PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
Advertisements

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA K/L/Prop/Kab/Kota
“ Berani Jujur Langkah Awal Berantas Korupsi”
Tim Fasilitator PKP2A 1 LAN untuk Bimbingan Teknis Penyusunan SOP dan SP Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon April 2014.
1. RPJMD Rencana Strategis (RENSTRA) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perjanjian Kinerja (PK) Perjanjian Kinerja (PK) KINERJA AKTUAL PENGUKURAN KINERJA IKU.
OVERVIEW SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI BIDANG PENGAWASAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
PENGUATAN KAPABILITAS APIP MELALUI AAIPI
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
Nilai dan rekomendasi sakip
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
2017 INSPEKTORAT Forum SKPD Bidang Pemerintahan
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
Rencana Strategis Biro Renwas (indikator outcome)
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
SOSIALISASI PERBUP NO. 34 TH
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SINERGITAS PERENCANAAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Dari Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli.
PEMBINAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN.
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
TEUKU NILWAN (Inspektur IV)
LATT-82/D203/2/2017 Tgl 20 JULI 2017 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Audit atas Pengelolaan Dana BOPTN dan BPPTN BH Tahun 2016 DISAJIKAN OLEH BPKP Senin,
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
PERMENPAN RB NO. 11 TH TT ROADMAP RB AREA PERUBAHAN PENGUATAN PENGAWASAN
EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENDIKBUD TAHUN 2017
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
GRATIFIKASI Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPOM Bimtek pelaporan Gratifikasi melalui Aplikasi Gratifikasi.
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
SOSIALISASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) – WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP.
SATPOL PP PROVINSI RIAU
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
Implementasi Reformasi Birokrasi dan Penanganan Benturan Kepentingan
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PERAN POLTEKES ERA REVOLUSI INDUSTRI 4
PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH.
Transcript presentasi:

PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN LAYANAN KAMI TANPA SUAP, TANPA PUNGLI, TANPA GRATIFIKASI

Keselarasan RPJMD dengan RENSTRA Perangkat Daerah INSPEKTORAT Tahun 2016 - 2021 INDIKATOR SASARAN TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN MISI Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel Terwujudnya pemerintahan yang profesional dan menerapkan good governance Indeks Reformasi Birokrasi Meningkatnya Pelayanan Publik yang prima Persentase perangkat daerah dengan hasil survei IKM minimal baik Pemeringkatan E-Government (PeGI) Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas Kinerja, dan pengelolaan keuangan daerah Opini BPK Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Nilai LPPD

INSPEKTORAT KABUPATEN PACITAN SASARAN RPJMD direvisi INDIKATOR SASARAN DEFINISI OPERASIONAL / FORMULA PERHITUNGAN TARGET INDIKATOR SASARAN 2017 2018 2019 2020 2021 Meningkatnya Akuntabiltas kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Sangat Baik (Target OPD dengan nilai SAKIP Sangat Baik : Jumlah OPD) x 100% 5% 9% 14% 19% 23% Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat yang ditindaklanjuti (Jumlah yang ditindaklanjuti : Jumlah rekomendasi ) x 100% (sesuai dengan RPJMD) 90,5% 91% 91,5% 92% 92,5%   Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa tanpa temuan keuangan dan aset yang material Temuan tahun lalu - temuan tahun ini dibagi temuan tahun lalu x 100 atau ( (a -b) / a) x 100 100% Meningkatnya efektivitas pengendalian intern pemerintah Kabupaten Pacitan - Maturitas SPIP Hasil penilaian maturitas SPIP oleh BPKP Level 2 (berkembang) Meningkatnya Kapabilitas APIP Level Kapabilitas APIP Prosentase pedoman sisdur pengawasan yang disusun Hasil penilaian kapabilitas APIP oleh BPKP Level 2 (initial) 22 55,5 77,7 88 100 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengawasan pengelolaan pemerintahan daerah Persentase pengaduan masyarakat yaang diselesaikan (Pengaduan masyarakat yg diselesaikan : Pengaduan yg masuk ) x 100% 100% Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang pengawasan Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat oleh Tim APIP Kab.Pacitan dengan Katagori : AA >90-100 = sangat memuaskan A >80-90 = memuaskan BB >70-80 = sangat baik B >60-70 =baik C >50-60 =cukup Sangat Baik Sangaat Baik

DALAM PENCAPAIAN SASARAN PROSES BISNIS DALAM PENCAPAIAN SASARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWENANGAN : Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah Pemeriksaan reguler Pemeriksaan desa Penanganan pengaduan masyarakat dan perceraian Reviu Tupoksi Aspek pengelolaan administrasi kepegawaian Aspek pengelolaan keuangan Aspek pengelolaan barang daerah Administrasi pemerintahan desa (kebijakan desa, kelembagaan desa, keuangan desa, kekayaan desa) Urusan pemerintahan desa (berdasarkan asal usul desa, tugas pembantuan, dll) Reviu LKPD Reviu Dok Rencana Pembangunan Anggaran Tahunan Daerah Reviu LKj.IP Pemerintah Daerah dan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Seluruh laporan pengaduan masyarakat yang diterima Semua PNS Pemerintah Kab.Pacitan PP No.18 Thn 2016 Permendagri No.25 Thn 2007 PP No.45 Thn 1990 PP No.18 Thn 2016 Permendagri No.23 Thn 2007 Permendagri No.23 Thn 2007 Permendagri No.7 Thn 2008 Surat Mendagri No.700/1281/A.1/IJ Permendagri No.4 Thn 2008 Surat Mendagri No.900/795/B.3/IJ Thn 2016 Permendagri No.10 Thn 2018 Permenpan No.12 Thn 2015

R E N S T R A INSPEKTORAT KABUPATEN PACITAN TUJUAN SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Meningkatnya efektivitas pengendalian intern pemerintah Kab.Pacitan Meningkatnya Kapabilitas APIP Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengawasan pengelolaan pemerintahan daerah Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang pengawasan Peningkatan Sistem Pengawasan Intern dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pengawasan dan penyelesaian hasil pemeriksaan : a. Pengawasan sebagaimana target PKPT / Non PKPT b. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Persentase pemeriksa pengawasan yang mendapat pendidikan dan pelatihan teknis pengawasan Persentase Pedoman Sisdur pengawasan yang disusun Prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional Perangkat Daerah Hasil nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Persentase tindak lanjut atas temuan APIP yang diselesaikan Persentase Perangkat Daerah yg memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Sangat Baik Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat yang ditindaklanjuti Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa tanpa temuan keuangan dan aset yang material Maturitas SPIP Level Kapabilitas APIP Prosentase pedoman sisdur pengawasan yang disusun Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

PENGINTEGRASIAN DALAM PERENCANANAAN KINERJA SASARAN : Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah SASARAN : 3. Meningkatnya efektivitas pengendalian intern pemerintah Kab.Pacitan 4. Meningkatnya Kapabilitas APIP SASARAN : 5. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengawasan pengelolaan pemerintahan daerah 6. Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang pengawasan Program : Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program : Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Intern dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program : Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Indikator Program : Persentase Pedoman Sisdur pengawasan yang disusun Indikator Program : Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat Indikator Program : Persentase pengawasan dan penyelesaian hasil pemeriksaan : Pengawasan sebagaimana target PKPT/Non PKPT Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Indikator Program : Persentase pemeriksa pengawasan yang mendapat pendidikan dan pelatihan teknis pengawasan Indikator Program : Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD Indikator Program : Hasil nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Kegiatan : Penanganan Pengaduan Masyarakat Operasionalisasi Saber Pungli Kegiatan : Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Pelatihan Pengembangan APIP Peningkatan SDM Aparatur Bidang Pengawasan. Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan : Pemeriksaan Reguler Perangkat Daerah Pemutakhiran TLHP Monitoring dan Evaluasi TLHP Review LKPD Review Dok. Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah Pemeriksaan Desa Review LKj.IP Pemerintah Daerah dan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Pengawasan Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas Penanganan izin perceraian bagi PNS

INDIKATOR KINERJA UTAMA (2018) INSPEKTORAT SASARAN INDIKATOR SASARAN DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULA PERHITUNGAN TARGET INDIKATOR SASARAN PROGRAM 2017 2018 2019 2020 2021 Meningkatnya Akuntabiltas kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Prosentase Perangkat Daerah yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Sangat Baik (Target OPD dengan nilai SAKIP Sangat Baik : Jumlah OPD) x 100% 5% 9% 14% 19% 23% Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat yang ditindaklanjuti (Jumlah yang ditindaklanjuti : Jumlah rekomendasi ) x 100% 90,5% 91% 91,5% 92% 92,5%   Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa tanpa temuan keuangan dan aset yang material Sesuai dengan Peraturan BPK RI No.1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Materialitas) 100% Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pacitan Maturitas SPIP Hasil penilaian maturitas SPIP oleh BPKP Level 2 (berkembang) Meningkatnya Kapabilitas APIP Level Kapabilitas APIP Hasil penilaian kapabilitas APIP oleh BPKP Level 2 (initial) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Persentase Pedoman Sisdur pengawasan yang disusun (Sisdur yg dibuat : Target Sisdur) X 100 22 55,5 77,7 88,8 100 Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengawasan pengelolaan pemerintahan daerah Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan (Pengaduan masyarakat yg diselesaikan : Pengaduan yg masuk) x 100% Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

POHON KINERJA

INSPEKTUR KABUPATEN PACITAN INDIKATOR KINERJA UTAMA : 1. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Sangat Baik 2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat yang ditindaklanjuti 3. Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa tanpa temuan keuangan dan aset yang material 4. Maturitas SPIP 5. Level Kapabilitas APIP 6. Persentase pedoman sisdur pengawasan yang disusun 7. Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan 8. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah SEKRETARIS IRBAN I IRBAN II IRBAN III IRBAN IV Program Peningkatan Sistem Pengawasan Intern dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Intern dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Peningkatan Sistem Pengawasan Intern dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Peningkatan Sistem Pengawasan Intern dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Peningkatan Sistem Pengawasan Intern dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Indikator Program Persentase pengawasan dan penyelesaian hasil pemeriksaan : Pengawasan sebagaimana target PKPT/Non PKPT Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan 2.Persentase pemeriksa pengawasan yang mendapat pendidikan dan pelatihan teknis pengawasan 3.Persentase Pedoman Sisdur pengawasan yang disusun Indikator Program Persentase pengawasan dan penyelesaian hasil pemeriksaan : Pengawasan sebagaimana target PKPT/Non PKPT Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan 2. Prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat Indikator Program Persentase pengawasan dan penyelesaian hasil pemeriksaan : Pengawasan sebagaimana target PKPT/Non PKPT Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan 2. Prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat Indikator Program Persentase pengawasan dan penyelesaian hasil pemeriksaan : Pengawasan sebagaimana target PKPT/Non PKPT Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan 2. Prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat Indikator Program Persentase pengawasan dan penyelesaian hasil pemeriksaan : Pengawasan sebagaimana target PKPT/Non PKPT Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan 2. Prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH INDIKATOR PROGRAM Persentase pengawasan dan penyelesaian hasil pemeriksaan : Pengawasan sebagaimana target PKPT/Non PKPT Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan 2. Prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat P2UPD KEGIATAN : Pemeriksaan Desa INDIKATOR KEGIATAN : Jumlah laporan hasil pemeriksaan AUDITOR KEGIATAN : Pemeriksaan Desa INDIKATOR KEGIATAN : Jumlah laporan hasil pemeriksaan

P2UPD / AUDITOR P2UPD AUDITOR KEGIATAN : KEGIATAN : Pemeriksaan Desa INDIKATOR KEGIATAN : Jumlah laporan hasil pemeriksaan AUDITOR KEGIATAN : Pemeriksaan Desa INDIKATOR KEGIATAN : Jumlah laporan hasil pemeriksaan

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 INSPEKTORAT KABUPATEN PACITAN No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET (%) REALISASI CAPAIAN KINERJA 1 Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Prosentase Perangkat Daerah yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Sangat Baik 5% 4,65% 93,00% 2 Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Prosentase temuan yang ditindaklanjuti 90,50% 25,00% 27,62%   Jumlah Laporan hasil pemeriksaan reguler 30 6 20,00% Jumlah Laporan hasil pemeriksaan desa 60 7 23,33% Jumlah Laporan hasil reviu dan evaluasi 14,29% 3 Meningkatnya efektivitas pengendalian intern pemerintah Kabupaten Pacitan - Maturitas SPIP Level 2 (berkembang) - - Prosentase Perangkat Daerah dengan SPIP baik 14% 33% 4 Meningkatnya Kapabilitas APIP Level Kapabilitas APIP Level 2 (initial) 5 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengawasan pengelolaan pemerintahan daerah Terselesaikannya pengaduan masyarakat 100% 21,43%

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENINGKATAN KINERJA TAHUN 2017 DIBANDING KINERJA TAHUN 2016 NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA REALISASI 2016 (%) REALISASI 2017 (%) PENINGKAT AN (%) 1 2 3 4 5 6 SASARAN PADA RENSTRA PD (MASIH MENGGUNAKAN RENSTRA 2016 – 2021 LAMA) INDIKATOR SASARAN PADA RENSTRA PD (MASIH MENGGUNAKAN RENSTRA 2016 – 2021 LAMA) …............ ….............. ….............................................. PENINGKATAN KINERJA THN 2017 TIDAK BISA DIBANDINGKAN DENGAN KINERJA THN 2016 KARENA INDIKATOR DAN SASARAN TIDAK SAMA …....................................................

AKUNTABILITAS KEUANGAN TA 2017 INSPEKTORAT URAIAN ANGGARAN REALISASI Rp. % 1 2 3 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 850.221.850,00 818.936.754,00 96,32 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 22.850.000,00 21.296.500,00 93,20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1.236.259.500,00 1.162.513.462,00 94,03 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 542.350.000,00 512.400.552,00 94,48 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 77.030.000,00 50.870.000,00 66,04 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 155.640.000,00 93.191.200,00 59,88 JUMLAH BELANJA DAERAH DINAS 2.884.351.350,00 2.659.208.468,00 83,99

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

PENGUKURAN KINERJA TRIWULANAN TAHUN 2018 INDIKATOR KINERJA UTAMA No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET TAHUN 2018 REALISASI TAHUN 2018 KETERANGAN TRIWULAN I TRIWULAN II 1 2 3 4 5 6 7 Meningkatnya Akuntabiltas kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Sangat Baik 9% - 51,67%   Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat yang ditindaklanjuti 91,00% Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa tanpa temuan keuangan dan aset yang material 100% Meningkatnya efektivitas pengendalian intern pemerintah Kabupaten Pacitan - Maturitas SPIP Level 2 (berkembang) Meningkatnya Kapabilitas APIP Level Kapabilitas APIP Level 2 (initial) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengawasan pengelolaan pemerintahan daerah Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang pengawasan Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Sangat Baik

AKUNTABILITAS KEUANGAN TA 2018 INSPEKTORAT URAIAN ANGGARAN REALISASI TAHUN 2018 % sampai Triwulan II Triwulan I Triwulan II 1 2 3 4 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 838.779.350,00 204.303.342,00 399.718.646,00 47,65 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 22.850.000,00 0,00 4.300.000,00 18,82 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1.670.647.569,00 88.470.157,00 325.035.363,00 19,46 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 522.950.000,00 95.932.525,00 203.922.525,00 38,99 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 75.750.000,00 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 233.704.000,00 JUMLAH BELANJA DAERAH DINAS 3.364.680.919,00 388.706.024,00 155.496.089,00 20,82

RENCANA KINERJA TAHUN 2019

RENCANA KINERJA TAHUN 2019 INSPEKTORAT SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN 1 2 3 4 5 6 7 Meningkatnya Akuntabiltas kinerja dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Prosentase Perangkat Daerah yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Sangat Baik Program Peningkatan Sistem Pengawasan Intern dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Persentase pengawasan dan penyelesaian hasil pemeriksaan : Reviu LKj.IP Pemerintah Daerah dan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Laporan hasil Reviu LKj.IP Pemerintah Daerah dan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah 62.614.000,00 Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat yang ditindaklanjuti   - Pengawasan sebagaimana target PKPT/ Non PKPT Pemeriksaan Reguler Perangkat Daerah Jumlah Laporan hasil pemeriksaan reguler 389.973.000,00 Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa tanpa temuan keuangan dan aset yang material -Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Pemutakhiran TLHP Jumlah laporan TLHP/Rakorwas 106.500.000,00 Monitoring dan Evaluasi TLHP Jumlah dokumen ikhtisar hasil pengawasan evaluasi TLHP 50.141.000,00 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan hasil Reviu atas laporan keuangan 44.950.000,00 Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah Jumlah laporan hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran 85.540.000,00 Pemeriksaan Desa Jumlah laporan hasil pemeriksaan 410.000.000,00

  Pengawasan Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas Jumlah laporan hasil pengawasan reformasi birokrasi 110.362.000,00 Penanganan izin perceraian bagi PNS Jumlah laporan penanganan izin perceraian PNS 21.535.000,00 Meningkatnya efektivitas pengendalian intern pemerintah Kabupaten Pacitan - Maturitas SPIP Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan baik 30.000.000,00 Meningkatnya Kapabilitas APIP Level Kapabilitas APIP Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Persentase pemeriksa pengawasan yang mendapat pendidikan dan pelatihan teknis pengawas Pelatihan Pengembangan APIP Terlaksananya kegiatan pelatihan pengembangan APIP 174.200.000,00 Peningkatan SDM Aparatur Bidang pengawasan Terlaksananya kegiatan peningkatan SDM aparatur bidang pengawasan 300.000.000,00 Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Persentase Pedoman Sisdur pengawasan yang disusun Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Jumlah Sistem dan Prosedur yang di susun 65.000.000,00 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengawasan pengelolaan pemerintahan daerah Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Prosentase Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti Penanganan Pengaduan Masyarakat Jumlah laporan penanganan pengaduan masyarakat 38.162.000,00 Operasionalisasi Saber Pungli Jumlah sosialisasi penanganan Saber Pungli 108.450.000,00 Meningkatnya tata kelola pemerintahan di bidang pengawasan Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional Peningkatan dan Pengelolaan administrasi perkantoran Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran 787.573.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Sebagai acuan untuk perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja Penyusunan Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pengganggaran dan Laporan capaian kierja 40.000.000,00 JUMLAH ANGGARAN 2.825.000.000,00

LAYANAN KAMI TANPA SUAP, TANPA PUNGLI, TANPA GRATIFIKASI TERIMA KASIH