KEBIJAKAN PELAYANAN KES DASAR DALAM PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2008

Pengaturan BOS 2012 dalam PMK Kementerian Keuangan R.I. Disampaikan oleh: Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian.
Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
31 May 2006Muninjaya – UPLEK FK UNUD1 Health Sector reform di Indonesia Berapa cost yang harus dibayar?
KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN BENCANA
REVIEW DAK SUBBID YANFAR & PENYUSUNAN MENU DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015 (Ketua Kelompok : Bu Susi /Gorontalo.
Identifikasi Masalah 1.Maskin yg tidak mempunyai identitas yang jelas sulit terlayani terutama di wilayah lintas batas. 2.Jumlah sasaran yg diusulkan.
KELOMPOK II ASAL PROPINSI Titis Wigarti,SKMJABAR Deni KaryadiawanJABAR drg.Roni KurniawanDKI Sugeng Dwi R,SKMDIY dr.Siti Amaliah,M.KesJATENG dr.WiartanaBALI.
DAN RENCANA TINDAK LANJUT
Kelompok B Nagan Raya Bangkalan Dompu Lombok Barat LombokTimur Bombana
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PERANAN DINKES PROV- KAB / KOTA Kelompok 3. NoKEGIATANPROV KAB/ KOTA I PERENCANAAN Penentuan kriteria sasaran / peserta konsolidasi Tim konsolidasi.
Hasil Diskusi Kelompok I POLA DAN METODE PELAYANAN KORBAN NAPZA Anggota: Zulfikri Tuti S Suwarti M. Fuad Yunita Dinsos Bappeda KPAD Dinkes DIY Endah M.
1 KAJIAN KRITIS “ PROGRAM KERJA SAMA BIDANG KESEHATAN ANTAR PROPINSI MPU “ HOTEL GRAND BROMO SEPTEMBER 2005 PT ASKES (PERSERO) REGIONAL VII JEMUR SARI.
Jakarta, 19 Oktober 2009 Suzanna Zadli Razak Direktur Perencanaan & Pengembangan PT ASKES (Persero)
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
BEBERAPA KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN BERKAITAN DENGAN PELAYANAN KESEHATAN GAKIN DAN PKPS BBM 2005 DIREKTORAT JPKM DITJEN BINA KESEHATAN MASYARAKAT.
KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) TAHUN 2008/2009 (SEBAGAI PELUANG REVITALISASI KB)
MEKANISME AKREDITASI SD / MI
PROV. JATENG SOSIALISASI PELAKSANAAN AKREDITASI APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014.
KEBUTUHAN KAJIAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN JKN
PEMANFAATAN LAPORAN ASKESKIN UNTUK TELAAH UTILISASI
KEBIJAKAN JAMKESMAS TAHUN 2008 Dr. H.A. CHALIK MASULILI, MSc (PEMBAHAS) UGMY OGYAKARTA, 18 MARET 2008.
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
“Membangun Keluarga Produktif”
PROGRAM KESEHATAN PERKOTAAN
PELAKSANAAN PROGRAM KESEHATAN
Prospek Jaminan Kesehatan Maskin di Masa Mendatang?
KOMISI VII DAN KOMISI VIII Rakerkesnas Tahun 2015 – Bali
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
Rencana Komunikasi Data Infrastruktur 2007 Perangkat Unit Utama Pusat Seluruh propinsi terpasang LAN 344 Kab terpasang 1 bh PC Sewa channel 512.
STRUKTUR APBD KELOMPOK 2: Rahadian Dimas A Fauzi Adi Kurniawan
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
PT ASKES (PERSERO) dan KESIAPAN SEBAGAI BPJS
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
1 SOSIALISASO PROGRAM KARTU MADIUN SEHAT BAGI MASYARAKAT KOTA MADIUN Madiun, 27 APRIL 2017.
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
HASIL RUMUSAN SIDANG KOMISI IV PADA REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2009.
PERAN DINAS SOSIAL PROVINSI DALAM PENINGKATAN KEPESERTAAN JKN/JKN MANDIRI KEPALA DINAS SOSIAL PRO.SUMBAR 2017.
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
PENDIDIKAN DAN KEADILAN SOSIAL
BIMTEK SERVICE PROVIDER PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TAHUN 2012
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI DENGAN MENTERI SOSIAL RI
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
TEKNIK PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DI KOTA TEGAL
Eksistensi Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca UU Nomor 23/2014 ttg Pemerintah Daerah dalam Perspektif Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Hotman.
UPAYA KESEHATAN RUJUKAN
dr. Hj. Merry Yuliesday, MARS Kadinkes Provinsi Sumbar
KEBIJAKAN BOS TA 2016 DAN MEKANISME PENYALURAN BOS 2016
BIDAN DELIMA.
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
DI KABUPATEN SRAGEN PROPINSI JAWA TENGAH
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Kalau Gotong Royong, Semua Tertolong
Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016
Perbendaharaan Negara
PROV. JATENG SOSIALISASI PELAKSANAAN AKREDITASI APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014.
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
EKONOMI KESEHATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKTOR KESEHATAN
PELAKSANAANK DAK T.A. 2018, ARAH KEBIJAKAN DAK T.A. 2019
LISPI APILIANI A Pengecekkan dan pengelompokkan BPKB sesuai dengan OPD, kecamatan, Puskemas pengecekan ini dilakukan agar lebih terdata dan.
Pengelolaan Hibah Daerah
PEDOMAN SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 2008.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK
Petunjuk Pengelolaan PATBM
Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien