PEMERINTAH PROVINSI ACEH KEPALA DINAS PENDAPATAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI
Advertisements

D. Pertanggungjawaban APBN dan APBD
UNDANG-UNDANG NO. 33/2004 TENTANG0
LOGO PENYESUAIAN RAPBA TAHUN 2012 Banda Aceh, 18 Nopember
PENERIMAAN NEGARA 1.
Bulan maret 2012, nilai pewarnaan :
DATABASE UPPKS ONLINE di Kabupaten Bantul oleh : Kodrat Untoro, S Sos disampaikan pada “seminar ICT dalam menunjang perkembangan kependudukan dan KB”
PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013
PENERIMAAN PEMERINTAH
LATIHAN SOAL-SOAL 1. Himpunan 2. Aritmatika Sosial 3. Persamaan GL.
UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
“Desentralisasi Fiskal” di Indonesia 24 Juli 2012.
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK DISAJIKAN PADA RADALGRAM JAKARTA, 4 AGUSTUS 2009.
Latihan Soal Persamaan Linier Dua Variabel.
STRUKTUR BELANJA DAERAH
Pendapatan Asli Daerah; Potensi yang Terabaikan
AKUNTANSI AKTIVA TETAP
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Penilaian dan Pemeringkatan Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
Tugas: Power Point Nama : cici indah sari NIM : DOSEN : suartin marzuki.
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Tabel Yang harus Dilihat Sebelum Menilai
Sekilas Selayar Letak geografis: Sulawesi Selatan paling selatan 05º 42’ - 07º 35’ LS dan 120º 15’ - 122º 30’ BT Letak geografis: Sulawesi Selatan paling.
Rio Renhard Putra
Departemen Keuangan Republik Indonesia 11 Agustus 2006
kemampuan struktural organisasinya, kemampuan aparatur daerah, kemampuan mendorong partisipasi masyarakat kemampuan keuangan daerah.
UKURAN PEMUSATAN DATA Sub Judul.
BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA & ANEKA
Bulan FEBRUARI 2012, nilai pewarnaan :
KEBIJAKAN PENGALIHAN PBB-P2 DAN BPHTB SEBAGAI PAJAK DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.
Potret Pembangunan Kesehatan Kota Semarang
HERRY TATZUKO, Kajian Yuridis Perda Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam upaya Peningkatan Pendapatan Asli.
ASSALAMU ‘ALAIKUM Wr. WB. Kelompok - 2 AHMAD WAHYUDIN ( ) NELA NUR AINI M ( ) MUHAMMAD IMADURIDHO ( ) NAJMUL LAILI ( )
Akuntasi Sektor Publik Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Daerah
Seminar Pajak dan Retribusi Daerah
DASAR-DASAR PERPAJAKAN
Penggolongan Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak
Manajemen Penerimaan Daerah
FORMAT HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH (HKPD)
SOSIALISASI PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN.
Selayang pandang layanan unggulan SAMSAT di 5 KPPD DIY pengembangan layanan antara lain : SAMSAT DIY DI KABUPATEN/ KOTA
PEMUTAKHIRAN DATA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERKIRAAN EKONOMI MAKRO
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
RENCANA PEMBIAYAAN.
RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH
(Studi di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung)
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
department of public administration
Pengantar Pendapatan Daerah
Forum Gabungan SKPD Tahun 2016
PENERIMAAN PEMERINTAH
Sumber : RPJMD Kab.Samosir
department of public administration
PERPAJAKAN INDONESIA SUNARYO, SE
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pajak Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah
AZAS-AZAS PEMERINTAHAN
1 Kebijakan Bagian Pungutan Daerah UU Nomor 28 Tahun 2009 &
Deskripsi Penerimaan Kabupaten Pacitan
PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
PAJAK NEGARA PAJAK DAERAH
SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
ANALISIS DAN PREDIKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2020
Transcript presentasi:

PEMERINTAH PROVINSI ACEH KEPALA DINAS PENDAPATAN PAPARAN: DISKUSI PUBLIK Mengapa ? PAD stagnan; Disampaikan Oleh : KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH

1 2 3 4 Dasar hukum DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor 5049); 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3 Qanun Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11). 4 Qanun Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 40).

Ruang Lingkup Pendapatan Aceh Pendapatan Asli Aceh Dana Perimbangan Dana Otonomi Khusus Lain-lain Pendapatan Aceh Yang Sah

Pendapatan Asli Aceh Pajak Aceh Retribusi Aceh Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan Zakat, Infaq dan Sadaqah Lain-lain Pendapatan Asli Aceh Yang Sah

Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Hidrokarbon dan SDA Lain Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana TBH Minyak dan Gas

Lain-lain Pendapatan Aceh Yang Sah Hibah Dana Darurat Bagi Hasil Pajak dan dari Pemda Lainnya

Pajak Aceh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Pajak Air Permukaan (PAP) Pajak Rokok

Retribusi Aceh Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Retribusi Perizinan Tertentu

Gambaran Penerimaan dari Sektor PKB Lima Tahun Terakhir Target Realisasi Persentase 2008 145.850.000.000 127.402.750.307 87,36 2009 147.822.881.917 101,36 2010 170.227.577.413 116,72 2011 210.759.772.525 194.963.252.859 92,51 2012 221.090.265.142 104,91

Gambaran Penerimaan dari Sektor BBN-KB Lima Tahun Terakhir Target Realisasi Persentase 2008 193,700,000,000 189,772,734,865 97,98 2009 170,153,892,164 87,85 2010 200,744,052,597 103,64 2011 239,729,118,535 221,889,377,329 92,56 2012 288,712,393,375 120,44

Gambaran Penerimaan dari Sektor PBB-KB Lima Tahun Terakhir Target Realisasi Persentase 2008 130.400.000.000 147.021.572.490 112,75 2009 138.630.865.529 106,32 2010 149.014.277.103 114,28 2011 170.916.942.940 164.234.058.148 96,09 2012 176.486.256.660 103,26

Gambaran Penerimaan dari Sektor PAP Lima Tahun Terakhir Target Realisasi Persentase 2008 7.000.000.000 113.290.740 1,62 2009 4.017.942.430 57,40 2010 1.340.505.705 19,15 2011 1.300.000.000 5.094.757.501 391,91 2012 1.159.806.550 89,22

PAD Stagnan, Mengapa ? Kendala/Hambatan dalam optimalisasi PAD: 1. Pemungutan Pajak Aceh belum berdasarkan teknologi informasi, tetapi masih bersifat manual. 2. Prasarana dan sarana yang ada di kantor-kantor Samsat sangat terbatas. 3. Kapasitas aparatur pemungut pendapatan masih belum memadai. 4. Informasi tentang pajak dan pemungutan lainnya masih terbatas untuk diakses oleh masyarakat. 5. Pelayanan pemungutan pendapatan Aceh masih belum memenuhi standar pelayanan minimal. 6. Belum diterapkan pajak Progresif. 7. Regulasi di tatanan Pemerintah Provinsi Aceh belum final. 8. Pemanfaatan kekayaan Aceh masih rendah.

PAD Stagnan, Mengapa ? Upaya-upaya optimalisasi PAD: 1. Menerapkan teknologi informasi (online system) berbasis data pada kantor-kantor SAMSAT. 2. Mengkaji ulang potensi yang dapat dijadikan objek retribusi pada SKPA-SKPA. 3. Meningkatkan kapasitas aparatur pemungut Pendapatan Aceh. 4. Melaksanakan sosialisasi tentang pemungutan Pendapatan Aceh kepada masyarakat. 5. Meningkatkan kualitas pelayanan, paling tidak dapat terpenuhinya standar pelayanan minimal dengan motto cepat, tepat dan murah. 6. Mendorong percepatan lahirnya perangkat regulasi. 7. Memperbanyak volume bimbingan teknis perpajakan. 8. Menggali potensi Pendapatan Asli Aceh lainnya.

DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH khazanaharham Terima Kasih Wassalamu’alaikum Wr. Wb. DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH