PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Masukan PSHK terhadap RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum 27 September 2011.
Advertisements

TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
Perancangan Peraturan Negara
BAHAN RAKOR PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUN 2013
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK RAPAT PERSIAPAN KEGIATAN PROLEGDA TAHUN 2011 UNTUK PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK.
24/07/2013 PROSES PENYUSUNAN PROLEGNAS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 Oleh: Dr. Wicipto Setiadi , S.H., M.H. Kepala Badan Pembinaan.
PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
Proses Dan Prosedur Penyusunan Dan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh : Drs. Agun Gunandjar Sudarsa Bc.Ip,.MSi Anggota Komisi II DPR-RI.
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
Oleh : Indah Dwi Qurbani, SH, MH
Hubungan Antar Pemerintahan
HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
ALUR PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN HIBAH, BANSOS DAN BANTUAN KEUANGAN
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Penyusunan NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 14 November 2014.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan)
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Department of Business Adminstration Brawijaya University
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PERTEMUAN PERSIAPAN PROLEG KEMENTERIAN PP DAN PA TAHUN 2015
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
OTONOMI KHUSUS (Otonomi khusus NAD, Papua, DKI Jakarta dan Yogyakarta)
PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
PENGANGGARAN SANITASI
PEMUTAKHIRAN DATA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Proses Penyusunan Perda
Universitas Negeri Semarang
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
Kuliah 7 UU 32 Tahun 2004 Harsanto Nursadi.
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) dalam Rangka Perwujudan Produk Hukum Daerah yang Komprehensif OLEH : Andrie Amoes (Kasubdit Fasilitasi.
PENGANTAR Rapat Sinkronisasi Provinsi dengan Kabupaten/Kota adalah forum antara provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan.
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
PENATAAN KELEMBAGAAN PEMDA DIY
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Penyusunan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa M. RUM PRAMUDYA, S.H. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at.
PERATURAN, PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DAN KERJASAMA
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
PENYUSUNAN dan PENETAPAN APBD
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
Otonomi Daerah studi kasus provinsi riau
PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014
LEGAL DRAFTING PERDA Kuliah Tamu Peminatan Promosi Kesehatan dan AKK
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Baduy)
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018
Oleh: Ir. Edison Siagian, ME
Pengelolaan website pemerintah daerah
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Sekolah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (SABDA) ISMAIL,S.H.I.,M.IP. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pameaksan Pamekasan, 21 Januari 2019 Disampaikan.
Transcript presentasi:

PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 RAPAT PERSIAPAN KEGIATAN PROLEGDA TAHUN 2011 UNTUK PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK MASA SIDANG KEDUA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK Senin, 12 September 2011

PENDAHULUAN Bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka setiap Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah perlu dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah. Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik dengan Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor : tentang Program Legislasi Daerah, pembahasan materi Ranperda Tahun 2011 dilaksanakan pada dua kali masa sidang. Pada masa sidang pertama (medio bulan Juni 2011) telah dibahas beberapa Ranperda yaitu :

RANPERDA TELAH YANG DIBAHAS PADA MASA SIDANG PERTAMA RANPERDA USULAN EKSEKUTIF Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015; Ranperda PBB Pedesaan dan Perkotaan Ranperda Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan; Ranperda Retribusi Pemakaian Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA); Ranperda Ijin Pemakaian Atau Pengusahaan Air Tanah dan Pengelolaan Sumber Daya Air Ranperda Usaha Ketenagalistrikan; Ranperda Konservasi Sumber Daya Air RANPERDA USULAN LEGISLATIF Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Gresik Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Di Kabupaten Gresik Ranperda Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kabupaten Gresik Ranperda Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Pasar Modern Di Kab.Gresik Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah

RANPERDA USULAN EKSEKUTIF YANG BELUM DIBAHAS PADA MASA SIDANG PERTAMA Berdasarkan Nota Kesepakatan dapat diketahui bahwa masih ada 3 (tiga) materi Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan prakarsa Pemerintah Daerah (eksekutif) dan belum dibahas dalam masa sidang pembahasan Ranperda Pertama yaitu ; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Pembentukan Perusahaan Pasar Daerah; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)…..(MEKANISME KERJA PPNS)

PERMASALAHAN Pada masa sidang Kedua, seharusnya Eksekutif mendapatkan hak untuk mengusulkan 5 (lima) buah Ranperda; Akan tetapi seperti telah diketahui (slide 3) bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan hanya ada 3 (tiga) Ranperda yang merupakan Usulan Eksekutif yang belum dibahas pada masa sidang kedua; Hal ini terjadi dikarenakan ada 2 (dua) judul Ranperda usulan eksekutif yang juga diusulkan oleh legislatif sebagai Ranperda Inisiatif yaitu : Ranperda tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kabupaten Gresik

PERUBAHAN NOTA KESEPAHAMAN Bahwa berdasarkan Pasal 4 Nota Kesepakatan menyebutkan bahwa Program Legislasi Daerah Tahun 2011 dapat dilakukan perubahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah dan kebutuhan masyarakat yang dilakukan dengan kesepakatan para pihak yang telah mengikatkan diri pada Nota kesepakatan. Dengan mengacu pada ketentuan tersebut apabila memang diperlukan perubahan terhadap materi Ranperda yang akan dibahas maka dapat dilakukan perubahan prioritas materi regulasi yang akan dibahas

KESIAPAN RANCANGAN PERDA Bahwa berdasarkan Data Usulan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 (Isian Legislasi) yang telah dihimpun oleh Bagian Hukum dan belum masuk pada Nota Kesepakatan adalah sebagai berikut : JUDUL RANPERDA KETERANGAN Ranperda Penyelenggaran Administrasi Kependudukan Dengan pertimbangan urgensi, maka direncanakan dijadikan materi pembahasan pada masa sidang Kedua Ranperda Analisis Dampak Lalu- Lintas (Andalalin) Di Jalan Sudah ada draf dan telah dilengkapi dengan draf Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan PERDA Ranperda tentang Holding Company Wacana Penggabungan (Merger) beberapa Perusahaan Daerah menjadi satu Holding Company (belum ada draf) Pembangunan dan Penataan menara Telekomunikasi Bersama; Sudah ada Peraturan Bupati tentang Penataan menara Telekomunikasi Bersama, direncanakan dijadikan Perda seiring dengan adanya Perda Retribusi Jasa Umum

KESIAPAN RANCANGAN PERDA (Lanjutan) JUDUL RANPERDA KETERANGAN Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi belum ada draf, hasil dari program SCBD, direncanakan menjadi materi Peraturan Bupati Ranperda Perubahan Perda No.6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik belum ada draf Ranperda Penyertaan Modal Pada Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik; Ranperda Tata Cara Permohonan Penanaman Modal; Ranperda Pengelolaan Kebudayaan, Kepariwisataan, kepemudaan dan Keolahragaan ; Ranperda Rencana Strategis pembangunan kawasan Wisata Kabupaten Gresik; Ranperda Penyertaan Modal Pemkab Gresik Kepada Bank Jatim Draf ada Masuk Bagian Hukum 23 Agustus 2011 Ranperda Perijinan di Bidang Kesehatan;

MATERI PEMBAHASAN Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah dijelaskan, maka diharapkan ada usulan, masukan perubahan dan evaluasi sehingga dapat diperoleh kesimpulan terhadap : Inventarisasi dan Finalisasi Judul Ranperda sebagai prioritas materi regulasi yang akan dibahas dan diusulkan sebagai bahan perubahan Nota Kesepakatan tentang Program Legislasi Daerah Tahun 2011 Penekanan terhadap kesiapan bahan pembahasan Ranperda oleh SKPD pengusul dan SKPD terkait

KESIMPULAN Bahwa berdasarkan usulan, masukan perubahan dan evaluasi dapat diperoleh kesimpulan bahwa : Judul Ranperda yang diusulkan sebagai bahan perubahan Nota Kesepakatan tentang Program Legislasi Daerah Tahun 2011 adalah sebaga berikut : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; Ranperda Penyelenggaran Administrasi Kependudukan (pelaksanaan e-KTP) Ranperda Penyertaan Modal Pada Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik; Ranperda Penyertaan Modal Pemkab Gresik Kepada Bank Jatim Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)…..(MEKANISME KERJA PPNS) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Perusahaan Daerah Pasar;

Judul Ranperda yang diusulkan sebagai bahan perubahan Nota Kesepakatan tentang Program Legislasi Daerah Tahun 2011 adalah sebaga berikut : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; Ranperda Penyelenggaran Administrasi Kependudukan Ranperda Penyertaan Modal Pada Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik; Ranperda Penyertaan Modal Pemkab Gresik Kepada Bank Jatim Pembangunan dan Penataan menara Telekomunikasi Bersama; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)…..(MEKANISME KERJA PPNS) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Pembentukan Perusahaan Pasar Daerah; SKPD pengusul dan SKPD terkait berkomitmen untuk benar-benar mempersiapkan materi bahan Ranperda yang dibahas.