Presenter: Lana Winayanti

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Perkeretaapian Khusus Tahap III Tahapan Menuju Perubahan Regulasi Jakarta 21 Juni 2011.
Advertisements

IndII dan Infrastruktur Transportasi Kota
Strategi Nasional Literasi Keuangan
NORMA STANDAR PEDOMAN MANUAL
Tinjauan Kinerja Pelayanan Angkutan Massal
ANALISA PEMANFAATAN TROTOAR BAGI PEJALAN KAKI
Dampak Kebijakan Retribusi Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pedagang Kaki Lima Di Pasar Nempan Desa Durbuk Kec. Pademawu Kab.Pamekasan Nama Kelompok.
KEBIJAKAN KELEMBAGAAN LH DAERAH
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
Paparan Laporan Pendahuluan
Perencanaan Kota Minggu 8.
ABSTRAK Pola pergerakan dalam sistem transportasi sering dijelaskan sebagai arus pergerakan (kendaraan, penumpang dan barang) yang bergerak dari zona asal.
Lets start….
Sistem pengaman penyeberangan jalan pada Ring Road selatan kampus terpadu UMY.
KEBIJAKAN BAN-PT KEBIJAKAN BAN-PT BAN-PT BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI JAKARTA 2009.
RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN Tahun
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
Pendahuluan Jalan raya sejak mulai di rintis, hanya berupa lintas lalu lalang manusia untuk mencari nafkah dengan jalan kaki atau menggunakan kendaraan.
SADAR LALU LINTAS Kelompok 1.
Rapat Pansus III Dewan Sumber Daya Air Nasional
Kajian Ruang Terbuka Hijau di SMKN 3 Yogyakarta sebagai ruang publik
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Gambaran Kondisi Eksisting Subyek Ulasan
oleh : Ir. Ruchyat Deni Dj., M.Eng Direktur Penataan Ruang Nasional
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
KEBIJAKAN PENGALIHAN PBB-P2 DAN BPHTB SEBAGAI PAJAK DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.
PENGELOLAAN SUNGAI PERKOTAAN
KEMISKINAN, KEBIJAKAN PUBLIK dan KONFLIK
PENDIDIKAN PRO RAKYAT SEBUAH KENISCAYAAN Komisi E DPRD Propinsi DIY.
FGD Perumusan Rencana Pembangunan dan Peningkatan Bidang Transportasi
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
Latar Belakang Permasalahan
KOTA SEHAT BERAWAL DARI LINGKUNGAN YANG SEHAT
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Pemkot Semarang Selalu tidak berpihak pada pedagang pasar Analisa Studi Dokumen Pattiro Semarang 21 Januari 2011.
DODY SANTOSO, Proses Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang.
Tugas SISTEM TRANSPORTASI REGIONAL DAN ANTAR MODA
Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) Award
Persyaratan dalam perencanaan perumahan
PT. INDULEXCO Consulting Group
LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
STRATA BANGUNAN BERTINGKAT
KONSEP PENANGANAN KUMUH
Workshop on Disability
PERMUKIMAN.
Peraturan / Perundangan Perumahan dan Permukiman Pertemuan 6
Dasar Hukum: UU 38/2004 tentang Jalan
ELEMEN KOTA MATERI MK PLANOLOGI.
03. SISTEM PRASARANA TRANSPORTASI DARAT
Undang-Undang bidang puPR
TRANSPORTASI MAKRO.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JASA KONSTRUKSI
WAJAH TRANSPORTASI KOTA
KONSEP PEMODELAN Untuk menyederhanakan suatu realita secara terukur
Transit Oriented Development (TOD)
Penataan Lalu Lintas di Kawasan Stasiun Tanah Abang
PROFIL DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEBING TINGGI
Pengangkutan Dengan Kereta Api (Aspek Hukum)
Perencanaan Transportasi
KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN BIDANG KECIPTAKARYAAN
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
Kurnia Fajar Islamto( )
Manajemen Pejalan Kaki
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
TATA GUNA LAHAN DAN TRANSPORTASI. 1. Pendahuluan Untuk melestarikan lingkungan perkotaan yang layak huni, keseimbangan antara fungsi- fungsi tersebut.
PENYUSUNAN Rencana Detail Tata Ruang PUSAT IBUKOTA KARANG BARU DAN KOTA KUALA SIMPANG Tahun 2018 – 2038.
I. Rencana Perkuliahan. Penilaian Akhir 1. Kehadiran: 10 % 2. Tugas kecil/diskusi/presentasi: 10 % 3. UTS: 25 % 4. Tugas Besar: 30 % 5. UAS: 25 %
POKOK-POKOK PIKIRAN KEPALA BIRO PENATAAN KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP
Transcript presentasi:

Presenter: Lana Winayanti Koordinator Tim Infrastruktur Australia Awards Alumni Reference Group Dalam rangka peringatan Hari Habitat Dunia Jakarta, 26 Oktober 2013

Struktur presentasi Latar belakang Metodologi Hasil penelitian Kesimpulan

1. Latar belakang 2. Metodologi

1. Latar belakang Walkability adalah dukungan keseluruhan untuk lingkungan pejalan kaki. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan dan mengukur konektifitas dan kualitas dari jalur pejalan kaki atau trotoar di kota-kota (Bank Dunia 2008, ADB 2011). Seiring dengan meningkatnya urbanisasi, jumlah perjalanan di perkotaan akan terus meningkat dan kemampuan bergerak di daerah perkotaan secara nyaman, cepat dan aman, serta dengan dampak yang tidak terlalu besar terhadap lingkungan akan sangat penting bagi kesuksesan masyarakat perkotaan.

Mengapa jalan kaki dan fasilitas jalan kaki penting? Manfaat jalan kaki: Sarana transportasi paling murah/terjangkau terutama bagi masyarakat miskin Baik untuk kesehatan Pro-lingkungan Fasilitas jalan kaki yang memadai akan menunjang: Mobilitas masyarakat Aksesibilitas ke simpul2 kegiatan Meningkatkan peluang kerja dan ekonomi

2. Metodologi Penelitian Survei kawasan – dilakukan pada jam sibuk Wawancara responden di setiap kawasan (gender, umur, pekerjaan, penghasilan, karakter perjalanan, preferensi transportasi) Analisis kebijakan dan institusi Parameter survei kawasan: Konflik jalur pejalan kaki dengan moda transportasi lain (walking path modal conflict) Ketersediaan jalur pejalan kaki (availability of walking paths) Ketersediaan penyeberangan (availability of crossings) Keamanan penyeberangan (grade crossing safety) Sikap pengendara motor (motorcyclist behaviour) Amenities (kelengkapan pendukung – penerangan jalan, pohon, bangku) Infrastruktur penunjang penyandang cacat (disability infrastructure) Kendala / hambatan (obstructions - hambatan yang mempengaruhi lebar jalur pejalan kaki) Keamanan terhadap kejahatan (safety from crime)

Lokasi penelitian KOTA dan Peneliti Perumahan Pendidikan Komersial   KOTA dan Peneliti Perumahan Pendidikan Komersial Terminal PADANG Antoni Tsaputra Perumnas Belimbing Padang Kampus Taman Siswa dan SMA Abadiah Pasar Raya Square Terminal (informal) Moh. Yamin MATARAM I Putu Mandiartha Perumahan Sekarbela / Jalan Gajahmada Universitas Mataram – Jalan Pendidikan / Jalan Pemuda Pusat Pertokoan Cakranegara Terminal Mandalika YOGYAKARTA Bakti Setiawan Deresan Klebengan Universitas Gadjahmada Malioboro Bandara Adi Sucipto

Contoh: lokasi penelitian di Mataram Peneliti: I Putu Mandiartha

3 -1. Hasil Survei Kawasan Permukiman Kawasan Pendidikan Kawasan Komersial Terminal

A. Kawasan Permukiman

Yogyakarta Mataram Padang

B. Kawasan Pendidikan

Yogyakarta Mataram Padang

C. Kawasan Komersial

Yogyakarta Mataram Padang

D. Kawasan Terminal

Yogyakarta Mataram Padang

Perbandingan dengan kota2 Asia – kawasan komersial

3-2. wawancara Responden Profil Responden Kebiasaan Perjalanan

A. Profil Responden Umur Kepemilikan kendaraan Penghasilan

B. Kebiasaan Perjalanan Jenis transportasi yang digunakan Jarak perjalanan rata2 Rata-rata waktu tempuh perjalanan

C. Preferensi Responden Penilaian Responden Terhadap Lingkungan Pejalan Kaki Prioritas Responden untuk Peningkatan Kualitas Jalur Pejalan Kaki

C. Preferensi Responden Jenis Penyeberangan yang Disukai Kesediaan Jarak Berjalan Kaki untuk Mencapai Penyeberangan

Jenis transportasi yang paling terexpose polusi udara Jenis Transportasi yang Dipilih Bila Fasilitas Pejalan Kaki Tidak Ditingkatkan

3. Regulasi (nasional) Undang-undang nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Undang-undang nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Undang-undang nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-undang no. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota; dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota

3. Regulasi (daerah) Perda Mataram no. 12/2011: Pengembangan fasilitas pejalan kaki yang nyaman dan aman sesuai peraturan Penyediaan fasilitas pejalan kaki dengan dimensi yang sesuai dan berdasarkan fungsi jalan Pengembangan jalur sepeda yang terpadu dengan jalur pejalan kaki Penyediaan fasilitas penyeberangan yang didukung rambu-rambu dan penerangan Penyediaan jalur pejalan kaki sepanjang sungai Pemkot Yogyakarta menerbitkan Perda no. 26/2002 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dimana disebutkan bahwa pengaturan PKL perlu memperhatikan keamanan dan kenyamanan aktifitas jalan kaki. Kemudian Perda no. 4/2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas menekankan peran lembaga dan komunitas dalam menciptakan lingkungan yang mudah diakses bagi penyandang cacat, termasuk bangunan gedung, infrastruktur, jalan umum dan transportasi publik. Di samping itu, di tingkat komunitas sudah terbentuk beberapa komite pengembangan fasilitas pejalan kaki, seperti di Universitas Gadjahmada.

4. Kesimpulan

Kesimpulan Hasil survei menunjukkan kualitas fasilitas pejalan kaki kurang memadai (kondisi rusak, terhalang, digunakan PKL atau parkir kendaraan, tidak ada standar) Responden pada umumnya menganggap fasilitas pejalan kaki kurang baik, tapi juga belum memahami sepenuhnya hak sebagai pejalan kaki dan standar pelayanan minimal Peraturan daerah belum sepenuhnya mendukung fasilitas pejalan kaki yang memadai, bahkan belum ada Penilaian walkability mempunyai banyak manfaat untuk mengetahui kondisi infrastruktur pejalan kaki, dan mengetahui persepsi dan kebutuhan masyarakat akan hak berjalan kaki di berbagai kota

Langkah ke depan Perlu ada upaya meningkatkan pemahaman masyarakat akan hak pejalan kaki terus menerus Upaya meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki sesuai standar minimal dengan memperhatikan hak penyandang cacat Mengembangkan kebijakan dan pedoman desain (design guidelines) untuk menunjang kegiatan berjalan kaki Mengembangkan sistem dan desain transportasi publik yang terpadu dengan fasilitas pejalan kaki Memberikan ruang bagi pedagang kaki lima sehingga tidak mengganggu jalur pejalan kaki Meningkatkan investasi sektor swasta dalam mengembangkan fasilitas pejalan kaki

www.jalan-kaki.org Email winayanti@gmail.com Terima kasih www.jalan-kaki.org Email winayanti@gmail.com