Strategi Energi Nasional

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
AMAR, IMPLIKASI, DAN SOLUSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR /PUU-VII/2009 Dibacakan: 31 Maret 2010 Kementerian Pendidikan Nasional April.
Advertisements

outline Latar Belakang Kerangka Teori permasalahan solusi
RANCANGAN PEMBENTUKAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
TURUNAN/ DIFERENSIAL.
Perkeretaapian Khusus Tahap III Tahapan Menuju Perubahan Regulasi Jakarta 21 Juni 2011.
PERAN MIGAS DALAM MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI NASIONAL
Materi Sosialisasi Mekanisme Pembayaran Pungutan OJK
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1 PERATURAN PEMERINTAH NO 24 tahun 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
Gedung Nusantara I Lantai I Jl. Gatot Subroto, Senayan
DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS IDENTIFIKASI MASALAH PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN KEMENTERIAN.
Strategi Nasional Literasi Keuangan
24/07/2013 PROSES PENYUSUNAN PROLEGNAS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 Oleh: Dr. Wicipto Setiadi , S.H., M.H. Kepala Badan Pembinaan.
SOAL ESSAY KELAS XI IPS.
Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
Presentasi Sesi I.
SUMBER-SUMBER PENERIMAAN NEGARA Sumber Penerimaan Negara.
(GRAND DESIGN) PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPALA SEKOLAH
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Anak di daerah
BUSINESS PLAN.
E-Business Framework Lecturer : Bambang Warsuta, S.Kom, M.T.I S1 Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan.
PERTEMUAN 12 LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (UU NO. 5/1999)
MATERI 8 HUKUM PERUSAHAAN
STRUKTUR BELANJA DAERAH
LUAS DAERAH LINGKARAN LANGKAH-LANGKAH :
MANAJEMEN KOPERASI PENDAHULUAN
RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL
Oleh: Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, SH., MCL., MPA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2010 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2010 Tentang PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN.
PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
Penyusunan Neraca Awal Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Oleh : Indah Dwi Qurbani, SH, MH
Pendidikan Kewarganegaraan
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
Luas Daerah ( Integral ).
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8
Is Fatimah. 28/03/ Sudahkan memahami SKEMA PENDANAAN (RD, RT, KP, DF) Insentif SINas ?
Tata cara Penanaman Modal
Pertemuan 5 P.D. Tak Eksak Dieksakkan
PROPOSAL PENGAJUAN INVESTASI BUDIDAYA LELE
Hubungan Antar Pemerintahan
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
MANAJEMEN KOPERASI PENDAHULUAN
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
UNDANG-UNDANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU 25 TH 2004)
DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.
Dibalik Pembatasan Subsidi BBM
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
Pembangunan Koperasi antara harapan dan kenyataan
Sekilas Tentang Tariff Adjustment pada Tarif Tenaga Listrik PT PLN (Persero) 12 Januari 2015.
Jayapura, 13 Agustus SEJAHTERA DEMOKRATIS BERKEADILAN Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Memantapkan.
SUMBER-SUMBER KEUANGAN DAERAH
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
Wewenang, Kewajiban, dan Hak
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
Aspek Hukum Tata Guna dan Pengembangan Lahan
DASAR HUKUM PENGELOLAAN HUTAN PERUM PERHUTANI
KEGAGALAN PASAR DALAM PERSPEKTIF ETIKA
WISNU HENDRO MARTONO,M.Sc
KEBIJAKAN PENSIUN HUBUNGAN INDUSTRIAL.
“TATA KELOLA HULU MIGAS DALAM REVISI UU MIGAS”
PERMEN ESDM NO. 08 TAHUN 2017 “KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT”
Oleh: Amien Sunaryadi Kepala SKK Migas
Perkembangan dan Dinamika Hukum Pertanahan di Indonesia
Kontrak Internasional
Pengantar Hukum Tanah.
Transcript presentasi:

Strategi Energi Nasional Dipresentasikan di Seminar Energi RMI Dialog Ulama dan Umara, Mencari Paradigma Baru Tata Kelola Migas di Indonesia Surakarta, 23 Februari 2014 Ladies and gentlemen, it is an honor to honor to be here. I would like to extend deep gratitude to be part of the 9th Indonesian Palm Oil Conference and 2014 Price Outlook. Today I am going to discuss Mandatory Biodiesel Program, in the context of Indonesian Energy Policy. Not only this is an important topic, but also I can say that the timing is right. Darmawan Prasodjo, PhD Ketua Bidang Strategi Energi, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Bendahara, RMI - Jateng President Commissioner, Ametis Energi Nusantara Chief Economist, PETRONOMIST.COM

Tantangan Sektor Energi Outline Tantangan Sektor Energi Tata Kelola Migas Strategi Pertamina Perubahan RUU Migas kyatan Kesimpulan

Indonesian Oil Trend Net Importer Withdraw OPEC The trend of Indonesian oil production is going down. While consumption in the same time is going up. Indonesia shifted from net oil exporter to become net oil importer in 2004 and withdrew from OPEC in 2008. Unfortunately, the wedge between demand and production is getting wider along the progress of time… affecting our net balance energy trade.

PRODUKSI MINYAK BUMI DARI KKKS TAHUN 2013 STATUS 27 JANUARI 2013 (BOPD) 39,7% 4

Bagian NOC Terhadap Produksi Nasional Democracies (e.g., Norway, Brazil) and autocracies (e.g., Saudi Arabia, Angola) QP: Qatar Petroleum Petrobras KOC: Kuwait Oil Company PDVSA: Petroleus De Venezual PEMEX: Mexico Sonatrach: Algeria NIOC: National Iranian Oil Company LNOC: LIBYAN NATIONAL OIL CORPORATION  Petronas NNPC: Nigerian National Petroleum Corporation ADNOC: Abu Dhabi National Oil Company CNPC: China National Petroleum Corporation Sonangol: Angola Pertamina

Tantangan Sektor Energi Outline Tantangan Sektor Energi Tata Kelola Migas Strategi Pertamina Perubahan RUU Migas Kesimpulan

Tiga Fungsi Dalam Tata Kelola Migas Kebijakan Regulatory Business governance systems provide unified signals to the NOC Fragmented governance, in which multiple government actors assert their interests but no one assumes strategic responsibility, appears uniformly fatal to NOC performance.

Apakah Bisa Bersinergi? Lifting 3 Faktor Kuat Capital Fragmatis Pro Asing Teknologi Lemarh Mgt Resiko

APBN Indonesian Petroleum Resources World Resources Lifting Bagi Hasil NOC Asset Net Income Indonesian Petroleum Resources World Resources

Tantangan Sektor Energi Outline Tantangan Sektor Energi Tata Kelola Migas Strategi Pertamina Perubahan RUU Migas Kesimpulan

Comparative Net Income - 2010 7X Pertamina was previously a leader in Southeast Asia but has since fallen way behind other national energy companies such as Petronas and Petrobras in production and revenue. In 2010, the net income of Petronas and Petrobras was each roughly 7 times of that of Pertamina’s.

Capital Expenditure ~5-10 years (USD Billions) Source: Presentasi Ms. Karen Agustiawan ditambah berbagai sumber

Strategi Mengelola Capital Pemerintah Indonesia Pemerintah Malaysia Orientasi Pada Profit Orientasi Pada Pertumbuhan Pemerintah menginvestasikan porsi kecil profit ke Pertamina CAPEX: 10 milyar dollar Inpres No 12 1975 Manajemen PERTAMINA tidak punya ruang untuk meresponse dinamika dan peluang pasar. 70% dari profit diinvestasikan kembali ke PETRONAS CAPEX: 91 milyar dollar Capital yang cukup untuk mendukung GROWTH Manajemen PETRONAS mampu merespons dinamika pasar dan peluang pasar.

Tantangan Sektor Energi Outline Tantangan Sektor Energi Tata Kelola Migas Strategi Pertamina Perubahan RUU Migas Kesimpulan

UU 22/2001 dan Perjalanan Sejarahnya Diundangkan (23 November 2001) Judicial Review I (Putusan MK No. I/2003) Judicial Review II (Putusan MK No. 20/2007 ) Judicial Review III (Putusan MK No. 36/2012 ) What is next? [New Oil and Gas Law]

Tafsir Atas Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 Kebijakan (Beleid) Pengawasan (toezich thoudensdaad) Pengurusan (bestuursdaad) Pengaturan (regelendaad) Pengelolaan (beheersdaad) ----- Meeting Notes (7/22/13 10:47) ----- Misinya membuat Pengelolaan Keputusan MK Pasal 33 (3) UUD 1945 Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

Nasionalisme Ekonomi Migas 3 Dimensi Nasionalisme Ekonomi Migas Pasal 33 UUD 1945 = titik keseimbangan optimum X Y Z Lifting (APBN) (Y) “Nasionalisme harus diletakkan dalam kerangka yang terukur dan rasional” ----- Meeting Notes (7/22/13 12:21) ----- Reserve replacement juga harus dipikirkan secara seimbang karena rakyat Indonesia bukan hanya yang ada sekarang. Harus ada pembagian antar generasi (Inter Generation Equity). Empowerment NOC (Z) Reserve Replacement (X)

Strategi Terpadu Horizontal (Unified Strategy) Ketahanan Nasional Pendapatan Pemerintah Pasokan dan Cadangan Migas Kapasitas Nasional

Konsep Tiga Kaki Kebijakan Business Regulatory governance systems provide unified signals to the NOC Fragmented governance, in which multiple government actors assert their interests but no one assumes strategic responsibility, appears uniformly fatal to NOC performance.

Memiliki hak utama dalam penawaran wilayah kerja baru (call option). Privilege Expiring Contracts New Blocks Offered Existing Contracts Memiliki hak utama dalam penawaran wilayah kerja baru (call option). Memiliki hak utama untuk mengelola wilayah kerja yang berakhir jangka waktu KKS-nya (call option). Memiliki hak utama untuk mengakuisisi partisipasi interes (right to match).

Tantangan Sektor Energi Outline Tantangan Sektor Energi Tata Kelola Migas Strategi Pertamina Perubahan RUU Migas Kesimpulan

Thank You Darmawan Prasodjo, PhD dprasodjo@gmail.com PIN BB 7562BC1C