Penyajian Kinerja Instansi

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Advertisements

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Daerah)
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
Dr. Asropi, SIP, MSi- Lembaga Administrasi Negara
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Latar Belakang SK Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 sudah terlalu lama/perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada; Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 29 Tahun.
TEKNIS PENYUSUNAN LAKIP PERMENPAN RB NO 29 TAHUN 2010
ASROPI, SIP, MSi LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.
EVALUASI A K I P PERMENPAN 25/2012
KEPALA PERPUSTAKAAN SEKOLAH
(Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2011)
PENILAIAN PRESTASI KERJA (Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2011)
PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011
I. Latar Belakang Peningkatan tekanan terhadap kualitas dan daya dukung lingkungan perkotaan: Peningkatan jumlah penduduk perkotaan (urbanisasi dan kelahiran)
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
Penilaian dan Pemeringkatan Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
PROV. JATENG SOSIALISASI PELAKSANAAN AKREDITASI APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014.
SINERGITAS TARGET KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
Kementerian Pendidikan Nasional Ditjen Manajemen Dikdasmen
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
PENYUSUNAN LAKIP 2007 KAITAN dengan PP 8 / 2006 ttg Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja , dan PP 3 / 2007 ttg LPPD.
Peran Kementerian Negara PAN dalam Penguatan Akuntabilitas
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
LAPORAN PELATIHAN LAKIP MEDAN MEI 2006.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
KURLENI UKAR Disampaikan pada
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D (Ketua Tim Penilai Teknis Pusat)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
Hotel Ambhara, 27 Februari 2014
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Website Dindik
Alamat blog: Kedeputian II Bidang Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Lembaga Administrasi.
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015
SEKRETARIS DITJEN BIMAS BUDDHA
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
Nilai dan rekomendasi sakip
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010.
Grand Aquila, Bandung, 6 Agustus 2012
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
Asistensi Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
DISAMPAIKAN OLEH: BAGIAN ORGANISASI Aula Multatuli, 17 Januari 2017
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
PERJANJIAN KINERJA.
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Sesuai pepres no.29 tahun 2014.
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
Dr. Asropi, SIP, MSi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
Materi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 30 Mei 2017 RAPAT KABINET TERBATAS 1. Evaluasi Paruh Waktu RPJMN APBNP Tahun 2017.
Menuju Laporan Kinerja yang Akuntabel
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
JUR. KESEHATAN LINGKUNGAN
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKIP
Sistematika laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2018
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DR.H. Dailibas,SE.,MM.,MAk.,Ak.,PIA.,CFrA.,CA DR.H. Dailibas,SE.,MM.,MAk.,Ak.,PIA.,CFrA.,CA.
Penyusunan Pelaporan Kinerja
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2018
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2019
Transcript presentasi:

Penyajian Kinerja Instansi Oleh Dwi Handoyo

Penyajian LAKIP Pengungkapan akuntabilitas kinerja dititikberatkan pada Bab Akuntabilitas Kinerja, serta Ikhtisar Eksekutif. Pencapaian kinerja “SASARAN” merupakan sasaran strategis yang direncanakan dalam Renstra, serta secara konsisten digunakan dalam Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan LAKIP.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Kementerian Agama melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian LAKIP yang dibuat sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara PAN & RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP. A. KERANGKA PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus: Realisasi Persentase Capaian = X 100% Rencana

Rencana – (Realisasi – Rencana) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus: % Capaian Rencana – (Realisasi – Rencana) = X 100% Rencana Skala ordinal yang digunakan adalah sebagai berikut: ≥ 100% Tercapai < 100% Tidak Tercapai

B. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2011 Sasaran Indikator Target Reali-sasi % Meningkatnya harmoni intern dan antar umat beragama. Prosentase penyelesaian konflik berlatar belakang agama. 100% 86% 86,00 Untuk mencapai kinerja penyelesaian konflik berlatar belakang agama tsb di atas, telah dialokasikan anggaran program .......................................... dengan realisasi penyerapan sebagai berikut: Jumlah anggaran tahun 2011 Rp ................... Realisasi penyerapan anggaran tahun 2011 Prosentase penyerapan anggaran .....%.

Dalam tahun 2011, terjadi penurunan kasus konflik yang berlatar belakang agama, dari 25 kasus (2010) menjadi 15 kasus (2011). Penyelesaian tahun 2011 sebanyak 13 kasus (86%), karena 2 kasus terjadi akhir Desember 2011 dan masih dalam proses kesepakatan. Selain itu, terhadap kasus-kasus tahun 2010 sudah terdapat kesepakatan antar pihak yang bersengketa untuk tetap menjalin toleransi antar umat beragama dalam bingkai NKRI. Strategi yang dijalankan untuk meningkatkan harmoni antar pemeluk agama, meliputi: Aktualisasi Forum Komunikasi KUB tingkat provinsi dan kab./kota Bantuan pemulihan pasca konflik. ........................................... Dst.

Pencapaian kinerja penyelesaian konflik keagamaan selama 3 tahun terakhir sbb: Indikator sasaran 2009 2010 2011 Prosentase penyelesaian konflik berlatar belakang agama. 72% 77% 86% Kecenderungan peningkatan penyelesaian konflik agama terjadi karena partisipasi aktif tokoh agama dan tokoh masyarakat, LSM serta .......................................... Sampai dengan tahun pelaporan, kasus-kasus 2010 dan sebelumnya telah terjadi kesepakatan bersama antar pihak bersengketa. Dst.

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Sasaran Indikator Target Reali-sasi % Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Indeks kepuasan masyarakat. 8,50 6,95 81,76 Untuk mencapai IKM khususnya kepuasan para jamaah haji dan umrah, telah dialokasikan anggaran program ............................................. dengan realisasi penyerapan sebagai berikut: Jumlah anggaran tahun 2011 Rp ................... Realisasi penyerapan anggaran tahun 2011 Prosentase penyerapan anggaran .....%.

Penyelenggaraan haji dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan, walaupun jumlah jamaah yang dilayani juga meningkat sesuai kuota yang diberikan oleh Pemerintah Saudi Arabia.

Perkembangan indeks kepuasan masyarakat diusahakan terus meningkat, sebagaimana grafik berikut. Namun demikian, kepuasan tersebut juga dipengaruhi faktor lain di luar kendali Kementerian Agama RI. Dst.

Meningkatnya akses masyarakat terhadap Madrasah yang bermutu. Sasaran Indikator Target Reali-sasi % Meningkatnya akses masyarakat terhadap Madrasah yang bermutu. Prosentase penyebaran RMBI 50% 45% 90,00 Prosentase tenaga pendidik bersertifikat. 90% 85% 94,44 APK MI 35,15 35,01 99,60 APK MTs 40,20 40,75 101,36 Untuk mencapai kinerja di atas, telah dialokasikan anggaran program peningkatan akses dan mutu madrasah dengan realisasi penyerapan sebagai berikut: Jumlah anggaran tahun 2011 Rp ................... Realisasi penyerapan anggaran tahun 2011 Prosentase penyerapan anggaran .....%.

Pemerataan madrasah berstandar (nasional/internasional) baru menjangkau 45% wilayah kabupaten/kota di Indonesia, khususnya di Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Hambatan pencapaian target pada umumnya dalam penyediaan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, serta sarana penunjang KBM (laboratorium), yang akan diusulkan pada program-program terkait di tahun 2012-2013. Angka partisipasi kasar (APK) madrasah ditargetkan di bawah 45 dengan mempertimbangkan keberadaan sekolah umum di suatu daerah. Peningkatan APK tersebut dapat dicapai jika mutu madrasah yang ada mampu sejajar atau lebih baik dari sekolah umum. Hal tersebut sejalan dengan standarisasi madrasah dan tenaga pendidikan madrasah. Dst.

Perkembangan pencapaian kinerja madrasah selama 3 tahun, sbb: Dst.

Yang perlu “up-grade” LAKIP bukan merupakan kompilasi Unit Kerja di bawahnya. LAKIP menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome . LAKIP menyajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan. LAKIP menyajikan evaluasi & analisis capaian kinerja. LAKIP menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan. LAKIP menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja.