SEKILAS GAMBARAN KINERJA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PANGAN
Advertisements

FASILITAS IMPOR KEGIATAN PANAS BUMI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK FEBRUARI 2010 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/PMK.03/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2007.
PPh Pasal 25.
Pelaksanaan & Tindak Lanjut Pengalihan PBB-P2 Tahun 2014
4/3/2017 9:12 AM GAMBARAN UMUM PP nomor 71 TAHUN 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft,
Pengelolaan Keuangan Pribadi tahun Frans Krisnardi Terah
PENGATURAN LABEL PRODUK PANGAN DAN NON PANGAN DALAM RANGKA PENGUATAN PASAR DOMESTIK dr. Bayu khrisnamurti wakil menteri KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI 11.
Pertemuan 2 PPh Pasal 4 Ayat 2.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
PERATURAN PEMERINTAH NO.46 TAHUN 2013
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Chapter II Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan (KUP)
PEMBAYARAN DAN PENYELESAIAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN NPPBKC UNTUK
FILOSOFI PEMUNGUTAN CUKAI
PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
PASAL 7 UU KUP SURAT TAGIHAN PAJAK
KEBIJAKAN KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL PADA BARANG
MENTERI KESEHATAN KESIAPAN PEMERINTAH UNTUK IMPLEMENTASI PP NO. 109 TAHUN 2012 (KEMENKES) Assalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh Selamat pagi.
Pajak Penghasilan Final
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PER-24/PJ/2012 TGL 22 NOVEMBER 2012 (MULAI BERLAKU TGL 1 APRIL 2013) 32 1 SOSIALISASI PENOMORAN FAKTUR PAJAK PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG.
SUNSET POLICY.
Pajak Penghasilan Pasal 22
LAPORAN PELATIHAN LAKIP MEDAN MEI 2006.
KEBIJAKAN PENGALIHAN PBB-P2 DAN BPHTB SEBAGAI PAJAK DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.
PP No. 69 Tahun 1999 Tentang PELABELAN DAN IKLAN PANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satker BLU
PPh Pasal 25 PPh Pasal 25 mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Sekilas Tentang Tariff Adjustment pada Tarif Tenaga Listrik PT PLN (Persero) 12 Januari 2015.
REVISI ANGGARAN BLU DAN PERMASALAHANNYA
Capt. Dr. Anthon Sihombing (Anggota DPR RI Fraksi Golkar)
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
V. Struktur Tim JKN PPTM Nomor : Tanggal, bulan, tahun Sifat : Penting Lampiran : Perihal : Pelaksanaan Kawasan Tanpa.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Pajak Penghasilan Pasal 22
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
PPh Pasal 22 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh: Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, instansi/lembaga pemerintah dan.
PENETAPAN TARIF CUKAI dan HARGA DASAR BKC
CUKAI SEBAGAI ALAT PENGAWASAN PEREDARAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
Ada Pajak Rokok, Cukai Tetap Naik Keputusan Pemerintah dan DPR yang akan memungut pajak rokok mulai 2014 nanti bukan berarti akan menyurutkan pungutan.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Mekanisme Perpajakan bagi Bendaharawan atas BELANJA BARANG
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
Pajak Penghasilan Pasal 22
PPh Pasal 22 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh: Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah.
PEMUNGUT PPN Niken Nindya H, SE., MSA., CA..
MATERI KULIAH PRINSIP DASAR PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUBYEK PPN & PPn BM PENGERTIAN PENGUSAHA KENA PAJAK PENGUSAHA KECIL
DI INDONESIA Disusun oleh: Nadia Puspaningtyas A. A
BAB XII PAJAK LAIN.
Sistem Nilai Pebean: Gambaran Singkat
Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn- BM)
Framework Convention on Tobacco Control (FCTC
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI CUKAI TEMBAKAU, PENGAWASAN SERTA PENGENDALIANNYA.
KELOMPOK 6 APAKAH MEROKOK MELANGGAR HAM? DISUSUN OLEH:FITRAH REZEKI BAGAS NOVKA M TAQWALLAH RISKIAN MUHAMMAD ADLI APAKAH MEROKOK MELANGGAR HAM? DISUSUN.
PELUNASAN DAN PENAGIHAN BKC
Pemerintah Biarkan Iklan Rokok
PMK 94/PMK.04/2018 Jakarta, 14 September 2018
Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah (Secara Umum) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.
Transcript presentasi:

SEKILAS GAMBARAN KINERJA KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI MALANG

KOMPOSISI STRUKTURAL SDM KOMPOSISI SDM KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI MALANG KOMPOSISI STRUKTURAL SDM JABATAN ESELON JUMLAH Kepala Kantor Eselon III 1 Kasi / Kasubbag Eselon IV 8 Kasubsi / Kaur Eselon V 22 Pelaksana dan CPNS Pelaksana 52 Jumlah Total Pegawai 83

STRUKTURISASI TARGET PENERIMAAN APBN-P 2013 Target Penerimaan DJBC 2013 Rp 150.708 (Milliar) Target Penerimaan KWBC Jatim II 2013 Rp 29.197 (Milliar) Target Penerimaan KPPBC TMC Malang 2013 Rp 11.392 (Milliar)

KONDISI JUMLAH PENGGUNA JASA 31 Desember 2013 Data per Pengusaha BKC Jumlah Pabrik HT 108 Pabrik EA 1 Pabrik MMEA 2 Penyalur MMEA 5 TPE MMEA 16

TABEL GRAFIS TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN KPPBC TIPE MADYA CUKAI MALANG LIMA TAHUN TERAKHIR (TAHUN 2009 s.d. 2013) dalam satuan miliar

PENERIMAAN KPPBC TIPE MADYA CUKAI MALANG TAHUN 2013 Target APBN P 2013 (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) Jumlah Komposisi 11.392.558.969.180 11.393.045.382.563 Cukai HT : 11.241.789.318.820 Cukai EA : 52.317.000.000 Cukai MMEA : 92.565.540.000 BM : 386.295.478 DA Pabean : 310.134.000 DA Cukai : 585.747.750 Cukai Lainnya : 5.091.346.515 100,0043

Data Target yang ditetapkan pada APBN-P dan Pencapaian Realisasi Penerimaan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang tahun 2013 JENIS PENERIMAAN APBN-P Realisasi % Target th-an BEA MASUK 3,319 Miliar 0,386 Miliar 11,64 % CUKAI HT 11.243,739 Miliar 11.241,789 Miliar 99,98 % CUKAI EA 69,544 Miliar 52,317 Miliar 75,23 % CUKAI MMEA 75,955 Miliar 92,565 Miliar 121,87 % CUKAI lainnya - 5,091 Miliar DA 0,895 Miliar TOTAL 11,392 Triliun 11,393 Triliun 100,0043 %

Data Target Penerimaan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang tahun 2014 JENIS PENERIMAAN APBN BEA MASUK 0,211 Miliar CUKAI HT 13.886,995 Miliar CUKAI EA 69,974 Miliar CUKAI MMEA 97,331 Miliar CUKAI lainnya - DA TOTAL 14,054 Triliun Target Penerimaan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang tahun 2014 naik 23,36 % dibanding target penerimaan tahun 2013

(Tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah) TANTANGAN TAHUN 2014 PAJAK ROKOK BERLAKU 1 JANUARI 2014 UU 28 Tahun 2009 (Tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah) 15 September 2009 10% Nilai Cukai PAJAK ROKOK DJBC Dipungut bersamaan dgn pungutan cukai 10% dr nilai cukai yg dipungut ( CK-1 ) PAJAK ROKOK Pengusaha Pabrik HT Importir HT KETENTUAN TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN DIATUR LEBIH LANJUT DGN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.07/2013 TAHUN 2013

TANTANGAN TAHUN 2014 PP 109 Tahun 2012 Tanggal 24 Desember 2012 INFORMASI KESEHATAN : Pencantuman kadar TAR & NIKOTIN Pencantuman pernyataan “dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil”, kode, tanggal, bulan, dan tahun produksi, serta nama dan alamat produsen pd kemasan. Dapat mencantumkan pernyataan “tidak ada batas aman” dan “mengandung lebih dari 4000 zat kimia berbahaya serta lebih dari 43 zat penyebab kanker” Larangan mencantumkan keterangan / tanda apapun yg menyesatkan / kata2 yg bersifat promotif serta larangan mencantumkan “Light” , “Ultra Light”, “Mild” , “Extra Mild”, “Low Tar” , “Slim”, “Special”, “Full Flavour” ,“Premium” atau kata lain yg mengindikasikan kualitas, superioritas, rasa aman, pencitraan, kepribadian, ataupun kata2 dgn arti yg sama. (Berlaku sejak 24 Desember 2012, Pengusaha pabrik yg telah mendapatkan SK Penetapan Tarif menyesuaikan paling lambat 12 bulan sejak PERMENKES 28 Tahun 2013 diundangkan) PERINGATAN KESEHATAN : Pencantuman peringatan kesehatan berbentuk gambar yang terdiri atas 5 varian Gambar Peringatan Kesehatan. (Berlaku paling lambat 18 bulan sejak PP Nomor 109 Tahun 2012 diundangkan) PP 109 Tahun 2012 Tanggal 24 Desember 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan PERMENKES 28 Tahun 2013 Tanggal 1 April 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau Rencana Pemerintah meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) atau Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau RATIFIKASI FCTC akan berimplikasi : Naiknya pungutan cukai rokok sebagai bentuk pengendalian dan pembatasan konsumsi rokok/tembakau; Peningkatan peringatan akan dampak buruk rokok Pembatasan dalam pemasaran rokok

Data Target Penerimaan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang tahun 2014 JENIS PENERIMAAN APBN BEA MASUK 0,211 Miliar CUKAI HT 13.886,995 Miliar CUKAI EA 69,974 Miliar CUKAI MMEA 97,331 Miliar CUKAI lainnya - DA TOTAL 14,054 Triliun Target Penerimaan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang tahun 2014 naik 23,36 % dibanding target penerimaan tahun 2013

TABEL GRAFIS TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN KPPBC TIPE MADYA CUKAI MALANG LIMA TAHUN TERAKHIR (TAHUN 2009 s.d. 2013) BESERTA TARGET PENERIMAAN TAHUN 2014

TERIMA KASIH