURAN ORGANISASI ▫Faktor ini mempertimbangkan situasi organisasi dalam beberapa tingkat jabatan penyeliaan. ▫(Kepada Siapa Jabatan tsb bertanggung Jawab?) ▫Faktor ini terdiri dari : ▫Tingkat faktor 2-1 – Nilai 100 ▫Tingkat faktor 2-2 – Nilai 250 ▫Tingkat faktor 2-3 – Nilai FAKTOR EVALUASI JABATAN STRUKTURAL (Lanjutan)

3.FAKTOR 3- WEWENANG PENYELIAAN DAN MANAJERIAL ▫ Faktor ini meliputi wewenang penyeliaan dan manajerial yang dijalankan secara berulang ▫ Faktor ini terdiri dari : ▫ Tingkat faktor 3-1 – Nilai 450 ▫ Tingkat faktor 3-2 – Nilai 775 ▫ Tingkat faktor 3-3 – Nilai FAKTOR EVALUASI JABATAN STRUKTURAL (Lanjutan)

4.FAKTOR 4- HUBUNGAN PERSONAL ▫ Faktor ini terdiri dari dua bagian yaitu sifat dan maksud hubungan (kontak) yang dilakukan ▫ Faktor ini terdiri dari : a.SUB FAKTOR 4A - SIFAT HUBUNGAN ▫ Tingkat sub-faktor 4A-1 – Nilai 25 ▫ Tingkat sub-faktor 4A-2 – Nilai 50 ▫ Tingkat sub-faktor 4A-3 – Nilai 75 ▫ Tingkat sub-faktor 4A-4 – Nilai 100 b.SUBFAKTOR 4B - TUJUAN HUBUNGAN ▫ Tingkat sub faktor 4B-1 – Nilai 30 ▫ Tingkat sub faktor 4B-2 – Nilai 75 ▫ Tingkat sub faktor 4B-3 – Nilai 100 ▫ Tingkat sub faktor 4B-4 – Nilai FAKTOR EVALUASI JABATAN STRUKTURAL (Lanjutan) FAKTOR EVALUASI JABATAN STRUKTURAL (Lanjutan)

5.FAKTOR 5- KESULITAN DALAM PENGARAHAN PEKERJAAN ▫Faktor ini mengukur kesulitan dan kerumitan pekerjaan dasar dalam organisasi yang diarahkan, termasuk pekerjaan lini dan staf, atau pekerjaan yang dikontrakkan ▫Faktor ini terdiri dari : 33 FAKTOR EVALUASI JABATAN STRUKTURAL (Lanjutan) KELAS PEKERJAAN DASAR: TINGKAT FAKTOR: NILAI: Kelas 4 dan dibawahnya atau yang setara5-175 Kelas 5 atau 6 atau yang setara Kelas 7 atau 8 atau yang setara Kelas 9 atau 10 atau yang setara Kelas 11 atau 12 atau yang setara Kelas 13 atau yang setara Kelas 14 atau yang setara Kelas 15 atau lebih tinggi atau yang setara

6.FAKTOR 6 - KONDISI LAIN ▫ Faktor ini mengukur berbagai kondisi yang mempengaruhi tingkat kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan kewajiban wewenang dan tanggung jawab penyeliaan ▫ Faktor ini terdiri dari : ▫ Tingkat faktor 6-1 – Nilai 310 ▫ Tingkat faktor 6-2 – Nilai 575 ▫ Tingkat Faktor 6-3 – Nilai 975 ▫ Tingkat faktor 6-4 – Nilai 1120 ▫ Tingkat faktor 6-5 – Nilai 1225 ▫ Tingkat faktor 6-6 – Nilai FAKTOR EVALUASI JABATAN STRUKTURAL (Lanjutan)

1.FAKTOR 1, PENGETAHUAN YANG DIBUTUHKAN JABATAN ▫Faktor ini mengukur sifat dan tingkat informasi atau fakta yang harus diketahui pegawai untuk melaksanakan pekerjaan; ▫Faktor ini terdiri dari : ▫Tingkat faktor 1-1 – Nilai 50 ▫Tingkat faktor 1-2 – Nilai 200 ▫Tingkat faktor 1-3 – Nilai 350 ▫Tingkat faktor 1-4 – Nilai 550 ▫Tingkat faktor 1-5 – Nilai 750 ▫Tingkat faktor 1-6 – Nilai 950 ▫Tingkat faktor 1-7– Nilai 1250 ▫Tingkat faktor 1-8 – Nilai 1550 ▫Tingkat faktor 1-9 – Nilai FAKTOR EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL

JENIS, KELUASAN, DAN KEDALAMAN DARI PENGETAHUAN DAN KEAHLIAN ATAU KETERAMPILAN YANG DITUNTUT OLEH JABATAN/ PEKERJAAN INI DARI PEGAWAI UNTUK MAMPU MELAKSANAKANNYA SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN 36

2.FAKTOR 2, PENGAWASAN PENYELIA ▫Faktor ini mengukur sifat dan tingkat pengawasan penyelia secara langsung atau tidak langsung, tanggungjawab pegawai, dan evaluasi hasil pekerjaan ▫Faktor ini terdiri dari : ▫Tingkat faktor 2-1 – Nilai 25 ▫Tingkat faktor 2-2 – Nilai 125 ▫Tingkat faktor 2-3 – Nilai 275 ▫Tingkat faktor 2-4 – Nilai 450 ▫Tingkat faktor 2-5 – Nilai FAKTOR EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL (Lanjutan)

BAGAIMANA BENTUK & SIFAT PENGAWASAN YANG DITERIMA DARI ATASAN? KETAT?, TERUS MENERUS?, HANYA BERBENTUK PROSEDUR UMUM? HANYA BERBENTUK TARGET KERJA? 38 PENGAWASAN YANG DITERIMA DARI ATASAN :

3.FAKTOR 3, PEDOMAN ▫Faktor ini mencakup sifat pedoman dan pertimbangan yang dibutuhkan untuk menerapkan pedoman tersebut. ▫Faktor ini terdiri dari : ▫Tingkat faktor 3-1 – Nilai 25 ▫Tingkat faktor 3-2 – Nilai 125 ▫Tingkat faktor 3-3 – Nilai 275 ▫Tingkat faktor 3-4 – Nilai 450 ▫Tingkat faktor 3-5 – Nilai FAKTOR EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL (Lanjutan) FAKTOR EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL (Lanjutan)

SEBERAPA, JELAS, TEGAS, RINCI DAN KETATKAH PANDUAN (S.O.P) YANG DISEDIAKAN ? APAKAH PEMEGANG JABATAN HARUS BERPEGANG PADA PANDUAN ATAU JUSTRU HARUS BER- INISIATIF MENGEMBANGKANNYA SENDIRI? 40 PANDUAN DAN PEDOMAN KERJA :

4.FAKTOR 4, KOMPLEKSITAS ▫Faktor ini mencakup: i.sifat, jumlah, variasi, dan seluk-beluk tugas, langkah, proses, atau metode, dalam pekerjaan yang dilaksanakan; ii.kesulitan mengidentifikasi apa yang harus dilakukan; dan iii.kesulitan dasar pelaksanaan pekerjaan. ▫Faktor ini terdiri dari : ▫Tingkat faktor 4-1 – Nilai 25 ▫Tingkat faktor 4-2 – Nilai 75 ▫Tingkat faktor 4-3 – Nilai 150 ▫Tingkat faktor 4-4 – Nilai 225 ▫Tingkat faktor 4-5 – Nilai 325 ▫Tingkat faktor 4-6 – Nilai FAKTOR EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL (Lanjutan) FAKTOR EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL (Lanjutan)

SEBERAPA RUMIT- KAH TUGAS-TUGAS DALAM JABATAN INI. APAKAH TUGAS-TUGAS BERSIFAT SEDERHANA, SAMA SAJA TIAP HARI APAKAH HARUS BANYAK BERPIKIR DAN MEMBUAT PERTIMBANGAN KOMPLEKSITAS PEKERJAAN 42

5.FAKTOR 5, RUANG LINGKUP DAN DAMPAK ▫Faktor ini mencakup hubungan antara cakupan pekerjaan, antara lain: tujuan, keluasan, dan kedalaman tugas, dan dampak dari hasil kerja atau jasa di dalam dan di luar organisasi ▫Faktor ini terdiri dari : ▫Tingkat faktor 5-1 – Nilai 25 ▫Tingkat faktor 5-2 – Nilai 75 ▫Tingkat faktor 5-3 – Nilai 150 ▫Tingkat faktor 5-4 – Nilai 255 ▫Tingkat faktor 5-5 – Nilai 325 ▫Tingkat faktor 5-6 – Nilai FAKTOR EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL (Lanjutan)

6.FAKTOR 6, HUBUNGAN PERSONAL ▫Faktor ini meliputi pertemuan langsung, melalui telepon dan dialog melalui radio dengan orang yang tidak berada dalam rantai penyeliaan ▫Faktor ini terdiri dari : ▫Tingkat faktor 6-1 – Nilai 10 ▫Tingkat faktor 6-2 – Nilai 25 ▫Tingkat faktor 6-3 – Nilai 60 ▫Tingkat faktor 6-4 – Nilai FAKTOR EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL (Lanjutan)

DENGAN SIAPA DAN DILINGKUNGAN MANA PEMEGANG JABATAN INI HARUS MELAKUKAN HUBUNGAN KERJA? DENGAN TINGKAT APA/JABATAN APA? APA TUJUAN DARI HUBUNGAN KERJA TERSEBUT? HUBUNGAN YANG DILAKUKAN DAN TUJUANNYA 45

7.FAKTOR 7, TUJUAN HUBUNGAN ▫Tujuan hubungan mencakup pertukaran informasi, isu yang signifikan atau kontroversial dan berbeda pandangan, tujuan, dan sasaran ▫Faktor ini terdiri dari : ▫Tingkat faktor 7-1 – Nilai 20 ▫Tingkat faktor 7-2 – Nilai 50 ▫Tingkat faktor 7-3 – Nilai 120 ▫Tingkat faktor 7-4 – Nilai FAKTOR EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL (Lanjutan)

8.FAKTOR 8, PERSYARATAN FISIK ▫Faktor ini mencakup persyaratan dan tuntutan fisik yang diperlukan pegawai ▫Faktor ini terdiri dari : ▫Tingkat faktor 8-1 – Nilai 5 ▫Tingkat faktor 8-2 – Nilai 20 ▫Tingkat faktor 8-3 – Nilai FAKTOR EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL (Lanjutan)

9.FAKTOR 9, LINGKUNGAN PEKERJAAN ▫Faktor ini mempertimbangkan resiko dan ketidaknyamanan dalam lingkungan pekerjaan. ▫Faktor ini terdiri dari : ▫Tingkat faktor 9-1 – Nilai 5 ▫Tingkat faktor 9-2 – Nilai 20 ▫Tingkat faktor 9-3 – Nilai FAKTOR EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL (Lanjutan)

KONDISI LINGKUNGAN SECARA FISIK DIMANA TUGAS-TUGAS KERJA DILAKSANAKAN MENCAKUP KEBERSIHAN, TEMPAT, TEMPERATUR, UDARA, BAU, KEBISINGAN DLL. RESIKO KECELAKAAN KERJA /GANGGUAN KESEHATAN KONDISI LINGKUNGAN DAN RESIKO KECELAKAAN KERJA 49

Daftar K/L Yg Telah Melakukan Job Grading Sampai Kepada Berita Acara (s/d Januari 2012) 50 1Kementerian Dalam negeri 2Kementerian Perindustrian 3Kementerian Perdagangan 4Kementerian Pertanian 5Kementerian Pendidikan Nasional 6Kementerian Negara Riset dan Teknologi 7Kementerian Negara Lingkungan Hidup 8Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan anak 9Kementerian Negara Perumahan Rakyat 10Lembaga Administrasi Negara (LAN) 11Arsip Nasional RI (ANRI) 12Badan Kepegawaian Negara (BKN) 13Badan Pusat Statistik (BPS) 14Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) 15Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) 16Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG) 17Badan Koordinasi keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 18Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) 19Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 20Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 21Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) 22Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS) 23Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 24Badan Narkotika Nasional (BNN) 25Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI (BNPT)

51 Terima kasih Semoga bermamfaat buat kita semua Disampaikan oleh : MASHUDI, S.Sos, M.Si / Kasubag Analisis Jabatan * HASAN DAMIRI, S.Sos, MM / Kasubag Formasi Jabatan # Pada Bagian Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda Prov.Kalsel Telp : * #