ADR di Jepang Hukum ADR ADR oleh Sektor Swasta (Asosiasi Advokat) ADR Finansial ADR Medik Guru Besar Law School, Univ. Chukyo Guru Besar Tamu Fak.Kedokteran, Univ. Kurume Guru Besar Tamu Prgm. Pascasarjana, Univ. Kumamoto Mantan Hakim Pengadilan Negeri Osaka K-inaba@mecl.chukyo-u.ac.jp Kazuto INABA　

Profesi Hukum：Hakim 2.684 org Jaksa1.679 org Advokat 26.964 org Populasi Penduduk dan Luas Wilayah serta Jumlah Orang yang Berprofesi Hukum di Jepang （Tahun 2008） Populasi： 127,69 juta Luas Wilayah：377.835 km² Profesi Hukum：Hakim 2.684 org　 Jaksa1.679 org　Advokat 26.964 org

Terkontinyunya Penyelesaian Sengketa Continuer (Kontinyuitas) Penghindaran Avoid Negosiasi Ignore Negotiation Mediasi Pengabaian Mediation Arbitrase Gugatan Arbitration Litigation Pertolongan sendiri Self-help

Kontradiksi sosial yg membutuhkan ADR 　Apakah Anda juga merasa kita mulai tidak mampu berdialog (dibanding sedia kala) ? Bukan hanya anak-anak tetapi juga masyarakat orang dewasa pun demikian halnya. Kita tidak mampu menyampaikan pendapat dirinya dengan cara yang tepat sehingga tidak dapat menghasilkan kesepakatan dengan lawan bicara, kita tidak mampu membayangkan bagaimana kata-kata dirinya diterima oleh lawan bicara, dll. Di lain sisi, jelas kita menyadari bawa trouble dan sengketa yang terjadi di antara diri kita dan lawannya tidak dapat diselesaikan dengan jalan selain dialog. Sudah lama disadari adanya keterbatasan litigasi di pengadilan. Litigasi yang merupakan dunia jauh dan asing bagi kita tidak dapat kita gunakan dengan mencurahkan waktu, biaya dan tenaga yang banyak. Trouble dan sengketa tidak dapat dihindarkan jika timbul perbedaan pendapat, emosi dan kepentingan. Disini kita menyadari adanya kontradiksi yang serius sebagai berikut. Dalam masyarakat yang mengalami berkurangnya dialog, justru dialog menjadi sesuatu yang penting. Masyarakat yang tidak mampu berdialog-lah yang justru membutuhkan dialog.

Peradilan dan Dialog Sumber gambar di kiri： Situs web Mahkamah Agung Jepang

Unsur Ganti Kerugian Pembuktian Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Hakin Penggugat Kesalahan Asas keyakinan bebas Probablitas yang tinggi Ganti rugi Kerugian Pembuktian 原告は、証拠により、過失行為、損害と、その間の因果関係が存在することを、高度な蓋然性の状態にあることを、裁判官に抱かせること（これを心証という）が求められる。東大病院ルンバ－ル事件において、最高裁判所は、訴訟上の因果関係の立証について、「1点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑を差し挟まない程度に真実の確信を持ち得ることを必要とし、かつ、それで足りるものである」（最高裁昭和50年10月24日判決・民集29巻９号1417頁）と判示する。 つまり、訴訟上の因果関係を、自然科学的証明とすると、主張・立証責任を負担したものがほとんど敗訴する。そこで、判示のような訴訟上の因果関係に関する立証命題を示したものである。そして、「高度の蓋然性」という表現は、因果関係の判断には、不可避的に価値判断や評価要因が入り込むところ、事案により、そのような要因を組み入れることが可能となることを示したものと受けとめられている。しかし、そのことにより、個々の因果関係の認定・判断の基準としては不安定とならざるを得ないこととなる。 Hubungan sebab-akibat Tergugat

Pembuktian dan Keterbuktian Tidak beralasan utk diragukan (pidana) Probabilitas yg tinggi (perdata) Hukum diterapkan Keyakinan hakim All Pembuktian Keterbuktian Nothing Hukum tidak diterapkan 当事者は、裁判官に対して法律効果の基礎となる要件事実（主要事実）の存在について、証明レベルの心証をとらせようと、立証活動を行います。裁判官が証明レベルの心証に至った場合は、その法規の適用が認められますが、それに至らない場合（真偽不明）には、法規の不適用となり、このことから生ずる当事者の不利益を証明責任といいます（法規不適用説）。これは、立証活動後の法規の不適用（評価規範として働きます）という結果の不利益を指すことから、客観的証明責任ないし結果責任としての証明責任と呼ばれます。裁判官としては、当事者の立証活動を踏まえて、自由心証主義の下、事実認定に努めますが、真偽不明に終わることがあります。その場合でも裁判所は判断を拒むことはできないので、その不存在を犠牲して裁判をすることにし、これに伴って当事者の一方が被る不利益をいうのです。 しかし、先に証明のレベルである「高度の蓋然性」の項で説明したように、このレベルは訴訟の進行に応じて揺れますし、客観的に決まっているものではありませんので、当事者としての立証活動としての指針（行為規範として働く）としての主観的証明責任の分析が大事になってきます。

Wakai dengan Bantuan Hakim

Alur Penanganan Sengketa Hukum di Jepang Peradilan Tingkat Pertama Perdata Umum Pengadilan Sengketa hukum Chotei （Lebih dahulu, Tidak lebih dahulu） Litigas Pelimpahan kpd Chotei Wakai dg bantuan hakim Proses untuk pemutusan ADR Alternative Dispute Resolution

Fleksibilitas Wakai oleh Hakim (Upaya Wakai) Pasal 89 UU 　Pengadilan, pada tahapan litigasi apa pun, dapat mengupayakan Wakai, atau dapat membuat commisioned judge atau entrusted judge mengupayakan Wakai. (Tindakan untuk Wakai・ Pasal 89 UU) Pasal 32 Peraturan　Pengadilan atau commissioned judge atau entrusted judge dapat memerintahkan pihak principal atau wali/pengampu datang menghadap. 2. Pengadilan atau commissioned judge atau entrusted judge jika dipandang layak dapat melaksanakan upaya Wakai di luar pengadilan.

Statistik Yudisial Wakai oleh Hakim dll Jumlah perkara yg selesai Putusan Contra-dictoir Wakai P.tingkat pertama di Pengadilan sumir 301.185 143.280 39.755 85.392 P.tingkat pertama di PN 192.247 62.072 40.417 55.050 P.tingkat pertama perkara personal 11.099 4.980 3.421 4.693 P.tingkat banding di PN 4.203 2.087 1.248 P.tingkat banding di PT 15.176 8.849 5.023

Mengenai Wakai Memutus (mengadili).itulah tugas hakim Jangan menjadi hakim Wakai Namun ternyata banyak kasus diselesaikan dengan Wakai Merasa bersalah/tidak bangga melakukan Wakai Memakai teknik/cara sendiri-sendiri di ruang yg tertutup Tidak ada peningkatan teknik Tidak pernah ada penelitian yang mendalam

Federal Judicial Center ADR Alternative Dispute Resolution Wakai oleh hakim Reformasi yudisial perdata

Pengalaman di Amerika Serikat Pemohon Administrator Termohon Penyewa ③ ① ② ④ Mediator

Sejarah dan Situasi Aktual Chotei Yudisial

(Referensi) Sejarah Sistem Chotei di Jepang (Pra-Perang Dunia II) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Sumber: Mr.Irie) ■Era Edo Penyelesaian intern　・・Diselesaikan secara intern. Satuan tetangga 5 rumah tangga. (Edo) ■Era Meiji （1867～） Kankai　（1875～1890） ■Era Taisho（1912～1915） UU Chotei Sengketa Sewa Tanah/Rumah（1922）　 Terbatas pd bidang dan kota tertentu, menjadi model UU Chotei selanjutnya. Dimanfaatkan utk pembagunan kembali pasca Gempa Besar Kanto yg terjadi tahun berikutnya (1923). UU Chotei Sengketa Sewa Tanah Pertanian（1924）. UU Chotei Sengketa Niaga （1926）－Arbitrase oleh Komisi Chotei ■Era Showa (pra-Perang Dunia II（1915～1945） UU Chotei Luar Biasa utk Sengketa Utang（1932）－Peradilan dg putusan yg dapat menggantikan Chotei. UU Chotei sengketa personal（1939）－Perkara urusan keluarga, Kommissioner Chotei yg terdiri dari laki-laki dan perempuan. UU Istimewa Hukum Acara Perdata dalam Keadaan Perang (1942）－Menggunakan Chotei utk seluruh sengketa perdata. 　16 16

（Referensi） Sejarah Sistem Chotei di Jepang (Pasca-Perang Dunia II) ■Era Showa (pasca-Perang Dunia II)（1945～） Domestic Relation Trial Act（1947）. Civil Conciliation Act（1951）。 Komite Penyelesaian Sengketa Pekerjaan Pembagunan （1956）。※ADR oleh lembaga administrasi. Putusan mengenai peradilan pengganti Chotei yang dinyatakan inkonstitusional（1960）. Pusat Nasional Urusan Konsumen Jepang（1968）. ※Mediasi untuk perlindungan konsumen. Environmental Dispute Coordination Commission（1970）。 Amandemen Civil Conciliation Act（1974）. ※Seleksi dan Kesejahteraan Kommissioner Chotei, dll. Nichibenren Traffic Accident Cousultaion Center（1967）. The Japan Center for Settlement of Trafic Accident （1978）. ■Era Heisei（1989～） Daini Tokyo Bar Association Arbitration & Mediation Center （1990）。 Pedoman Penanganan Perkara Chotei Perdata （1993）。 ADR Task Force di Kantor Kabinet （Februari 2002～Nopember 2004）. UU ＡＤＲ（dibentuk pada Nopember 2004, diberlakukan sejak April 2007）. 　17 17

Kronologi Terkait dengan Chotei Sosial 1919 Perang Dunia I berakhir 1920 UU Sewa Tanah, UU Sewa Rumah 1922 UU Chotei Sengekta Sewa Tanah/Rumah 1923 Gempa Besar Kanto UU Juri 1924 UU Chotei Sengketa Tanah Pertanian 1925 UU Preservasi Perdamaian, UU Pemilihan Umum, Siaran radio 1926 UU Chotei Sengketa Niaga UU Chotei Perselisihan Perburuhan 1929 Great Depression Novel “Kaniko-sen” oleh Takiji Kobayashi

Kronologi Terkait dengan Chotei Sosial 1931 Insiden Manchuria 1932 UU Chotei Luar Biasa utk Sengekta Utang. (Peradilan pengganti Chotei) 1938 “UU Chotei” Masataro Miyake UU Mobilisasi Nasional 1939 UU Chotei Sengekta Personal (cikal bakal langsung Domestic Relation Trial Act),UU Perubahan Ketentuan tentang UU Pertambangan. Insiden Nomonhan Invasi Polandia oleh Nazi 1941 Pecahnya Perang Pasifik 1942 UU Istimewa Hukum Acara Perdata dalam Keadaan Perang. (upaya Chotei dapat digunakan utk seluruh sengketa perdata) 1943 1945 Perang Dunia II berakhir

Penerimaan Baru Gugatan Perdata Umum di Pengadilan Tingkat Pertama 751398 551875 199523 地方裁判所は微増です。人事訴訟事件を含んでいます。

Chotei Perkara Perdata – Pengadilan Negeri 民事調停は、簡易裁判所に比べて、地方裁判所での事件数は極めて少数です。1997年前後の増加は、私が法務省訟務局検事当時、主任で担当していましたかねみ油症事件の仮執行に伴う不当利得返還請求事件を、全国の地方裁判所に約1000件申し立てたのが主な原因と思います。

Chotei Perkara Perdata－Pengadilan Sumir 148242 簡易裁判所における民事調停事件は、その件数がとても多いのです。

Chotei di Pengadilan Keluarga Merupakan prosedur di mana Hakim Chotei atau Hakim Chotei non-karir (Kaji Chotei-kan) bersama dg Kommissioner Chotei urusan keluarga yg diangkat dari masyarakat mendengar para pihak, dan sebagai pihak netral membantu para pihak menemukan penyelesaian yg tepat, layak dan dapat diterima oleh seluruh pihak. Kommissioner Chotei Hakim Chotei (hakim) Kommissioner Chotei Probation officer P.Keluarga Penitera 裁判官書記官 Panitera 調停委員 Kommissioner Chotei 家事審判官（裁判官）Hakim Mediator urusan keluarga (hakim) 調停委員 Kommussioner Chotei 家庭裁判所調査官 Probation oficer untuk pengadilan keluarga 申立人 Pemohon 相手方 Termohon Termohon Pemohon

pembagian harta warisan Perkara Keluarga Perkara perdata umum Pengadilan Negeri `Pengadilan Keluarga Perkara keluarga Komisi Chotei Masalah suami-isteri Masalah anak Masalah pewarisan dan pembagian harta warisan Berhasil Hakim 2 orang Komissioner Chotei Tidak berhasil Judgmen 平成19年度751 499件 130 061 離婚65 265 成立31 625 Tahun fiskal 2007 Perkara Chotei 130.061 Tahun fiskal 2007 Perceraian 65.265 kasus Berhasil 31.625 kasus

ADR Yudisial (melekat pada pengadilan) Beragamnya menu penyelesaian melalui pembicaraan Chotei（Perdata・keluarga, Chotei diupayakan terlebih dahulu） Wakai sebelum gugatan diajukan (Sokketsu) (KUHAPerdata 275) Wakai oleh hakim (KUHAPerdata 89) Kesepakatan Wakai yang diterima secara tertulis (KUHAPerdata 264) Klausula kesepakatan Wakai yg ditetapkan pengadilan dll (KUHAPerdata 265) Pelimpahan kepada Chotei (Civil Conciliation Act 20①） Wakai di tingkat banding

Karakteristik umum litigasi dan Chotei Kelebihan Biaya murah Cepat・singkat Mudah diakses Tidak terbuka untuk umum Tidak harus dibantu advokat Kemungkinan tidak rusaknya hubungan antar para pihak tinggi Para pihak dapat mengambil kepemimpinan dalam menempuh proses Dapat memperoleh kesepakatan yg fleksibel Mempunyai kekuatan memaksa Bersifat terbuka untuk umum Menjadi jelas mana yang menang dan mana yang kalah Tingginya obyektivitas Dapat naik banding Kelemahan Tidak mempunyai kekuatan memaksa Adanya kemungkinan pihak lawan tidak bersedia menempuh Chotei Adanya kemungkinan tidak tercapai kesepakatan Penemuan fakta yang longgar Adanya perbedaan hasil tergantung mediator Besarnya kemungkinan proses berjalan tidak transparan Biaya tinggi Memakan waktu lama Tidak dapat dipahamai oleh orang awam Informasi rahasia tidak dapat dijaga Permusuhan antar pihak membekas Dalam kenyataannya memerlukan bantuan advokat Klasifikasi tersebut diatas bukan sesuatu yang tidak ada pengecualian, contohnya; litigasi nilai gugat kecil yang tidak tentu selalu memerlukan bantuan advokat, dll. 26 26

Perbandingan antara Chotei Yudisial dan Chotei oleh Sektor Swasta Chotei Yudisial (oleh pengadilan) （Chotei perdata, Chotei pkr keluarga） Chotei oleh sektor swasta （Asosiasi profesi, Asosiasi usaha ） Kelebihan Otoritas. (mudah diterima oleh para pihak) . Kekuatan (kekuatan eksekutorial, pencarian fakta) . Bersejarah panjang. Kaya akan pengalaman. Biaya murah. ※ Keterlibatan hakim. (kemampuan, pengalaman) Penanganan terorganisir. (panitera, probation officer di P.Keluarga, unit kesehatan) Fasilitas.(contoh: tombol darurat, ruang yg dilengkapi magic mirror utk pengamatan keadaan anak) “Studi kasus”, “Laporan Chotei” serta data/informasi lain yg terakumulasi. Sedikitnya pembatasan waktu. (contoh: hari Sabtu・minggu, pada malam hari, dll) Dimungkinkannya pertemuan yang diadakan lebih sering. Sedikitnya pembatasan tempat. (contoh: tempat yg mudah diakses oleh para pihak. Keengganan para pihak mendatangi pengadilan.) Pengajuan permohonan yg mudah. Keinginan para pihak diutamakan dalam menjalankan proses. Dimungkinkannya Chotei dg kehadiran kedua belah pihak di satu ruang yg sama. Kualitas mediator. Mudah dilakukan percobaan inovatif. Kelemahan Tidak diberi hak memilih mediator. Rendahnya fleksibilitas menentukan waktu dan tempat. Tingginya tuntutan akan efisiensi. Metode kaukus yang dominan. Aspirasi pengguna kurang didengarkan. Kurangnya dukungan anggaram, wewenang, pengalaman, fasilitas, penanganan terorganisir serta hampir semua faktor penunjang lainnya. Ada juga Chotei oleh sektor swasta yang gratis biayanya, maka ciri-ciri tsb ditatas mengenai biaya tergantung pada menu Chotei. Jika biaya advokat diperlukan, biaya keseluruhannya, baik CHotei yudisial maupun swasta, tidak murah. 27 27

Pandangan terhadap para pihak Process Stage Pandangan terhadap para pihak Not-knowing Persiapan pendahuluan Skill Pertemuan pertama Paraphrasing Stage utk pertukaran Mendengar pihak Open-end question Structure Mendengar Etika Mengidentifikasikan masalah Ethics Menciptakan pilihan Brainstorming Stage utk penyelesaian Mengecek reseptivitas sosial, efektivitas, kelayakan, praktikabilitas Kesepakatan dan pembuatan akta 28

Hukum ADR

Opini Dewan Reformasi Sistem Yudisial – Sistem Yudisial yg Menunjang Jepang pada Abad ke-21 – 12 Juni 2001 ・ Di samping fungsi peradilan yang merupakan inti sistem yudisial harus ditingkatkan dengan mencurahkan perhatian dan tenaga khusus, ADR, agar menjadi salah satu pilihan yg tidak kalah menarik dengan peradilan bagi masyarakat, harus ditingkatkan dan divitalisasikan. ・Agar ADR yang beragam dikembangkan dan ditingkatkan dengan tetap mengembangkan kelebihan-kelebihan yg dimiliki tiap ADR, perlu ada penguatan kerjasama antar lembaga terkait dan pembangunan infrastruktur bersama. ・Dengan tujuan meningkatkan dan mevitalisasikan ADR, mendorong kerjasama antara pengadilan, organisasi terkait serta kementerian dan badan pemerintah yang terkait, dan untuk itu perlu membuat forum komunikasi antar berbagai organisasi terkait dan pertemuan komunikasi antar kementerian dan badan pemerintah terkait. ・Meningkatkan unit pelayanan konsultasi terpadu mengenai litigasi, ADR serta berbagai penyelesaian sengketa lainnya, di samping itu membangun kerja sama antar organisasi penyelesaian sengketa dengan memanfaatkan situs portal internet serta teknologi informasi dan telekomunikasi agar dapat mewujudkan penyediaan informasi satu atap. ・Mengenai keterjaminan SDM di bidang ADR, perlu mendorong keterbukaan dan sharing informasi mengenai SDM, penyelesaian sengketa serta hal-hal penting lainnya terlebih dahulu, lalu perlu meningkatkan pendidikan dan pelatihan mengenai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. ・Dengan memperhatikan tren internasional, perlu membangun segera sistem hukum arbitrase (termasuk arbitrase kommersial internasional). Lebih lanjut, dari sudut pandang membangun infrastruktur sistem ADR yang terpadu, dengan memandang pembentukan undang-undang yang mengatur skema dasar pendorongan pemanfaatan ADR dan penguatan kerjasama dengan prosedur litigasi (yang biasa disebut “ UU Pokok ADR”), perlu mempertimbangkan strategi yang diperlukan. Dalam mempertimbangkan hal tersebut, perlu mempertimbangkan pula secara konkret mengenai pemberian kekuatan pencegahan (atau penghentian) berlakunya daluwarsa, pemberian kekuatan eksekutorial, pengkondisian agar menjadi sasaran bantuan hukum, serta perbaikan prosedur sehingga dapat menggunakan prosedur peradilan mengenai seluruh atau sebagian ADR atau peralihan secara berlawanan dapat berlangsung dengan lancar. ・Dengan tujuan meningkatkan pemanfaatan ahli/specialis hukum terkait serta orang ahli non-advokat dalam ADR, sebagai bagian dari serangkaian perbaikan pasal 72 UU Advokat, melakukan pertimbangan secara spesifik dengan memperhatikan realita tiap jenis profesi agar mendapatkan kedudukan hukum yang jelas. Mengenai pasal tersebut, setidaknya agar terjamin prediktabilitas mengenai lingkup dan bentuk sasaran regulasi, perlu mespesifikasikan substansi regulasi dalam suatu bentuk, termasuk urusan hukum dalam perusahaan dan lainnya dari sudut pandang menyesuaikan dengan perubahan tugas dan fungsi ahli/specialis hukum terkait dan semakin beragamnya bentuk perusahaan.

Beralihnya Concern terhadap ADR Apa itu ADR ? Apa peranannya dalam sistem yudicial yg ada ? Sikap skeptis dan harapan thd ADR Apa pun juga harus membuat ADR Perhatian thd sistem dan wadah Bagaimana membina/mendapatkan SDM yg melakukan ADR Perhatian terhadap masalah riil

Kronologi Reformasi Sistem Yudisial ・ ADR 27Jul.　1999 Pertemuan ke-1 Dewan Reformasi Sistem Yudisial 12 Jun. 2001 Rekomendasi dan Opini Dewan 16 Nop,2001 UU ttg Promosi Reformasi Sistem Yudisial UU No.119 1 Dec. 2001 Pembentukan Kantor Promosi Reformasi Sistem Yudisial 5 Feb.2002 Rapat ke-1 Task Force ADR 20 Mar.2003 Action plan ttg Peningkatan Kerjasama antar Lembaga Terkait utk Meningkatkan dan Mevitalisasi Liaison Conference Lembaga Pemerintah Terkait utk Meningkatkan & Mevitalisasikan ADR Jul, 2003 Mengenai pembangunan infrastruktur ADR yang terpadu Sekretariat utk Kantor Promosi Reformasi Sistem Yudisial 8 Nop.2004 Rapat ke-38 Task Force ADR 19 Nop. 2004 UU ttg Promosi Penggunaan Prosedur ADR UU No.151

Gambaran Keseluruhan ADR dan Sasaran UU ADR ADR yudisial (Chotei perkara perdata・keluarga) ADR administratif ADR yg terakreditasi ADR swasta 第一条 　この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、裁判外紛争解決手続（訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。以下同じ。）が、第三者の専門的な知見を反映して紛争の実情に即した迅速な解決を図る手続として重要なものとなっていることにかんがみ、裁判外紛争解決手続についての基本理念及び国等の責務を定めるとともに、民間紛争解決手続の業務に関し、認証の制度を設け、併せて時効の中断等に係る特例を定めてその利便の向上を図ること等により、紛争の当事者がその解決を図るのにふさわしい手続を選択することを容易にし、もって国民の権利利益の適切な実現に資することを目的とする。 （定義） 第二条 　この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 　民間紛争解決手続　民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続をいう。ただし、法律の規定により指定を受けた者が当該法律の規定による紛争の解決の業務として行う裁判外紛争解決手続で政令で定めるものを除く。 二 　手続実施者　民間紛争解決手続において和解の仲介を実施する者をいう。 三 　認証紛争解決手続　第五条の認証を受けた業務として行う民間紛争解決手続をいう。 四 　認証紛争解決事業者　第五条の認証を受け、認証紛争解決手続の業務を行う者をいう。 ADR yg tidak terakreditasi Mediasi dan konsiliasi

ADR（Alternative Dispute Resolution） ADR dalam arti luas Chotei yudisial（Wakai・Chotei） Pengadilan Sumir, Pegadilan Negeri Pengadilan Keluarga Chotei swasta Pusat penyelesaian sengketa bentukan asosiasi advokat The Japan Commercial Arbitration Association The Japan center for Settlement of Traffic Accident Disputes etc UU (pokok) ttg Promosi ADR (2004) 34

Bab 3 Pengecualian yang berkaitan dengan penggunaan prosedur pengakuan Peraturan Tentang Pencepatan Penggunaan Proses Penyelesaian Persengketaan Diluar Persidangan (Garis Besar) Gambar 1 Mempermudah hal memilih prosedur yang sesuai dalam mengusahakan penyelesaian persengketaan, dan dengan bertujuan menyumbang pada perealisasian hak serta keuntungan masyarakat secara tepat, bersamaan dengan menetapkan gagasan pokok tentang Prosedur Penyelesaian Persengketaan Diluar Persidangan, berkaitan dengan pekerjaan Prosedur Penyelesaian Persengketaan Swasta (sebagai mediasi dan perantaraan yang dilakukan oleh pengusaha swasta, dibuat sistem pembuktian sekaligus menetapkan pengecualian yang berkaitan dengan penghentian kedaluwarsaannya dan lain sebagainya, dalam rangka mengusahakan peningkatan keuntungannya. Peningkatan pengertian dari masyarakat Kerjasama di antara orang-orang yang berhubungan  Gagasan pokok (Pasal 3 Bab 1) = Sebagai Prosedur Penyelesaian Persengketaan berdasarkan hukum,  Penghargaan atas usaha proaktif dari orang yang bersangkutanpelaksanaan secara adil dan layak  Mencerminkan pengetahuan ahli, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya dari persengketaan, menyelesaikannya secara cepat  Berkerjasama dengan orang yang melakukan ADR (Pasal 3 Bab 2)  Adalah tugas negara, daerah, lembaga umum dalam memberikan informasi dan lain sebagainya (pasal 4). Bab 1 Peraturan Umum Kondisi terdahulu Prosedur Penyelesaian Persengketaan Oleh Swasta = Prosedur Penyelesaian Persengketaan Diluar Pengadilan oleh pengusaha swasta yang melakukan perantaraan dalam perdamaian (Pasal 2 nomor 1) Kurang diakui dan dipahami Sistem pembuktian  Maksud = berdasarkan pada permohonan dari orang yang melakukan pekerjaan dalam Prosedur Penyelesaian Persengketaan Swasta, Menteri Kehakiman memeriksa dan mempertimbangkan apakah pekerjaan yang bersangkutan sesui dengan standar yang tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, dan bila diakui telah sesuai, maka akan diakui tentang pekerjaannya tersebut (Pasal 5 Pasal 6). Kurangnya informasi (kekhawatiran dan keragu-raguan dalam penggunaannya) Alenia 1 Pengakuan Pekerjaan Prosedur Penyelesaian Persengketaan Oleh Swasta  Standar Pengakuan (Pasal 6) (1) Pekerjaannya sesuai dengan standar nomor 1 - nomor 16 (2) Pada pekerjaan (1) pengetahuan, ketrampilan, dan dasar-dasar akuntansi yang diperlukan  Alasan tidak memiliki kualifikasi (anggota sindikat penjahat (boryokudanin dll) (Pasal 7)  Prosedur Permohonan (Pasal 8)  pemeriksaan Menteri kehakiman  pengakuan * Berkonsultasi kepada menteri terkait dll, pendapat petugas yang mengambil bagian dalam pemeriksaan untuk pengakuan Pemberian informasi dan lain sebagainya  Menunjukkan pengakuan kepada umum (Pasal 11 Ayat 1)  Pengumuman tentang pengakuan dan lain sebagainya (Pasal 11 Ayat 2)  Kewajiban menjelaskan (Pasal 14)  Mengumumkannya melalui internet dan lain sebagainya (Pasal 31) Pemberian pedoman dalam pemilihan ADR Pembatasan dalam sistem (Kurangnya insentif dalam penggunaannya)  Pembatasan oleh peraturan kepengacaraan  Kurang praktis karena tidak ada kedaluwarsaan dan waktu penghentian Alenia 2 Pekerjaan orang yang mengusahakan pekerjaan menyelesaikan persengketaan yang diakui (1) Kewajiban menjelaskan (Pasal 14) (2) Melarang penggunaan anggota sindikat penjahat (boryokudanin) dan lain sebagainya (Pasal 15) (3) Membuat dan menyimpan catatan pelaksanaan prosedur (Pasal 16)  Pelaksanaan prosedur oleh ahli  Penghentian kedaluwarsaan (Pasal 25)  Penghentian prosedur penggugatan (Pasal 26)  Peraturan khusus yang berkaitan dengan di depan mediasi (Pasal 27) Bab 2 Pengakuan Pekerjaan Prosedur Penyelesaian Persengketaan Diluar Pengadilan Pemanfaatan ahli Memperkaya sitem Alenia 3 Laporan dan lain sebagainya  Laporan dan lain sebagainya (1) Menyerahkan surat laporan administrasi dan lain sebagainya (Pasal 20) (2) Permintaan dan pemeriksaan laporan oleh Menteri Kehakiman (Pasal 21) (3) Himbauan dan perintah pengambilan tindakan dari Menteri Kehakiman (Pasal 22) * Pertimbangan pada kekhususan ADR Swasta  Penghapusan pengakuan (Pasal 23) Membenahi lingkungan agar dapat memusatkan perhatian pada ADR tanpa harus khawatir akan hal yang tidak menguntungkan seperti hilangnya kedaluwarsaan hak dan lain sebagainya Bab 3 Pengecualian yang berkaitan dengan penggunaan prosedur pengakuan

Perbedaan antara ADR Terakreditasi dan ADR yg tidak terakreditasi Item Terakreditas Tidak terakreditasi １ Akuntabilitas（4） Wajib Tidak wajib ２ Pembuatan dan penyimpanan dokumen pelaksanaan acara （16） ３ Penyampaian laporan usaha dll（21） ４ Pencegahan berlakunya daluwarsa（25Ⅰ） Ada × ５ Penghentian prosedur litigasi （26） Memungkinkan ６ Ketentuan khusus mgn pelaksanaan Chotei lebih dahulu （27） Dapat berlaku ７ Honor （28） Dapat Tidak ８ Ketentuan saksi（32） Diterapkan

ADR (oleh Sektor Swasta) Utama di Jeapng Pengusaha Warga maysarakat Houterasu (Japan Legal Support Center) Unit pelayanan di perusahaan Unit konsultasi di instansi pemerintah (pusat/daerah) Unit pelayanan di asosiasi ahli hukum ADR oleh asosiasu profesi ADR di lapangan ADR oleh perusahaan /asosiasi usaha Asosiasi advokat Asosiasi judcial scrivener Medik Asosiasi land & house investigator Asosiasi administrative scrivener Keuangan Pemulihan bisnis Asuransi Perburuhan ADR oleh komunitas Telekomunikasi Arnitrase olahraga ADR oleh org.nirlaba

Houterasu （Japan Legal Support Center） Atas filosofi “mewujudkan masyarakat dimana setiap warga dapat memperoleh informasi dan layanan untuk menyelesaikan trouble hukum di manapun di dalam Jepang, dibentuk sebagai organisasi yang memainkan peranan pusat dalam memberikan bantuan hukum kepada warganya. Houterasu merupakan salah dari 3 tiang utama dalam “Reformasi Sistem Yudisial”, yang bernama resmi “Japan Legal Support Center” “UU Bantuan Hukum Komprehensif” adalah undang-undang yang diberlakukan sejak 2 Juni 2004 dengan tujuan untuk merealisasikan Konsep Bantuan Hukum Komprehensif yang bermisi mewujudkan masyarakat dimana setiap warga memperoleh informasi maupun layanan yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa, baik perdata maupun pidana, secara hukum di seluruh penjuru Jepang. Houterasu adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan UU tersebut dan berbentuk badan hukum administrasi independen. 概要 目的（第１条）   この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、法による紛争の解決が一層重要になることにかんがみ、裁判その他の法による紛争の解決のための制度の利用をより容易にするとともに弁護士及び弁護士法人並びに司法書士その他の隣接法律専門職者（弁護士及び弁護士法人以外の者であって、法律により他人の法律事務を取り扱うことを業とすることができる者をいう。以下同じ。）のサービスをより身近に受けられるようにするための総合的な支援（以下「総合法律支援」という。）の実施及び体制の整備に関し、基本理念、国等の責務その他の基本となる事項を定めるとともに、その中核となる日本司法支援センターの組織及び運営についても定め、もってより自由かつ公正な社会の形成に資することを目的とする。 総合法律支援の実施及び体制の整備（第２章） 1.基本理念（第２条） 総合法律支援の実施及び体制の整備は、次条から第７条までの規定に定めるところにより、民事、刑事を問わず、あまねく全国において、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会を実現することを目指して行われるものとする。 情報提供の充実強化（第３条） 裁判その他の法による紛争の解決のための制度を有効に利用するための情報等のほか、弁護士、隣接法律専門職者等の業務に関する情報等が提供される態勢の充実強化が図られなければならない。 民事法律扶助事業の整備発展（第４条） 資力の乏しい者にも民事裁判等手続の利用をより容易にする民事法律扶助事業が公共性の高いものであることにかんがみ、その適切な整備及び発展が図られなければならない。 国選弁護人の選任態勢の確保（第５条） 迅速かつ確実に国選弁護人の選任が行われる態勢の確保が図られなければならない。 被害者等の援助等に係る態勢の充実（第６条） 犯罪被害者等が刑事手続に適切に関与するとともに、犯罪被害者等が受けた損害又は苦痛の回復又は軽減を図るための制度その他の犯罪被害者等の援助に関する制度を十分に利用することのできる態勢の充実が図られなければならない。 連携の確保強化（第７条） 国、地方公共団体、日本弁護士連合会、隣接法律専門職者団体、裁判外紛争解決手続を行う者、犯罪被害者等の援助を行う団体、高齢者又は障害者の援助を行う団体等の間における連携の確保及び強化が図られなければならない。 2.国の責務（第８条） 国は、基本理念にのっとり、総合法律支援の実施及び体制の整備に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 日本司法支援センター（第３章） 1.概要 総合法律支援体制の中核となる運営主体として、独立行政法人の枠組みに従いつつ、最高裁判所が設立・運営に関与する新たな法人（日本司法支援センター。以下「支援センター」という。）を設立する。 2.役員等（第１款） 理事長は、支援センターを代表し、その業務を総理するものとし、あらかじめ最高裁判所の意見を聴き、法務大臣が任命する。 理事長、監事の他に役員として、理事を置く。理事は理事長が任命する。 理事長、理事は、支援センターが行う事務、事業に関して高度な知識を有し、適切、公正かつ中立な業務の運営を行うことができる者（裁判官、検察官又は任命前２年間にこれらであった者を除く。）のうちから任命することとする。また、政府、地方公共団体の職員は役員の欠格事由とする。 役職員の報酬・給与については、役員の業績や職員の勤務成績が考慮されるものとする。 3.審査委員会（第２款） 支援センターに、その業務の運営に関し特に弁護士等の職務の特性に配慮して判断すべき事項について審議させるため、審査委員会を置く。 審査委員会は、法曹三者のほか相当数の有識者で構成する。 契約弁護士等の契約違反に対する措置等については、審査委員会の議決を経ることを必要とする。 4.業務運営（第３節） 業務の範囲 支援センターは、情報提供（法制度や関係機関紹介）、民事法律扶助、国選弁護の態勢整備、司法過疎対策、犯罪被害者支援、関係機関等との連携の確保強化などの業務を行う。 上記の業務のほか、国、地方公共団体、公益法人その他の営利を目的としない法人等の委託を受けて、法律サービスの提供等の業務を行う。 中期目標、中期計画等について：独立行政法人の仕組みに準じる。 法務大臣が、一定の期間において支援センターが達成すべき業務運営に関する目標（中期目標）を定め、支援センターに指示する。 支援センターは、上記指示を受けて、中期目標を達成するための計画（中期計画）を作成し、法務大臣の認可を受ける。 法務大臣は、中期目標期間の終了時において、組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずる。 中期目標の策定、中期計画の認可、中期目標期間終了時の検討、業務方法書の認可等に当たっては、最高裁判所の意見を聴くものとする。 その他 主たる事務所のほか、地域の実情、業務の効率性その他の事情を勘案して必要な地に、事務所を置くことができることとする。 地域における業務の運営に当たり、協議会の開催等により、広く利用者その他の関係者の意見を聴いて参考とし、当該地域の実情に応じた運営に努めなければならないものとする。 支援センターは、法律事務取扱規程を定めることとする。同規程には、契約弁護士等による法律事務の取扱いの基準に関する事項を盛り込むこととする。 職務の独立性 契約弁護士等は、支援センターが取り扱わせた事務について、独立してその職務を行う。 5.財務及び会計（第４節） 独立行政法人の仕組みに準じる。 支援センターは、毎事業年度、財務諸表を作成して法務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

ADR　JAPAN ADR Japan adalah situs portal ADR (alternative dispute resolution) Bertujuan menjadi portal terpadu untuk organisasi-organisasi penyelesaian sengketa di berbagai bidang, mulai dari lembaga urusan konsumen hingga lembaga arbitrase, Sebagaimana disebut dalam Laporan Dewan Reformasi Sistem Yudisial yg dikeluarkan Juni 2001, mediasi, arbitrase serta berbagai bentuk ADR lain diharapkan lebih dimanfaatkan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang ringkas, cepat dan fleksibel, di samping litigasi. Sengketa di bidang perdagangan elektronik, lingkungan serta berbagai trouble lain yang sering dialami konsumen dan UMK pun memerlukan lembaga ADR yang dapat mereka konsultasikan masalahnya. Situs ini dirancang khusus sehingga pengguna dapat mengetahui dan mengakses melalui pranala luar organisasi konsultasi dan/atau organisasi mediasi/arbitrase mana yang tepat menurut jenis dan bidang sengketa. Memperkenalkan prosedur mediasi maupuan mediator/arbiter agar pengakses situs ini dapat mengenal ADR. Di samping itu, bertujuan pula untuk meningkatkan hubungan kerja sama dan pertukaran informasi antar lembaga ADR. Informasi mengenai organisasi ADR internasional, lembaga ADR di luar negeri serta diskusi-diskusi internasional yang terkini pun sedapat mungkin diperkenalkan.

Pelatihan Mediasi

Pembicaraan Dengan Memasukkan Orang Ketiga PerdamaianMediasi Penggugat Pemohon Tergugat Termohon Hakim (mediator) Komisioner mediasi （dalam pengadilan） Mediator （luar pengadilan）

Pelatihan Tenaga penanggung ADR Jepang di Jepang Tahun 2003 Departemen Ekonomi dan Industri・Pusat penelitian Ekonomi dan Industri Penelitian yang berhubungan dengan pengembangan SDM pelaksana ADR http://www.adr.gr.jp/training2003/index.html Kelas Dasar 2004 Departemen Ekonomi dan Industri, Biro Struktur Ekonomi dan Industri Asosiasi Arbitrasi Dagang JepangPersatuan Arbiter Jepang Panitia Reduksi Materi Pendidikan Mediator http://www.jcaa.or.jp/training2004/index.html Kelas Menengah 2005 Departemen Ekonomi dan Industri, Biro Struktur Ekonomi dan Industri Asosiasi Arbitrasi Dagang JepangPersatuan Arbiter Jepang Panitia Penerbitan Materi Pendidikan Mediator http://www.adr.gr.jp/edu_mdl_cls.html

Komposisi Program Bagian dasar Tingkat menengah Mengetahui keterbatasan yg dipunyai setiap orang Mediasi bentuk bantuan pada negosiasi sendiri yg proaktif Pertemuan yang pertama kali “Mendengar-kan” Situasi sulit Tingkat menengah Persiapan untuk mediasi Menjalankan mediasi Menyebar-luaskan mediasi Penyelesain mediasi Anda adalah mediator

Beragam Metode Penyelesaian Sengekta 〈Mediasi yg biasa dibayangkan kita〉 Negosiasi Fasilitatif Meminta kompromi Evaluatif Arbitrase Litigasi （Penyelesaian melalui pembicaraan） （Penyelesaian oleh pihak ketiga） （Penyelesaian melalui kesepakatan） (Penyelesaian yg memaksa) （Penciptaan solusi） (Ada/tidak hak hukum) （Penyelesaian bersahabat） (Penyelesaian bermusuhan) （Mengerti kepentingan lawan） (Saya yg benar)

Negosiasi antar pihak berperkara ADR Arbitrase Mediasi Evaluatif Yg meminta kompromi Fasilitatif Mendorong Negosiasi antar pihak berperkara

Gambaran Mediasi Fasilitatif Process Stage Pandangan thd para pihak Not-knowing Persiapan pendahuluan Skill Pertemuan pertama paraphrasing Stage pertukaran Mendengar pihak Open-end question Structure Mendengar Etika Identifikasi masalah Ethics Penciptaan pilihan Brainstorming Stage penyelesaian Mengecek reseptivitas sosial, efektivitas, kelayakan, praktikabilitas Kesepakatan dan pembuatan akta 46

ADR Finansial

Laporan kebijakan tertanggal 27 Juni 2000 “Mengenai Skema Finansial Baru yg Menyongsong abad ke-21” ① Peningkatan kerjasama antar organisasi bidang penyelesaian sengketa individual ② Peningkatan transparansi prosedur penanganan keluhan dan penyelesaian sengketa ③ Peningkatan kesiapan menindak lanjuti kasus penanganan keluhan dan penyelesaian sengketa ④ Publikasi aktif hasil aktualisasi penanganan keluhan dan penyelesaian sengketa ⑤ Perbaikan akses konsumen termasuk kegiatan hubungan masyarakat ⑥ Pembentukan “Forum Komunikasi dan Koordinasi Sengketa Finansial (nama tentatif)”

“Ttg Tantangan ke Depan terkait dng Pembangunan Sistem Dukungan Penyelesaian Sengketa dan Keluhan di Luar Pengadilan utk Bidang Finansial (ADR Bidang Finansial)”(Catatan ketua Forum) pd Juni 2008 oleh “Forum Komunikasi & Koordinasi Sengketa Finansial” Data aktual pada Juni 2008 Permohonan sertifikasi berdasarkan UU Promosi ADR diajukan oleh : 1 badan (Asosiasi Industri Sekuritas Jepang) Sertifikat sbg organisasi perlindungan investor yg diatur dlm UU Instrumen dan Exchange Finansial didapat oleh: 2 asosiasi (Asosiasi Usaha Asuransi Jiwa, Asosiasi Usaha Asuransi Kerugian Jepang” Persiapan utk permohonan sertifikasi sbg organisasi perlindungan investor yg diatur dalam UU Instrumen dan Exchange Finansial dilakukan oleh : 1 asosiasi (Asosiasi Perbankan Nasional) TF 2007 Jumlah kasus Total konsultasi 164.400 Total keluhan 31.518 Total sengketa 387

Laporan “ttg Bentuk Baru Sistem Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan di Bidang Finansial (ADR Finansial)” pd Desember 2008 oleh Komisi Finansial, Dewan Sistem Finansial （１）Konsep dasar pelembagaan ADR bidang finansial 　　　Semakin beragamnya produk/layanan finansial serta saluran penjualan 　　　ADR bidang finansial yang bersifat lintas batas sektor dan komprehensif （２）Karakteristik organisasi ADR bidang finansial 　　　ADR finansial dilakuakn oleh asosiasi usaha, organisasi pengatur diri serta badan-badan swasta lainnya. （３）Lingkup kegiatan organisasi ADR bidang finansial 　　　Konsultasi dan penanganan keluhan mengenai trouble finansial juga dimasukkan sebagai bagian dari tugas dan fungsi organisasi ADR finansial. （４）Kerja sama antar organisasi ADR bidang finansial 　　　Satu pintu masuk untuk memilah-milah （５）Wewenang organisasi ADR bidang finansial 　　　Organisasi ADR finansial selayaknya diberi wewenang untuk menentukan peraturan dalam batas tertentu serta wewenang yg diperlukan untuk menjamin efektivitasnya. （６) Prosedur ADR yg ditempuh oleh Organisasi ADR finansial 　　　Yang dipercayai dan diterima oleh pengguna jasa 　　　Yang diterima oleh lembaga keuangan juga （７）Kewajiban lembaga keuangan mengenai ADR finansial 　　　Melakukan pengaturan tertentu mengenai hubungan antara organisasi ADR finansial dan lembaga keuangan 　　　Lembaga keuangan diberi kewajiban untuk menempuh prosedur, memberiktan keterangan dan menyediakan data/informasi atas permintaan organisasi ADR finansial, serta menghormati hasil kegiatan ADR tersebut. （８）Keterlibatan badan pemerintah 　　　Badan pemerintah diberi wewenang tertentu terhadap lembaga keuangan dan organisasi ADR finansial sehingga badan pemerintah dapat melakukan pemeriksaan, pengawasan serta keterlibatan lainnya. 　　　Pada kategori usaha yang sudah mempunyai organisasi ADR, penggunaan jasa organisasai ADR tersebut dipersyaratkan sebagai persyaratan bagi entran （９）Efek hukum ADR finansial 　　　Efek hukum seperti pencegahan berlakunya daluwarsa, penghentian proses litigasi

ADR bidang Medik

Kejadian yg Diberitakan secara Besar-besaran 11 Jan.1999：Tertukarnya pasien di RS Univ. Kota Yokohama（operasi jantung・paru） Feb.1999：RS Pemprof.Hiroo（obat antiseptik diinfus） Jul.1999：RS Univ.Kyoritsu（Kasus sumpit kayu) Feb.2000：Kasus Univ.Kyoto（air distilasi dan ethanol） Okt.2000：Univ.Kedoktoran Saitama（overdosis obat antikanker） 2001：Univ.Kedokteran Tokyo Joshi (pump-oxygenator dalam operasi jantung） Nop.2002：Univ.Kedokteran Tokyo Jikei （kanker prostatik dan endoskop） Des.2004：RS Ohno Pemprof.Fukushima（Perdarahan hebat saat melepas placenta accreta ）

Tanggapan Negara （Departemen Kesehatan) April 2001, membentuk badan promosi keamanan dalam kedokteran April 2002, membuat rencana keseluruhan untuk keamanan dalam kedokteran Desember 2003, imbauan darurat oleh Menteri Departemen Kesehatan untuk kecelakaan kedokteran. Oktober 2004, mengumpulkan contoh-contoh kecelakaan pada kedokteran. Juni 2005, “Rencana untuk keamanan kedokteran masa depan” September 2005, bisnis model berkaitan dengan analisa kematian yang berhubungan dengan kegiataan pemeriksaan kedokteran April 2007, mengadakan acara pemikiran mengenai penyelidikan penyebab kematian yang bersangkutan dengan kegiatan pemeriksaan kedokteran Juni 2008,　Rancangan garis besar dari RUU ttg Pembentukan Komisi Investigasi Keselamatan Medik (nama tentatif)

Tahun 2008 （quick estimate） Perkara perdata Perubahan jumlah tuntutan hukum yang berhubungan dengan kedokteran Tahun Baru Sudah selesai Belum selesai Tahun 1993 ４４２ ３４７ １３５２ Tahun 1994 ５０６ ３９２ １４６６ Tahun 1995 ４８８ ４２６ １５２８ Tahun 1996 ５７５ ５００ １６０３ Tahun 1997 ５９７ ５２７ １６７３ Tahun 1998 ６３２ ５８２ １７２３ Tahun 1999 ６７７ ５６９ １８３１ Tahun 2000 ７９４ ６９１ １９３４ Tahun 2001 ８２２ ７２２ ２０３４ Tahun 2002 ９０９ ８７０ ２０７３ Tahun 2003 1003 1035 2043 Tahun 2004 1110 1004 2149 Tahun 2005 999 1062 2086 Tahun 2006 913 1139 1860 Tahun 2007 944 1027 1777 Tahun 2008 （quick estimate） 877 986 統計資料（最高裁判所事務総局・司法統計年報）によれば、医療訴訟は、ここ10年、新しく訴えが提起される事件（新受事件という）は増加しており（平成1３年度だけで、８０５件）で、この伸び率は、通常事件をはるかに上回るものである。 54

Alternative Dispute Resolution Penyelesaian perselisihan Kecelakaan pada kedokteran Penselisihan pada kedokteran Tuntutan hukum dalam kedokteran 　　　　　　　　　Kecelakaan pada Kedokteran Tidak semua kecelakaan menyebabkan perselisihan Perselisihan kedokteran ＡＤＲ Alternative Dispute Resolution Penyelesaian perselisihan Diluar pengadilan Tuntutan Hukum untuk kedokteran 医療事故とは,医療従事者の医療行為や医療施設の設備,システムに原因を発したすべての有害結果を指し,医療従事者・管理者の過失に基づくものだけではなく,不可抗力による場合も含まれる（これらを通常accidentと呼ぶ）。有害結果は生じなかったが,危うく医療事故を生じさせそうになった事態を,incidentと呼ぶ。 医療過誤（Medical Malpractice）とは医療事故のうち,過失に基づくものを指すが,訴訟が提起されても,過失があるという判決が確定するまでは,厳密な意味では「過失」があるとはいえない。 　　そこで,医療事故（accident）を防ぎ,また,医療事故の予備軍であるincidentも防ぐことが,医療のRisk Managementの目標になる。 Terjadi perselishan walaupun tidak terjadi kecelakaan Tidak semua perselisihan menjadi tuntutan hukum

Organisasi Investigasi Keselamatan Medik Jepang (Proyek Percontohan) Investigasi penyebab kematian Klik disini akan muncul penjelasan Penjelasan pelayanan Persetujuan Institusi kedokteran Keluarga pasien Laporan hasil penyelidikan Bisnis model Permintaan penyelidikanOr Daerah model Penerimaan Otopsi Melakukan penyelidikan Melakukan analisis dan penilaian Mendukung dan memberikan nasehat Laporan hasil penyelidikan Kantor Pusat Melakukan analisis dan penilaian Publikasi Masyarakat, pihak bersangkutan, institusi, dan departemen bersangkutan

Outline RUU Pembentukan Komisi Investigasi Keselamatan Medik (nama tentatif) Berdasarkan Drag III ttg Investigasi Penyebab Kematian dan Upaya Preventif Kecelakaan Medik menuju Terjaminnya Keselamatan Medik Dep.Kesehatan, Kesejahteraan & Tenaga Kerja, Juni 2008 （1)Keselamatan medik merupakan masalah penting dalam kebijakan medik di negeri ini, terutama mengenai kematian karena kecelakaan medik harus diinvestigasi penyebabnya untuk menyusun upaya pencegahan merupakan harapan yang serius seluruh masyarakat. Orang-orang yang bekerja di bidang medik dituntut mengambil tindakan-tindakan yang terbaik. Di sisi lain, tindakan perawatan dan pengobatan medis adalah suatu perbuatan yang selalu disertasi risiko karena harus melakukan ekspansif terhadap tubuh manusia, bahkan kadang kala dapat mengakibatkan kematian pasien atau akibat yang malang lainnya. (2) Untuk meningkatkan keselamatan medik, diperlukan upaya investigasi penyebab kecelakaan melalui otopsi dan/atau evaluasi proses perawatan/pengobatan saat terjadinya kematian akibat kecelakaan medik serta pembuatan mekanisme untuk memanfaatkan hasil tersebut dalam penanggulangan kecelakaan. Keluarga korban kecelakaan selalu mempunyai keinginan agar penyebab kejadian terungkap dan kecelakaan yang sama tidak terulang lagi. (3)Namun, investigasi penyebab kematian maupun analisa・ evaluasi perkembangan klinikal tidak ditangani dengan cukup oleh pemerintah selama ini, sehingga pada kenyataannya prosedur peradilan perdata dan pidana diharapkan sebagai jalan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa tersebut, meskipun prosedur-prosedur tersebut tidak tentu memberi hasil terungkapnya penyebab kematian. Oleh karena itu, dari sudut pandang menjamin keselamatan medik, perlu dibentuk organisasi yang secara khusus melaksanakan analisa dan evaluasi kecelakaan medik yang mengakibatkan kematian manusia. (4)Diyakini pembangunan mekanisme baru tersebut akan membawa hasil meningkatnya transparansi di bidang medik dan terpulihnya kepercayaan masyarakat terhadap medik, dan juga memberikan kontribusi dalam membangun lingkungan yang kondusif bagi dokter medis maupun tenaga medik lain dalam menjalankan tugasnya tanpa rasa takut salah.

Fungsi analisa penyebab & pencegahan Sistem Kompensasi Obstetrik Sistem yang mempunyai fungsi kompensasi terhadap bayi yang mengalami lumpuh otak terkait dengan persalinan serta fungsi analisa penyebab lumpuh otak dan pencegahan terjadinya kecelakaan serupa. Mekanisme Fungsi kompensasi Ibu hamil/bersalin (bayi) Pelaksana persalinan Quality Health Care Jalan Council for asuransi kerugian Perusahaan Anggota Kontrak Terdaftar asuransi swasta Sistem Premi Biaya Premi Uang asuransi Kompensasi Uang asuransi Tertanggung Kontraktor Penanggung Fungsi analisa penyebab & pencegahan 制度の仕組みについて　Skema sistem 補償の機能　Fungsi kompensasi 妊産婦（児）Ibu hamil dan ibu bersalin (bayi) 登録証 Tanda terdaftar 分娩費 Biaya persalinan 補償金 Uang kompensasi 各分娩機関 Tiap organisasi persalinan 制度加入 Menjadi anggota sistem 掛金 Premi 保険金 Pembayaran uang asuransi 日本医療機能評価機構 Japan Council for Quality Health Care 保険契約 Perjanjian asuransi 保険料 Pembayaran premi 損害保険会社 Perusahaan asuransi kerugian 民間保険制度 Sistem asuransi swasta 加入者（被保険者）Anggota (tertanggung) 契約者 Kontraktor 保険者 Penanggung 原因分析・再発防止の機能 Fungsi analisa penyebab・pencegahan terjadi ulangnya kecelakaan 原因分析 Analisa penyebab 医学的視点から原因を分析し、妊産婦（児）と分娩機関の双方に結果をフィードバックします。Dari sudut pandang medik menganalisa penybab untuk mengumpan balik hasilnya kepada ibu hamil/bersalin (bayi) maupun kepada organisasi persalinan. 事例情報の蓄積 Akumulasi informasi kasus 再発防止 Pencegahan terjadi ulangnya kecelakaan 収集した事例をもとに整理し、再発防止策を策定します。Berdasarkan hasil analisa contoh kasus yang telah dikumpulkan, dirumuskan langkah-langkah preventif. 広く一般に公開、提言 Publikasi dan advokasi terhadap masyarakat umum 産科医療の質の向上 Meningkatnya kualitas medik obstetrik Informasi Contoh Kasus diakumulasi Analisa penyebab Pecegahan Qualitas kedokteran obsterik meningkat Publikasi & advokasi ① ② ② Melakukan analisa penyebab dari sudut pandang medik dan mengumpan balik hasilnya kepada ibu hamil/bersalin (bayi) maupun pelaksana persalinan. ②Merumuskan strategi pencegahan berdasarkan informasi contoh-contoh kasus yang dikumpulkan.

Surat laporan kelompok kerja penelitian keamanan pada kedokteran (Mei 2005） Laporan kecelakaan kedokteran, menganalisa penyebab, menyelesaikannya diluar penggadilan, dan mendirikan sistem untuk membantu pasien “Gambaran pada masa depan” ２　Tentang protes dan perselisihan dalam kedokteran, tidak hanya diselesaikan di pengadilan, tetapi juga di Institusi kedokteran, tempat yang dekat dengan pasien. Bila dengan cara itu tidak bisa menyelesaikannya, bisa juga meminta Organisasi pihak netral diluar pengadilan, dengan membangun sistem penanganan perselisihan diluar pengadilan secara berkelanjutan, akan menyelesaikan perselisihan dengan waktu singkat dan dapat mengurangi beban pada pasien dan pihak pelaku kedokteran.

Penengah kedokteran Komunikator medik Orang yang berkonslutasi （Pasien, keluarga） Pasangan （Orang yang bersangkutan dengan keperawatan） Mediator Mendengar Peran Ulang-alik Memelihara kesempatan

ＡＤＲ di dalam rumah sakit Salah paham　Tidak puas　masalah　ribut mulut　Perselisihan Tempat konsultasi pasien Bagian kedokteran Psikiater Dalam rumah sakit Pengurus Penghubung kedokteran Badan pengurus etika dalam rumah sakit 受付相談 手軽に,誰（患者・遺族だけではなく,医療者も含め）もが相談に訪れることができ,Privacyを十分尊重することのできるシステムで,その入口が受付相談である。制度を設営する医療管理者側としては,受付相談において事件の選別（in-take）作業が効率的にできないと,かえって紛争を激化させてしまう。受け止める,聴くことにより解決する不満も多くあると思う。適切なパンフレット類を用意したうえ,受付手法の開発,受付・選別基準,受付簿・受付カード等のformatを作成する。 ３－２－２　医療調停相談室 医療のもめごと相談を,本システムで運用するためには,一方的な苦情の受付でなく,もめごとの相手方とされた人を特定（場合によっては持ち込まれた段階では特定しないこともある）し,話し合いに参加してもらう必要がある。その意味で,単なる相談に止まらない相手方の呼び出し,場所・時間の設定等,様々な管理業務が出てくる。将来的には,入院に際しての契約（いわゆる入院時conference）において,もめごとが生じた場合は,本相談室でまず解決の糸口を図ることを予め合意しておくことが必要となる（最近の各種契約書では,紛争解決の手法について予め合意をしておくことが通例となる）。また,調停等の手続は,長いプロセスであり,これを恒常的に監視する必要（例えば激情の上での暴力行為等の手続内トラブルも生じないとも限らない）があるため,既存の院内の組織では対応しきれない。本システムの維持・運営費は設置者側が負担することとなる。 ３－２－３　管理者（Administrator） 受付相談から,院外調停委員会までの手続全般において,外部には運営責任を負担し,内部的には,事件の全体的流れを見据えて,進行管理を行う立場を指す。（国内で,ＡＤＲ Administratorの育成講座がある）。 ３－２－４　医療CommunicatorＡＤＲ組織の運営の効率は,通常このAdministratorの手腕に負っている 本システムの成否を担うのが,医療（Medical）Communicatorである。調停に先立ち,真っ先に患者・医療者に出向く。患者側に対しては,時には寄り添い,その不満の受け止め役として,時には適切な医療情報の提供をして誤解を解き,患者の意向を受けて,医療者とのコミュニケーションのパイプ役として,もめごとの態様・レベルや関係者の性格等を踏まえた柔軟な対応を行う。介入により,コミュニケーションギャップが解消される。コミュニケーション技法（聴く,話す,伝える）を備え,患者の心情について深い理解と,医療についても精通していることが前提となる。医療Communicatorは,一人で患者・医療者間のシャトルを行う場合のほか,医療者側に寄り添う者として,両側に各一名をつける場合とが想定される。このいずれの方式をとるかは,事案等に応じ,Administratorと協議して行う。つまり,医療Communicatorは,両者の間の公平な第三者として関与する場面から,一方に寄り添う（オンブズパーソン的）第三者として関与する場面が考えられる。これには,医療経験を有する者（医師,看護師）や臨床心理士,Social　Worker等があたるが,訓練が求められる。 ３－２－７　調停(Mediation)及び調停者(Mediator) 本システムの中核の手続である。医療Communicatorが関与することにより,コミュニケーションギャップは埋まり,もめごとの多くは解決するものと考えられるが,調停により解決を図る事案が例外的に存する（これには,従前なら,証拠保全や,医療過誤訴訟が提起された事件が含まれると考えられる）。特に,既に患者側に一定の侵襲結果が生じ,信頼関係が危殆した場合は,調停者（Mediator）が,様々な調停手法を用いて,両者の溝を埋める活動が積極的に行われる。調停者には,将来の法的解決も踏まえた配慮ができる,調停技法訓練を経た法律家等がその任にあたる（本邦でも法律家相手の調停技法訓練が行われている）。医療communicatorは必要に応じて,調停に出席し,患者・遺族,医療者をサポートする。手続は,通常,患者側からの質問,これに対する医療者側の説明,調停者による共通認識が得られた部分と争いが残る問題点の整理,後者についての患者側からの質問,医療者側の説明と解決案の提示が繰り返される。もし,この手続が患者・医療者から信頼されない手続との評価（患者側からは,医療者側の利益の代弁手続にすぎない,医療者側からは,かえって迂遠で負担が大きいとの非難）を受けるなら,本システムは画餅に帰する。しかし,このような状況下でも調停活動を効率的に進める力量を有する法律家はいる。調停では,金銭支払だけを解決内容とするのではなく,医療者によるカルテ等に基づく顛末の患者側への説明,非公式な謝罪,病院の医療システム自体の改善等も視野に入れて,合意を目指す。院内調停システムは,関係者のPrivacyを守るため,非公開・非開示の手続であり,事後訴訟等に発展しても,調停システム内での情報については非開示の原則が貫かれる（システム利用に際しての合意事項となる）。また,院内調停システムは,相談から終了まで,長くて数か月程度の期間であるように,運営をしていく必要がある。 Badan peneliti kecelakaan pada kedokteran Kedokteran Penengah kedokteran（Mediation） Bagian Perawatan Penyelesaian perselisihan di luar rumah sakit

Hospital-based ADR mutual communication Medical mediation （Mediator） Misunderstanding Complaint Trouble Conflict Dispute Accidents Administrator Patient counseling counter Medical Professions Division Advocacy Counselor Hospital mutual communication Medical Coordinator Hospital Ethics Committee 受付相談 手軽に、誰（患者・遺族だけではなく、医療者も含め）もが相談に訪れることができ、Privacyを十分尊重することのできるシステムで、その入口が受付相談である。制度を設営する医療管理者側としては、受付相談において事件の選別（in-take）作業が効率的にできないと、かえって紛争を激化させてしまう。受け止める、聴くことにより解決する不満も多くあると思う。適切なパンフレット類を用意したうえ、受付手法の開発、受付・選別基準、受付簿・受付カード等のformatを作成する。 ３－２－２　医療調停相談室 医療のもめごと相談を、本システムで運用するためには、一方的な苦情の受付でなく、もめごとの相手方とされた人を特定（場合によっては持ち込まれた段階では特定しないこともある）し、話し合いに参加してもらう必要がある。その意味で、単なる相談に止まらない相手方の呼び出し、場所・時間の設定等、様々な管理業務が出てくる。将来的には、入院に際しての契約（いわゆる入院時conference）において、もめごとが生じた場合は、本相談室でまず解決の糸口を図ることを予め合意しておくことが必要となる（最近の各種契約書では、紛争解決の手法について予め合意をしておくことが通例となる）。また、調停等の手続は、長いプロセスであり、これを恒常的に監視する必要（例えば激情の上での暴力行為等の手続内トラブルも生じないとも限らない）があるため、既存の院内の組織では対応しきれない。本システムの維持・運営費は設置者側が負担することとなる。 ３－２－３　管理者（Administrator） 受付相談から、院外調停委員会までの手続全般において、外部には運営責任を負担し、内部的には、事件の全体的流れを見据えて、進行管理を行う立場を指す。（国内で、ＡＤＲ Administratorの育成講座がある）。 ３－２－4　医療CommunicatorＡＤＲ組織の運営の効率は、通常このAdministratorの手腕に負っている 本システムの成否を担うのが、医療（Medical）Communicatorである。調停に先立ち、真っ先に患者・医療者に出向く。患者側に対しては、時には寄り添い、その不満の受け止め役として、時には適切な医療情報の提供をして誤解を解き、患者の意向を受けて、医療者とのコミュニケーションのパイプ役として、もめごとの態様・レベルや関係者の性格等を踏まえた柔軟な対応を行う。介入により、コミュニケーションギャップが解消される。コミュニケーション技法（聴く、話す、伝える）を備え、患者の心情について深い理解と、医療についても精通していることが前提となる。医療Communicatorは、一人で患者・医療者間のシャトルを行う場合のほか、医療者側に寄り添う者として、両側に各一名をつける場合とが想定される。このいずれの方式をとるかは、事案等に応じ、Administratorと協議して行う。つまり、医療Communicatorは、両者の間の公平な第三者として関与する場面から、一方に寄り添う（オンブズパーソン的）第三者として関与する場面が考えられる。これには、医療経験を有する者（医師、看護師）や臨床心理士、Social　Worker等があたるが、訓練が求められる。 ３－２－7　調停(Mediation)及び調停者(Mediator) 本システムの中核の手続である。医療Communicatorが関与することにより、コミュニケーションギャップは埋まり、もめごとの多くは解決するものと考えられるが、調停により解決を図る事案が例外的に存する（これには、従前なら、証拠保全や、医療過誤訴訟が提起された事件が含まれると考えられる）。特に、既に患者側に一定の侵襲結果が生じ、信頼関係が危殆した場合は、調停者（Mediator）が、様々な調停手法を用いて、両者の溝を埋める活動が積極的に行われる。調停者には、将来の法的解決も踏まえた配慮ができる、調停技法訓練を経た法律家等がその任にあたる（本邦でも法律家相手の調停技法訓練が行われている）。医療communicatorは必要に応じて、調停に出席し、患者・遺族、医療者をサポートする。手続は、通常、患者側からの質問、これに対する医療者側の説明、調停者による共通認識が得られた部分と争いが残る問題点の整理、後者についての患者側からの質問、医療者側の説明と解決案の提示が繰り返される。もし、この手続が患者・医療者から信頼されない手続との評価（患者側からは、医療者側の利益の代弁手続にすぎない、医療者側からは、かえって迂遠で負担が大きいとの非難）を受けるなら、本システムは画餅に帰する。しかし、このような状況下でも調停活動を効率的に進める力量を有する法律家はいる。調停では、金銭支払だけを解決内容とするのではなく、医療者によるカルテ等に基づく顛末の患者側への説明、非公式な謝罪、病院の医療システム自体の改善等も視野に入れて、合意を目指す。院内調停システムは、関係者のPrivacyを守るため、非公開・非開示の手続であり、事後訴訟等に発展しても、調停システム内での情報については非開示の原則が貫かれる（システム利用に際しての合意事項となる）。また、院内調停システムは、相談から終了まで、長くて数か月程度の期間であるように、運営をしていく必要がある。 Medical Accident Analysis Committee Faculty of Medicine Medical mediation （Mediator） Department of Nursing Disputes resolved outside the hospital 62

Pusat ADR Bentukan Asosiasi Advokat 63

Pusat ADR bentukan asosiasi advokat （Jumlah permohonan yang masuk pada 2008） 26 Tokyo Sapporo 105 Tokyo 34 Dai-Ichi Tokyo 106 Dai-Ni Tokyo Yamagata 2 118 Sendai Niigata 4 11 Fukushima 4 Toyama Kyoto Gifu 32 9 Saitama Hyogo 3 19 Yamanashi Okayama Shimane 24 113 94 Yokohama 15 321 4 Shizuoka Fukuoka 28 Hiroshima Osaka 4 Aichi Ehime 3 Kagoshima

Jumlah Permohonan yang Masuk pada Pusat ADR Bentukan Asosiasi Advokat di Seluruh Jepang

Hal yang Mengakibatkan Berakhirnya Kasus di Pusat ADR （Asosiasi advokat di seluruh Jepang, 2008） Penyebab berakhirnya 771 kasus yg ada kesediaan termohonnya Termohon tidak bersedia　278 Dicabut setelah bersedia 120 Termohon bersedia　771 Menunggu jawaban　43 Tdk diterima stl bersedia 44 Mencapai kesepakatan　 317 Dlm proses 190

Referensi：Hal yang Mengakibatkan Berakhirnya Mediasi di Pengadilan Perdata （Pengadilan Sumir di seluruh Jepang, 2008） Dicabut　24854 Berhasil　17913 Tidak berhasil　13759

Tipe Sengketa yang Diterima permohonannya di Pusat ADR di Seluruh Jepang 397 156 ①Jual-beli tanah/rumah ② Sewa tanah/rumah ③ Perjanjian kontrak ④ Upah ⑤ Perjanjian lain ⑥ Tidak adanya kewajiban ⑦ Perbuatan melawan hukum ⑧ Hak kekayaan intelektual ⑨ Rumah tangga ⑩ Perburuhan ⑪ Hubungan perusahaan ⑫ Hubungan tetangga ⑬ Rumah susun milik ⑭ Lain-lain

Substansi Perbuatan Melawan Hukum 調停の処理期間は短く、２月ないし３月以内が多いようです。 ① Perkelaian, ② Kecelakaan hewan, ③ Kecelakaan lalu lintas ④ Kecelakaan medik, ⑤ Sengketa tetangga ⑥ Hubungan laki-perempuan, ⑦Lain-lain

Skala Sengketa yang Berhasil Dicapai Kesepakatannya （2008) 調停の処理期間は短く、２月ないし３月以内が多いようです。

Angka Keterlibatan Advokat （dalam kasus yang diterima di seluruh Jepang pada 2008） 26% 39% 25% 10%

Tarif Tipe 1　Biaya administrasi dibebankan kpd pemohon saat permohonan diajukan 10.000-20.000 Yen Tipe 2　Biaya administrasi dibebankan kpd pemohon saat permohonan diajukan 10.000 – 20.000 Yen ＋ Biaya administrasi dibebankan kpd termohon saat termohon menyampaikan kebersediaan sekitar 10.000 Yen Tipe 3　Biaya administrasi dibebankan kpd pemohon saat permohonan diajukan 10.000 – 20.000 Yen 　 ＋　Biaya administrasi pada setiap hari pertemuan diselenggarakan dari; ① hanya pemohon sekitar 10.000 Yen ② pemohon maupun termohon sekitar 5000 Yen /pihak ＊Untuk tiap tipe, success fee dibebankan jika kesepakatan berhasil tercapai. (Sekitar 8% dari nilai uang perdamaian yg disepakati, dan semakin tinggi nilai perdamaian yang disepakati, semakin menurun persentase feenya.)

Honor untuk Mediator Honor atas usaha mempertimbangkan kasus (jika berakhir tanpa diselenggarakannya hari pertemuan karena termohon tidak hadir) sekitar 5000 Yen Honor atas kegiatan pada hari pertemuan (per pertemuan) 5000 – 10.000 Yen 　　＊Sekitar 5000 Yen jika sudah stand-by tetapi pihak tidak datang. Success fee 80.000 – 100.000 Yen untuk tiap kasus tanpa melihat nilai uang yang disepakati para pihak dalam kasus bersangkutan 　　＊Ada juga pusat ADR yang mempunyai ketentuan khusus mengenai success fee 30.000 – 50.000 Yen untuk kasus bernilai kecil .

Jumlah Mediator yang Terdaftar (2008） Advokat Ahli Sapporo 54 Sendai 72 Yamagata 24 Fukushima 49 Tokyo 104 Dai-ichi Tokyo 95 Dai-Ni Tokyo 143 22 Yokohama 85 Saitama 37 Shizuoka 38 Yamanashi 15 Niigata 62 Aichi 149 Advokat Ahli Gifu 31 Toyama 28 Osaka 145 160 Kyoto 141 Hyogo 155 Nara 21 Hiroshima 43 Okayama 147 Shimane 35 Fukuoka 60 Kumamoto Kagoshima 16 Ehime 36

Pusat Konsultasi Kecelakaan Lalu Lintas Federasi Asosiasi Advokat Jepang Pusat pelayanan 　154 tempat di seluruh Jepang Memberikan pelayanan konsultasi, mediasi penyelesaian dan investigasi kecelakaan secara gratis Lebih dari 90% sumber dana berasal dari subsidi (665 juta Yen) dari Pemerintah Pusat (Kementerian Pertanahan dan Perhubungan) dan penerimaan iuran dari advokat yang terdaftar sebagai anggotanya (279 juta Yen)

Pusat Konsultasi Kecelakaan Lalu Lintas Federasi Asosiasi Advokat Jepang Jumlah konsultasi　 36.616 kasus Jumlah mediasi　 1.786 kasus 　　Rata-rata jumlah hari pertemuan mediasi per satu kasus　 1,7 hari 　 Jumlah investigasi(Shinsa)　12 kasus 　　　（statistik:2008） 　　＊Investigasi (shinsa) adalah・・・Dalil pihak korban terkait tuntutan ganti rugi diperiksa dan dinilai oleh tiga orang komissioner investigasi untuk menghasilkan pendapat komissioner. Yang menjadi pihak lawan dalam hal ini terbatas pada perusahaan asuransi dan mutual aid association yang sudah terdaftar (7 badan saat ini). Apabila pihak korban menyetujui pendapat komissioner investigasi, pihak perusahaan asuransi tunduk pada pendapat tersebut membayar uang asuransi. Biaya acara dibebankan kepada perusahaan asuransi bersangkutan.

Bentuk Baru ADR oleh Asosiasi Ahli Pusat Penyelesaian Sengketa Terpadu Osaka Tipe One-stop Merupakan organisasi ADR yang bersifat lintas kelompok ahli dengan melibatkan asosiasi berbagai ahli/profesi, organisasi ekonomi, pemerintah daerah serta berbagai jenis badan-badan lainnya, yang pertama di Jepang. Pusat memilih orang ahli yang dinilai berpengetahuan tepat untuk tiap kasus dari kelompok-kelompok orang ahli yang terdaftar untuk membentuk tim mediator yang terdiri atas 3 orang pada prinsipnya. Dengan memanfaatkan pengetahuan keahlian, pusat sebagai organisasi mediasi swasta dapat mewujudkan dengan cepat penyelesaian sengketa perdata maupun sengketa keluarga yang memenuhi rasa keadilan yang ada pada masyarakat, sesuai kenyataan, tidak berpihak dan layak. Karena nilai-nilai masyarakat semakin menjadi kompleks, jenis sengketa pun semakin menjadi beragam dan penyelesaiannya pun semakin mejadi sulit, maka diharapkan pula jumlah dan jenis organisasi penyelesaian pun banyak untuk melakukan penanganan yang beragam. UU Pokok ADR diundangkan dengan tujuan memenuhi tuntutan tersebut. Di kota Osaka juga, asosiasi advokat, asosiasi investigator tanah dan bangunan serta berbagai asosiasi ahli/profesi mendirikan organisasi ADR untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Berbagai asosiasi orang ahli lainnya pun sudah mulai mencari bentuk untuk mendirikan organisasi ADR. Namun, suatu asosiasi yang tunggal hanya dapat menangani kasus di satu bidang tertentu saja, sehingga sulit menangani sengketa yang berada pada perbatasan bidang maupuan sengketa yang bersifat lintas batas bidang. Agar pihak yang memerlukan layanan tidak mengalami kesulitan dalam hal tersebut, maka dibentuk organisasi penyelesaian sengketa yang bersifat terpadu. Merupakan organisasi penyelesaian yang melibatkan banyak orang ahli, maka organisasi ini dibuat dengan tujuan dan misi yang sama dengan rumah sakit yang memberikan perawatan medis bertingkat tinggi dan intensif secara terpadu.

Pusat ADR oleh Badan Swasta (Organisasi Nirlaba, dll) 78

ADR Komunitas Organisasi nirlaba・Badan mediasi swasta Semuanya menyelenggarakan pelatihan Semuanya memfokuskan pada mediasi fasilitatif Akahige Net Chushikoku Mediation Center NPO Japan Mediation Center NPO Civil Pro Net Kansai Fukuoka・Nagasaki Group Ehime Mediation Support Center

Dua Pemikiran ・ Pendekatan Dua roda Desain sistem Kebijakan Penyelesaian di lapangan・klinikal Pengembangan SDM

Japan-Indonesia Lawyers Association (JILA) 日本インドネシア法律家協会 PERHIMPUNAN PRAKTISI HUKUM INDONESIA-JEPANG (PPHIJ) Japan-Indonesia Lawyers Association (JILA) 日本事務所住所：〒１０５－０００２ 　 東京都港区愛宕１丁目３番４号　愛宕東洋ビル３階 （矢吹法律事務所内） 電話番号（代表）０３－５４２５－６７６１ Alamat Sekretatiat di Indonesia: Jl H Mu'in 10A, Rt:09, Rw:09, Kelapa Dua, Tugu, Cimanggis, Depok, JABAR 16951. Tel: 021-8771-5594 E-Mail: jila@yabukilaw.jp