Politik dan Pemilihan Umum di Thailand

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
AMAR, IMPLIKASI, DAN SOLUSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR /PUU-VII/2009 Dibacakan: 31 Maret 2010 Kementerian Pendidikan Nasional April.
Advertisements

SESI 4 MENGHITUNG TARGET SUARA DI DAERAH PEMILIHAN
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA FILIPINA
BAB 2 SISTEM PEMERINTAHAN
HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
Negara di Asia Tenggra KAMBOJA IRMA NOPIANTI YOGIE TITO ARYANTO.
PERBANDINGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI BEBERAPA NEGARA
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA - B
PEMILIHAN UMUM. Pemilu di Dua Negara UNI SOVIET (sbl 1989) tuntutan politik 10% pemilih menjadi anggota partai Tingkat partisipasi: 99% dari total.
DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat
An Explanation from Ergun Ozbudun turki membedakan kelembagaannya dari bangsa timur tengah yang lain  Keberpihakan pada sebuah Ideologi  Trend memilih.
GAMBARAN UMUM PEMILU 2014 DI LUAR NEGERI
PENCALONAN PADA PEMILUKADA PROVINSI DKI JAKARTA
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
BADAN LEGISLASI DPR-RI Oktober Tahun LATAR BELAKANG PERUBAHAN Program Prolegnas Prioritas tahun 2010 Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik.
Sri Budi Eko Wardani, M.Si
Oleh : Indah Dwi Qurbani, SH, MH
KONFLIK-KONFLIK PILKADA YANG TERJADI SELAMA INI
SISTEM PEMERINTAHAN AMERIKA SERIKAT
LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945 UUD 1945 KY DPR DPD MPR BPK
TUGAS KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA CINA
KULIAH KE Stuktur Pemerintahan & Demokratisasi di Saudi Arabia.
HUKUM PEMILU.
List Proportional Representation System Materi kuliah Pemilu & Perilaku
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi `
Pemilih Pemula: Pemilih Cerdas Memilih Untuk Indonesia
Hakikat PKn.
KOALISI MERAH PUTIH VS KOALISI INDONESIA HEBAT
NEGARA DAN KONSTITUSI A.Konstitusionalisme
PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NO 9 & NO 8 TAHUN 2006 TENTANG   PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH.
Sejarah politik pakistan
Wewenang, Kewajiban, dan Hak
TUGAS, FUNGSI dan KEWENANGAN
SISTEM PEMERINTAHAN 4/10/2017 SMAN 1 YOGYAKARTA TRISNA WIDYANA 2011.
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014
ANALISIS REKAPITULASI HASIL SEMENTARA PILEG 2014 TESSA ESCADINHA ILMU ADMINISTRASI NEGARA B.
Sistem partai dan sistem pemilihan Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012) SEPTIA BERLIAN.
Analisis Rekapitulasi Perolehan Suara
Pengisian Jabatan Presiden

TIMELINE PENYELENGGARAAN PEMILU 2019
PARTAI POLITIK Ahmad Nasher.
Sistem Pemerintahan.
SEMINAR KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILU
Partai Politik & Pemilu
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
MEMPERKUAT KETERWAKILAN POLITIK PEREMPUAN
PEMILIHAN UMUM Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya
Bentuk dan Dasar Negara Indonesia
Partai Politik & Pemilu
PEMILIHAN UMUM.
Pemerintahan Presidensial dan Parlementer di Berbagai Negara XII.IPA 1
SISTEM PEMERINTAHAN DI BEBERAPA NEGARA
Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan Dan Sistem Pemerintahan
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
PEMERINTAHAN YANG BERSIH
SISTEM KEPARTAIAN.
PEMILU KEPALA DAERAH DAN UPAYA PENGUATAN DEMOKRASI
TEORI-TEORI POLITIK PEMERINTAHAN
Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2014
KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA
DEMOKRASI PENDIDIKAN DEMOKRASI Mg_8.
PEMERINTAHAN NEGARA AUSTRALIA
Modul ke: Fakultas Program Studi PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Gunawan Wibisono SH MSi 05 Demokrasi Indonesia.
ELECTORAL FORMULA.
PARTAI POLITIK Aryani Yeni Eko Wati. Pengertian Partai Politik (3) Berdasarkan UU No. 2 tahun 2008 ttg Partai Politik pasal 1 (ayat 1) : Organisasi yang.
PENGAWASAN PRA MASA KAMPANYE PEMILU 2019
Transcript presentasi:

Politik dan Pemilihan Umum di Thailand Heru Susetyo, SH.LL.M. M.Si. Ph.D Student in Human Rights & Peace Studies Mahidol University, Bangkok Dosen Tetap Fakultas Hukum UI – Depok Mantan KETUA PPLN BANGKOK DAN KETUA PPI THAILAND

Sawasdee khrap !

Thailand Luas wilayah : 513.115 sq km (seperempat luas RI) 76 propinsi (satu special province of Bangkok) Penduduk : 65 juta jiwa Pemerintahan : monarkhi konstitusional Raja : Bhumibhol Adulyadej (berkuasa sejak 1946)

Persebaran Etnis

Persebaran Agama

Sejarah Pendirian Thailand MIGRASI BESAR-BESARAN ETNIS TAI DARI YUNNAN- CHINA KARENA INVASI BANGSA MONGOL DI ABAD 13 SUKHOTHAI,LANNA DAN KHMER ABAD 9 – 13 M KERAJAAN AYYUTHAYA ABAD 14 – 18 M KERAJAAN BANGKOK – THONBURI 1767 - 1781 DINASTI CHAKRI BERKUASA 1781 MONARKHI KONSTITUSIONAL SEJAK 1932

POLITIK KETATANEGARAAN THAILAND Monarkhi konstitusional-parlementer sejak 1932 PM adalah Kepala Pemerintahan Raja adalah Kepala Negara Konstitusi telah berganti 17 kali Kudeta berlangsung sangat sering Junta militer bergantian berkuasa Dalam kurun waktu 2005 – 2011 Thailand memiliki 5 Perdana Menteri dan 1 Acting PM

Kedudukan Raja Lesse Majeste Law masih berlaku Raja lebih dari sekedar simbol. Bagi warga Buddhist, Raja adalah jelmaan Sang Budha dan sangat agung posisinya Raja adalah simbol identitas nasional dan persatuan Pemerintahan sangat tidak stabil dan Perdana Menteri berganti 33 kali sejak 1932 namun posisi Raja dan Monarkhi tetap stabil dan agung. Dihormati secara luas dan dapat setiap saat meng-intervensi pemerintahan ketika terjadi krisis.

Perdana Menteri dan Sistem Parlementer menurut Konstitusi 2007 Kepala pemerintahan adalah PM PM haruslah anggota parlemen Anggota kabinet tidak harus anggota parlemen Mosi tidak percaya (motion of no confidence) dapat diajukan apabila tercukupi jumlah suaranya

Wajah politik Thailand Setelah revolusi 1932 yang menjadikan Thailand sebagai Monarkhi Konstitutional, politik Thai didominasi oleh Militer dan Elit birokratik dengan dukungan dari pengusaha kakap.

Aktor-Aktor Politik Thailand RAJA/ MONARKHI MILITER PENGUSAHA KELAS MENENGAH/ ATAS CIVIL SOCIETY DI PERDESAAN UTARA TENGAH DAN TIMUR LAUT CIVIL SOCIETY DI THAILAND SELATAN KELAS MENENGAH BANGKOK AREA

ROYALIST-CONSERVATIVE Peta Pertarungan ROYALIST-CONSERVATIVE POPULIST-SOCIALIST

Sentimen-sentimen Utara Kelas Menengah Kota Selatan Kaum Miskin Desa

Partai Demokrat Partai politik tertua di Thailand (founded 6 April 1946) Ruling party sejak 15 Desember 2008 Pendukung constitutional monarchist dan posisi konservatif Konstituen utama adalah kelas menengah Bangkok dan warga Thailand Selatan Gubernur Bangkok sejak 2004 selalu dari Partai Demokrat

Partai Demokrat (2) Penentang utama rezim militer dalam politik Thailand selama 1990-an. Pendukung utama ‘people power’ pada tahun 1992. Karakter pemilih demokrat : perkotaan, aristokratik-meritokratik-terdidik-kelas menengah/atas Dalam pemilu tahun 2001 kalah dari Thai Rak Thai Party (Thaksin Shinawatra) 248 : 128 seats

Dalam pemilu tahun 2005 kalah lagi dari Partai Thaksin (Thai Rak Thai) Mengetengahkan isu populis pada tahun 2005 : perluasan kesempatan kerja, pendidikan universal, pelayanan kesehatan universal, penegakan hukum terhadap KKN dan kejahatan Pada 6 Maret 2005 Abhisit Vejjajiva menjadi pemimpin Partai

Partai Oposisi – Pheu THai Adalah reinkarnasi kedua setelah Thai Rak Thai dan Plang Prachacon (People Power Party) Mewarisi gerakan politik Thaksin Shinawatra Unggul di polling kampus terhadap demokrat Menang dalam tiga kali pemilu (2001, 2005, 2007) Massa : kelas menengah ke bawah, perdesaan Unggul di Thai Utara, Timur Laut dan Tengah Kurang mendapat simpati massa Malay Muslims

Thaksin vs Demokrat Tahun 2001 – 2006 Partai Thaksin menguasai Thailand Issue utama partai Thaksin : pelayanan kesehatan murah dan berkualitas, pengembangan kredit usaha kecil berbasis desa, OTOP – One Tamboon One Product. Didukung luas oleh pemilih di perdesaan, terutama Thailand Utara dan Timur Laut (Isaan) Awal 2006 People’s Alliance for Democracy mulai menentang Thaksin September 2006 PM Thaksin dikudeta militer ketika tengah berada di New York

HASIL PEMILU 23 DESEMBER 2007

PEMILU THAILAND Memilih : House of Representatives Senate of Thailand House + Senate = National Assembly of Thailand Local Administrations Governorship of Bangkok National referendum

PEMILU THAILAND (2) Selama ini telah ada 25 Pemilu di Thailand, terakhir tahun 2007 Dalam kurun waktu 2007 – 2011 terjadi pergantian empat PM di Thailand tanpa melalui mekanisme pemilu Pemilu diselenggarakan oleh Election Commission of Thailand (KPU)

PEMILU DI THAILAND Syarat-syarat : Pemilih harus WN Thailand (kelahiran atau naturalisasi di atas 5 tahun) Usia di atas 18 tahun Telah didaftarkan 90 hari sebelumnya Wajib hukumnya untuk memilih. Mereka yang tidak memilih akan dikenakan sanksi pajak dan hukuman minor lainnya.

PEMILU DI THAILAND (2) House of Representatives punya 480 kursi 400 dipilih langsung 80 dipilih dengan ‘proportional representation’ Pertama memilih calonnya; kedua memilih partai-nya (mixed member majoritarian system) 80 yang dipilih adalah calon-calon pada daftar calon urutan Partai Electoral areas (DAPIL) adalah 8 area dari 76 propinsi di Thailand Pada 11 Feb 2011 anggota House berubah menjadi 5000 (375 dipilih langsung dan 125 dari daftar urut Partai)

PEMILU THAILAND (3) Anggota senat terdiri dari 150 orang 76 dipilih langsung dan 74 ditunjuk Anggota senat harus non partisan dan bukan anggota partai Masa jabatan senat adalah enam tahun

Pemilu Thailand : Local Administration Ada tiga level : Nakhon (kota) > di atas 50000 Mueang (kota kecil-kecamatan) > 10000 – 50000 Tambon (kelurahan/ desa) > 5000 – 1000 Pemilu juga memilih 36 anggota district council dan Mayor untuk masa jabatan 4 tahun Bangkok terdiri atas 14 local district council dan ada 57 kursi di Bangkok Metropolitan Council Hanya di Bangkok dan Pattaya gubernur dipilih langsung. Waktu pemilu-nya berbeda dengan Pemilu nasional.

Masalah pada Pemilu Thailand Ancaman Pembelian suara Ketidaknetralan KPU Mahkamah Konstitusi yang berpihak Ruling party adalah koalisi partai-partai Partai Demokrat sendiri kalah kursi dengan PPP di Parliament Thailand

Tingkat Representasi Pemilu 85% warga Thai memilih pada Pemilu 2007 56% warga Thai memilih pada pemilu Senat 2008 54% memilih pada Pemilu Gubenur Bangkok 2009

Partai Utama Peserta Pemilu Demokrat (Abhisit ) Pheu Thai (Yingluck Shinawatra) Social Action Bhumjaithai Chartthaipattana Dan partai2 gurem...

KANDIDAT PM : Politik Wajah dan Gender ABHISIT VEJJAJIVA DEMOKRAT YINGLUCK SHINAWATRA PHEU THAI

Khob khun mak khrap