UPDATING DATA Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan PSDMP K dan PMP.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2013
PEDOMAN SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN
Bismillahirrohmaanirrohiem
DITPAI DITJEN PENDIS KEMENAG RI
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
KOORDINASI PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 84 TAHUN 1993 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA.
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN.
PEMUTAKHIRAN DATA PENDIDIKAN ISLAM TP.2013/2014
DELAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
PENILAIAN KINERJA GURU
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
(GRAND DESIGN) PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPALA SEKOLAH
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
GRAND DESAIN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU TIK & KKPI
Program Penjaminan Mutu Pendidikan 2012
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
MEKANISME AKREDITASI SD / MI
IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KARIR GURU (PTK DIKDAS)
SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN
Kementerian Pendidikan Nasional Ditjen Manajemen Dikdasmen
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU TAHUN 2013
RAMBU-RAMBU PENYELENGGARAAN KKG DAN MGMP
SISTEM REKRUTMEN DAN PELAKSANAAN UJIAN SERTIFIKASI BAGI GURU
SISTEM REKRUTMEN DAN MATRIKULASI
Disampaikan pada acara
PENILAIAN KINERJA GURU
MANAJEMEN PELAKSANAAN KBK
KEBIJAKAN UJIAN NASIONAL
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP)
PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2013
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Website Dindik
RAKOR SOSIALISASI SEKOLAH MODEL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
HASIL RUMUSAN SIDANG KOMISI IV PADA REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2009.
PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
LPMP Provinsi Jawa Timur Di Hotel Utami – Sidoarjo
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
VERIFIKASI SEKOLAH MODEL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Solusi SIMPATIKA By Mahki Ahmad.
18% guru akan pensiun dalam 10 th kedepan
SOSIALISASI PENGUMPULAN DATA MUTU SEKOLAH
FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RPP BAGI GTT/GTY)/ PAMONG PAUD DAN LAPORAN PELAKSANAAN KERJA BAGI PTT/PTY DI LINGKUNGAN KABUPATEN SLEMAN.
Kebijakan Pendataan Dapodikdasmen
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
TATA KELOLA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
RANCANGAN UJI KOMPETENSI GURU (UKG) BERSERTIFIKAT PENDIDIK
Mekanisme Verval Calon Peserta PLPG 2017 Non Reguler Jalur S2 Mandiri
HASIL DAN EVALUASI PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN TAHUN 2016 – 2017
PENGANTAR PKB & PKG GURU PAI
Dr. Kusnohadi, M.Pd Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur
Transcript presentasi:

UPDATING DATA Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan PSDMP K dan PMP

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan PSDMPK dan PMP NOISUKONDISI SAAT INIKONDISI YANG DIHARAPKAN 1.OTONOMI DAERAH PENGELOLAAN GURU DESENTRALISASI STANDARISASI PENGELOLAAN GURU YANG MAMPU MENGATASI MISMATCH, DISTRIBUSI, KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI 2.DISTRIBUSI GURU TIDAK MERATA SECARA KUALITAS, KUANTITAS, DAN MATA PELAJARAN TEPAT KUALITAS (KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI), TEPAT KUANTITAS, TEPAT DISTRIBUSI (REGULASI DISTRIBUSI) 3.KUALIFIKASI48.69% GURU BELUM S1/D4, SUBDISI, LPTK PENYELENGGARA, SISTEM DATABASE SERTA DISTRIBUSI, KONTRIBUSI PEMDA, ASPEK LINIERITAS 100% GURU SUDAH S1/D4, ADA REGULASI TENTANG LINIERITAS, LEGALITAS LPTK PENYELENGGARA, DAN SISTEM DATABASE 4.MISMATCHAKURASI DATA, UPAYA PENANGGULANGAN MINIMALISASI MISMATCH: BIDANG STUDI DAN AREA DISTRIBUSI 5.SERTIFIKASI30% GURU SUDAH PUNYA SERTIFIKAT PENDIDIK SELURUH GURU SUDAH BERSERTIFIKAT PERBAIKAN REKRUTMEN, JADWAL, PERSYARATAN, DAN UJI KOMPETENSI ISU STRATEGIS :.....1)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan PSDMPK dan PMP NOISUKONDISI SAAT INIKONDISI YANG DIHARAPKAN 6.PENILAIAN KINERJA GURU (PKG) 1.BELUM JELASNYA PEMETAAN PERAN TENTANG PELAKSANAAN PKG 2.BELUM ADA SISTEM PENGENDALIAN PKG 1.ADA KEJELASAN TENTANG PERAN UNIT TERKAIT 2.ADA REGULASI YANG MENGATUR MEKANISME DAN PROSEDUR PENGENDALIAN PKG BERBASIS MIS 7.PKB1.BELUM ADA ANALISIS KEBUTUHAN TENTANG PKB GURU 2.BELUM ADA DATABASE BERBASIS SISTEM INFORMASI 3.MASIH KONVENSIONAL 4.BELUM ADA STANDAR KURIKULUM UNTUK SETIAP JENJANG KEPANGKATAN 5.BELUM ADA KEBIJAKAN TERKAIT POLA PEMBINAAN PKB (ANTARA TRAINING PROVIDER DAN SEKOLAH: KKG/MGMP) 6.BELUM ADA STANDARISASI TRAINING PROVIDER DAN KKG/MGMP 1.BERBASIS ANALISIS KEBUTUHAN (HASIL PKG) 2.ADA DATABASE BERBASIS SISTEM INFORMASI 3.INOVATIF DAN WEB BASED SYSTEM 4.JENJANG KEPANGKATAN DIBINA BERDASARKAN KURIKULUM 5.ADA REGULASI TENTANG STANDARISASI TRAINING PROVIDER DAN KKG/MGMP ISU STRATEGIS :.....2)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan PSDMPK dan PMP NOISUKONDISI SAAT INIKONDISI YANG DIHARAPKAN 8.PEMBINAAN KARIR 1.MANUAL DAN KONVENSIONAL 2.RENDAHNYA KEMAMPUAN GURU 3.BELUM ADA PEMBINAAN YANG SISTEMIK 4.PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH BELUM BERDASARKN KARIR 5.SISTEM KENAIKAN PANGKAT MANUAL DAN KONVENSIONAL 6.INPASSING BERAKHIR 30 DESEMBER BERBASIS MANAJEMEN INFORMASI 2.GURU MAMPU MEMBUAT KARYA INOVATIF 3.PEMBINAAN KARIR GURU DILAKUKAN SECARA SISTEMIK 4.ADA REGULASI KARIR KEPALA SEKOLAH 5.DIKELOLA SECARA SISTEMIK (TERKAIT DENGAN PKG) DAN BERBASIS SI 6.ADA REGULASI PENGGANTI INPASSING 9.PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN BELUM ADA SISTEM PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI GURU PENGUATAN IMPLEMENTASI TENTANG PERLINDUNGAN PROFESI GURU 10.TUNJANGAN (PROFESI, KHUSUS, FUNGSIONAL, DAN TAMBAHAN PENGHASILAN) 1.MEKANISME PEMBAYARAN 2.KOMITMEN DAERAH TERHADAP PEMBAYARAN 3.DUKUNGAN DATABASE LEMAH 4.PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 5.BELUM BERDAMPAK PADA PENINGKATAN KINERJA/PROFESIONALISME 1.MEKANISME PEMBAYARAN PERLU DIKAJI ULANG 2.ADA MEKANISME REWARD DAN PUNISHMENT PEMDA 3.SISTEM DATABASE YANG TERINTEGRASI HINGGA KAB/KOTA 4.PENGENDALIAN TERINTEGRASI 5. ADA MEKANISME REWARD DAN PUNISHMENT BAGI GURU ISU STRATEGIS :.....3)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan PSDMPK dan PMP NONO ISUKONDISI SAAT INIKONDISI YANG DIHARAPKAN 11.PENANGANAN GURU UNTUK DAERAH KHUSUS (3T) 1.BELUM ADA KRITERIA DAERAH KHUSUS 2.DISTRIBUSI GURU 3.KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI 1.ADA KRITERIA YANG JELAS TTG DAERAH KHUSUS 2.TEPAT KUANTITAS DAN KUALITAS 3.MEKANISME KHUSUS 12.GURU HONOR (GURU BANTU, HONDA, GTY, GTT) 1.BELUM ADA REGULASI 2.PENGANGKATAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN REGULASI 1.ADA REGULASI 2.ADA MEKANISME SANGSI BAGI PELANGGARAN ATURAN 13.ASOSIASI PROFESI GURU 1.BELUM ADA REGULASI PENDIRIAN ASOSIASI PROFESI 2.BELUM OPTIMAL UNTUK PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN PROFESI 1.REGULASI PEMBENTUKA ASOSIASI PROFESI 2.ADA REGULASI YANG MENGATUR MEKANISME DAN PROSEDUR PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN PROFESI 14.PERENCANAAN KEBUTUHAN GURU 1.PERENCANAAN GURU TIDAK TERINTEGRASI SECARA NASIONAL 2.KOORDINASI LEMBAGA TERKAIT LEMAH 1.TERINTEGRASI SECARA NASIONAL BERBASIS KEBUTUHAN RIIL YANG DITUNJANG SISTEM INFORMASI 2.OPTIMALISASI KOORDINASI LEMBAGA ISU STRATEGIS :.....4)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan PSDMPK dan PMP NONO ISUKONDISI SAAT INIKONDISI YANG DIHARAPKAN 15.PENATAAN LEMBAGA PENDIDIKAN GURU 1.BELUM OPTIMALNYA MEKANISME PENERAPAN SANGSI TERHADAP PELANGGARAN STANDAR 1.OPTIMALISASI PENERAPAN SANGSI TERHADAP PELANGGARAN STANDAR 16.PENATAAN REGULASI GURU 1.DESENTRAL MENUJU SENTRAL 2.PP 74 3.PERMENDIKNAS 39 UNTUK KONDISI DAERAH KHUSUS 4.PERMENEG PAN 16 1.REVISI UU 32 2.REVISI PP 74 3.REVISI PERMENDIKNAS 4.JUKNIS PERMENEG PAN PENDATAAN GURU DAN NRG 1.BELUM ADA REGULASI PENDATAAN GURU 2.PENDATAAN GURU BELUM TERINTEGRASI DENGAN NISN DAN NPSN 1.ADA REGULASI PENDATAAAN GURU 2.INTEGRASI NUPTK, NISN DAN NPSN YANG DIDUKUNG OLEH SIG 18.KODE ETIK PROFESIBELUM ADA REGULASI KODE ETIK ADA REGULASI YANG MENGATUR PEMBERLAKUAN KODE ETIK 19.SISTEM PENJAMINAN MUTU BELUM ADA REGULASI SISTEM PENJAMINAN MUTU ADA REGULASI DAN MEKANISME PENJAMINAN MUTU 20.PENGHASILAN MINIMAL BAGI GURU SEKOLAH SWASTA BELUM ADA REGULASI YANG MENGATUR YAYASAN PENYELENGGARA PENDIDILAN ADA UPAYA YANG RIEL DILAKUKAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENYUSUN REGULASI (PP, PERDA) ISU STRATEGIS :.....5)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan PSDMPK dan PMP UPDATING DATA NUPTK 2013

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan PSDMPK dan PMP DESAIN SISTEM NUPTK 2013 NUPTK Jardikn as/Inter net Db-tmp PTK Inte rnet Control Public Punya Akun /Tidak punya Akun

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan PSDMPK dan PMP KUALITAS DATA NUPTK Awal Pendataan (2006) Data Valid 99.9 % Jumlah data < 50 % 2011______________ Jumlah Data 99.9 % Kualitas data - Uptodate 75 % - 25 % tidak diperbaiki ---Data Aktif ? ---Data tidak aktif ? ---Mutasi ? ---Manipulasi NUPTK ? 2012

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan PSDMPK dan PMP DESAIN SISTEM Data Awal -Distribusi Aplikasi -Pembuatan AKUN Petugas: -Pusat -LPMP -Disdik -Opr Sekolah Proses -Verifikasi Keberadaan Sekolah & PTK Petugas: -Kecamatan -Disdik Kab/Kota -LPMP Data Valid -Approvel Data NUPTK Petugas: Disdik Kab/Kota LPMP Report Executive a. PTK per jenjang sekolah b. PTK per gender c. PTK per status pegawai d. PTK per kualifikasi pddk e. PTK per golongan f. PTK per usia g. PTK per masa kerja h. PTK per status sertifikasi i. PTK per matapelajaran j. S ekolah per jenjang k. sekolah per rombel - Pivot PTK, Sekolah, dll Control Public -Control Public Pengguna -Public

- LPMP - P4TK - Disdik PROPINSI - Disdik Kab/Kota - Kecamatan - Sekolah SIMPUL NUPTK

DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA 1.Sosialisi Pendataan dengan KCD 2.Menghimpun seluruh data sekolah dan data PTK untuk sekolah TK/SD yang menjadi tanggungjawabnya 3.Melakukan pengecekan terhadap data sekolah dan PTK yang telah masuk 4.Verifikasi data yang diusulkan dengan instrumen perbaikan yg sudah di koreksi (KCD & SMP, SMA, SMK) 5.Pemutahiran data yg diusulkan sekolah/KCD yg sudah di verifikasi Disdik Kab/Kota 6.Mengirimkan data sekolah dan data PTK sejumlah sekolah yang menjadi tanggungjawabnya untuk disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 7.Melakukan monitoring terhadap pergerakan data NUPTK seperti: Mutasi, meninggal dunia, perubahan jenjang pendidikan atau kepangkatan dan peningkatan kompetensi (pelatihan)

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI Mendorong dan mendukung terwujudnya data sekolah/lembaga dan PTK pendidikan formal dan non formal seluruh Provinsi yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sehingga menjadi data yang akurat dan mutakhir.

LPMP •Menghimpun dan mengelola data sekolah/lembaga dan PTK pendidikan formal. •Mendorong dan memotivasi Dinas Kabupaten/Kota untuk mampu menghimpun data sekolah/lembaga dan PTK secara tepat waktu, akurat dan lengkap. •Melakukan validasi dan verifikasi data yang masuk dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. •Melakukan analisis, penyajian dan publikasi data mutu PTK di tingkat Provinsi. •Memberikan bimbingan, arahan, fasilitasi, dan bantuan teknis pendataan PTK bagi petugas pendataan Dinas Pendidikan Provinsi / Kabupaten / Kota. •Mengirimkan data yang yang terkumpul dalam bentuk softcopy ke Badan PSDMP dan PMP secepatnya.

TERIMA KASIH