Kasubdit Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
Advertisements

Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) 2011
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI
PENGANTAR PERKOPERASIAN
Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
TUPOKSI LEMBAGA LOKAL DESA DAN PERAN MAHASISWA PLS DALAM PENDAMPINGAN SEBAGAI WUJUD DARI AGEN PERUBAHAN.
“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN
MAPEL : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN Oleh: Gunawan Sumodiningrat Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada Deputi.
Oleh: Prof. Ir. Urip Santoso, S.IKom., M.Sc., Ph.D
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Program Desa/Kelurahan Tangguh
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
PENGUATAN DAYA SAING DENGAN KLASTER INDUSTRI UNTUK MEMASUKI EKONOMI MODERN Kristiana ( )
SEKILAS KARANG TARUNA KABUPATEN SIDOARJO Pendirian dan pengorganisasian Karang Taruna sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik.
KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN AGROFORESTRI
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
Oleh: Tjahjanulin Domai
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
Pendekatan Pembangunan Wilayah
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
MANFAAT INVESTASI DAN KENDALA DALAM INVESTASI
DUKUNGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INDUSTRI
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
STRATA BANGUNAN BERTINGKAT
PELIBATAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERTANIAN
Skala dan Kelompok Perusahaan
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN
PEREKONOMIAN INDONESIA
PERKEBUNAN DAN MASALAHNYA
PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DIY
Pertemuan X KEMITRAAN USAHA.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
PERAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN DI INDONESIA
(Pembentukan & Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa)
PERAN SERTA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN
Dasar Hukum DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH
XIII. PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBINA KOPERASI
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
(Pembentukan & Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa)
Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
AKUNTABILITAS KINERJA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN
ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL
INFO SINGKAT DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DAPM) PERDESAAN
KEBIJAKAN OBAT  .
Tata Kelola Pemerintahan Desa
DESTANA desa tangguh bencana.
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
-Extension Institutions-
Selasa, 27 November 2018 DINAS SOSIAL DAN PMD KAB. KEPAHIANG.
Kebijakan penumbuhan iklim & pengembangan usaha PERTEMUAN – 12 Mata Kuliah: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah PERTEMUAN – 11 Mata Kuliah: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
PEMBANGUNAN SENTRA IKM DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN INDUSTRI.
KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH DALAM RANGKA PELAKSANAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG) TAHUN 2013.
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
Peran Pusat Kemasyarakatan Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Program Pemberdayaan Nelayan SEBAGAI USULAN ATAS DISKUSI PERIHAL POTENSI YANG HASIL LAUT YANG MELIMPAH RUAH.
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
Transcript presentasi:

Kasubdit Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (bumdES) Edgar Rangkasa, SH. M.Si Kasubdit Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam DIT. UEM Ditjen. PMD

LANDASAN HUKUM Pasal 213 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 78, 79, 80, dan 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan Daerah Kabupaten yang bersangkutan. Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

LANDASAN FILOSOFIS Perwujudan peningkatan pelayanan publik bagi pengembangan usaha mikro berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi desa untuk kesejahteraan rakyat; Pengembangan sarana penciptaan lapangan kerja dan media pemberdayaan ekonomi kerakyatan; Pengembangan wahana dalam penguatan basis pajak dan retribusi guna meningkatkan pendapatan asli desa.

LANDASAN KELEMBAGAAN Pemeritah Desa berkewajiban melaksanakan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; Sebagai lembaga perekonomian masyarakat desa yang didirikan atas dasar inisiasi dan kearifan lokal; Sebagai instrumen peningkatan pendapatan desa dan masyarakat.

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN Sebagai usaha desa, pembentukan BUMDes dimaksudkan guna mendorong/menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarkat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program/proyek pemerintah dan pemerintah daerah.

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa; Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarkat desa yang berpenghasilan rendah; Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbebas dari pengaruh rentenir

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN Terlayaninya masyarakat di desa dalam mengembangkan usaha produktif; Tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakatnya.

PERAN DAN STRATEGI Peran BUMDes dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat : Sarana perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan; Media pengembangan jiwa kewirausahaan dan potensi usaha mikro milik masyarakat desa yang produktif sehingga mendorong pengembangan potensi usaha, peningkatan produktivitas dan pendapatan;

PERAN DAN STRATEGI Strategi Strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes dilakukan dengan : Menciptakan iklim usaha yankondisuif bagi pengembangan usaha mikro di desa, yang mencakup aspek regulasi dan perlindungan usaha. Diharapkan usaha mikro di desa tumbuh dan berkembang secara sistemik, mandiri dan berkelanjutan; Mencptakan sistem penjaminan (guarentee financial system) untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif usaha mikro;

PERAN DAN STRATEGI Menyediakan bantuan teknis dan pendampingan (technical assistance and facilitation) secara manajerial guna meningkatkan status dan kapasitas usaha; Menata dan memperkuat lembaga keuangan mikro untuk memperluas jangkauan layanan keuangan bagi usaha mikro dan kecil secara cepat, tepat, mudah dan sistematis.

PERAN DAN STRATEGI Langkah-langkah strategis tersebut harus dijabarkan dalam berbagai kebijakan dan program, dengan tetap mengedepankan pada perlunya kerjasama antar pelaku di daerah. Ini mengingat bahwa kunci keberhasilan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes terletak pada berfungsinya kerjasama dan kemitraan antar pelaku usaha dalam BUMDes secara adil dan proporsional

TERIMA KASIH