TRIBUTE TO PROF. DR. SRI SOEMANTRI S.H.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
Advertisements

SISTEM POLITIK DAN KETATANEGARAAN RI
Konstitusi dan Rule of Law
MK DAN KEWENANGAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
BAB XV Naskah Akademik dalam Pembentukan RUU
MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2013 KEDUDUKAN, FUNGSI DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.
PRINSIP-PRINSIP UMUM HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
PENULISAN MAKALAH PEMILIHAN PNS BERPRESTASI
OLEH: AGUN GUNANDJAR SUDARSA (Ketua Tim Kerja Sosialisasi MPR RI)
BANTUL 26 MARET 2014.
LOMBA DIES NATALIES KE-56 UNIVERSITAS JANABADRA
PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
Perancang Peraturan Perundang-undangan Angkatan VII dan VIII
Mahkamah Pengadilan Internasional
TUGAS, FUNGSI dan KEWENANGAN
PENGANTAR MK ADALAH LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN PERADILAN KONSTITUSI SEHINGGA SERING DISEBUT SEBAGAI PENGADILAN KONSTITUSI (CONSTITUTIONAL COURT) HAL.
Hukum Tata Negara “PEMILIHAN UMUM dan KPU”
Impeachment atau Pemakzulan
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
SISWA – SISWI SMA/MA/SEDERAJAT SE JAWA TIMUR
OIM NET I Olimpiade Ilmiah Mahasiswa Universitas Indonesia 2012.
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
ANGGOTA: ANGGI JANTI T Y (02) DHINA WINDY A (09) MUHAMMAD IRSYAD S (19) ZUHROUL FAUZIATUL U (32) XI IPA 2 Kelompok 7.
Oleh: Iskandar Muda, S.H., M.H.
Universitas Padjadjaran
PROGRAM REGULER SEMESTER GENAP 2016
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF.
Hukum Untuk Anak Remaja
“DEBAT HUKUM: AJANG UJI INTELEKTUALITAS” (Suatu Pengenalan Debat Hukum) Suryana Yogaswara, S.H. Disampaikan pada “Workshop/Diskusi Debat Hukum” yang diselenggarakan.
Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
BAGI YANG MEMPUNYAI ARTIKEL DI MEDIA MASSA IKUTI LOMBA KARYA TULIS POPULER MAHASISWA 2014 Tema : “Peran Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dalam membangun Keindonesiaan.
METODOLOGI PENELITIAN PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Tahapan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah
PENULISAN MAKALAH PEMILIHAN PNS BERPRESTASI
Ormawa Of The Year.
Pengaturan impeachment di berbagai negara
KEPEMIMPINAN DAN KODE ETIK PNS
LOMBA KARYA TULIS ILMIAH UIN SUKA TAHUN 2014
TECHINAL MEETING LOMBA KARYA TULIS ILMIAH “LIFEMAX” SMA/MA SEDERAJAT TINGKAT NASIONAL TAHUN 2O16.
Advokasi Litigasi.
PEMBUKAAN BAZAR IKAN MURAH DAN PRODUK OLAHAN HASIL LAUT
SUSUNAN PEMERINTAHAN INDONESIA
Materi Ke-13: Pengujian Terhadap Perda (Toetzingrecht)
PARADIGMA KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM AGRARIA NASIONAL
Materi Ke-13: Pengujian Terhadap Perda (Toetzingrecht)
LOMBA DACIL (DAI CILIK)
Dewan Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum
HAM di Indonesia Mahendra P. Utama.
PARADIGMA KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM AGRARIA NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA DAN PERAN KOMNAS HAM DALAM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA Oleh Muhammad Nurkhoiron (Komisioner Komnas HAM )
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
Pengujian Peraturan Perundang-undangan
MeMAHAMI SYSTEM KEBIJAKAN PUBLIC, MENGOLAH DATA DAN MENYEBAR INFORMASI
PRAPERADILAN DAN BANTUAN HUKUM
Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu DPR, DPD, DPRD
HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
Arah sistem politik indonesia
PRAKTIK PERADILAN KONSTITUSI
Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Jakarta, 06 April 2011.
PEDOMAN UMUM PEMILIHAN DOSEN BERPRESTASI. LATAR BELAKANG Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Jadwal Pelaksanaan Tenaga Kependidikan Berinovasi
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI. ASAS DAN SUMBER HUKUM ACARA MK Pembahasan: Asas-Asas Hukum Acara MK Sumber Hukum Acara MK.
Debat Bahasa Indonesia
MAHKAMAH KONSTITUSI. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung yang dibentuk.
LEMBAGA-LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
Transcript presentasi:

TRIBUTE TO PROF. DR. SRI SOEMANTRI S.H. TEMA:Negara Hukum Indonesia berdasarkan Konstitusi

Dokumentasi Padjadjaran Law Fair 2010 TEMA: Penguatan Kembali Rule Of Law Untuk Pembangunan Ekonomi, Demokratisasi, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Dokumentasi Padjadjaran Law Fair 2010

BENTUK KEGIATAN Debat Hukum Nasional Kegiatan Debat Hukum Nasional akan mempertandingkan Tim Debat dari berbagai Universitas di Indonesia dimana ada pihak yang pro/ government team/ affirmative team dan ada pihak yang kontra /oposisi team/ negative team terhadap suatu isu-isu terkini yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dimana penilaian terhadap masing-masing tim/perseorangan di dasarkan isi argumen, kemampuan mereka untuk berargumen dengan baik dan mempertahankan argumen mereka. Tim penilai akan diserahkan kepada Tim Juri yang independen terutama dari dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan Adjudicater Debat. BENTUK KEGIATAN Lomba Legislative Drafting Undang-Undang dalam lomba Legislative Drafting ini adalah mengenai Undang-Undang Keamanan Negara. Di dalam lomba legislative drafting ini para calon peserta akan mengirimkan naskah akademik, rancangan undang-undang lengkap dengan penjelasannya lalu naskah tersebut akan diseleksi oleh dewan juri. Setelah seleksi diharapkan ada 4 draft undang-undang terbaik yang akan dipresentasikan oleh pembuat draft undang-undang tersebut di depan dewan juri. Kemudian dewan juri akan menilai dan menentukan 1 (satu) tim yang menjadi pemenangnya. Setelah itu lomba dinyatakan berakhir. MCC Konstitusi Tema MCC Konstitusi adalah mengenai Sengketa hasil pemilihan umum . MCC konstitusi ini adalah suatu bentuk perlombaan praktik peradilan semu yang merupakan miniatur peradilan sesuangguhnya, seperti beracara di Mahkamah Konstitusi. Di dalam perlombaan ini setiap Universitas mengirimkan satu tim delegasinya yang terdiri dari pihak-pihak yang diperlukan dalam beracara di persidangan MK. Dimana tim tersebut diberikan waktu selama 4 Bulan untuk mempelajari kasus posisi mengenai sengketa hasil pemilihan umum dan mempelajari tata cara beracara di Mahkamah Konstitusi. Setiap tim berusaha sebaiknya untuk beracara seperti di Mahkamah Konstitusi.