PENERAPAN PUG DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN PERTANIAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PERPRES NO. 5 TAHUN 2010 RPJMN 2010-2014 3 (tiga) agenda prioritas: Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; Menciptakan Indonesia aman dan damai; Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 3 (tiga) Strategi Pengarusutamaan (mainstreaming/ terintegrasi) ke dalam semua sektor: Pembangunan berkelanjutan (sustainable development); Tatalaksana pemerintahan yang baik (good governance) Gender . Tiga strategi ini semuanya saling berhubungan; isu gender masuk dalam semua bidang program pembangunan; good governance – bila dilihat dari anggaran adalah transparansi, melihat kebutuhan perempuan dan laki-laki; anggaran ini hendaknya berkelanjutan agar dapat dilihat hasilnya kalau tidak berkelanjutan tidak akan dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan.

ALUR PIKIR PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER ? Akses Kesejahteraan masyarakat (L, P, A) Kebijakan, program, kegiatan, anggaran Partisipasi Transparansi Kontrol Pembangunan Nasional Strategi pembangunan (PUG) Memenuhi rasa keadilan Manfaat Mengurangi kesenjangan Kebutuhan, Aspirasi, Pengalaman P & L Meningkatkan kualitas hidup masyarakat (L, P, A) K/L KKG Pemda

APA PENGARUSUTAMAAN GENDER ? Strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah

DASAR PELAKSANAAN Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Instruksi Presiden (lnpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional, yang mengharuskan semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan PUG.

Lanjutan … Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2014.

KENAPA KESETARAAN GENDER MENJADI PERHATIAN? Peran dan relasi gender menimbulkan ketidak- adilan dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; Hasil pembangunan diterima secara tidak sama, tidak adil oleh laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan, dan difabel sehingga menyebabkan ketimpangan dalam kemajuan dan banyak masalah tidak dapat diselesaikan dengan baik.

KESETARAAN GENDER Akses Kontrol Kebutuhan Partisipasi Pengalaman Manfaat Aspirasi Kebutuhan Pengalaman Permasalahan Perempuan Laki-laki Anak perempuan Anak laki-laki Difabel Kesetaraan Gender

Pengintegrasian Gender dlm Pembangunan Perencanaan Regulasi PUG/HA Pokja PUG Data Terpilah Pedoman Monev Indikator Alat Analisis 7 Prasyarat Pelaksanaan PUG Evaluasi Penganggaran Regulasi PUG/HA SDM yg Mampu Data Terpilah Alat Analisis SDM yg Mampu Juklak/Juknis Peran Masyarakat Implementasi

PMK NOMOR 94/PMK.02/2013 ARG adalah anggaran yang mengakomodasi 2 hal: Keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat (dari program pembangunan), berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber daya Kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki terhadap kesempatan/peluang dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan Penekanan ARG adalah pada kesetaraan dalam penganggaran, dengan cara menelaah dan menganalisa dampak dari belanja suatu kegiatan terhadap perempuan dan laki serta menjawab kebutuhan perempuan dan laki-laki

PRINSIP DASAR ARG Anggaran Responsif Gender bukanlah anggaran yang yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan; Pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan peran dan tanggung jawab laki-laki, perempuan serta kelompok lain; Tidak berlaku sebagai dasar untuk meminta tambahan alokasi anggaran; ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki – 50% perempuan untuk setiap kegiatan; Bukan berarti bahwa alokasi anggaran responsif gender berada dalam program khusus pemberdayaan perempuan; Tidak harus semua program dan kegiatan perlu mendapat koreksi agar menjadi responsif gender  ada juga yang netral gender.

3 Kategori Belanja ARG Alokasi untuk mengurangi kesenjangan Alokasi Secara Umum yang dapat diarahkan utk memperkuat pelembagaan PUG Alokasi Spesifik gender (perempuan dan laki-laki)

AKSELERASI PELAKSANAAN PUG NASIONAL DAN DAERAH Diterbitkan Surat Edaran Bersama 4 Menteri Tahun 2013 Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara PP dan PA (Nomor : 270/M.PPN/11/2012; SE-33/MK.02/2012; 050/4379A/SJ; SE 46/MPP-PA / 11/2012) tentang STRANAS percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.

TUJUAN Pelaksanaan PUG dalam tataran siklus pembangunan menjadi lebih terarah, sistematis dan sinergis, serta berkelanjutan baik di tingkat nasional maupun daerah Memberi rujukan untuk pelaksanaan Percepatan PUG melalui PPRG di tingkat nasional mapun daerah agar lebih terarah, sistematis, dan sinergis di tingkat nasional maupun daerah (Provinsi dan Kabupaten /Kota) melalui Juklak PPRG baik untuk K/L dan daerah

MENGAPA PPRG ? Agar penggunaan anggaran lebih efektif, efisien, dan adil (lebih tepat sasaran); Mengurangi kesenjangan gender (gender gap); Menunjukkan komitmen pemerintah terhadap penerapan PUG; Mengoptimalkan penerima manfaat pembangunan yang adil bagi seluruh masyarakat baik perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki, dan difable.

Monitoring dan Evaluasi ALUR PIKIR PPRG INPUT : Fasilitasi : Sos, Adv, Pelatihan, Asistensi Komitmen : Pengambil Keputusan, Perencana dan Pelaksanaan Aturan main : SK, Data, Indikator, Wajib semua unit kerja Kelembagaan : Pokja, Focal Point TANTANGAN : Bagaimana melembagakannya Apakah ada jaminan keberlanjutannya OUTPUT : Program Kegiatan Anggaran RG (GAP, GBS, TOR) PELUANG : Inpres 9/2000 RPJMN 2012-2014 Permenkeu 94/ 2013 SKB 4 Menteri ttg Stranas PPRG MOU OUTCOME : Implementasi : Program Kegiatan Anggaran RG (RKA, DIPA) DAMPAK : Berkurangnya kesenjangan KKG Monitoring dan Evaluasi 16

Didasarkan kepada hasil analisis gender yang menggunakan data terpilah PERENCANAAN YANG RESPONSIF GENDER PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER Mempertimbangkan aspek akses, partisipasi,kontrol dan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Mengintegrasikan aspirasi, kebutuhan, pengalaman, permasalahan laki-laki dan perempuan dalam proses perencanaan (tercermin dalam dokumen perencanaan: RPJM, Renstra, RKP dan Renja). Didasarkan kepada hasil analisis gender yang menggunakan data terpilah Mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya. Untuk mewujudkan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan terhadap kesempatan dan peluang dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan. ARG adalah anggaran yang merespon kebutuhan perempuan dan laki-laki untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Sumber : dr. Yurni Satria, M.Mh., M.Phill.

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) DAN POLICY OUTLOOK FOR PLANNING (POP) Keb/Progrm /Keg Data Pemb Wawasan Isu Gender Keb/Ren Aksi Monitoring Fakt kesjn Intern Ekstern Refor tujuan Renc Aksi Baselin/ data dsr Indikator gndr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDENTIFIKASI KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN DAN TUJUAN PROGRAM/KEGIATAN DATA DAN INFORMASI MENGACU PADA DATA TERPILAH MENURUT JENIS KELAMIN MENGACU PADA DATA PEMBUKA WAWASAN APA PENYEBAB KESENJANGAN; DARI AKSES, PARTISIPASI, KONTROL DAN MANFAAT FOKUS PADA SEBAB INTERNAL LEMBAGA/UNIT KERJA, APAKAH PERATURAN, PERENCANAAN, SDM FOKUS PADA EKSTERNAL LEMBAGA DAN PADA PROSES IMPLEMENTASI DI MASYARAKAT MEREFORMULASI KEBIJAK, PROGRAM/KEGIATAN DAN TUJUAN KEGIATAN MENJADI RESPONSIF GENDER MENETAPKAN RENCANA AKSI UNTUK MERESPON ISU GENDER YANG TERIDENTIFIKASI DI KOLOM 3 - 5 MEMILIH KEADAAN YANG AKAN DIPAKAI UNTUK MENGUKUR KEMAJUAN (BISA DIAMBIL DARI KOLOM 2) KESENJANGAN GENDER HILANG/BERKURANG PERUBAHAN NILAI DAN PERILAKU PERUBAHAN RELASI GENDER DATA EXISTING YANG ADA SESUAI PROG/KEG SKPD RENSTRA SKPD MENGACU KOLOM 2, APKM MENGACU PADA KOLOM 1 MENGACU KLM 3,4 5 MENGACU KLM 2

FORMAT GBS Nama K/L : Unit Organisasi Unit Eselon II/Satker Program Nama Program ( Dari Dokemen Renstra / Format GAP Kolom 1 ) Kegiatan Nama Kegiatan ( Dari Dokumen Renstra / Format GAP Kolom 1 ) Indikator Kinerja Kegiatan Nama Indikator Kinerja Kegiatan ( Dari Dokumen Renstra ) Output Kegiatan Jenis,volume, dan satuan dari suatu output kegiatan ( Dari Renstra / Aplikasi RKA KL) Analisa Situasi Uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output. Uraian tersebut meliputi: Data pembuka wawasan (Format GAP Kolom 2) , Faktor kesenjangan (Format GAP Kolom 3), dan Penyebab permasalahan kesenjangan gender eksternal dan internal ( Format GAP Kolom 4 dan 5). Dalam hal data pembuka wawasan (berupa data terpilah) untuk kelompok sasaran baik laki-laki maupun perempuan tidak tersedia (data kuantatif) maka, dapat menggunakan data kualitatif berupa ’rumusan’ hasil dari focus group discussion (FGD)

………, …………….....….. Pimpinan Unit Kerja Nama Pangkat/Gol NIP Rencana Aksi Output Bagian dari suatu Output. output ini harus relevan dengan Output Kegiatan yang dihasilkan. Dan diharapkan dapat menangani/mengurangi permasalahan kesenjangan gender yang telah diidentifikasi dalam analisa situasi Tujuan Output Uraian mengenai tujuan output setelah dilaksanakan analisis gender (Format GAP Kolom 6) Komponen 1 Uraian mengenai tahapan pelaksanaan output (Format GAP Kolom 7) Komponen 2 Angaran Output Jumlah anggaran (Rp) yang dialokasikan untuk mencapai Output Alokasi Angaran Kegiatan Jumlah anggaran (Rp) yang dialokasikan untuk mencapai Output Dampak/Hasil Output Kegiatan Outcomes/hasil secara luas dari Output Kegiatan yang dihasilkan dan dikaitkan dengan isu gender serta perbaikan ke arah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada analisisi situasi ( Format GAP Kolom 9) ………, …………….....….. Pimpinan Unit Kerja Nama Pangkat/Gol NIP

ISU GENDER PERTANIAN Data untuk sasaran kegiatan pada umumnya laki-laki sehingga laki-laki yang lebih banyak berpartisipasi mengikuti pembinaan dan diskusi dengan petugas, maka pemberdayaan ketahanan pangan cenderung lebih banyak dimanfaatkan oleh laki-laki. Dalam pengelolaan irigasi masih adanya pemahaman bahwa pengelolaan prasarana irigasi selama ini lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. Selain itu teknologi pendayagunaan pengelolaan air irigasi yang dihasilkan lebih berorientasi kepada laki-laki sebagai penggunanya. Padahal potensi perempuan cukup besar dalam pengelolaan irigasi namun dalam pelaksanaannya perempuan kurang dilibatkan dalam menjalankan fungsi prasarana irigasi. Seharusnya perempuan mempunyai peluang yang sama dalam mengikuti pemberdayaan dan ketahanan pangan, sehingga perempuan mempunyai kemampuan dan peranan yang lebih baik dalam upaya peningkatan pendapatan keluarga dan menerapkan pendidikan pangan dan gizi di lingkungan keluarganya Untuk itu, dalam implementasi di lapangan perlu diwujudkan pendekatan pengelolaan irigasi partisipatif yang responsif gender, yang sudah lama dikenal dalam sistem pengelolaan desa tradisional. Sehingga partisipasi dan peran serta petani laki-laki dan perempuan pemakai air dalam pengelolaan irigasi perlu dilakukan dalam setiap tahapannya sehingga kepemilikan dan manfaatnya diterima sama oleh laki-laki dan perempuan.

Pengembangan sistem perlindungan hortikultura Isu gender Rencana aksi Akses Perempuan Kepala Rumah Tangga (PKRT) terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, fasilitas/ dana bantuan dan pelatihan/peningkatan kapabilitas dalam rangka SLPHT lebih rendah dibanding Lelaki Kepala Rumah Tangga (LKRT); Anggota kelompok tani umumnya laki-laki sehingga merekalah yang lebih banyak berpartisipasi mengikuti pembinaan dan diskusi terkait SLPPH dengan petugas setempat Pentingnya data petani perempuan dan laki-laki yang berusaha dibidang hortikultura Data terpilah laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam pelatihan SLPHT Melibatkan perempuan Kepala Rumah Tangga dalam sosialisasi/bimtek SLPHT Mengintegrasikan isu gender dalam Pedoman Umum tentang Sekolah Lapangan Penanggulangan Hama Terpadu (SLPHT) Berikut ini adalah contoh dari GBS yang dibuat oleh Dirjen di Kementerian Pertanian.

lanjutan Output Outcome Peningkatan (30%) perempuan yang terlibat dalam peningkatan produksi dan mutu produk hortikultura Peningkatan kemampuan perempuan – wanita tani (30%) dalam penanggulangan hama dan penyakit tanaman hortikultura di wilayahnya Penurunan serangan hama tanaman hortikultura sehingga terjadi peningkatan produksi dan mutu produk hortikultura

Pengelolaan irigasi partisipatif Isu gender Rencana aksi Anggota kelompok tani umumnya laki-laki sehingga pembinaan lebih banyak ditujukan kepada laki-laki Akses perempuan dalam pengelolaan irigasi lebih rendah dibandingkan laki-laki Laki-laki memiliki kontrol yang lebih besar dalam pengelolaan irigasi dibandingkan perempuan Mengumpulkan data petani perempuan dan laki-laki yang tergabung dalam kelompok P3A/ GP3A dalam rangka perencanaan kedepan yang responsif gender dalam pengelolaan irigasi partisipatif Memberikan kesempatan kepada perempuan untuk terlibat dalam aktifitas pengelolaan irigasi

lanjutan Output Outcome Meningkatnya peran dan partisipasi perempuan mencapai 30% dan laki-laki 70% dalam pengelolaan irigasi partisipatip serta kelembagaan kelompok tani Pengelolaan irigasi partisipatif sehingga ada peningkatan produksi pertanian di wilayah

MARI BERDISKUSI

TERIMA KASIH