RDTR Tata ruang untuk investasi. Analisis pengembangan kawasan  Analisis ekternal yang mempengaruhi pengembangan kawasan 1.Arahan pengembangan kawasan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN IZIN TATA RUANG PADA KAWASAN PERUMAHAN
Advertisements

KEBIJAKAN PENYEDIAAN PRASARANA OLAH RAGA DI DAERAH PERMUKIMAN
STUDIOPERANCANGAN KOTA
Dasar Pengelolaan Sampah Kota
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA
Iwan Kustiwan KK-PPK SAPPK ITB
STRUKTUR DAN POLA RUANG
Perencanaan Tata Guna Lahan
FGD #5 22 Oktober 2014 Bappeda Jabar
KEBIJAKAN STRATEGI PERKOTAAN NASIONAL
Dasar Pengelolaan Sampah Kota
22 September 2014 Bappeda Jabar
PLPBK Desa Karamat Mulya
STUDIO PERENCANAAN KOTA
Dampak Pariwisata dan Lingkungan Binaan
PERENCANAAN WILAYAH REGIONAL PLANNING
MORFOLOGI DAN STRUKTUR RUANG KOTA
PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN PESISIR KABUPATEN PASURUAN
MANFAAT SIG XI IPS B DISUSUN OLEH: ADITYA WIDYA PRADIPTA (01)
Konsep Pengembangan Wilayah
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
PT. INDULEXCO Consulting Group
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PERENCANAAN PEMANFATAN LAHAN; ZONASI LAHAN & PERWILAYAHAN KOMODITAS
Undang-Undang bidang puPR
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
2 PERDA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
PENATAAN RUANG VISI: Tercapainya pengaturan pemanfa-tan ruang yg berkualitas untuk mewujudkan keterpaduan penggunaan sumberdaya dlm kerangka Pemb Nasional.
Peraturan / Perundangan Perumahan dan Permukiman Pertemuan 6
Daya Tarik dan Daya Dorong Kota-Desa
RENCANA DETAIL TATA RUANG PEMBINAAN TEKNIS PENATAAN RUANG
Landasan Yuridis Penanganan Permukiman Kumuh Program KOTAKU
Dasar Hukum: UU 38/2004 tentang Jalan
31 Januari 2012 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
PLPBK Desa Karamat Mulya
SINKRONISASI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH.
Sarana dan Prasarana Perumahan Pertemuan 3
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
03. SISTEM PRASARANA TRANSPORTASI DARAT
Panduan Langkah Penyusunan Memorandum Program
KEBIJAKAN PENYEDIAAN PRASARANA OLAH RAGA DI DAERAH PERMUKIMAN
Undang-Undang bidang puPR
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Kelestarian Lingkungan dalam Sistem Penataan Ruang
Bahan tayang 3-4 Mei.
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
PENATAAN RUANG DESA PANTAI
Transit Oriented Development (TOD)
Konservasi Air Untuk Keserjahteraan Hidup
Ira Swara Febyola Manik Vina Rosmauli Pardede Fauzul Yusri
STIEPAR YAPARI AKTRIPA BANDUNG
TATA RUANG WILAYAH KOTA PALU DITINJAU DARI SITUASI LINGKUNGAN
Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan
Kuliah I Tata Guna Lahan Pendahuluan
2 RENCANA DETAIL KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI SAUMLAKI-LARAT KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT – PROVINSI MALUKU TAHAP PEKERJAAN LAPORANPENDAHULUAN LAPORAN.
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
STUDIO PERENCANAAN WILAYAH. “ 2 1.Struktur Organisasi 2.Pembagian Kerja 3.Timeline Kerja 4.Latar Belakang 5.Isu Kab Lebak 6. Isu BWP 3 7. Tujuan Sasaran.
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
TATA GUNA LAHAN DAN TRANSPORTASI. 1. Pendahuluan Untuk melestarikan lingkungan perkotaan yang layak huni, keseimbangan antara fungsi- fungsi tersebut.
KLHS RDTR KASIHAN-SEWON
PENYUSUNAN Rencana Detail Tata Ruang PUSAT IBUKOTA KARANG BARU DAN KOTA KUALA SIMPANG Tahun 2018 – 2038.
FOCUS GROUP DISCUSSION1 FGD 1 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT PEMBINAAN TEKNIS BANGUNAN PPK.
A.Wilayah dan Tata Ruang B.Pembangunan dan Pertumbuhan Wilayah C.Perencanaan Tata Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota D.Permasalahan dalam Penerapan.
Pemahaman Dasar RP2KP/SPPIP merupakan strategi yang berfungsi sebagai ACUAN BAGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA yang penyusunannya.
TATA RUANG ~ TATA GUNA TANAH/ LAHAN ( Buku Pedoman Teknik Tata Ruang )  Latar belakang: Landasan hukum  Landasan filosofi  Definisi Tata ruang  Kerangka.
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
POKOK-POKOK PIKIRAN KEPALA BIRO PENATAAN KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP
Transcript presentasi:

RDTR Tata ruang untuk investasi

Analisis pengembangan kawasan  Analisis ekternal yang mempengaruhi pengembangan kawasan 1.Arahan pengembangan kawasan dalam RTRW Kabupaten (Peran dan fungsi kawasan dalam sekala yang lebih makro)  Analisis internal yang mempengaruhi perencanaan tata ruang kawasan 1.Aspek lingkungan a.Daya dukung dan daya tampung ruang 2.Aspek soslai budaya a.Jumlah dan perkembangan penduduk b.Struktur penduduk kawasan perencanaan 3.Aspek ekonomi a.Sektor ekonomi yang menjadi basis pengembangan ekonomi saat ini b.Sektor ekonomi yang di rencanakan untuk mendukung pengebangan kawasan ke depan 4.aspek lingkungan binaan (perumahan dan infra struktur kawasan)  Analisis ekternal yang mempengaruhi pengembangan kawasan

Tema pengembangan kawasan Dasar Pertimbangan  Karakteristik kawasan perencanaan (lingkungan, ekonomi, social budaya, infrastruktur dsb)  Hill side development  Implikasi terhadap perencanaan kawasan  Keterbatasan lahan yang dapat di kembangkan untuk permukiman  Perlindungan / pelestarian ruang sebagai upaya mitigasi bencana dan perlindungan potensi lingkungan  Morfologi ruang yang terbentuk oleh bentang alam

Tujuan penataan ruang Dasar pertimbangan  Arahan dan kebijakan pengembangan RTRW kabupaten terhadap kawasan perencanaan  Isu strategis pengembangan kawasan  (Potensi dan masalah kaw perencanaan) – sumber daya binaan  Karakterirtik pengembangan ekonomi kawasan  Kawasan perencanaan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal yang akan melayani lintas kabupaten  Keterbatasan lahan dan kerawanan bencana  Kondisi sanitasi lingkungan yang masih kurang  Keterbatasan aksesibilitas sekala lingkungan  Terletak Perlintasan padan sidempuan dan Sibolga  Kegiatan ekonomi yang dominan di dalam kawasan adalah pertambangan (emas) dan perkebunan  Struktur matapencaharian masyarakat.. % adalah..

Struktur Ruang  Struktur pembentuk ruang kawasan  Pusat pusat pelayanan  Lingkup pelayanan regional, Lingkup pelayanan local, Lingkup pelayanan lingkungan  Jaringan jalan yang menghubungkan antar pusat pusat pelayanan  Sesuai dengan pedoman perencanaan fungsi jaringan jalan  Jaringan listrik  Jaringan telekomunikasi (kabel / nir kabel)  Jaringan air bersih  Jaringan drinase  Struktur pendukung pengembangan kawasan

Struktur pembentuk ruang  Pusat pusat pelayanan  Pusat pelayanan di rencanakan berdasarkan jangkauan skala pelayanan yang di terjemahkan dalam dalam jenis zona yang berorientasi pada sekala pelayanan zona  Pembagian jangkauan sekala pelayanan didalam kawasan akan membentuk bagian wilayah perencanaan  Dalam hal lain bagian wilayah perencanaan juga dapat di kembangkan berdasarkan tema fungsional ruang dengan tetap memperhatikan jangkauan sekala pelayanannya  Jaringan jalan merupakan penghubung antar pusat pelayanan berdasarkan fungsi jalan dan sekala jangkauan pusat pelayanan yang akan di kembangkan  Fungsi Jaringan jalan kolektor dan local berperan membentuk blok dan juga menjadi penghubung antar blok  Fungsi jalan lingkungan berperan membentuk sub blok yang akan menjadi akses setiap zona dan akan menghubungkan antar sub blok dan kapling  Blok dan sub blok merupakan strategi untuk pengoptimalkan pemanfaatan ruang  Jaringan jalan

Struktur pendukung  kebutuhan sarana pelayanan umum dan prasarana  Kebutuhan sarana pelayanan kwasan diperhitungkan berdasarkan  Jumlah proyeksi penduduk kawasan perencanaan (untuk pelayanan minimal yang harus disediakan berdasarjan jumlah penduduk kawasan)  Sekala pelayanan yang harus di perankan oleh kawasan perencanaan (Fungsi dan peran kawasan perencanaan dalam RTRW kabupaten)  Kebutuhan air bersih, listrik, penanganan sampah, penanganan limbah diperhitungkan berdasarkan  Kebutuhan domestic berdasarkan : Jumlah proyeksi penduduk kawasan perencanaan (untuk pelayanan minimal yang harus disediakan)  Kebutuhan non domestic berdasarkan :  Standart kebutuhan per m2 Luas lantai yang diperhitungkan dari rencana KLB  Kebutuhan kebutuhan lain sesuai dengan ketentuan sektoral  Perhitungan perhitungan tersebut disesuaikan dengan arahan daya dukung lingkungannya  Rencana pengembangan Jaringan prasarana di sesuaikan dengan perencanaan setiap jenis prasarana  Alokasi ruang penempatan jaringan prasarana di sesuaikan dengan jaringan jalan dengantetap memperhatikan kesesuaian herarki jaringan prasarana dengan herarki jalan  Apabila terdapat jaringan prasarana yang memerlukan ruang khusus maka diatur sesuai dengan kebutuhan pengembangan prasraana tersebut  Jaringan prasarana

Pola ruang kawasan Dasar pertimbangan  Arahan peran dan fungsi kawasan sebagaimana diamanatkan RTRW;  Kecenderungan perkembangan lahan saat ini;  Kekuatan dan minat investasi pengembangan lahan;  Kebutuhan ruang perkembangan kota;  Tujuan penataan ruang Kebutuhan ruang Pola ruang kawasan meliputi :  Jenis penggunaan lahan ( zona)  Luas (jumlah) setiap jenis penggunaan lahan  Penyebaran / distribusi penggunaan lahan Luas setiap jenis peruntukan lahan di kembangkan untuk menampung proyeksi  fungsi perumahan,  fungsi konservasi,  fungsi pelayanan,  fungsi komersial Distribusi fungsi lahan di kembngakan dengan mempertimbangkan  daya dukung dan daya tampung lahan,  Kebutuhan aksesibilitas lahan  hubungan setiap fungsi lahan

Jenis zona yang akan di kembangkan  Jenis zona yang akan di kembangkan di jabarkan dari  arahan pengembangan tema fungsional ruang didalam kawasan perencanaan  Kriteria dan persyaratan pengembangan setiap jenis zona  Ruang terbuka hijau  Konservasi  Taman kota  Pemakaman  pertanian  Perumahan  kepadatan sedang  Kepadatan rendah  Sarana pelayanan umum  sekala pelayanan regional,  Sekala pelayanan local dan lingkungan  perkantoran  Perdagangan dan jasa  sekala pelayanan regional  Sekala pelayanan local dan lingkungan  industri

Besar / luas zona Besarnya zona yang kembangkan berdasarkan  Kebutuhan ruang untuk menampung  Proyeksi Jumlah penduduk (fungsi perumahan)  Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana kawasan  Proyeksi kebutuhan ruang terbuka hijau (konservasi / fasilitas pelayanan kawasan)  Proyeksi ruang ekonomi dalam kawasan (primer, sekunder, tersier)  Kebijakan dan arahan tata ruang yang lebih makro Distribusi fungsi lahan (zona) di kembangakan dengan mempertimbang- kan  daya dukung dan daya tampung lahan (ruang)- hasil analisis kesesuaian dengan jasa lingkungan  Kebutuhan aksesibilitas setiap zona  hubungan fungsional antar zona Distribusi zona