SANITASI PERKOTAAN BERBASIS MASYARAKAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA PERENCANAAN PARTISIPATIF.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI
oleh Haryo Habirono Salatiga
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
Membangun negara dari desa
Langkah-Langkah Pendampingan KSM Juni 2014.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENYULUHAN PARTISIPATIF
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Oleh EDY WASONO,SE KASI PEMBERDAYAAN KECAMATAN TEGALOMBO
Topik Bahasan PELAKU DAN PERAN KEGIATAN PRB-BK.
Keluaran Kurikulum Pelatihan PLPBK Tujuan PelatihanDasar PLPBK
QUALITY ASSURANCE SPECIALIST (QAS) dan KETERKAITAN DENGAN PPM
Workshop PPM Desa Sumberagung Fakultas Ilmu Sosial UNY UTAMI DEWI
Perencanaan Partisipatif
PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLP-BK)
PUSKESMAS SEBAGAI PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Harapan dan Dampak dari Usaha Koperasi
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Prof. Dr. Ir. Dietriech G. Bengen, DEA
KEMISKINAN KESEJAHTERAAN Penyusunan RKP DESA PRESPEKTIF UU DESA.
NOKOMPONENSTANDARBUKTI NILAI MAKSIMUN I. Kebijakan Berwawasan Lingkungan A.KTSP memuat upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 310 B.RKAS.
SIKLUS KKN SISDAMAS UIN SGD BANDUNG
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
PT. INDULEXCO Consulting Group
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Bappeda Kota Surakarta
Pendekatan Partisipasi
Keynote Speech Direktur Jenderal Cipta Karya
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Bappeda Kota Surakarta
SEKRETARIS BPM KOTA BANDA ACEH
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Tugas Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) BSPS Tahun 2016
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
ASAS PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
SHIP PARTNER.
Bappeda Kota Surakarta
PEREKONOMIAN INDONESIA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Kesehatan (2)
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
Bahan tayang 3-4 Mei.
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 2016
SOSIALISASI PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2018
PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014
TUPOKSI TIM PENYUSUN RPJM DESA Ir
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
DEWAN PENDIDIKAN Managemen Pendidikan.
RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RKPDESA) DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DASAR-DASAR PENYULUHAN PERTANIAN
WORKSHOP TENAGA PENDAMPING 2017
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
1  Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan potensi dan kemampuan sehingga tumbuh kapasitas untuk memecahkan masalah- masalah yang mereka.
LATAR BELAKANG DIPERLUKANNYA PENYUSUNAN RP2KPKP
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
Pengelolaan Pengaduan untuk pelayanan publik lebih baik
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PONOROGO SOSIALISASI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR SUB BIDANG SANITASI TAHUN 2019 (SANITASI.
MEDIA TAYANG KELEMBAGAAN DESA PEMBINAAN / PENATAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.
FORUM KONSULTASI PUBLIK
Persiapan Penyelenggaraan Program DAK Bidang Sanitasi TA. 2019
Pemahaman Dasar RP2KP/SPPIP merupakan strategi yang berfungsi sebagai ACUAN BAGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA yang penyusunannya.
Transcript presentasi:

SANITASI PERKOTAAN BERBASIS MASYARAKAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA PERENCANAAN PARTISIPATIF

Kota Sebagai Arena Pergulatan Kepentingan Terjadinya Konflik Pertumbuhan Ekonomi VS Pemerataan Ekonomi Pembangunan Fisik VS Pelestarian Lingkungan Sektor Informal VS Sektor Formal Kebijakan Pusat VS Kepentingan/harapan Daerah

MENDORONG, MEMOTIFASI, MEMFASILITASI, Kemampuan Masyarakat disemua tingkat dan lapisan dari Tingkat Lokal sampai Tingkat Nasional untuk dapat memenuhi Kebutuhan dan Memperbaiki KUALITAS HIDUP DAN KEHIDUPANNYA PEMBANGUNAN

PENGERTIAN INFRASTRUKTUR Infrastruktur adalah: PRASARANA dan SARANA DASAR (fasilitas, struktur dasar, peralatan, instalasi), yang dibangun untuk berfungsinya sistim sosial dan ekonomi masyarakat Lingkungan Hidup INSFRASTRUKTUR. Sistim Ekonomi Sistim Sosial

A PA ITU P ERENCANAAN P ARTISIPATIF ? Perencanaan Partisipatif (PP) adalah model perencanaan pembangunan skala lingkungan DARI, OLEH, DAN UNTUK MASYARAKAT.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN: serangkaian kegiatan mulai dari IDENTIFIKASI KEBUTUHAN masyarakat sampai dengan PENETAPAN PROGRAM PEMBANGUNAN. PEMBANGUNAN SKALA LINGKUNGAN: semua program peningkatan kemakmuran, kesejahteraan, ketenteraman dan kedamaian masyarakat di lingkungan permukiman tingkat RT, RW, Dusun, atau kelurahan. Mencakup sarana dan prasarana, ekonomi kerakyatan, dan sosial budaya.

DARI masyarakat: bertumpu pada permasala- han, kebutuhan, aspirasi, usulan dan sumber- daya masyarakat setempat. OLEH masyarakat: mengikutsertakan warga dan kelembagaan masyarakat setempat. UNTUK masyarakat: menghasilkan program pembangunan yang berdampak peningkatan kesehatan, kemakmuran, kesejahteraan, keten- teraman dan kedamaian masyarakat.

Berdasarkan batasan pengertian di atas, Perencanaan Partsipatif adalah “ALAT” sekaligus “TUJUAN” pemberdayaan masyarakat

CIRI PERENCANAAN PARTISIPATIF ASOI PAKDE Aspiratif, Simpatik, Operatif, Inovatif, Partisipatif, Adaptif, Koordinatif, Demokratis, dan Educatif

Aspiratif: menampung masalah, kebutuhan, kepentingan, keinginan, kehendak dan usulan warga masyarakat setempat. Simpatik: menarik perhatian dan mendorong minat warga masyarakat setempat untuk aktif berperanserta. Operatif: program-program yang dihasilkan tidak rumit dan dapat dilaksanakan dgn memanfaatkan sumberdaya setempat. Inovatif: program-program yang dihasilkan mampu menjawab masalah dan tantangan masyarakat setempat sekarang dan yang akan datang secara berkelanjutan.

5.Partisipatif: Berbagai pelaku saling mengisi dan melengkapi sehingga tercipta kerjasama sinergis Partisipatif: mengikutsertakan segenap warga dan pelaku pembangunan setempat. 6.Adaptif: metode dan teknik yg digunakan mudah disesuaikan dengan budaya dan sumberdaya masyarakat setempat. 7.Koordinatif: peranserta dan mampu menghasilkan program yang terpadu. 8.Demokratis: menghargai pendapat (termasuk perbedaan pendapat), terbuka terhadap kritik, musyawarah mufakat atau suara terbanyak, menghormati hasil musyawarah, dll. 9.Edukatif: antar warga dan pelaku saling tukar informasi, pengalaman dan pemikiran sehingga tercipta suasana belajar dan bertindak bersama

APA YANG INGIN DICAPAI ? (MASYARAKAT MENJADI BERDAYA) Meningkatkan kemampuan lembaga masyara-kat setempat dalam perencanaan pembangu-nan secara partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. (MASYARAKAT MERASA TERLIBAT) Meningkatkan peranserta masyarakat setempat dalam perencanaan pembangunan yang berskala lingkungan (RT, RW, Kelurahan). (KESEJAHTERAAN MENINGKAT) Menghasilkan program pembangunan yang bertumpu pada kebutuhan, aspirasi, usulan dan sumberdaya masyarakat setempat.

(TRANSPARAN) Memberikan informasi dan masukan untuk perencanaan pembangunan daerah, yakni daftar potensi dan kebutuhan masyarakat setempat (mencakup sarana dan prasarana, ekonomi, dan sosial budaya). (RASA MEMILIKI) Memperkuat kapasitas, rasa memiliki, rasa tanggung jawab, dan keswadayaan masyarakat setempat dalam pembangunan prasarana penyehatan lingkungan

METODE DAN TEKNIK PERENCANAAN PARTISIPATIF (PP)  Pemetaan sosial (social mapping)  Diagram Kelembagaan (Diagram Venn).  Focus Group Discussion (FGD)  Matrik Skoring.  Kalender Musim.

BAGAIMANAKAH TAHAPAN PERENCANAAN PARTISIPATIF ?  Tahap persiapan sosial  Tahap pelembagaan  Tahap perencanaan

 Sosialisasi;  Rembuk Kelurahan I,II.  Rembuk RT/RW I,II, III Kegiatan tahap persiapan sosial

Kegiatan Tahap pelembagaan  Pembentukan, pengesahan, pengusulan & sinkronisasi  Pembagian peran keanggotaan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi)

Kegiatan Tahap Perencanaan  Pemetaan  Identifikasi  Penjabaran hasil identifikasi  Penyusunan Dokumen Perencanaan (CSIAP _Community Sanitation Improvement Action Plan, dan RKM)

A PA TUGAS POKOK DAN FUNGSI KSM DALAM PERENCANAAN PARTISIPATIF ?

1)Mensosialisasikan kegiatan PP kepada seluruh warga desa/kelurahan sampai di tingkat RT/RW/Dusun. 2)Memfasilitasi serangkaian pertemuan warga dalam rangka PP, mulai dari identifikasi dan perumusan masalah/kebutuhan sampai dengan pemasyarakatan hasil PP. 3)Menyusun draft usulan Dokumen Rencana Aksi Perbaikan Sanitasi/Community Sanitation Improvement Action Plan (CSIAP)

4)Mengkonsultasikan draft usulan CSIAP kepada Tim Teknis (TFL, TAMK) dalam rangka penyempurnaan dokumen dan diverifikasi oleh DPIU. 5)Merumuskan opsi teknik berdasarkan Rembuk dengan masyarakat untuk dijadikan dasar penyusunan RKM, DED dan RAB 6)Memfasilitasi pembahasan dan penyepakatan dokumen usulan program dalam dokumen CSIAP dalam Musrenbang Kelurahan. 7)Bersama Pemkel memperjuangkan sebagian hasil PP yang tertuang dalam dokumen CSIAP agar masuk daftar prioritas usulan masyarakat se kecamatan.

A PA TUGAS DAN FUNGSI TFL DALAM PERENCANAAN PARTISIPATIF?

Dalam Reflexi ini peserta (TFL) diminta menjelaskan apa tugas TFL dalam proses Perencanaan Partisipatif yang pernah dilaksanakan tahun sebelumnya > (untuk TFL Lama)

Terima Kasih 27